Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan riset indeks integritas penyelenggara pemilu. Ide ini disampaikan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyambut baik inisiatif serupa yang telah ada. Ia menegaskan, akan lebih baik bila penelitian serupa juga diterapkan pada lembaga penyelenggara pemilu.
Kholid menyampaikan pandangannya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Capaian Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu (IIPP) di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026).
“Saya pikir ini inisiatif yang bagus kalau mau dikembangin lagi integritas penyelenggara pemilu itu bagus juga kalau dibuatkan risetnya,” kata Kholid, Rabu (11/2/2026).
Respons Kemenkopolkam dan BRIN
Wakil Menteri Kemenkopolkam, Lodewijk Freidrich Paulus, menanggapi positif usulan tersebut. Menurut Lodewijk, kewenangan riset ini nantinya akan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menaungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Karena memang nanti kan kalau ada itu KPU akan membuat tentang itu, termasuk masalah-masalah yang ada,” kata Lodewijk.
Senada, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Moch Nurhasim, menambahkan bahwa riset tersebut akan dikerjakan bersama. DKPP dan Kemenkopolkam akan berkolaborasi dalam studi ini.
“Perhitungannya baru selesai, sehingga indeks kepatuhan politik itu akan segera dirilis oleh DKPP bersama Kemenkopolkam,” ujar Nurhasim.
Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu di masa mendatang. Pengukuran integritas menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Berikut adalah beberapa lembaga yang terlibat dalam inisiatif riset integritas penyelenggara pemilu:
| Lembaga | Peran |
|---|---|
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Pengusul inisiatif riset integritas |
| Kemenkopolkam | Penerima usulan dan kolaborator riset |
| BRIN | Penerima usulan dan kolaborator riset |
| Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) | Pelaksana utama riset, menaungi KPU dan Bawaslu |
| KPU | Badan penyelenggara pemilu, terkait objek riset |
| Bawaslu | Badan pengawas pemilu, terkait objek riset |

