Pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rampal Celaket, Hanan Jalil, mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang untuk melakukan sinkronisasi standar harga bahan pokok. Desakan ini muncul setelah SPPG menerima surat teguran terkait pembelian bahan baku yang dinilai melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Hanan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara standar kualitas yang diminta oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan acuan harga yang digunakan oleh Dispangtan di lapangan. Menurutnya, BGN menetapkan standar pangan kualitas tinggi atau premium untuk program gizi.
Di sisi lain, Dispangtan seringkali menggunakan acuan harga komoditas reguler di pasar. Hal ini menimbulkan kebingungan dan potensi perbedaan interpretasi harga.
Hanan menjelaskan, standar kualitas yang diminta BGN sangat tinggi, yakni premium. Namun, patokan harga Dispangtan seringkali bukan untuk barang jenis premium. Perbedaan ini menjadi akar permasalahan yang perlu segera diatasi.
“Standar yang diminta BGN itu tinggi, kualitas premium. Sementara patokan harga Dispangtan seringkali bukan untuk barang jenis premium. Contohnya minyak goreng, standar BGN itu tinggi, tapi yang dijadikan acuan mungkin kelas di bawahnya. Ini yang harus disamakan persepsinya,” ujar Hanan kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Sebagai contoh, Hanan menyebutkan selisih harga beras sebesar Rp 20 menjadi dasar teguran Dispangtan Kota Malang. Pembelian tersebut dilakukan secara darurat pada tengah malam di toko kelontong dekat SPPG.
Kebutuhan mendesak pada 7 Januari 2026 lalu menjadi alasan pembelian tersebut. Mengacu pada HET Provinsi Jatim, harga tersebut masih masuk akal untuk kualitas yang diminta.
“Dispangtan keluarkan HET beras di hari itu Rp 14.900, kami belinya di toko dekat SPPG dan malam karena mendadak di harga Rp 14.920 per kilo. Jadi ada selisih Rp 20,” beber Hanan.
Berikut adalah perbandingan harga beras yang menjadi polemik:
| Deskripsi | Harga | Keterangan |
|---|---|---|
| HET beras Dispangtan | Rp 14.900/kg | Acuan Dispangtan |
| Pembelian SPPG | Rp 14.920/kg | Pembelian darurat malam hari |
| Selisih harga | Rp 20/kg | Dasar teguran |
Hanan menyayangkan mekanisme koordinasi yang dirasa kurang preventif. SPPG lebih banyak memantau perkembangan harga melalui update HET Provinsi Jawa Timur.
Hal ini karena minimnya informasi harian dari pihak kota. Ia berharap ada perbaikan dalam sistem penyampaian data.
Permintaan Solusi dan Data Up-to-Date
“Harapannya, Dispangtan merilis HET Kota Malang setiap hari di grup koordinasi dapur. Jangan sampai jarang berbagi data harga, tapi tiba-tiba langsung menegur. Harus ada data yang up-to-date sebagai patokan kami belanja,” tegas Hanan.
Selain data harga, Hanan juga menantang Dispangtan untuk memberikan solusi nyata dalam rantai pasok. Mengingat SPPG wajib melaporkan belanja harian secara transparan, ia meminta dinas terkait turut menyediakan atau merekomendasikan supplier.
“Kami minta Dispangtan juga menyediakan supplier yang sanggup menyediakan bahan pokok kualitas premium sesuai standar BGN, tapi harganya tetap masuk dalam pagu HET yang mereka tentukan. Jadi ada sinkronisasi antara kualitas yang diminta negara dengan harga yang ditetapkan daerah,” tambah Hanan.
Meskipun terdapat dinamika administratif soal harga, Hanan memastikan operasional dapur SPPG Rampal Celaket tetap berjalan normal. Tidak ada pelanggaran pada komposisi menu, sehingga distribusi gizi bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Kami tetap beroperasi setiap hari, untuk menyediakan 2700 porsi MBG,” pungkas Hanan.
Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan belum dapat dikonfirmasi terkait harapan SPPG tersebut. Berulangkali dihubungi, Slamet tak memberikan respons.
Sebelumnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang mendapatkan peringatan. Ini karena tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan evaluasi pembelian bahan pangan periode Januari 2026.
Ketujuh SPPG yang mendapatkan teguran resmi tersebut adalah SPPG Kiduldalem, SPPG Bareng, dan SPPG Rampalcelaket di wilayah Klojen. Teguran juga ditujukan kepada SPPG Madyopuro, SPPG Kedungkandang, serta SPPG Sawojajar 3 di wilayah Kedungkandang, dan SPPG Mojolangu 2 yang berada di wilayah Lowokwaru.
