DPRD Kota Bandung melalui Pansus 12 tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kesejahteraan Sosial. Inisiatif ini merupakan wujud komitmen legislatif dalam mencari solusi bagi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
Menurut Christian Julianto Budiman, anggota Pansus 12 DPRD Kota Bandung, Raperda ini awalnya diproyeksikan sebagai perubahan kedua atas Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Akan tetapi, pembahasan mendalam mengungkapkan perlunya perubahan yang lebih komprehensif, melebihi 50 persen, sehingga dibutuhkan regulasi yang benar-benar baru.
"Raperda ini telah melakukan penyesuaian kebijakan daerah dengan regulasi nasional terbaru, sekaligus merespons berbagai persoalan kesejahteraan sosial yang berkembang di masyarakat," kata Christian, Jumat (27/2/2026).
Salah satu fokus utama dalam raperda ini adalah sinkronisasi dengan ketentuan Kementerian Sosial terkait Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Aturan baru dari kementerian tersebut memperketat proses perizinan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dalam kegiatan penggalangan dana atau barang.
Christian menambahkan, ketentuan terkait PUB ini diadopsi untuk memastikan transparansi dan mencegah potensi penyalahgunaan dalam setiap kegiatan PUB di Kota Bandung.
Lebih lanjut, Raperda ini juga mengatur tentang Undian Gratis Berhadiah (UGB). Kewenangan terkait UGB kini berada di pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Kota Bandung lebih berperan dalam pengawasan di tingkat daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan UGB sesuai ketentuan yang berlaku dan melindungi masyarakat dari kerugian.
Pansus 12 juga membahas mengenai integrasi standar nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ke dalam regulasi daerah. Penguatan standar ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, kualitas layanan, dan akuntabilitas LKS yang beroperasi di Kota Bandung.
Dalam pembaruan perda ini, juga dilakukan penyesuaian terminologi. Istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diganti menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sesuai dengan kebijakan nasional. Perubahan ini mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pelayanan dan pemenuhan hak warga.
Pansus 12 menekankan bahwa regulasi yang dihasilkan harus tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Christian berharap Raperda ini dapat diselesaikan pada bulan depan.
