Tag: Desa

  • Ketua DPRD Magelang Pertanyakan Keberadaan Kades Sambeng yang Hilang Dua Bulan

    Ketua DPRD Magelang Pertanyakan Keberadaan Kades Sambeng yang Hilang Dua Bulan

    Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, mempertanyakan keberadaan Kepala Desa Sambeng, Rowiyanto. Pasalnya, Rowiyanto telah menghilang selama dua bulan tanpa kabar. Sakir menduga, hilangnya Rowiyanto berkaitan dengan isu tambang yang sedang memanas di daerahnya.

    DPRD sebenarnya mengundang Rowiyanto untuk audiensi dengan warga Desa Sambeng. Audiensi tersebut terkait penolakan penambangan tanah uruk, namun Rowiyanto tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi.

    "Menurut dugaan saya, ya perginya karena ada permasalahan ini (masalah tambang) aja. Menurut saya ada permasalahan ini," ujar Sakir.

    Pihaknya meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) memberikan atensi khusus pada Desa Sambeng. Hal ini penting agar roda pemerintahan desa tetap berjalan.

    "Karena itu (menghilangnya kades) juga tentunya akan mempengaruhi roda pemerintahan di tingkat Desa Sambeng terutama di dalam mengelola keuangan," jelas Sakir.

    "Kemudian, pertanggung jawaban, kemudian pelayanan kepada masyarakat kan tentunya tidak sampai terganggu masih bisa dilayani dengan baik. Tentunya, ada aturan-aturan yang mungkin Dispermades akan memberikan arahan kepada Desa Sambeng," imbuhnya.

    Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Budi Purnomo, juga menekankan pentingnya kelancaran pemerintahan. Ia meminta roda pemerintahan di Desa Sambeng tetap berjalan, serta masyarakat terlayani dengan baik.

    "Menurut informasi yang kita dapatkan bahwa saudara kepala desa sudah hampir 2 bulan tidak hadir di kantor. Dan juga tidak tahu keberadaannya di mana," kata Budi.

    "Mohon khususnya terkait dengan roda pemerintahan di Desa Sambeng ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga, pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait administrasi tidak ada yang terganggu. Dalam hal ini, mungkin nanti Dispermades bisa mengambil langkah yang diperlukan," sambungnya.

    Dispermades Kabupaten Magelang terus berkoordinasi untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat. Mereka berupaya mengelola keuangan desa sesuai aturan yang berlaku.

    Tanggapan Dispermades Kabupaten Magelang

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispermades Kabupaten Magelang, Gunawan Yudi Nugroho, mengatakan keberadaan Kades Sambeng Rowiyanto masih misterius. Pihaknya ikut mendampingi pelayanan di Desa Sambeng.

    "Setiap saat, kami selalu berkoordinasi dengan Pak Camat, unsur pimpinan di wilayah kecamatan bersama-sama Forkopimcam. Dan kami terus mendampingi pemerintah desa dalam mengupayakan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terhambat," kata Gunawan.

    "Sampai dengan saat ini pun, memang kami izin mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dari sisi perencanaan, penganggaran ada hal-hal yang sifatnya diskresi. Tapi, kita dalam bingkai ketentuan perundangan yang berlaku," tambahnya.

    Berikut adalah beberapa aspek penting terkait pemerintahan desa yang perlu diperhatikan:

    Aspek Penjelasan
    Pengelolaan Keuangan Memastikan anggaran desa digunakan secara transparan dan akuntabel.
    Pertanggungjawaban Pelaporan kegiatan dan penggunaan dana sesuai peraturan.
    Pelayanan Masyarakat Memastikan layanan administrasi dan publik tidak terganggu.
    Koordinasi Internal Antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat.
    Pendampingan Eksternal Oleh Dispermades dan Forkopimcam untuk menjaga stabilitas.

    Kades Sambeng, Rowiyanto, dilaporkan menghilang pada Jumat (5/12) siang. Malam sebelumnya, Kamis (4/12), ia masih menghadiri pertemuan dengan warga yang menolak penambangan tanah uruk. Sejak Jumat (5/12) siang, keberadaan Kades Sambeng tidak diketahui hingga saat ini.

  • Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyerukan sinergi penuh antara jajaran Kepolisian RI (Polri) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ajakan ini disampaikan untuk memastikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia.

    Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam melayani serta melindungi masyarakat.

    “Ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam melayani dan melindungi masyarakat,” kata Menkop, saat menjadi nara sumber dalam diskusi panel Rapim Polri, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Menkop menekankan semangat koperasi sangat relevan bagi Polisi muda yang adaptif, kolaboratif, dan melek digital. Koperasi dapat menjadi wadah untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

    “Melalui koperasi, anggota Polri generasi muda dapat mengembangkan kreativitas, memperkuat jejaring, serta memperoleh nilai tambah melalui kepemilikan bersama dan akses usaha yang lebih inklusif,” terang Menkop.

    Pembentukan Kopdes Merah Putih

    Pembentukan Kopdes Merah Putih diawali dengan arahan strategis dalam retreat kepala daerah dan rapat terbatas di Istana Negara. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memperkuat hal ini. Instruksi tersebut mengenai percepatan pembentukan koperasi.

    “Rangkaian tersebut ditindaklanjuti dengan penguatan gerakan di lapangan hingga peluncuran kelembagaan secara nasional sebagai langkah konkret membangun ekonomi desa berbasis koperasi,” imbuh Menkop.

    Prinsip Ekonomi Kerakyatan

    Ferry Juliantono memandang ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Ini bertumpu pada usaha bersama melalui koperasi dan ekonomi lokal. Landasannya adalah asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

    Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Bung Hatta. Koperasi adalah jalan paling tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak dikuasai segelintir pihak. Namun, ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.

    Memotong Rantai Pasok dengan Kopdes Merah Putih

    Menkop menjelaskan, salah satu persoalan utama ekonomi rakyat adalah panjangnya rantai pasok. Hal ini menyebabkan biaya tinggi, harga mahal, dan margin lebih besar dinikmati perantara.

    Kopdes Merah Putih hadir untuk memotong rantai pasok. Distribusi barang dapat dilakukan lebih dekat kepada masyarakat. Harga menjadi tepat, sasaran tepat, dan pasokan stabil. Selain itu, produsen dapat lebih dekat kepada konsumen.

    Potensi Usaha Kopdes Merah Putih

    Kopdes Merah Putih dikembangkan sebagai pusat usaha desa dengan beragam potensi. Ini mencakup gerai sembako, klinik desa, unit perkreditan usaha, apotek desa, hingga pergudangan dan logistik.

    Berikut adalah beberapa potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh Kopdes Merah Putih:

    Sektor Usaha Contoh Kegiatan
    Pangan & Logistik Gerai sembako, pergudangan, logistik
    Kesehatan Klinik desa, apotek desa
    Keuangan Unit perkreditan usaha (simpan pinjam)
    Produksi Primer Pertanian, perikanan, peternakan
    Energi & Perumahan Pengelolaan energi, penyediaan perumahan
    Ekonomi Kreatif Pengembangan produk lokal, kerajinan
    Distribusi Subsidi Penyaluran barang subsidi

    Sebagai contoh pada komoditas kopi, Kopdes Merah Putih dapat mengonsolidasikan hasil panen petani. Kemudian melakukan sortasi, pengolahan, dan branding. Bahkan dapat memfasilitasi akses pasar ekspor.

    Nilai tambah pun dapat dinikmati langsung oleh petani dan koperasi desa.

    “Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Menkop.