Tag: Diplomasi Indonesia

  • Indonesia Sikapi Bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian Trump di Gaza

    Indonesia Sikapi Bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian Trump di Gaza

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi resmi bergabungnya Israel ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kemlu RI menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    Juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. Keikutsertaan ini juga bukan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yvonne menambahkan bahwa keikutsertaan negara mana pun dalam Dewan Perdamaian tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu RI tetap mengecam pelanggaran hukum internasional.

    Indonesia konsisten mengedepankan realisasi solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik. Posisi ini akan terus disuarakan di berbagai forum internasional.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Keterlibatan Pihak Berkonflik

    Pihak Kemlu memandang bahwa keterlibatan para pihak yang berkonflik adalah bagian penting dari proses menuju perdamaian. Indonesia juga mendorong partisipasi Palestina.

    Partisipasi Palestina dinilai krusial untuk menciptakan hak dasar serta memastikan kepentingan warga di sana terpenuhi. Proses ini harus berorientasi pada rakyat Palestina.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar Yvonne.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia:

    Aspek Sikap Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi politik
    Legitimasi Kebijakan Bukan legitimasi kebijakan negara manapun
    Mandat BoP Stabilisasi, perlindungan sipil, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza
    Pelanggaran Hukum Mengecam pelanggaran hukum internasional
    Solusi Konflik Mendorong realisasi solusi dua negara
    Keterlibatan Palestina Mendorong partisipasi Otoritas Palestina

    Israel Bergabung ke Dewan Perdamaian

    Israel secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan hal ini pada Rabu (11/2) waktu setempat.

    Pengumuman tersebut disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

    Menurut laporan Al Arabiya dan Reuters, Kamis (12/2/2026), foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dan Rubio memperlihatkan mereka memegang dokumen. Dokumen tersebut berisi tanda tangan Netanyahu mengenai bergabungnya Israel ke dewan.

    Netanyahu menyatakan telah "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'." Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik di Gaza.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu, memberi wewenang kepada dewan tersebut dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Hal ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober, di bawah rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Di bawah rencana Trump, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian mengatakan bahwa dewan, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global. Dewan tersebut akan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari mendatang di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.

  • Presiden Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace Trump, DPR Desak Dukungan Tegas untuk Palestina

    Presiden Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace Trump, DPR Desak Dukungan Tegas untuk Palestina

    Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP), sebuah forum yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kehadiran ini diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam mendorong perdamaian dunia.

    Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta secara khusus menekankan agar pemerintah memanfaatkan forum tersebut untuk menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Palestina.

    Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace harus dimaknai sebagai peluang strategis. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

    Setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah harus berpijak pada kepentingan nasional dan komitmen historis Indonesia. Termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina yang telah lama diusung.

    Sukamta menyoroti tiga poin penting yang perlu ditegaskan Indonesia dalam rapat perdana BoP. Pertama, mendesak penghentian segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

    "Mendorong penghentian segera seluruh bentuk kekerasan dan memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil Palestina. Stabilitas dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi proses perdamaian yang berkelanjutan," ujar Sukamta, Rabu (11/2/2026).

    Dukungan Solusi Dua Negara

    Kedua, politikus PKS ini meminta Indonesia menegaskan kembali dukungan terhadap kemerdekaan penuh Palestina. Forum ini harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen tersebut.

    "Menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan hukum internasional," katanya.

    Ketiga, pentingnya memastikan setiap agenda rekonstruksi pascakonflik berjalan selaras dengan penghormatan hak-hak rakyat Palestina dan prinsip kedaulatan.

    "Perdamaian yang kokoh harus dibangun di atas keadilan, bukan sekadar penghentian konflik sementara," ucapnya.

    Partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai sebagai bagian dari diplomasi aktif. Kontribusi nyata ini bertujuan menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Stabilitas global berdasarkan hukum internasional juga berdampak langsung pada keamanan nasional Indonesia.

    "Harapannya, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan," tutur Sukamta.

    Agenda Diplomasi Indonesia di Board of Peace

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengkonfirmasi kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat perdana BoP. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyampaikan bahwa undangan tersebut telah diterima.

    "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," kata Nabyl, Rabu (11/2).

    Kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia. Peran aktif sejak awal sangat penting dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace. Indonesia akan menggunakan BoP sebagai platform strategis.

    Indonesia akan memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan Gaza. Upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara juga menjadi fokus utama.

    Fokus Diplomasi Indonesia di Board of Peace Keterangan
    Perlindungan Warga Sipil Memastikan keamanan dan hak-hak dasar masyarakat Palestina.
    Pemulihan dan Rekonstruksi Gaza Mendorong upaya pembangunan kembali wilayah yang terdampak konflik.
    Perdamaian Adil dan Berkelanjutan Mengupayakan solusi jangka panjang berdasarkan solusi dua negara.
    Penegasan Dukungan Palestina Memperkuat komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina.
    Penghentian Kekerasan Mendesak agar segala bentuk kekerasan di wilayah konflik dihentikan.
  • Indonesia Pimpin D-8, Kemlu Prioritaskan Integrasi Ekonomi hingga Reformasi Organisasi

    Indonesia Pimpin D-8, Kemlu Prioritaskan Integrasi Ekonomi hingga Reformasi Organisasi

    Indonesia mengambil alih kepemimpinan Developing-8 (D-8) mulai tahun ini. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah menetapkan lima prioritas utama yang akan dijalankan. Agenda ini mencakup integrasi ekonomi hingga reformasi organisasi.

    Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan fokus program ini di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Prioritas pertama adalah penguatan integrasi ekonomi antarnegara D-8. Tujuannya adalah meningkatkan volume perdagangan intra-D-8.

    “Pertama, integrasi ekonomi di antara negara-negara D-8. Ini maksudnya adalah bagaimana agar intra-D-8 trade itu bisa semakin meningkat,” kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Selasa (10/2/2026).

    Potensi peningkatan ini sangat besar, didukung oleh demografi penduduk dan generasi muda di negara-negara anggota.

    “Potensinya cukup besar kalau dilihat dari potensi demografi penduduk, dari generasi mudanya, dan sebagainya. Sehingga potensi ini ingin ditingkatkan melalui kerja sama D-8,” sambungnya.

    Pengembangan Ekonomi Halal

    Prioritas kedua berfokus pada pengembangan ekonomi dan industri halal. Hal ini relevan mengingat mayoritas negara anggota D-8 berpenduduk muslim. Potensi sektor ini akan dikembangkan maksimal di bawah kepemimpinan Indonesia.

    Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

    Prioritas ketiga mencakup ekonomi biru dan ekonomi hijau. Indonesia akan menyoroti potensi kerja sama di sektor kelautan dan pangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas D-8 di bidang-bidang tersebut.

    Konektivitas dan Ekonomi Digital

    Untuk prioritas keempat, D-8 akan fokus pada konektivitas dan ekonomi digital. Program ini mencakup pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta interaksi ekonomi antar masyarakat.

    Reformasi Organisasi D-8

    Nabyl menekankan pentingnya prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan D-8. Ini krusial agar keempat bidang kerja sama sebelumnya dapat terlaksana dengan baik.

    “Nah, bagaimana keempat kerja sama ini bisa terlaksana? Inilah yang tidak kalah pentingnya, prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan dari D-8 itu sendiri,” ujar Nabyl.

    Organisasi yang berdiri sejak tahun 1997 ini harus tetap relevan dengan kondisi masa kini. Penyesuaian diperlukan, mulai dari internal organisasi, cara pengambilan keputusan, anggaran, hingga kesiapan implementasi perubahan di setiap sektor.

    “Continuity pasti menjadi bagian setiap organisasi agar tidak semuanya dari scratch, gitu. Tapi penekanan pada relevansi, saya rasa itu banyak yang perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini,” imbuhnya.

    Berikut adalah poin-poin penting dalam agenda reformasi D-8:

    Aspek Reformasi Fokus Perubahan
    Internal Organisasi Penyesuaian struktur dan fungsi agar lebih efisien.
    Pengambilan Keputusan Penyederhanaan atau percepatan mekanisme.
    Anggaran Optimalisasi alokasi dan penggunaan dana.
    Kesiapan Sektor Peningkatan kemampuan implementasi program.

    D-8 adalah organisasi kerja sama pembangunan yang dibentuk pada tahun 1997. Anggotanya terdiri dari delapan negara berkembang, sebagian besar adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara-negara anggota meliputi Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan.