Tag: DPD RI

  • Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN-RB

    Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN-RB

    Sekretariat Jenderal DPD RI meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan ini diberikan atas upaya Setjen DPD RI memperkuat pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan. Ini menjadi fondasi utama dalam perjuangan aspirasi daerah.

    Prestasi ini merupakan indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI telah berdampak langsung. Dampak tersebut terasa pada kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI.

    Birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat penting. Dengan ini, DPD RI mampu menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan daerah secara optimal.

    Kualitas pelayanan publik di Setjen DPD RI berkorelasi langsung dengan efektivitas penyerapan. Ini juga berdampak pada pengelolaan dan perjuangan aspirasi masyarakat daerah di tingkat nasional.

    “Predikat ini dipandang bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI telah berdampak langsung pada kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI,” kata Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen. Pol. Mohammad Iqbal, Rabu (11/2/2026).

    “Predikat Wilayah Bebas Korupsi ini kami maknai sebagai penguatan fondasi kelembagaan. Pelayanan publik yang bersih dan akuntabel adalah kunci agar aspirasi daerah dapat disalurkan dan diperjuangkan secara kredibel oleh DPD RI,” ucap Iqbal.

    Karakteristik Pelayanan Publik Setjen DPD RI

    Setjen DPD RI memiliki karakter pelayanan publik yang khas dan unik. Seluruh layanannya diarahkan untuk mendukung kerja keanggotaan DPD RI.

    Ini meliputi fungsi legislasi, pengawasan, hingga penguatan hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural.

    Dampaknya harus terasa pada kualitas kerja kelembagaan dan masyarakat daerah. Aspirasi mereka diperjuangkan melalui DPD RI.

    “Reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI harus terasa dampaknya, bukan hanya di internal organisasi, tetapi juga oleh masyarakat daerah yang aspirasinya diperjuangkan melalui DPD RI,” ujar Mohammad Iqbal.

    Capaian WBK ini menjadi pijakan penting untuk mendorong konsistensi integritas. Ini berlaku di seluruh unit kerja Setjen DPD RI. Tanpa sistem pelayanan profesional dan berintegritas, kepercayaan publik sulit dibangun berkelanjutan.

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam reformasi birokrasi Setjen DPD RI:

    Aspek Reformasi Dampak yang Diharapkan
    Peningkatan Transparansi Membangun kepercayaan publik, mengurangi potensi KKN
    Akuntabilitas Pelayanan Menjamin layanan sesuai prosedur, responsif terhadap keluhan
    Efisiensi Birokrasi Mempercepat proses, menghemat sumber daya
    Integritas Sumber Daya Manusia Menciptakan budaya kerja antikorupsi

    Komitmen Berkelanjutan untuk Integritas

    Kepercayaan publik terhadap DPD RI sangat ditentukan oleh kualitas dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, WBK bukanlah titik akhir. Ini merupakan komitmen berkelanjutan menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan.

    “Kepercayaan publik terhadap DPD RI sangat ditentukan oleh kualitas dukungan kelembagaan. Karena itu, WBK bukan titik akhir, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan,” tutup Iqbal.

    Predikat Wilayah Bebas Korupsi ini merupakan yang pertama kali diraih oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi Setjen DPD RI.

    Diharapkan ini menjadi pengungkit penguatan tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dukungan ini menopang peran DPD RI sebagai penyalur aspirasi daerah di tingkat nasional.

    Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Acara ini diselenggarakan dalam kegiatan ZI dan SAKIP Award 2025 di Aula Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (11/2).

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini secara langsung menyerahkan penghargaan. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Biro Protokol Hubungan Masyarakat dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma.

  • DPD RI Terima Aduan Pelanggaran HAM Papua dari Amnesty Internasional

    DPD RI Terima Aduan Pelanggaran HAM Papua dari Amnesty Internasional

    Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan audiensi dengan Amnesty International Indonesia dan perwakilan masyarakat Papua. Pertemuan ini membahas isu serius pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di berbagai wilayah Papua.

    Amnesty International mendesak DPD RI untuk menindaklanjuti aduan terkait pelanggaran HAM tersebut. Pertemuan krusial ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).

    Dalam audiensi, hadir Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, bersama anggota DPD lainnya seperti Filep Wamafma, Arianto Kogoya, Yance Samonsabra, dan Lis Tabuni. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua juga turut serta.

    Setelah audiensi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan keterangan pers. Ia menyoroti beberapa kasus pelanggaran HAM terkini, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.

    “Menyampaikan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini dan terutama di Papua Pegunungan, di beberapa wilayah seperti Kabupaten Nduga, kemudian di Lanny Jaya, sampai dengan di Yahukimo, dan juga di Yalimo, Intan Jaya,” kata Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Amnesty International mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar menyelesaikan kasus-kasus ini. Proses hukum harus transparan dan terbuka.

    “Kami mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar ada proses hukum yang transparan, ada proses hukum yang terbuka, dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak asas manusia di Papua,” tambah Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Usman juga menyoroti peningkatan kehadiran militer di Papua. Ia meminta pemerintah mengedepankan dialog sebagai solusi.

    “Kami juga menyampaikan keprihatinan kami atas kehadiran militer yang terus bertambah di Papua, yang tidak didahului dengan pengambilan keputusan politik oleh negara. Terutama dengan adanya revisi Undang-Undang TNI, kami merasa bahwa pengerahan pasukan militer di Papua itu tidak, bahkan lebih tidak terkendali kembali gitu,” tutur Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Tindak Lanjut DPD RI dan Kebijakan HAM

    Anggota DPD RI, Filep Wamafma, menyatakan menerima laporan yang diajukan. Laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di DPD.

    “Kasus HAM ini sesungguhnya tidak boleh terjadi karena pemerintah telah merumuskan kebijakan-kebijakan yang menurut kita akan berjalan dengan baik kalau tidak ada pelanggaran hak asasi manusia,” kata Filep Wamafma, Senin (9/2/2026).

    Filep menekankan bahwa kebijakan negara di Papua akan gagal jika kekerasan terus terjadi. DPD RI akan berperan lebih aktif dalam isu ini.

    “Peran DPD adalah bagaimana memastikan tentang laporan atau pengaduan masyarakat ini, pelanggaran sipil tentang HAM ini dapat diatasi, dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada. Kita juga memastikan bahwa lembaga DPD ini lebih berperan dan lebih aktif ke depan,” ujar Filep Wamafma, Senin (9/2/2026).

    Ringkasan Isu Pelanggaran HAM di Papua
    Lokasi Pelanggaran Tuntutan Utama Aktor yang Didesak
    Papua Pegunungan (Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Yalimo, Intan Jaya) Penyelesaian kasus transparan dan terbuka Pemerintah, melalui desakan DPD RI
    Umum di Papua Pengurangan kehadiran militer Pemerintah, melalui dialog
    Seluruh Papua Peran aktif DPD RI dalam penanganan HAM DPD RI