Sejumlah warga Kota Mataram mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram pada Rabu (11/2/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk mencari penjelasan dan solusi atas layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif.
Sejak pagi, warga berdatangan karena kartu BPJS Kesehatan mereka tidak lagi dapat digunakan untuk berobat maupun kontrol ke rumah sakit. Situasi ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Yuli, salah satu warga yang mengadu, mengungkapkan kekecewaannya. Orang tuanya tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan karena status PBI JKN mendadak nonaktif. Akibatnya, ia terpaksa menggunakan layanan kesehatan umum.
“Sangat kami sayangkan. Jadi orang tua saya tak bisa pakai BPJS Kesehatan, karena statusnya di BPJS PBI nonaktif,” kata Yuli.
Ia harus membayar biaya pengobatan secara pribadi, yang menurutnya cukup memberatkan. Adik Yuli menanggung biaya sebesar Rp 300 ribu, belum termasuk biaya rawat inap.
“Akhirnya bayar umum. Adik saya yang bayarin kemarin. Itupun lumayan buat kami nominalnya, ada mungkin Rp 300 ribuan, tapi itu belum sama biaya rawat inap,” terangnya.
Yuli berharap status BPJS PBI keluarganya dapat segera aktif kembali. Terutama karena sang ayah harus rutin kontrol kesehatan.
“Makanya saya datang ke Dinsos, apa sih sebenarnya, alasan BPJS PBI kami nonaktif. Semoga bisa aktif lagi. Soalnya bapak saya harus kontrol, kami nggak punya pegangan uang. Biasanya pakai BPJS, tapi tiba-tiba pakai umum, kan tambah berat dan kepikiran jadinya,” sambungnya.
Penyebab Penonaktifan PBI JKN
Staf Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Mataram, Muhamad Zubaidi, memberikan penjelasan. Penonaktifan PBI JKN dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah perubahan status warga dari desil 1-5 menjadi desil 6.
Selain itu, ada juga warga yang terindikasi menggunakan bantuan sosial tidak sesuai peruntukan. Perubahan data administrasi kependudukan juga menjadi penyebab lainnya.
“Terindikasi judol, jadi nonaktif. Ada juga yang dinonaktifkan karena secara adminduk pindah wilayah, sehingga datanya menjadi tidak padan lagi,” kata Zubaidi saat dikonfirmasi di ruangannya.
Zubaidi menambahkan, warga terdampak masih bisa mengajukan reaktivasi kepesertaan PBI. Namun, proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar.
“Namun untuk proses reaktivasi memakan waktu hingga enam bulan lamanya. Kalau gawat darurat bisa langsung aktif,” ucapnya.
Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan penonaktifan PBI JKN:
| Faktor Penyebab | Keterangan |
|---|---|
| Perubahan Desil | Status warga berubah dari desil 1-5 ke desil 6. |
| Indikasi Penyalahgunaan Bansos | Penggunaan bantuan sosial tidak sesuai peruntukan. |
| Perubahan Adminduk | Pindah wilayah atau data kependudukan tidak padan. |
