Sebanyak 34 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan menerima sanksi moral. Hukuman ini diberikan karena mereka tidak hadir pada hari kerja pertama setelah libur Tahun Baru, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026.
Sanksi disiplin yang diterapkan berupa pengumuman nama-nama ASN yang absen. Nama-nama tersebut dipajang di media sosial dan papan pengumuman resmi Disdikbud Medan.
Pemberian sanksi ini berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Disdikbud Medan, Andy Yudhistira, Senin (9/2/2026).
“Sanksi ini diberlakukan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena berdasarkan surat dari BKPSDM,” ujar Andy Yudhistira, Senin (9/2/2026).
Sanksi moral ini berlandaskan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemkot Medan Nomor 800-1-10-41882. Keputusan itu mengenai Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Terbuka per tanggal 5 Februari 2026.
Pelanggaran ini merujuk pada Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan. Surat Nomor 800.1.6/0137 tanggal 5 Januari 2026 itu membahas tindak lanjut monitoring presensi pegawai ASN.
Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi
Ketidakhadiran 34 ASN dianggap sebagai pelanggaran etika pegawai dalam berorganisasi. Hal ini karena mereka tidak mengikuti apel pasca libur Natal dan Tahun Baru pada 2 Januari 2026.
“Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Nomor 800.1.6/0137 tanggal 5 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Monitoring terhadap presensi pegawai ASN pada hari kerja pertama pasca libur Natal dan Tahun Baru tanggal 2 Januari 2026 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Bahwa perbuatan sebanyak 34 orang merupakan pelanggaran etika pegawai ASN dalam berorganisasi karena tidak mengikuti apel pasca libur Natal dan Tahun Baru tanggal 2 Januari 2026 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan,” demikian bunyi bagian awal surat tersebut.
Peraturan yang Mendukung Sanksi
Penjatuhan sanksi ini memiliki dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan. Selain itu, ada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Nomor 800.1.6.1/001 tanggal 2 Januari 2026.
Surat Keputusan itu perihal Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
Detail Pelaksanaan Sanksi Moral
Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka akan diterapkan di papan pengumuman. Selain itu, pengumuman juga akan dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
Keputusan sanksi mulai berlaku sejak tanggal disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, perbaikan akan dilakukan sebagaimana mestinya.
“Penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka pada papan pengumuman dan media sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Keputusan ini berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” tutup surat tersebut.
| Detail Sanksi Moral ASN Disdikbud Medan | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi | 34 Orang |
| Tanggal Kejadian Absen | 2 Januari 2026 |
| Jenis Sanksi | Sanksi Moral (Pernyataan Terbuka) |
| Media Pengumuman Sanksi | Papan Pengumuman & Media Sosial Disdikbud Medan |
| Dasar Hukum Utama | Peraturan Wali Kota Medan No. 58 Tahun 2023 |
| Instansi Pemberi Sanksi | Majelis Kode Etik Pegawai ASN Pemkot Medan |
