Tag: Ekonomi Syariah

  • Pemerintah Siapkan Skema Keberangkatan Umrah dari Asrama Haji di Jakarta

    Pemerintah Siapkan Skema Keberangkatan Umrah dari Asrama Haji di Jakarta

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan skema keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat ekosistem ekonomi haji dan mendukung maskapai nasional.

    Hal tersebut disampaikan Dahnil dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Skema baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi maskapai penerbangan nasional. Proses keberangkatan jemaah umrah akan lebih terorganisir.

    "Nah, Presiden meminta kita sebagaimana supaya bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat nasional flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jemaah umrah itu, itu nanti berangkat dari asrama haji," kata Dahnil.

    Seluruh proses keberangkatan jemaah umrah, mulai dari check-in hingga tahap akhir sebelum naik pesawat, akan diselesaikan di asrama haji. Garuda Indonesia akan menjadi penyedia sarana keberangkatan.

    Dengan demikian, penumpukan dan antrean panjang di bandara dapat dihindari. Jemaah diharapkan dapat langsung boarding setelah tiba di bandara.

    "Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan misalnya jemaah umrah nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat, langsung boarding," ucap Dahnil.

    Optimalisasi Pemanfaatan Asrama Haji

    Dahnil menilai kebijakan ini sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji yang selama ini belum maksimal. Banyak asrama haji memiliki lahan luas, namun belum sepenuhnya diberdayakan sebagai pusat pengembangan ekonomi haji.

    Ukuran asrama haji di berbagai daerah cukup besar. Misalnya, Asrama Haji Medan memiliki luas 14 hektar, sementara Pondok Gede mencapai 15 hektar.

    "Asrama haji yang rata-rata luasnya itu misalnya di Medan itu 14 hektar, di Pondok Gede itu 15 hektar. Rata-rata asrama haji itu besarannya itu paling kecil itu asrama haji di provinsi itu misalnya di daerah timur itu 4 hektar," kata Dahnil.

    Pemberdayaan asrama haji yang belum maksimal juga berdampak pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Presiden Prabowo telah berulang kali menginstruksikan untuk menjadikan asrama haji sebagai pusat ekonomi.

    "Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal, PNBP-nya itu juga tidak maksimal. Presiden berulang kali perintahkan kepada kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji," lanjutnya.

    Potensi Ekonomi Jemaah Umrah

    Jumlah antrean calon jemaah haji saat ini mencapai 5,7 juta orang, dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu per tahun. Sementara itu, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar.

    Data terbaru menunjukkan jumlah jemaah umrah mencapai 2,6 juta orang per tahun, menurut Duta Besar Saudi. Angka ini berbeda dengan data Kementerian Agama sebelumnya yang mencatat 1,6 juta jemaah.

    Perbedaan angka ini kemungkinan disebabkan oleh metode pendataan yang berbeda. Namun, Dahnil menegaskan bahwa jutaan jemaah umrah ini merupakan ekosistem besar yang harus dikelola serius.

    "Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini, 2,6 juta orang ini bagi pemerintah ini kan ekosistem. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan perlindungan tapi juga bisa dijadikan kekuatan ekonomi," ucap Dahnil.

    Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk memperbaiki dan mengembangkan asrama haji. Konsep Kerja Sama Organisasi (KSO) untuk asrama haji juga sedang dikaji.

    "Nah kita juga mendorong supaya kemudian Danantara itu juga terlibat misalnya selain Kampung Haji juga memperbaiki asrama haji-asrama haji kita. Kalau versi perintah Presiden itu coba kalian pikirkan kaji KSO (Kerja Sama Organisasi) asrama haji itu," imbuhnya.

    Data Jemaah Haji dan Umrah

    Kategori Jemaah Jumlah (Estimasi) Keterangan
    Calon Jemaah Haji (Antrean) 5,7 Juta Orang Dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu per tahun
    Jemaah Umrah (Tahun Ini) 2,6 Juta Orang Berdasarkan data Duta Besar Saudi
    Jemaah Umrah (Data Sebelumnya) 1,6 Juta Orang Berdasarkan data Kementerian Agama
  • FEB UT dan Agung Sedayu Group Gelar Seminar Ekonomi Syariah di PIK 2 Tangerang

    FEB UT dan Agung Sedayu Group Gelar Seminar Ekonomi Syariah di PIK 2 Tangerang

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka (FEB UT) berkolaborasi dengan Agung Sedayu Group menggelar International Seminar on Sharia Economics (ISSE) 2026. Acara ini diadakan untuk menegaskan peran krusial ekonomi syariah dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) melalui strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Seminar internasional bertajuk 'Harmonization of Sharia Economic Principles and Sustainable Development Goals (SDGs): An Integrative Strategy for Inclusive Sustainable Development' ini berlangsung di Marketing Gallery PIK 2, Hall Annex, Tangerang, pada Kamis (12/2).

    Wakil Rektor Bidang Riset, Kolaborasi, dan Bisnis UT, Dr. Hendrian, mewakili Rektor Universitas Terbuka yang berhalangan hadir, membuka acara. Ia menekankan bahwa harmonisasi prinsip ekonomi syariah dan SDGs sangat relevan dengan tantangan global yang menuntut pembangunan holistik, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi.

    “SDGs menuntut pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menekankan keadaan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip ekonomi menawarkan landasan etis dan filosofis yang kuat. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, serta orientasi pada kemaslahatan umat sangat selaras dengan semangat SDGs,” ujar Hendrian pada seminar ISSE 2026, Kamis (12/2/2026).

    Hendrian juga menyampaikan apresiasi kepada FEB UT sebagai penyelenggara dan Agung Sedayu Group sebagai mitra strategis. Ia menilai bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor bisnis menunjukkan sinergi konstruktif dalam pengembangan ekonomi syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan.

    “Kolaborasi ini mencerminkan sinergi konstruktif antara perguruan tinggi dan sektor bisnis dalam mendukung pengembangan ekonomi serta agenda pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

    Ia berharap kemitraan antara UT dan Agung Sedayu Group dapat berlanjut melalui inisiatif riset, pengembangan sumber daya manusia, serta kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

    “Kolaborasi antara Universitas Terbuka, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan Agung Sedayu Group diharapkan tidak berhenti pada seminar ini saja. Kami berharap kemitraan ini dapat terus berkembang melalui inisiatif riset kolaboratif, pengembangan sumber daya manusia, serta kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah Indonesia,” imbuhnya.

    Integrasi Ekonomi Syariah dan Peluang Bisnis Adaptif

    Dari sisi dunia usaha, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Dr. Nono Sampono, melihat integrasi ekonomi syariah dan SDGs sebagai peluang besar. Integrasi ini dapat mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif dan bertanggung jawab, serta memperkuat praktik pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik.

    “Dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui praktik pembangunan yang berkelanjutan, tata kelola yang baik, serta penguatan ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks tersebut, prinsip ekonomi syariah memberikan fondasi nilai yang kuat, menekankan keseimbangan, transparansi, tanggung jawab sosial, serta pemerataan manfaat ekonomi,” kata Nono.

    Nono juga menyoroti potensi instrumen ekonomi syariah dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan memperluas inklusi ekonomi.

    “Instrumen seperti zakat produktif, wakaf sosial, green sukuk memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memperluas inklusi ekonomi,” tambahnya.

    Maqasid Syariah dan Instrumen Keuangan Sosial Islam

    Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Siti Rochmawati, menekankan bahwa pencapaian SDGs membutuhkan fondasi etis dan instrumen ekonomi yang efektif, bukan hanya target dan indikator. Ia mengaitkan hal ini dengan konsep Maqasid Syariah.

    “Namun, pencapaian SDGs membutuhkan lebih dari target dan indikator. Dibutuhkan fondasi etis dan instrumen ekonomi yang efektif. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan landasan etis yang kuat melalui konsep Maqasid Syariah,” ujarnya.

    Konsep Maqasid Syariah menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai inti pembangunan yang adil dan berimbang. Rochmawati juga menyoroti peran instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan hingga pertumbuhan inklusif.

    “Instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara langsung mendukung pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pendidikan berkualitas, dan pertumbuhan inklusif,” kata Rochmawati.

    Kebutuhan Pendanaan dan Skema Inovatif

    Dari perspektif akademik, Dosen Ekonomi Syariah UT Dr. Indar Fauziah Ulfah menyoroti besarnya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target SDGs, termasuk agenda iklim dan transisi energi. Ia menekankan pentingnya skema pembiayaan inovatif yang dapat menjembatani kesenjangan pendanaan dan mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui instrumen keuangan Islam yang terus berkembang.

    Pembicara International Seminar on Sharia Economics (ISSE) 2026

    Nama Pembicara Institusi Asal Negara
    Dr. Muhammad Zaki bin Haji Zaini Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam
    Dr. Fazlur Rahman bin Kamsani National University of Singapore Singapura
    Dr. Indar Fauziah Ulfah Universitas Terbuka Indonesia

    ISSE 2026 menghadirkan sejumlah pembicara internasional dan nasional yang ahli di bidangnya, memberikan wawasan mendalam tentang ekonomi syariah dan SDGs.

  • Jateng Targetkan Pariwisata Ramah Muslim Pacu Ekonomi Daerah 2027

    Jateng Targetkan Pariwisata Ramah Muslim Pacu Ekonomi Daerah 2027

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) berencana mengembangkan pariwisata ramah muslim. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama ekonomi daerah pada tahun 2027.

    Pengembangan pariwisata ini disebut tetap inklusif bagi wisatawan muslim. Meski demikian, destinasi wisata diizinkan menyediakan alkohol.

    Hanung Triyono, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Jateng, menyatakan inisiasi telah dimulai sejak 2026. Ini sebagai bagian dari persiapan target 2027.

    "Jadi sesuai visi-misi Pak Gubernur, pariwisata kita kembangkan, salah satunya termasuk wisata ramah muslim dan juga ekonomi syariah," kata Hanung di Kantor Pemprov Jateng, Kamis (12/2/2026).

    Konsep pariwisata ramah muslim ini berbeda dengan pariwisata halal. Penjelasan ini disampaikan oleh Nyata Nugraha, Direktur Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jateng.

    "Ini bukan pariwisata halal. Kalau pariwisata halal itu satu wilayah itu semuanya harus halal. Makanannya, atraksinya, minumannya, semuanya harus halal. Sedangkan yang dikembangkan Jawa Tengah itu pariwisata ramah muslim," ujarnya.

    Destinasi wisata dan hotel tetap boleh menyediakan produk nonhalal. Namun, layanan halal harus disediakan secara terpisah dan jelas.

    "Misalkan hotel ada makanan haram dan minuman keras, masih bisa dikatakan dan ramah muslim ketika hotel ini menyediakan makanan dan minuman halal yang terpisah dari yang haram," jelasnya.

    Nyata menekankan bahwa dapur, alat makan, dan penyajian makanan dan minuman tidak boleh tercampur. Pemisahan antara yang halal dan nonhalal harus diterapkan.

    "Karena tujuan utamanya pariwisata ramah muslim adalah welcome terhadap tamu muslim. Ketika ada tamu muslim, ada yang makanannya halal, ada sertifikasinya," sambungnya.

    Peluang Seluruh Destinasi Wisata

    Seluruh destinasi wisata di kabupaten/kota di Jateng berpeluang menjadi pariwisata ramah muslim. Konsep utama wisata tidak perlu diubah.

    "Hanya ada tambahan pelayanannya misalkan ada musala yang bersih, tempat wudu yang terpisah dengan toilet, ada arah kiblat dan lain-lain," tuturnya.

    Pemprov Jateng juga menyiapkan penguatan rantai pasok halal atau halal value chain. Tantangan utama adalah pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM.

    "Ini harus harus segera kita lakukan sertifikasinya, terutama sertifikasi halalnya untuk UMKM, hotel. Tadi kita undang PHRI, sedang kita koordinasikan di bawah dari Dinas Pariwisata," ujarnya.

    Peran BPJPH Jateng-DIY

    Untuk mendukung percepatan, Jateng menyiapkan Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) wilayah Jateng-DIY. Balai ini ditargetkan beroperasi pada 2027.

    Balai tersebut akan menangani proses sertifikasi halal. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berperan dalam penetapan fatwa halal.

    Berikut adalah perbandingan konsep pariwisata:

    Aspek Pariwisata Halal Pariwisata Ramah Muslim
    Ketersediaan Alkohol Tidak Diizinkan Diizinkan (dengan pemisahan)
    Makanan Nonhalal Tidak Diizinkan Diizinkan (dengan pemisahan)
    Sertifikasi Halal Wajib Seluruh Wilayah Wajib untuk Layanan Halal Terpisah
    Fasilitas Muslim Wajib dan Terpadu Tambahan (musala, arah kiblat)
    Lingkup Penerapan Seluruh Destinasi Destinasi Dapat Mempertahankan Konsep Utama

    "Jadi BPJPH Jateng-DIY yang nanti akan mengurusi semua produk halal dan sudah mendapat tempat, nanti mudah-mudahan cepat kita bisa bangun. Nanti di 2027 sudah berkantor di sini," ujar Nyata.

    "Jadi semuanya yang mengurus urusan halal itu nanti masuk ke BPJPH, dari Kementerian Keuangan. Bukan dari kita. Kita menyediakan tempat," sambungnya.

  • Pesantren Raudhatul Ihsan Lebak Pasok Cabai untuk Jemaah Haji

    Pesantren Raudhatul Ihsan Lebak Pasok Cabai untuk Jemaah Haji

    Pondok Pesantren Raudhatul Ihsan di Kabupaten Lebak menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan penyedia kebutuhan jemaah haji. Kerja sama ini memungkinkan pesantren untuk mengirimkan pasokan cabai segar sebagai bahan pangan penting bagi jemaah haji.

    Kesepakatan tersebut ditandatangani antara Pesantren Raudhatul Ihsan dan PT Laukita Bumbu pada Selasa, 10 Februari 2026. PT Laukita Bumbu akan membeli hasil pertanian dari pesantren untuk diolah menjadi bumbu makanan jemaah haji.

    Acara penandatanganan kerja sama ini turut dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya. Perwakilan dari Kementerian Haji dan Umrah juga tampak hadir, menunjukkan dukungan terhadap inisiatif ini.

    Pesantren Raudhatul Ihsan dikenal memiliki beberapa greenhouse cabai yang produktif. Gubernur Andra Soni bahkan sempat memetik beberapa cabai rawit merah langsung dari fasilitas tersebut.

    Andra Soni mengapresiasi Pesantren Raudhatul Ihsan sebagai lembaga yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama. Ia menyatakan bahwa pesantren ini telah berhasil bertransformasi menjadi penggerak ekonomi yang signifikan di wilayahnya.

    Gubernur Banten berharap praktik baik yang dijalankan oleh Pesantren Raudhatul Ihsan dapat ditularkan ke pesantren lain. Baginya, pesantren ini merupakan contoh nyata kemandirian ekonomi yang patut dicontoh.

    “Bisa menjadi salah satu tempat untuk pelatihan, untuk pendidikan, dan kemudian nanti juga bisa disalurkan ke pesantren-pesantren lain,” kata Andra, Selasa (10/2/2026).

    Ia juga menginstruksikan agar Kabiro Kesra membuat program pelatihan di pesantren tersebut. Pesantren lain dapat belajar dan menerapkan model ekonomi yang sukses di Raudhatul Ihsan.

    Pihak Terlibat Peran dalam Kerja Sama
    Pondok Pesantren Raudhatul Ihsan Pemasok Cabai
    PT Laukita Bumbu Pembeli Hasil Pertanian & Produsen Bumbu Haji
    Gubernur Banten Andra Soni Pendukung & Saksi
    Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya Pendukung & Saksi
    Kementerian Haji dan Umrah Perwakilan

    Visi Kolaborasi dan Kemajuan Banten

    Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi dari semua pihak untuk meningkatkan kondisi Provinsi Banten. Ia percaya bahwa setiap individu harus memiliki harapan untuk terus maju.

    “Insyaallah kita akan maju bersama-sama, kita akan memperbaiki keadaan bersama-sama, dan yang paling penting kita harus punya harapan bahwa segala daya dan upaya yang kita lakukan insyaallah diridhai Yang Maha Kuasa,” ujar Andra.