Tag: DOB

  • Kemendagri dan Kementerian PU Percepat Pembangunan KIPP DOB Papua

    Kemendagri dan Kementerian PU Percepat Pembangunan KIPP DOB Papua

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan koordinasi untuk mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya percepatan pembangunan KIPP dengan memastikan kepastian hukum dan sinergi antar kementerian/lembaga. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028.

    Ribka Haluk dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2/2026), menyebutkan bahwa program pembangunan KIPP tidak hanya fokus pada pembangunan gedung pemerintahan, tetapi juga mencakup sanitasi, jalan, dan program lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. "Ada banyak program yang dilakukan [untuk KIPP] selain membangun Kantor Gubernur, DPR, dan MRP, juga beberapa sanitasi, jalan, dan beberapa program yang menurut kami sangat sekali membantu teman-teman di daerah," kata Ribka.

    Hal tersebut disampaikannya saat rapat bersama Wakil Menteri (Wamen) PU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (25/2/2026), membahas perkembangan KIPP DOB Papua.

    Ribka mengapresiasi kerja keras semua pihak dan mencatat perkembangan signifikan dalam pembangunan KIPP di beberapa DOB berdasarkan kunjungan kerjanya. Ia juga menekankan perlunya perhatian pada aspek hukum di beberapa wilayah dan memastikan koordinasi dengan gubernur dan pihak terkait.

    Kejelasan mengenai lelang baru atau mekanisme lain terkait pembangunan juga digarisbawahi oleh Ribka. Ia meminta dukungan dari gubernur empat daerah DOB, masyarakat, dan Forkopimda untuk mendukung Kementerian PU dan Kemendagri dalam percepatan pembangunan daerah otonomi khusus di Papua.

    Perkembangan di Papua Pegunungan juga menjadi sorotan. Pembahasan terkait fokus lokasi KIPP telah dilakukan pada 6 Februari lalu. Pembangunan kantor Gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) ditargetkan memenuhi kriteria dan dilaksanakan tahun ini dengan dukungan Kementerian PU serta sinergi pemerintah pusat dan daerah.

    Mengingat statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Ribka berharap pembangunan KIPP DOB dapat diresmikan oleh Presiden atau Wakil Presiden setelah selesai. "Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028," tambahnya.

    Ribka juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar terjalin sinergi yang baik. Kemendagri dan Kementerian PU berencana turun langsung ke daerah dalam waktu dekat untuk mengatasi kendala secara terintegrasi.

    "Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dari Kementerian PU yang terus komitmen dan mendorong membangun empat daerah DOB dengan KIPP," jelasnya.

    Sementara itu, Wamen PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa Papua Barat Daya telah rampung, Papua Selatan bahkan sudah difungsionalkan, dan Papua Tengah mulai memasuki tahap pelaksanaan pembangunan. Papua Pegunungan masih memerlukan percepatan karena pihaknya masih menunggu dokumen feasibility study (FS) dan master plan.

    Ditargetkan pada tahun 2026, dokumen tersebut sudah tersedia sehingga pembangunan KIPP di Papua Pegunungan dapat segera direalisasikan. Diana Kusumastuti berharap pada tahun 2028, sesuai dengan hasil rapat bersama Komisi II DPR RI, KIPP dapat difungsikan dan diresmikan oleh Presiden untuk empat DOB di Papua. "Saya berharap 2028 sesuai dengan kita rapat dengan Komisi II [DPR RI] kemarin, itu bisa difungsionalkan dan bahkan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB yang ada di Papua," pungkasnya.