Tag: dtsen

  • Bobby Nasution Ajak Kepala Daerah Sumut Dukung Pendataan DTSEN 2026

    Bobby Nasution Ajak Kepala Daerah Sumut Dukung Pendataan DTSEN 2026

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk mendukung penginputan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2026. Data akurat sangat krusial sebagai fondasi kebijakan.

    Bobby menegaskan, data yang benar menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

    Gubernur Bobby Nasution menyatakan bahwa data akurat merupakan kunci. Ini untuk menghindari kesalahan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

    Pengambilan kebijakan yang tepat sasaran harus berlandaskan data valid. Data ini akan merepresentasikan kondisi riil masyarakat di Sumatera Utara.

    "Kita minta semua kepada daerah untuk mendukung DTSEN untuk penginputan data di tahun 2026. Nah ini akan menjadi data besar kita juga, bagaimana kita mengambil kebijakan dan bagaimana kita sejahterakan masyarakat kita di Sumatera Utara," kata Bobby Nasution, Senin (9/2/2026) di Medan.

    Bobby juga menambahkan, setiap kebijakan Pemprov Sumut selalu berbasis data. Perencanaan harus dimulai dari data yang benar.

    "Kita bekerja dengan starting yang benar, artinya data yang kita miliki ini benar-benar mewakili kondisi Sumatera Utara. Jangan salah ambil kebijakan, jangan salah ambil starting karena datanya tidak tepat. Oleh karena itu kita sampai di sini, kita datang ke sini memastikan data yang kita gunakan ini sudah tepat atau belum," sebutnya.

    Sensus Ekonomi dan Pembaruan DTSEN

    Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara akan segera melaksanakan sensus ekonomi. Kegiatan ini diharapkan menjadi tolok ukur peta ekonomi nasional.

    Sensus ini juga akan menjadi landasan untuk melihat transformasi ekonomi digital. BPS akan meng-capture pelaku UMKM dan ekonomi digital.

    Menurut Kepala BPS Sumut Asim Saputra, sensus ini akan dibarengi dengan pembaruan DTSEN. Hal ini untuk mendapatkan data by name by address 15 juta penduduk.

    "Harapannya sensus ini bisa jadi benchmarking peta ekonomi tentang bagaimana transformasi ekonomi digital bisa dicapture di sensus ekonomi, kami meng-capture pelaku UMKM, juga ekonomi digital. Sensus ini akan dibarengi dengan pembaruan DTSEN, jadi kita akan dapat data by name by address data 15 juta penduduk Sumut," ungkap Asim Saputra.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait inisiatif DTSEN dan Sensus Ekonomi:

    Inisiatif Tujuan Utama Manfaat
    Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Menjadi dasar pengambilan kebijakan Kesejahteraan masyarakat Sumut
    Sensus Ekonomi Benchmark peta ekonomi nasional Melihat transformasi ekonomi digital
    Pembaruan DTSEN Mendapatkan data by name by address Data penduduk yang lengkap dan akurat
  • Kemensos Terapkan DTSEN 2026 dan Beri Panduan Cara Cek Desil Bansos Online

    Kemensos Terapkan DTSEN 2026 dan Beri Panduan Cara Cek Desil Bansos Online

    Pemerintah Indonesia resmi mengintegrasikan sistem desil ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai tahun 2026 guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Sistem desil membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kategori untuk menentukan skala prioritas penerima manfaat, menggantikan fungsi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan oleh kementerian terkait.

    Pengertian Desil dalam Sistem DTSEN

    Desil merupakan klasifikasi yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi nasional, di mana angka terkecil menunjukkan tingkat ekonomi terendah atau kelompok masyarakat yang masuk kategori sangat miskin.

    Data ini menjadi indikator objektif bagi pemerintah dalam memetakan kelayakan penerima bantuan, sehingga setiap program bantuan dapat disalurkan dengan akurasi data yang lebih tinggi melalui rujukan tunggal DTSEN.

    Kategori Desil Tingkat Kesejahteraan Keterangan
    Desil 1 Sangat Miskin Prioritas utama hampir semua jenis bansos
    Desil 2 – 3 Miskin & Hampir Miskin Prioritas tinggi untuk bantuan rutin
    Desil 4 Rentan Miskin Berpeluang besar masuk kuota reguler
    Desil 5 Ekonomi Pas-pasan Terbatas pada kuota nasional yang tersedia

    Prioritas Penyaluran Berdasarkan Peringkat Ekonomi

    Peringkat desil dalam DTSEN memiliki pengaruh langsung terhadap jenis program bantuan yang diterima oleh sebuah keluarga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Keluarga yang berada pada Desil 1 hingga Desil 4 umumnya menjadi fokus utama untuk program PKH, sementara Program Sembako dan Jaminan Kesehatan PBI-JK menjangkau masyarakat hingga kategori Desil 5.

    Langkah Cara Cek Desil Bansos 2026

    Masyarakat dapat melakukan pengecekan status desil secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah domisili dan nama lengkap sesuai dengan kartu identitas elektronik (e-KTP).

    Selain website, pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store atau App Store dengan melakukan proses verifikasi akun menggunakan NIK dan swafoto KTP.

    Metode Pengecekan Platform Resmi Data yang Diperlukan
    Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id Nama Lengkap & Alamat sesuai KTP
    Aplikasi Mobile Aplikasi Cek Bansos NIK, No KK, Email, & Foto KTP
    Sistem SIKS-NG siks.kemensos.go.id NIK atau Nomor Kartu Keluarga
    Layanan Offline Kantor Desa/Kelurahan KTP & KK Asli

    Mekanisme Perubahan Data dan Saluran Pengaduan

    Status desil tidak bersifat permanen karena pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data secara berkala guna menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi keluarga di lapangan, seperti terjadinya PHK atau mendapatkan pekerjaan baru.

    Proses validasi juga melibatkan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang memiliki wewenang melaporkan warga yang sudah dianggap mampu atau warga baru yang layak masuk kategori miskin.

    Bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data, Kemensos menyediakan layanan pengaduan melalui Call Center di nomor 1500-899 atau melalui pesan tertulis ke WhatsApp Kemensos di nomor 0811-1022-210.