Tag: DPRD DKI

  • DPRD DKI Soroti Pembangunan Lapangan Padel di Permukiman

    DPRD DKI Soroti Pembangunan Lapangan Padel di Permukiman

    Pembangunan lapangan padel yang semakin menjamur di area permukiman Jakarta menjadi sorotan anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Menurutnya, perkembangan pesat olahraga ini harus diimbangi dengan pengaturan tata ruang yang ketat serta perizinan yang transparan guna melindungi kenyamanan warga.

    Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, menyampaikan bahwa popularitas olahraga padel harus tetap memperhatikan ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, dan aturan tata ruang yang berlaku.

    "Pada prinsipnya saya mendukung pengembangan olahraga, termasuk padel. Tetapi pembangunan lapangan padel yang berada di tengah lingkungan permukiman harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Jangan sampai kepentingan bisnis justru mengorbankan hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang tenang dan nyaman," ujar Kent dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

    Keluhan warga terkait kebisingan akibat aktivitas permainan hingga larut malam diterima oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini. Suara pantulan bola, teriakan pemain, dan aktivitas pengunjung dinilai mengganggu, terutama jika berlangsung di atas pukul 20.00 WIB hingga dini hari.

    Selain kebisingan, dampak lalu lintas dan parkir juga menjadi sorotan. Banyak lapangan padel yang dibangun tanpa lahan parkir memadai, sehingga kendaraan pengunjung menggunakan badan jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan berpotensi memicu konflik sosial.

    "Jalan lingkungan bukan untuk parkir komersial. Kalau tidak tersedia lahan parkir yang cukup, maka dampaknya pasti ke warga sekitar. Ini yang harus dicegah sejak awal melalui kajian teknis dan persyaratan yang ketat," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

    Kenneth menilai, pembangunan lapangan padel di lingkungan perumahan yang tertata harus dibatasi, bahkan dilarang jika tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan dan tidak sembarangan memberikan izin.

    Sebagai solusi, Kenneth mendorong agar setiap pembangunan lapangan padel wajib memenuhi persyaratan tambahan, antara lain:

    1. Persetujuan lingkungan melalui dokumen UKL/UPL.

    2. Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin).

    3. Rekomendasi teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.

    4. Pemenuhan standar peredam suara dan pembatasan jam operasional.

    5. Penyediaan lahan parkir sesuai kapasitas pengunjung.

    Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga harus dipenuhi, termasuk kelengkapan KTP pemohon, alas hak atas tanah, serta gambar rencana teknis meliputi arsitektur, struktur beserta perhitungannya, dan instalasi mekanikal maupun elektrikal.

    Kenneth menegaskan perlunya regulasi yang jelas dan tegas agar perkembangan olahraga padel tidak menimbulkan keresahan.

    "Saya ingin ada keseimbangan. Olahraga berkembang, ekonomi bergerak, tetapi warga juga tetap merasa aman, nyaman, dan tidak terganggu. Pemerintah harus hadir untuk memastikan aturan ditegakkan," tutup Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

  • TransJakarta Sering Kecelakaan, DPRD DKI Minta Evaluasi Pramudi

    TransJakarta Sering Kecelakaan, DPRD DKI Minta Evaluasi Pramudi

    DPRD DKI Jakarta menyoroti rentetan kecelakaan bus Transjakarta dan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pelatihan pramudi. Insiden adu banteng beberapa waktu lalu menjadi perhatian serius terkait keselamatan transportasi publik.

    Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyampaikan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Kepercayaan masyarakat terhadap angkutan massal bergantung pada standar keamanan dan profesionalisme pengemudi.

    Kenneth mendorong manajemen Transjakarta untuk membenahi sistem rekrutmen pengemudi secara komprehensif. Ia menyoroti proses perekrutan yang melibatkan pihak ketiga, menekankan perlunya pengawasan kualitas seleksi dan standarisasi kompetensi.

    "Jangan sampai rekrutmen hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan armada. Kompetensi, kesiapan mental, serta ketahanan fisik calon pengemudi harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

    Kenneth mengusulkan penyegaran sistem pelatihan melalui koordinasi intensif antara Transjakarta dan pihak ketiga. Pelatihan yang ada perlu dimaksimalkan, tidak sekadar formalitas administratif.

    Menurutnya, peran Akademi Pelatihan Transjakarta perlu dioptimalkan. Ia menyarankan Transjakarta menjadi leading sector untuk pelatihan khusus wajib bagi seluruh pramudi. Skema pelatihan diserahkan kepada manajemen PT Transjakarta, sebagai bentuk refreshment training untuk memperbarui standar keselamatan.

    Untuk memperkuat materi pelatihan, Kenneth menyarankan pelibatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk pembekalan analisis kecelakaan, serta Korlantas Polri untuk materi kedisiplinan berlalu lintas dan larangan berkendara dalam kondisi lelah.

    Selain itu, pelibatan tenaga medis, psikolog, serta tokoh agama dinilai penting. Faktor kelelahan, tekanan kerja, kondisi kesehatan fisik, dan stabilitas emosional mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan saat berkendara.

    "Dalam banyak kasus, faktor manusia atau human error menjadi penyebab utama kecelakaan. Karena itu, aspek kesehatan fisik, mental dan psikologis pramudi harus menjadi bagian integral dalam sistem pembinaan," jelasnya.

    Pelatihan harus dirancang komprehensif, termasuk simulasi situasi darurat, manajemen stres, etika pelayanan publik, serta evaluasi berkala pascapelatihan. Hasilnya perlu dimonitor berkelanjutan.

    Kenneth menegaskan bahwa keselamatan penumpang adalah tanggung jawab bersama, namun Transjakarta memiliki peran sentral dalam memastikan kesiapan pramudi secara kompetensi, fisik, dan mental.

    "Evaluasi menyeluruh dan terobosan konkret bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan," pungkasnya.

    Sebelumnya, kecelakaan 'adu banteng' terjadi antara dua bus Transjakarta di koridor 13 Cipulir pada 23 Februari 2026. Polisi menyebut salah satu pengemudi tertidur saat mengemudi.

    Kecelakaan melibatkan bus Transjakarta Bianglala B 7136 SGA (dikemudikan Yayan) dan bus Mayasari Bhakti B 7353 TGC (dikemudikan Arfan Sukoco). 24 penumpang dilaporkan luka-luka dan dirawat di RS Sari Asih Ciledug dan Bakti Mulya Slipi.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan insiden disebabkan kelalaian sopir yang mengalami microsleep. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada pengemudi dan operator harus bertanggung jawab atas pembinaan serta pengawasan.

  • Warga Cilandak Terganggu Padel Bising, DPRD DKI Turun Tangan

    Warga Cilandak Terganggu Padel Bising, DPRD DKI Turun Tangan

    Keluhan warga Cilandak, Jakarta Selatan, terkait kebisingan lapangan padel mendapat perhatian dari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kenyamanan warga sekitar.

    Kevin Wu, saat dihubungi pada Minggu (22/2/2026), menyatakan, "Di sini, kenyamanan warga juga harus dipertimbangkan kalau tidak persoalannya akan semakin larut menjadi masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari."

    Menurutnya, perkembangan usaha olahraga padel jangan sampai mengabaikan hak warga untuk hidup nyaman. Ia mewanti-wanti potensi konflik sosial yang mungkin timbul. "Prinsipnya sederhana, usaha boleh berkembang, olahraga tetap jalan, tapi hak warga sekitar untuk hidup nyaman juga harus dilindungi. Jangan sampai aktivitas usaha justru menimbulkan konflik sosial," tegasnya.

    Kevin Wu pada dasarnya mendukung perkembangan olahraga padel di Jakarta. Namun, ia mengingatkan agar keluhan masyarakat terkait kebisingan tidak diabaikan dan harus ditindaklanjuti dengan serius. Persoalan izin usaha juga menjadi sorotannya.

    Kevin Wu mempertanyakan izin usaha lapangan padel tersebut, merujuk pada Perda No 8/2007 yang mengatur izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan bagi usaha yang berdampak pada lingkungan sekitar. "Maka, pertanyaannya adalah apakah perizinan tersebut sudah diurus oleh pemilik usaha padel yang dipermasalahkan. Dan jika sudah bagaimana prosesnya berjalan sampai-sampai ketika usahanya sudah berdiri, warga di sekitarnya tetap mengeluh," ungkapnya.

    Komisi A DPRD DKI Jakarta siap memfasilitasi mediasi antara pihak pengelola lapangan padel dan warga untuk mencari solusi yang adil. "Kalau diperlukan, Komisi A siap memfasilitasi mediasi agar ada solusi yang adil untuk semua pihak," kata Kevin.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan pengawasan terhadap lapangan padel tersebut dan akan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar. Pramono menyampaikan pada Jumat (20/2), "Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini."

    Pramono Anung menambahkan bahwa keputusan terkait nasib lapangan padel yang bermasalah akan diambil pada pekan berikutnya, karena selain mengganggu ketertiban, lapangan tersebut juga diduga tidak memiliki izin lengkap dan tidak disetujui warga. "Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum. Dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap. Maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas," pungkasnya.

  • DPRD DKI Desak Penertiban Lapangan Padel yang Ganggu Kenyamanan Warga

    DPRD DKI Desak Penertiban Lapangan Padel yang Ganggu Kenyamanan Warga

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk mengambil langkah tegas menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait kebisingan dari operasional lapangan padel hingga dini hari. DPRD DKI Jakarta menginstruksikan Satpol PP untuk mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan aktivitas olahraga tersebut tidak mengganggu ketenangan warga.

    Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Pantas Nainggolan, menekankan pentingnya pengawasan rutin dan pengetatan proses perizinan. Menurutnya, lokasi usaha harus dievaluasi agar tidak berbenturan dengan kenyamanan lingkungan sekitar. Ia menegaskan bahwa setiap tempat usaha wajib memiliki aturan jam operasional yang jelas dan dipatuhi oleh pengelola.

    "Satpol PP bisa melakukan pengawasan, kontrol. Dalam konteks pemberian izin harus diperketat. Jangan sampai mengganggu lingkungan dan lain sebagainya, termasuk soal lokasi," ujar Pantas pada Kamis (19/2/2026). Ia menilai, meskipun regulasi umum sudah tersedia, penegakan hukum di lapangan masih perlu diperkuat.

    Persoalan ini menjadi semakin krusial di tengah momentum bulan Ramadan. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis, menyatakan bahwa meski kegiatan olahraga patut didukung, kenyamanan masyarakat untuk beristirahat tidak boleh dikorbankan. Ia menyoroti aktivitas yang berlangsung hingga larut malam yang memicu keresahan warga di kawasan permukiman.

    Ali Lubis mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera memanggil para pemilik fasilitas olahraga tersebut. Tujuannya adalah merumuskan regulasi khusus, baik berupa Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Surat Edaran, yang mengatur batasan jam operasional secara mendetail selama Ramadan.

    "Saya pikir Gubernur harus segera memanggil semua pemilik lapangan padel untuk merumuskan aturan penggunaan lapangan padel selama bulan Ramadan termasuk soal batas waktu operasional," tegas Ali. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara fasilitas publik dan ketertiban lingkungan.

  • Bising Lapangan Padel di Jakarta: DPRD Desak Evaluasi Izin dan Jam Operasional

    Bising Lapangan Padel di Jakarta: DPRD Desak Evaluasi Izin dan Jam Operasional

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah menyoroti izin usaha fasilitas olahraga padel menyusul munculnya protes warga terkait gangguan kebisingan. Penegasan mengenai kewajiban kajian dampak lingkungan bagi penyedia lapangan komersial tersebut disuarakan oleh DPRD DKI Jakarta sebagai respons atas dinamika di lapangan.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan langkah konkret akan diambil dengan memanggil para pengelola dan pemangku kepentingan terkait pada pekan depan. Pemanggilan ini bertujuan untuk membedah presentasi perizinan serta memastikan seluruh operasional teknis lapangan padel telah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Jakarta.

    Persoalan ini mencuat setelah warga di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, mengeluhkan bisingnya aktivitas olahraga tersebut melalui media sosial dan aplikasi JAKI. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Fu'adi Luthfi, menegaskan bahwa meski tren gaya hidup sehat harus didukung, hal tersebut tidak boleh mengabaikan hak warga atas ketenangan.

    Fu'adi mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera merumuskan batasan jam operasional yang lebih jelas dan menetapkan standar baku mutu kebisingan yang ketat bagi fasilitas olahraga di area permukiman. Menurutnya, kepastian hukum melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) atau penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) spesifik sangat diperlukan.

    DPRD DKI Jakarta juga meminta dinas terkait untuk melakukan pengawasan secara proaktif tanpa menunggu laporan masyarakat. Fu'adi menekankan bahwa setiap izin usaha olahraga wajib disertai dokumen lingkungan yang valid, termasuk aspek mitigasi suara.

    "Kami sangat mendukung pertumbuhan usaha dan aktivitas olahraga berkembang di Jakarta tetapi dengan tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan sosial sekitar," ujar Fu'adi pada Kamis (19/2/2026). Ia juga memberikan peringatan tegas bahwa jika ditemukan pelanggaran aturan yang tidak bisa ditoleransi, penutupan tempat usaha menjadi opsi terakhir yang harus diambil.