Tag: DPR

  • Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam di Senayan

    Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam di Senayan

    Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), TNI, serta para kepala staf TNI. Agenda rapat membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).

    Rapat pembahasan tersebut berlangsung tertutup dari publik. Pertemuan digelar di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2026).

    Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto. Sejumlah pihak pemerintah dan militer hadir dalam pertemuan tersebut.

    Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, hadir mewakili pihak pemerintah. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Turut hadir pula para wakil kepala staf dari tiga matra TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga nampak menghadiri rapat penting ini.

    Utut Adianto secara resmi membuka rapat dengan menyatakan statusnya tertutup untuk umum.

    "Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI beserta kepala staf dan dirjen Kementerian Keuangan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum," kata Utut membuka rapat.

    Utut menjelaskan alasan rapat ini digelar secara tertutup. Salah satu alasannya karena adanya pembahasan strategis yang memerlukan kerahasiaan.

    "Karena ada satu dan lain hal, kalau diperikenankan dan kalau memang setuju, kita tertutup," ungkapnya.

    Berikut adalah daftar peserta rapat penting tersebut:

    Instansi/Lembaga Perwakilan yang Hadir
    Komisi I DPR RI Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono
    Kementerian Pertahanan Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto
    TNI Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita Para Wakil Kepala Staf (Tiga Matra)
    Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan
  • DPR RI Terima Surpres Bahas RUU Kepulauan dan Pertimbangan Calon Dubes

    DPR RI Terima Surpres Bahas RUU Kepulauan dan Pertimbangan Calon Dubes

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi permohonan pertimbangan calon duta besar (dubes) dari negara-negara sahabat untuk Indonesia.

    Selain itu, DPR juga menerima Surpres terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepulauan. Hal ini diumumkan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang memimpin rapat, membacakan sejumlah Surpres yang telah diterima oleh lembaga legislatif tersebut.

    Salah satu Surpres, dengan Nomor R 03 tanggal 15 Januari 2026, berisi permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari berbagai negara untuk Republik Indonesia.

    “Nomor R 03 tanggal 15 Januari 2026, hal permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara untuk Republik Indonesia,” kata Saan.

    Saan Mustopa menjelaskan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

    DPR juga telah menerima Surpres mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk pembahasan RUU Perkoperasian.

    “Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti, dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

    Pembahasan Calon Duta Besar Negara Sahabat

    Setelah rapat paripurna, Saan Mustopa menjelaskan bahwa calon duta besar yang dimaksud berasal dari negara lain yang diajukan untuk disetujui bertugas di Indonesia.

    Namun, terkait jumlah negara sahabat yang mengajukan calon dubes, Saan menyatakan akan dirapatkan terlebih dahulu.

    “Ini bukan dubes kita yang ke negara luar ya, ini di negara sahabat, negara tetangga yang untuk bertugas di Indonesia,” kata Saan.

    “Jadi, nanti saya cek dulu ada berapa negara sahabat yang mau nanti dirapat-konsultasikan,” tambahnya.

    Saan Mustopa menegaskan, bahwa pembahasan ini khusus untuk duta besar dari negara sahabat yang akan ditempatkan di Indonesia, bukan sebaliknya.

    “Jadi bukan yang dari Indonesia ke luar negeri tapi yang negara sahabat yang akan menjadi duta besar di Indonesia,” jelasnya.

    Berikut rincian Surpres yang diterima DPR RI:

    Nomor Surpres Tanggal Perihal
    R 03 15 Januari 2026 Permohonan Pertimbangan Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara untuk RI
    Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Kepulauan
    Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Perkoperasian
  • DPR Sahkan Taufikurrahman Jadi Anggota BS LPS Periode 2023-2028 di Senayan

    DPR Sahkan Taufikurrahman Jadi Anggota BS LPS Periode 2023-2028 di Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat paripurna penting pada Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat tersebut adalah pengambilan keputusan terkait calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS).

    Hasil rapat memutuskan persetujuan atas nama Taufikurrahman. Ia resmi disetujui sebagai anggota BS LPS untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023-2028.

    Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Saan didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kehadiran keduanya menandai pentingnya agenda tersebut.

    Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, menyampaikan laporannya. Laporan tersebut berisi pertimbangan atas calon anggota BS LPS yang diajukan.

    Hanif menjelaskan bahwa penetapan ini diperlukan karena adanya kekosongan jabatan. Anggota Badan Supervisi LPS sebelumnya, Farid Azhar Nasution, telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, perlu segera diisi.

    Komisi XI DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses tersebut berlangsung pada 5 Februari 2026. Hasilnya merekomendasikan Taufikurrahman.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan. Para anggota secara kompak menyatakan persetujuan mereka.

    “Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, sisa masa jabatan periode 2023-2028 dapat disetujui?” tanya Saan.

    “Setuju,” jawab peserta rapat, menandakan kesepakatan bulat para anggota dewan. Persetujuan ini menjadi langkah akhir dalam pengesahan Taufikurrahman.

    Tugas dan Fungsi BS LPS

    Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) memiliki peran krusial. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab LPS. Tujuannya adalah memastikan LPS berjalan sesuai ketentuan.

    Berikut adalah beberapa fungsi utama BS LPS:

    Aspek Deskripsi
    Pengawasan Mengawasi kebijakan dan operasional LPS.
    Evaluasi Kinerja Menilai efektivitas kinerja LPS dalam menjamin simpanan.
    Rekomendasi Memberikan masukan perbaikan kepada LPS.
    Pelaporan Melaporkan hasil pengawasan kepada DPR.

    Dengan disetujuinya Taufikurrahman, diharapkan BS LPS dapat menjalankan fungsinya. Pengawasan yang kuat akan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik.

  • DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda penting pengesahan anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    DPR menyetujui total 10 anggota Dewas, terdiri dari 5 anggota untuk BPJS Kesehatan dan 5 anggota untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjabat pada periode 2026-2031.

    Rapat paripurna ini berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya rapat dan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon anggota Dewas BPJS. Komisi IX telah melakukan serangkaian pengujian terhadap para calon tersebut.

    Putih Sari kemudian menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini kepada pimpinan DPR.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa meminta persetujuan dari para anggota DPR yang hadir. Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui kesepuluh calon tersebut.

    "Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat dapat disetujui?" tanya Saan, Selasa (10/2/2026).

    "Setuju," jawab peserta rapat.

    Uji kelayakan sebelumnya dilakukan oleh Komisi IX DPR pada Senin (2/2) hingga Selasa (3/2). Persetujuan para calon dilakukan pada Selasa (3/2).

    Daftar Anggota Dewas BPJS Terpilih

    Berikut adalah daftar nama anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 yang telah disetujui DPR:

    Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS 2026-2031
    BPJS Nama Anggota Unsur
    Kesehatan Afif Johan Pekerja
    Kesehatan Stevanus Adrianto Passat Pekerja
    Kesehatan Paulus Agung Pambudhi Pemberi Kerja
    Kesehatan Sunarto Pemberi Kerja
    Kesehatan Lula Kamal Tokoh Masyarakat
    Ketenagakerjaan Dedi Hardianto Pekerja
    Ketenagakerjaan Ujang Romli Pekerja
    Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Alif Noeryanto Rahman Tokoh Masyarakat
  • DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 di Jakarta, Sahkan Anggota Baru

    DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 di Jakarta, Sahkan Anggota Baru

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026. Sebanyak 292 anggota DPR hadir dalam rapat penting tersebut.

    Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin jalannya rapat paripurna.

    Pimpinan DPR lainnya, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, juga turut hadir. Saan Mustopa membuka rapat dengan membacakan absensi kehadiran anggota DPR.

    "Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 292 orang, dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Saan.

    "Dengan demikian, kuorum telah tercapai, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa sidang III tahun sidang 2025-2026," sambungnya.

    Rapat paripurna kali ini memiliki beberapa agenda krusial yang dibahas. Ini termasuk laporan dari berbagai komisi DPR.

    Komisi Agenda
    Komisi VIII Laporan hasil pemberian pertimbangan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari unsur masyarakat.
    Komisi IX Laporan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dilanjutkan pengambilan keputusan.
    Komisi XI Laporan hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) sisa masa jabatan periode 2023-2028, dilanjutkan pengambilan keputusan.

    Berbagai laporan tersebut menjadi fokus utama dalam rapat. Pengambilan keputusan penting dilakukan setelah masing-masing komisi menyampaikan hasil kerjanya.

    Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja lembaga-lembaga terkait. Hal ini demi kepentingan masyarakat luas.

  • DPR Kunjungi BLK FABA Nusakambangan, Olah Limbah PLN Jadi Bahan Bangunan

    DPR Kunjungi BLK FABA Nusakambangan, Olah Limbah PLN Jadi Bahan Bangunan

    Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Balai Latihan Kerja (BLK) FABA.

    BLK FABA merupakan fasilitas pengolahan residu pembakaran batu bara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Adipala, Cilacap, milik PT PLN. FABA merupakan singkatan dari flying ash and bottom ash.

    Pada Selasa (10/2/2026), terpantau 15 narapidana mengolah FABA menjadi batako, paving block, dan material sejenis. Empat narapidana menuangkan FABA ke mesin cetak.

    Empat narapidana lainnya menyambut hasil cetak paving block di depan mesin. Sementara itu, tujuh narapidana sibuk memindahkan dan menyusun paving block yang telah dicetak.

    Ketua Komisi XIII Willy Aditya menanyakan pasar produk olahan FABA kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

    "Ini sementara pasarnya ke mana, Pak Menteri?" tanya Ketua Komisi XIII Willy Aditya kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di lokasi.

    "Sementara di Cilacap," jawab Menteri Agus.

    Pihak BLK FABA Nusakambangan menjelaskan kemampuan narapidana memproduksi paving blok dan material FABA. Dalam sehari, sekitar 30 narapidana mampu memproduksi 2.000 buah paving blok dan batako.

    "Untuk warga binaan kami dari Lapas Nirbaya Nusakambangan, Pak. Jumlahnya 30 orang dengan jam kerja efektif 5 jam. Kemampuan produksi 2.000 per hari," terang petugas lapas kepada para legislator.

    Kerja Sama Kementerian Imigrasi dan PLN

    BLK FABA ini didirikan berdasarkan kerja sama Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dengan PT PLN (Persero). Kerja sama ini melibatkan penyediaan bahan baku FABA oleh PLN.

    Sedangkan lokasi dan pekerja disediakan oleh Kementerian Imipas. Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi kerja sama ini.

    "Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari Pak Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, bahwa kami bisa berkontribusi dalam rangka pembinaan warga binaan permasyarakatan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kebetulan PT PLN Persero ini punya limbah fly ash yang bisa menjadi pengganti semen. Dan juga bottom ash yang bisa menggantikan pasir dengan kualitas premium," kata Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo di Kawasan Nusakambangan, Selasa (10/9/2025).

    Produktivitas Narapidana

    Darmawan mengaku terkejut dengan kemampuan narapidana menyerap petunjuk pembuatan material bangunan. Produk material yang dikembangkan antara lain paving segi panjang, paving hexagonal, batako, roaster, buis beton D30, dan buis beton D50.

    Tabel jenis produk dan kapasitas produksi:

    Produk Kapasitas Produksi Harian (buah)
    Paving Blok 2.000
    Batako 2.000
    Paving Segi Panjang Bervariasi
    Paving Hexagonal Bervariasi
    Roaster Bervariasi
    Buis Beton D30 Bervariasi
    Buis Beton D50 Bervariasi

    "Maka penggunaan fly ash bottom ash ini yang dilakukan warna binaan bisa menghasilkan batako, paving block, beton bahkan untuk rumah dan pembangunan jalan. Dalam hal ini kami sangat terkejut dengan kemampuan warga binaan yang luar biasa kedisplinannya dan etos kerjanya. Sehingga produknya menjadi sangat premium dan punya pangsa pasar di industri," jelas Darmawan.

    Menteri Agus berharap program ini berkontribusi dalam pembangunan rumah murah. Terutama untuk masyarakat luas.

    "Syukur-syukur dikerjakan oleh tenaga terlatih dari warga binaan lapas atau rutan, sehingga anggaran negara yang tersedia mencukupi membangun Rumah Murah, sebagaimana target Bapak Presiden untuk pembangunan 3 juta Rumah Murah bagi masyarakat," pungkasnya.

  • Andre Rosiade Tinjau Pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang Pesisir Selatan

    Andre Rosiade Tinjau Pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang Pesisir Selatan

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau langsung pembangunan jembatan gantung di Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

    Kunjungan ini bertujuan memastikan jembatan dibangun dengan aman. Ini untuk mencegah terulangnya kembali kecelakaan maut akibat penggunaan jembatan darurat.

    Pembangunan jembatan gantung Koto Rawang merupakan respons atas insiden memilukan pada Juli 2025. Seorang ibu meninggal dunia dan anaknya luka-luka setelah terjatuh dari sepeda motor di jembatan darurat yang sempit.

    Sejak insiden tersebut, warga setempat hidup dalam kekhawatiran. Padahal, akses penghubung antarwilayah ini sangat vital bagi aktivitas sehari-hari mereka.

    Andre Rosiade hadir didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi. Turut hadir Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi, serta anggota DPRD Pessel dari Partai Gerindra, Andra Respati.

    Andre berdialog langsung dengan warga di lokasi. Warga menyampaikan harapan besar agar jembatan benar-benar dibangun kuat dan aman.

    "Pembangunan jembatan gantung Koto Rawang diharapkan menjadi simbol kehadiran negara, sekaligus penegasan bahwa keselamatan warga adalah prioritas, dan tragedi serupa tidak boleh terjadi lagi," kata Andre Rosiade, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR, Senin (9/2/2026).

    Andre menjelaskan, progres pembangunan jembatan saat ini telah mencapai 21%. Proyek ini ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

    Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp7,4 miliar. Jembatan memiliki bentangan 40 meter dan ditinggikan 1,5 meter dari struktur sebelumnya.

    Ketinggian jembatan baru ini untuk memastikan keamanan dari air pasang atau banjir bandang (galodo).

    "Saya berharap kalau jembatan ini sudah selesai, mohon dijaga bersama. Mencari anggarannya tidak mudah. Inilah komitmen pemerintah Presiden Prabowo untuk memperhatikan pembangunan di Pesisir Selatan," kata Andre kepada Wali Nagari Koto Rawang Derijol.

    Dukungan dan Apresiasi dari Berbagai Pihak

    Kepala BPJN Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi, menyebutkan pembangunan jembatan Koto Rawang adalah bagian dari aspirasi yang diperjuangkan Andre Rosiade untuk Pesisir Selatan.

    Saat ini, terdapat lima jembatan gantung di wilayah tersebut yang sedang dan akan dibangun. Tiga di antaranya dalam tahap pengerjaan, dan dua lainnya segera masuk proses tender.

    "Untuk jembatan Koto Rawang ini anggarannya Rp7,4 miliar dan akan segera dituntaskan agar bisa kembali digunakan masyarakat dengan aman," ujar Andi, Senin (9/2/2026).

    Wali Nagari Koto Rawang, Derijol, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

    Menurutnya, jembatan tersebut sangat dibutuhkan karena selama ini warga terpaksa menggunakan jembatan darurat dengan risiko tinggi.

    "Terima kasih Pak Andre Rosiade. Jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Semoga segera selesai dan bisa digunakan warga," kata Derijol.

    Apresiasi serupa juga disampaikan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi. Ia menegaskan pembangunan jembatan gantung ini sangat dinantikan masyarakat.

    Risnaldi berharap jembatan ini menjadi solusi permanen atas persoalan akses dan keselamatan warga.

    "Terima kasih Pak Andre Rosiade, Pak Menteri PU, dan Kepala BPJN. Semua warga sudah lama menanti jembatan ini selesai," ujarnya.

    Informasi Proyek Jembatan Gantung Koto Rawang

    Deskripsi Detail
    Lokasi Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
    Progres Pembangunan 21%
    Target Rampung Agustus 2026
    Nilai Anggaran Rp7,4 Miliar
    Bentangan Jembatan 40 Meter
    Peninggian Struktur 1,5 Meter (dari struktur sebelumnya)