Tag: DKI Jakarta

  • Forki DKI Jakarta Lantik Pengurus Baru Fokus PON 2028

    Forki DKI Jakarta Lantik Pengurus Baru Fokus PON 2028

    Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) DKI Jakarta periode 2026-2030 resmi dilantik. Kepengurusan baru ini memiliki dua fokus utama dalam menjalankan organisasi.

    Upacara pelantikan pengurus Forki Jakarta dipimpin oleh Mayjen TNI Herianto Syahputra di Balai Kota DKI, Rabu (11/2/2026). Ketua Umum PB FORKI Hadi Tjahjanto melantik 88 pengurus baru, mulai dari Dewan Pelindung hingga Pengurus Harian Pengurus Provinsi Forki Jakarta.

    Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Jakarta, Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Wakil Asisten Personal Kasdam Jaya/Jayakarta, Ketua Umum KONI Jakarta, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, para Ketua Umum PP/PB Perguruan anggota Forki dan para Ketua Perguruan Anggota Forki Jakarta.

    Hadi Tjahjanto secara khusus meminta agar para pengurus baru Forki Jakarta dapat membantu pembentukan karakter dan watak anak-anak muda.

    "Karakter yang mengandung aspek budi pekerti, perilaku, dan pola pikir yang kuat sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ini juga menjadi gambaran dari isi sumpah karate," ujar Hadi.

    Misi Membangun Jakarta Melalui Olahraga

    Herianto Syahputra mengajak seluruh jajaran pengurus baru Forki Jakarta untuk menjalankan amanah organisasi dengan integritas dan martabat tinggi, dengan mengusung misi membangun Jakarta melalui olahraga.

    "Pelantikan Pengurus pada hari ini bukanlah sekedar kegiatan seremonial, melainkan merupakan awal dari amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan oleh seluruh Pengurus Forki Jakarta. Amanah sama-sama untuk membangun Jakarta melalui Forki yang bermartabat," tegasnya.

    Target Pertahankan Juara Umum PON

    Pada PON 2024, Jakarta berhasil menjadi juara umum di cabang olahraga Karate. Prestasi ini perlu dipertahankan di PON 2028, yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

    Dalam membina dan mendukung prestasi para atlet karate Jakarta, PB Forki bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jakarta, serta DPRD Jakarta untuk memberikan fasilitas dan program pembinaan yang berkualitas.

    Dukungan Pemprov DKI Jakarta

    Pelantikan Pengurus Provinsi Forki ini diharapkan dapat menjadi awal menjalankan tanggung jawab untuk membangun Jakarta melalui Forki yang bermartabat.

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen dalam mendukung pembinaan olahraga, khususnya cabang karate.

    "Berapa pun jumlah medalinya, yang terpenting adalah prestasinya sebagai juara umum," kata Pramono.

    Berikut rincian lengkap susunan pengurus Forki DKI Jakarta periode 2026-2030:

    Jabatan Nama
    Ketua Umum Mayjen TNI Herianto Syahputra
    Ketua Harian [Nama Ketua Harian]
    Sekretaris Umum [Nama Sekretaris Umum]
    Bendahara Umum [Nama Bendahara Umum]
    Bidang Pembinaan Prestasi [Nama Ketua Bidang]
    Bidang Organisasi [Nama Ketua Bidang]

    Pengurus Forki DKI Jakarta yang baru dilantik ini memiliki tugas berat untuk mempertahankan tradisi juara dan terus mengembangkan potensi karate di Ibu Kota.

  • Gubernur DKI Soroti KJP Digadaikan Jelang Ramadan, Pemprov Siapkan Pengawasan Ketat

    Gubernur DKI Soroti KJP Digadaikan Jelang Ramadan, Pemprov Siapkan Pengawasan Ketat

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini menyusul temuan praktik penggadaian KJP menjelang Ramadan.

    Pramono menyatakan KJP merupakan program krusial untuk menunjang pendidikan warga kurang mampu. Karena itu, penyalahgunaan KJP tidak dapat ditoleransi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Meruya Sport Park, Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026). Ia berjanji segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    “Yang pertama khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan,” kata Pramono.

    Menurutnya, KJP berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi kelompok ekonomi terbawah agar pemanfaatannya tepat sasaran.

    “Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah,” ujarnya.

    Dampak Positif KJP dan Langkah Pemprov DKI

    Pramono menyoroti perbaikan indikator sosial di Jakarta seperti angka kemiskinan dan stunting. Ia meyakini bantuan pendidikan dan sosial turut mendorong perbaikan ini.

    “Hal itu terbukti dari hasil BPS kita, semua indikator berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” tuturnya.

    Pemprov DKI akan menyiapkan langkah pengawasan untuk mencegah pengulangan praktik penggadaian KJP. Langkah ini juga memastikan bantuan pendidikan tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

    Indikator Sosial Perbaikan di Jakarta
    Angka Kemiskinan Mengalami perbaikan
    Angka Stunting Mengalami perbaikan
    Akses Pendidikan Didukung KJP dan KJMU

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga integritas program KJP. Tujuannya agar benar-benar mendukung kebutuhan sekolah para penerima manfaat.

  • Pemprov DKI Jakarta Perketat Pengawasan Pangan Jelang Ramadan

    Pemprov DKI Jakarta Perketat Pengawasan Pangan Jelang Ramadan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya keras menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan dan harga yang terkendali bagi masyarakat ibu kota.

    Pengawasan keamanan terhadap ketersediaan pangan di Jakarta diperketat. Hal ini merupakan bagian dari upaya antisipasi kenaikan harga yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Perintah tersebut bertujuan untuk mengendalikan dan menjaga harga-harga bahan pokok agar tidak melonjak.

    Langkah ini krusial untuk mencegah dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Terutama dalam menghadapi kebutuhan konsumsi yang meningkat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Ketersediaan pangan di Jakarta terpantau dalam kondisi cukup. Meskipun demikian, terdapat kenaikan kebutuhan pangan menjelang Imlek dan Ramadan.

    Berikut adalah beberapa jenis bahan pokok yang menjadi fokus pengawasan Pemprov DKI Jakarta:

    Jenis Bahan Pokok Tujuan Pengawasan
    Beras Menjaga stabilitas pasokan dan harga.
    Minyak Goreng Mencegah kelangkaan dan spekulasi harga.
    Gula Pasir Memastikan ketersediaan di pasar.
    Daging Ayam & Sapi Mengantisipasi lonjakan permintaan.
    Telur Ayam Menstabilkan harga di tingkat konsumen.

    Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memantau dinamika harga dan ketersediaan komoditas strategis. Tujuannya agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang.

  • Pemprov DKI Jakarta Proyeksikan Kebutuhan Pangan Melonjak Jelang Idul Fitri

    Pemprov DKI Jakarta Proyeksikan Kebutuhan Pangan Melonjak Jelang Idul Fitri

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkirakan lonjakan kebutuhan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Telur ayam diproyeksikan melonjak hingga 17,20% dibandingkan hari normal.

    Proyeksi ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Keterangan tersebut diberikan dalam diskusi Balkoters Talk di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Uus menekankan bahwa rangkaian hari besar yang berdekatan, termasuk Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri, menjadi perhatian khusus Pemprov DKI. Jakarta sebagai pusat aktivitas harus memastikan ketersediaan pangan tetap aman.

    “Pemprov DKI Jakarta memiliki tanggung jawab menjaga ketersediaan stok pangan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama menjelang Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri. Stabilitas pangan dan ekonomi menjadi prioritas utama,” ujar Uus.

    Selain telur ayam, beberapa komoditas lain juga diprediksi mengalami peningkatan kebutuhan saat Idul Fitri. Ini termasuk daging ayam, bawang merah, minyak goreng, dan cabai rawit.

    Berikut proyeksi kenaikan kebutuhan komoditas menjelang Idul Fitri:

    Komoditas Proyeksi Kenaikan Idul Fitri
    Telur Ayam 17,20%
    Daging Ayam 10,77%
    Bawang Merah 10,67%
    Minyak Goreng 9,67%
    Cabai Rawit 9,18%

    Menjelang Ramadan, kenaikan kebutuhan juga sudah mulai terlihat. Telur ayam diprediksi naik 7,5%, daging sapi dan kerbau 3,57%, bawang putih 3,57%, cabai rawit 3,06%, serta bawang merah 2,89%.

    Strategi Koordinasi dan Pasokan

    Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut, Pemprov DKI bersama BUMD pangan memperkuat koordinasi. Uus menegaskan soliditas antar-BUMD menjadi kunci menjaga stabilitas stok dan harga di pasaran.

    “Tidak ada alasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Koordinasi dan soliditas antar-BUMD menjadi kunci,” tegasnya.

    Ketersediaan stok beras di Jakarta saat ini mencapai 182.172 ton. Jumlah ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Pasar Induk Beras Cipinang dan Bulog.

    Ketersediaan Stok Pangan DKI Jakarta

    Perumda Dharma Jaya memastikan stok protein hewani dalam kondisi aman. Ini mencakup daging sapi 1.246 ton, daging ayam 435 ton, dan ikan kembung 547 ton.

    Stok komoditas lain juga terpantau aman, di antaranya telur ayam 5,5 ton, cabai rawit 57 ton, bawang merah 104 ton, bawang putih 48 ton, minyak goreng 625 ton, dan gula 437,4 ton.

    Langkah Pengendalian Inflasi

    Pemprov DKI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan langkah pengendalian inflasi. Ini meliputi pemantauan harga dan stok, pengawasan LPG 3 kilogram, serta bazar murah.

    Pemerintah berharap kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri tetap terpenuhi dengan harga yang terkendali.

  • Pemprov DKI Gelar Festival Imlek di Bundaran HI dan Sudirman-Thamrin

    Pemprov DKI Gelar Festival Imlek di Bundaran HI dan Sudirman-Thamrin

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar Festival Imlek Jakarta pada 13-17 Februari 2026. Acara ini dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin.

    Berbagai acara telah disiapkan untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek, mulai dari instalasi cahaya tematik, pertunjukan seni budaya Tionghoa, hingga lomba dekorasi gedung.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, persiapan perayaan Imlek tahun ini dibuat lebih meriah. Pihaknya melibatkan pengelola gedung, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha di kawasan pusat kota.

    "Hari ini kita datang ke sini sekaligus mengecek sudah sampai mana persiapan. Dalam rangka hari Imlek ini Jakarta menyambut cukup serius," kata Rano di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Rano menambahkan, "Kita libatkan seluruh gedung yang di sini, kita bikin lomba. Nanti ini akan jauh lebih meriah."

  • Pramono Anung Targetkan Truk Sampah Listrik dan Bebas Lindi di Jakarta

    Pramono Anung Targetkan Truk Sampah Listrik dan Bebas Lindi di Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana pembelian truk sampah baru. Kendaraan itu diharapkan berbasis listrik dan tidak meneteskan lindi atau air sampah di jalanan.

    Rencana tersebut diungkapkan Pramono saat merespons masukan warga. Warga mengeluhkan tingginya emisi dari truk sampah di Jakarta yang mayoritas masih menggunakan mesin diesel.

    Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengurangi polusi udara. Upaya ini termasuk modernisasi armada kebersihan.

    Pengurangan Emisi dari Truk Sampah

    Pramono Anung mengatakan, pembelian truk sampah listrik adalah langkah strategis. Ini untuk mengatasi masalah polusi di ibu kota.

    "Kalau secara listrik bisa, saya akan perintahkan untuk mulai dengan listrik. Karena apa? Masa kita mengatasi persoalan polusi dengan truk sampah itu kita menambah polusi sendiri. Nggak bisa," kata Pramono dalam Townhall Meeting di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

    Truk sampah listrik milik Pemprov DKI saat ini masih di bawah 10 unit. Pramono mengakui bahwa truk sampah membutuhkan tenaga besar karena beban angkut yang berat.

    "Problemnya adalah hampir semua truk sampah itu compactor, berat banget, butuh energi yang besar. Maka kalau secara listrik bisa, saya akan perintahkan," ujarnya.

    Atasi Masalah Lindi yang Menetes

    Selain emisi, Pramono juga sering menerima keluhan tentang lindi sampah yang menetes dari truk. Dia menargetkan truk sampah baru dapat mengatasi masalah ini.

    "Air lindinya yang menetes-menetes itu menjadi sumber utama keresahan. Kalau bisa truk sampahnya listrik, compactor-nya bagus, dan air lindinya tidak ke mana-mana, saya akan minta pengadaan di tahun 2026 mulai dengan truk sampah dari listrik," ujarnya.

    Pengadaan truk sampah baru pada tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kebersihan kota. Hal ini sejalan dengan upaya Jakarta menjadi kota yang lebih hijau.

    Berikut adalah perbandingan jenis truk sampah:

    Jenis Truk Sampah Sumber Energi Potensi Emisi Penanganan Lindi
    Konvensional Diesel Tinggi Berisiko bocor
    Listrik Listrik Nihil Dapat dirancang kedap
  • Pemprov DKI Jakarta Waspadai Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan 2026

    Pemprov DKI Jakarta Waspadai Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan 2026

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang Ramadan. Minyak dan cabai disebut sebagai komoditas yang paling rentan mengalami lonjakan harga.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, dua komoditas tersebut menjadi perhatian utama Pemprov DKI. Antisipasi kenaikan harga terus dilakukan.

    "Yang utama minyak sebenarnya. Jadi yang biasa naik itu minyak sama cabai. Dua komoditas itu yang selalu mengalami kenaikan," kata Pramono usai Rapat Pimpinan (Rapim) Paripurna membahas kesiapan menghadapi Ramadan di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah antisipasi menekan gejolak harga. Pemantauan rutin harga dan ketersediaan stok pangan di pasar menjadi prioritas.

    Pemprov DKI juga mengandalkan sistem peringatan dini (early warning system). Sistem ini berfungsi membaca pergerakan harga komoditas strategis di wilayah Jakarta.

    Selain pengawasan, Pemprov menyiapkan langkah intervensi pasar. Program pasar murah siap digelar jika terjadi gejolak harga signifikan di pasaran.

    "Kalau kemudian ada gejolak di pasar, kami setujui untuk dilakukan pasar murah di Jakarta," ujarnya.

    Berdasarkan laporan jajaran terkait, stok pangan di Jakarta secara umum terpantau aman. Ketersediaan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Berikut adalah beberapa komoditas pangan strategis yang dipantau:

    Komoditas Keterangan
    Minyak Goreng Rentan kenaikan harga, dipantau ketat
    Cabai Sering alami lonjakan harga, diantisipasi
    Beras Stok umum aman dan mencukupi
    Daging Stok umum aman dan mencukupi
    LPG 3 kg Stok umum aman dan mencukupi

    Upaya Penanaman Cabai dan Imbauan Warga

    Untuk membantu menahan tekanan harga cabai, Pemprov DKI berencana menggalakkan program penanaman cabai. Meskipun lahan urban farming di Jakarta terbatas, kegiatan ini akan dimaksimalkan.

    "Walaupun Jakarta urban farming-nya areanya terbatas, kegiatan untuk menanam cabai nanti akan kami galakkan," ucapnya.

    Pramono juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Pemerintah menjamin pasokan pangan pokok di Jakarta mencukupi selama Ramadan dan Lebaran.

  • Pemprov DKI Jakarta Tindak Lanjuti Surat Edaran Kemendagri Soal Korve Rutin

    Pemprov DKI Jakarta Tindak Lanjuti Surat Edaran Kemendagri Soal Korve Rutin

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan akan menindaklanjuti rencana surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Edaran tersebut terkait pelaksanaan kerja bakti atau korve rutin di lingkungan pemerintahan. Program itu rencananya dijalankan setiap Selasa dan Jumat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI pada prinsipnya akan menjalankan setiap kebijakan pusat yang dinilai baik dan bermanfaat. Hal ini termasuk edaran soal korve.

    “Untuk korve tadi juga diingatkan Pak Wagub dan kita pasti akan menindaklanjuti. Pokoknya hal yang baik dari Pemerintah Pusat pasti kita akan jalankan,” kata Pramono usai Rapat Pimpinan (Rapim) Paripurna di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menilai, Jakarta relatif sudah memiliki sistem yang berjalan, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola. Namun, kegiatan kerja bakti tetap dinilai penting. Ini untuk menjaga lingkungan sekaligus membangun kedisiplinan bersama.

    Inisiatif Kemendagri

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda). Edaran itu berisi instruksi bersih-bersih lingkungan dan olahraga setiap Selasa dan Jumat. Bersih-bersih serentak akan dilakukan di lingkungan kantor pemda hingga daerah.

    “Nah ini, hari Selasa dan Jumat saya akan mengeluarkan surat edaran sebagai hari… tidak hanya hari olahraga, tapi juga dilanjutkan dengan korve di daerah masing-masing, baik di lingkungan kantornya maupun juga di lingkungan daerahnya,” kata Tito kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Tito menginginkan adanya bersih-bersih serentak tidak hanya di lingkungan pemprov, tetapi juga seluruh dinas, kecamatan, hingga desa. Hal ini salah satu upaya mewujudkan ASRI, yaitu aman, sehat, resik, dan indah.

    “Jadi ada korve serentak, mulai dari provinsi, dinas-dinasnya, kemudian kabupaten/kota dengan dinas-dinasnya, kecamatan, desa. Kalau itu semua dilakukan bersih-bersih, ya negara kita akan jauh lebih baik,” ujarnya.

    Jadwal Pelaksanaan Korve

    Berikut adalah rincian jadwal dan area pelaksanaan korve rutin yang diinisiasi oleh Kemendagri:

    Hari Pelaksanaan Jenis Kegiatan Lingkup Pelaksanaan
    Setiap Selasa Olahraga dan Kerja Bakti (Korve) Lingkungan kantor pemda hingga daerah
    Setiap Jumat Olahraga dan Kerja Bakti (Korve) Lingkungan kantor pemda hingga daerah
  • Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Mudik Gratis Lebaran 2026

    Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Mudik Gratis Lebaran 2026

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan menyelenggarakan program mudik gratis pada Lebaran tahun ini. Kuota peserta juga akan ditambah dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penambahan kuota ini dimungkinkan berkat adanya dukungan dari sejumlah kolaborator. Kepastian tersebut disampaikan usai Rapat Pimpinan (Rapim) Paripurna di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Rapat itu secara khusus membahas kesiapan Jakarta menghadapi Ramadan dan Idulfitri. Program mudik gratis menjadi agenda rutin Pemprov DKI.

    Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut proses teknis pendaftaran kini sedang disiapkan. Tujuannya agar pendaftaran berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

    “Tahun ini kita Pemprov DKI Jakarta tetap menyelenggarakan mudik gratis. Bahkan karena ada beberapa kolaborator yang bersedia, jumlah masyarakat yang akan terfasilitasi menjadi bertambah,” kata Elly, Selasa (10/2/2026).

    Elly menjelaskan bahwa mekanisme pendaftaran tengah dimatangkan. Ini termasuk persyaratan administrasi bagi calon peserta.

    Salah satu syarat yang disiapkan adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Syarat ini menjadi prioritas agar tepat sasaran.

    “Nanti kami sedang siapkan proses pendaftarannya supaya lebih transparan, kemudian KTP-nya KTP Jakarta, nanti akan dimulai dan akan kita beritakan jauh-jauh hari,” ujar Elly.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan berbagai persiapan menyambut Ramadan dan Idulfitri telah dibahas. Dukungan transportasi bagi warga yang akan pulang kampung menjadi salah satu poin utama.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait program mudik gratis:

    Aspek Keterangan
    Penyelenggara Pemprov DKI Jakarta
    Tahun Pelaksanaan Lebaran 2026
    Kuota Peserta Bertambah dibanding tahun sebelumnya
    Dukungan Kolaborator pihak ketiga
    Syarat Utama KTP DKI Jakarta
    Status Pendaftaran Sedang disiapkan

    Langkah Antisipasi Lebaran Lainnya

    Selain program mudik gratis, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah-langkah lain. Ini meliputi pengendalian harga pangan serta pengawasan stok bahan pokok.

    Pengamanan kegiatan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran juga menjadi perhatian. Program pasar murah juga disiapkan jika terjadi gejolak harga di lapangan.

  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Pastikan Layanan Kesehatan Penuh untuk 270 Ribu Warga Terdampak Penonaktifan BPJS PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Pastikan Layanan Kesehatan Penuh untuk 270 Ribu Warga Terdampak Penonaktifan BPJS PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap memberikan layanan kesehatan penuh bagi warga terdampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BPJS.

    Sekitar 270 ribu peserta PBI JK BPJS di Jakarta terkena dampak keputusan pembaruan data per 1 Februari 2026. Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau Puskesmas Pembantu (Pustu) Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono Anung menegaskan bahwa layanan kesehatan tidak boleh berkurang, meskipun status kepesertaan PBI dari pemerintah pusat dinonaktifkan. Pemprov DKI Jakarta memiliki ruang pembiayaan melalui skema segmen PBPU-BP Pemda.

    Skema tersebut merupakan peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan pemerintah daerah. Melalui skema ini, warga tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan.

    “Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang,” kata Pramono.

    “Jakarta tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Ada segmen PBPU-BP Pemda. Jadi siapapun yang misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama,” ujarnya.

    Gubernur memastikan layanan untuk penyakit berat dan tindakan medis rutin tetap dijamin. Ini termasuk rawat inap, cuci darah, operasi katarak, dan layanan lanjutan lainnya.

    “Kami tetap lakukan. Tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit berat dan layanan rutin,” tegasnya.

    Layanan Darurat dan Non-Darurat

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, peserta PBI yang dinonaktifkan namun membutuhkan layanan darurat akan langsung dialihkan ke segmen jaminan kesehatan yang dibayarkan Pemda.

    “Untuk layanan darurat atau yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda,” kata Ani.

    Sementara itu, untuk kasus non-darurat, proses reaktivasi akan dibantu melalui mekanisme Dinas Sosial. Hal ini melibatkan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan.

    Peserta yang masuk kategori desil 1 sampai 5 berpeluang untuk diaktifkan kembali. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan esensial.

    Detail Layanan Kesehatan Terjamin

    Berikut adalah beberapa layanan kesehatan yang tetap dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta:

    表的td>

    Jenis Layanan Keterangan
    Rawat Inap Seluruh biaya rawat inap akan ditanggung.
    Cuci Darah Tindakan medis rutin bagi pasien gagal ginjal.
    Operasi Katarak Tindakan operasi untuk mengatasi masalah penglihatan.
    Penyakit Berat Penanganan dan perawatan untuk penyakit serius.
    Tindakan Medis Rutin Berbagai tindakan medis yang diperlukan secara berkala.