Tag: diplomasi AS

  • Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Trump di Washington

    Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Trump di Washington

    Israel secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Dewan tersebut dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat kunjungannya ke Washington.

    Netanyahu bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (11/2) waktu setempat. Informasi ini dilansir oleh Al Arabiya dan Reuters melalui detikNews, Kamis (12/2/2026).

    Setelah pertemuan, beredar foto yang menunjukkan Netanyahu dan Rubio memegang dokumen. Dokumen itu berisi tanda tangan Netanyahu yang mengesahkan keanggotaan Israel di dewan tersebut.

    “Menandatangani masuknya Israel sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian’,” kata Netanyahu.

    Mandat Dewan Perdamaian

    Dewan Perdamaian telah mengadopsi resolusi sejak November 2025. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada dewan, bersama negara-negara mitranya, untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.

    Pembentukan pasukan ini dilakukan pascagencatan senjata di Gaza yang dimulai pada Oktober. Hal itu di bawah rencana Trump yang telah disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Menurut rencana Trump, dewan ini akan mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Trump menyatakan bahwa melalui Board of Peace, yang dipimpinnya, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Pertemuan perdana Dewan Perdamaian akan diadakan pada 19 Februari 2025 di Washington. Agenda utamanya adalah membahas rekonstruksi Gaza.

    Kritik dan Kekhawatiran

    Banyak pakar hak asasi manusia menilai pengawasan Trump terhadap dewan untuk mengawasi wilayah asing menyerupai struktur kolonial. Kehadiran Israel di dewan juga diperkirakan memicu kritik karena absennya perwakilan Palestina.

    Sejumlah negara menunjukkan reaksi hati-hati terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan yang diluncurkan akhir Januari lalu. Para pakar khawatir keberadaan BoP akan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu Barat lamanya masih memilih untuk menjauh. Gencatan senjata di Gaza berulang kali dilanggar.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait Dewan Perdamaian:

    Aspek Keterangan
    Pembentuk Donald Trump (Presiden AS)
    Anggota Baru Israel
    Mandat Utama Mengawasi pemerintahan sementara di Gaza, membentuk pasukan stabilisasi internasional
    Fokus Awal Rekonstruksi Gaza
    Kekhawatiran Menyerupai struktur kolonial, melemahkan PBB, tidak melibatkan perwakilan Palestina

    Setidaknya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata dimulai pada Oktober lalu. Angka ini berdasarkan penghitungan otoritas Palestina dan Israel.

  • Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan penolakannya terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Pernyataan ini muncul setelah kabinet keamanan Tel Aviv menyetujui langkah-langkah untuk memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan tersebut.

    Keputusan Israel memicu gelombang kecaman global. Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi, Qatar, dan Turki termasuk di antara pihak yang mengkritik keras langkah tersebut.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengonfirmasi sikap Trump. Informasi ini disampaikan kepada Reuters pada Selasa (10/2/2026).

    "Tepi Barat yang stabil menjaga keamanan Israel, dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut," kata pejabat Gedung Putih itu pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Penegasan ini menyusul keputusan kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2). Mereka menyetujui langkah-langkah untuk mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat.

    Langkah ini bertujuan memperkuat kendali Tel Aviv, sekaligus membuka jalan bagi perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    Detail Perubahan Regulasi Israel

    Langkah-langkah tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Termasuk di dalamnya adalah penghapusan peraturan yang melarang warga Yahudi membeli tanah Palestina di Tepi Barat.

    Peraturan baru juga membuka catatan kepemilikan tanah. Selain itu, memungkinkan pengalihan wewenang izin pembangunan permukiman di beberapa kota Palestina, seperti Hebron.

    Wewenang tersebut kini beralih dari badan-badan kota Otoritas Palestina ke otoritas sipil Israel. Sebelumnya, perubahan konstruksi di komunitas Yahudi Tepi Barat memerlukan persetujuan pemerintah kota dan otoritas Israel.

    Berdasarkan pengaturan terbaru, otorisasi hanya diperlukan dari Tel Aviv. Keputusan ini memicu penolakan dari berbagai negara.

    Kecaman Internasional

    Pada Senin (9/2), para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim berkumpul. Mereka mengeluarkan pernyataan keras mengutuk tindakan Israel.

    Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki.

    Mereka mengutuk "dengan sekeras-kerasnya keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas permukiman, dan memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki."

    Pihak yang Mengecam Alasan Kecaman
    Uni Eropa Pelanggaran hukum internasional
    Inggris Merusak prospek perdamaian
    Arab Saudi Aneksasi wilayah pendudukan
    Qatar Melanggar hak rakyat Palestina
    Turki Tindakan ilegal dan provokatif
    Indonesia Tidak sesuai dengan resolusi PBB
    Yordania Ancaman terhadap stabilitas kawasan