Israel resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Indonesia.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai bahwa Israel tidak akan membiarkan Palestina merdeka.
"PM (perdana menteri) Netanyahu tidak akan membiarkan Palestina merdeka di Gaza. Lalu bagaimana upaya Indonesia untuk meyakinkan Trump 2 states solutions di BOP? Apalagi Trump lebih berpihak ke Israel dari pada negara-negara Islam," kata Hikmahanto, Jumat (12/2/2026).
Hikmahanto juga mempertanyakan mengapa hanya Israel yang bergabung ke Board of Peace, sementara Palestina tidak. Ia menyoroti peran pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF).
"Apakah pasukan kita yang tergabung dalam ISF bertugas untuk melucuti senjata Hamas? Mengingat Israel tidak mau dari Turki dan Qatar, kalau demikian pasukan kita berpotensi untuk terlibat konflik dengan Hamas yang pasti tidak akan disetujui oleh rakyat Indonesia," jelasnya.
Hikmahanto mewanti-wanti posisi Indonesia yang juga bergabung ke dalam Board of Peace. Ia memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi legitimasi segala tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
"Jangan sampai keberadaan Indonesia di BOP dijadikan legitimasi untuk tindakan Israel yang justru akan memperluas wilayah yang dikendalikan sampai Gaza," terangnya.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan bergabungnya Israel dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Respons Kementerian Luar Negeri RI
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian bentukan Trump. Kemlu menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.
"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, Kamis (12/2/2026).
Ia menambahkan bahwa keikutsertaan negara manapun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip RI. Kemlu menegaskan bahwa Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.
"Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace:
| Aspek | Posisi Indonesia |
|---|---|
| Normalisasi Hubungan | Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. |
| Legitimasi Kebijakan | Tidak menjadi legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. |
| Dasar Keikutsertaan | Mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza. |
| Prinsip Utama | Menuntut penghentian kekerasan, mengecam pelanggaran hukum internasional, dan mendorong solusi dua negara. |
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace didasarkan pada mandat kemanusiaan dan stabilisasi, bukan untuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

