Tag: Ekonomi

  • Menteri Trenggono dan Purbaya Silang Pendapat Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Trenggono dan Purbaya Silang Pendapat Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Dua menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terlibat silang pendapat. Perdebatan ini berpusat pada anggaran produksi kapal.

    Permasalahan ini mencuat setelah beredarnya video Purbaya dalam sebuah pertemuan. Video tersebut menunjukkan Purbaya berbicara dengan para pengusaha Kadin Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

    Purbaya dalam kesempatan itu menyinggung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait anggaran kapal. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran ke KKP. Namun, pengusaha galangan kapal domestik belum menerima pesanan.

    Pernyataan Purbaya segera mendapat kritik keras dari Trenggono. Ia menyampaikan bantahannya melalui akun Instagram pribadinya @swtrenggono.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?" tegas Trenggono, Selasa (10/2/2026).

    Respons Menteri Keuangan

    Sehari setelah kritik tersebut, tepatnya Rabu (11/2), Purbaya memberikan respons. Ia menanggapi kritik Trenggono di DPR, Jakarta.

    "Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," ujar Purbaya, Rabu (11/2).

    Purbaya juga mengakui kemungkinan datanya salah. Khususnya mengenai pencairan anggaran pembangunan kapal.

    "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," tutur Purbaya.

    Ketika ditanya mengenai alokasi anggaran kapal dalam APBN 2026, Purbaya tidak dapat memastikan angkanya. Ia hanya meminta agar dana tersebut segera dibelanjakan.

    "Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah," kata Purbaya.

    Berikut adalah perbandingan peran kedua kementerian dalam kasus ini:

    Kementerian Peran dan Pernyataan
    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Menerima anggaran pinjaman luar negeri untuk kapal. Dikritik karena dianggap belum memesan kapal domestik.
    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Menyatakan anggaran telah dicairkan ke KKP. Menyoroti belum adanya pesanan ke galangan kapal domestik.

    Perdamaian Dua Menteri

    Pada hari yang sama, ketegangan antara Trenggono dan Purbaya mereda. Hal ini terlihat dari unggahan Trenggono di Instagram yang menunjukkan foto mereka berdua duduk satu meja.

    "That's all folks, back to work ya," kata Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono.

  • Menteri Koordinator Airlangga Laporkan Paket Stimulus Ekonomi ke Presiden Prabowo di Jakarta

    Menteri Koordinator Airlangga Laporkan Paket Stimulus Ekonomi ke Presiden Prabowo di Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan paket stimulus ekonomi periode libur Lebaran 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Laporan tersebut disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Stimulus ini diharapkan mampu mendorong pergerakan masyarakat dan menggerakkan ekonomi.

    Paket stimulus meliputi diskon tarif kereta api, kapal laut, pesawat, serta tarif tol. Ini berlaku selama periode libur Lebaran 2026.

    Diskon angkutan laut mencapai 30% dan penyeberangan 100%. Diskon tarif kereta api juga sebesar 30%.

    Untuk pesawat, diskon berkisar antara 17-18%. Ada pula diskon tarif tol yang akan diberlakukan.

    "Tadi juga dilaporkan kepada Bapak Presiden terkait apa yang diumumkan kemarin di Stasiun Gambir, yaitu diskon kereta api sebesar 30%, angkutan laut 30%, penyeberangan sebesar 100%, kemudian terkait dengan pesawat yang berkisar antara 17-18%. Selanjutnya ada pula diskon tarif tol," terang Airlangga, Rabu (11/2/2026).

    Anggaran Stimulus

    Total anggaran yang disiapkan untuk program diskon ini mencapai Rp 911,16 miliar. Sumber dana berasal dari APBN dan non-APBN.

    Porsi APBN sebesar Rp 639,86 miliar. Sementara itu, sumber non-APBN menyumbang Rp 271,3 miliar.

    Rincian Anggaran Stimulus Lebaran 2026
    Sumber Anggaran Jumlah (Miliar Rupiah)
    APBN 639,86
    Non-APBN 271,3
    Total 911,16

    "Estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah Rp 911,16 miliar, di mana porsi APBN sebesar Rp 639,86 miliar dan non-APBN sebesar Rp 271,3 miliar," kata Airlangga.

    Penyaluran Bantuan Pangan

    Selain stimulus transportasi, Airlangga juga melaporkan penyaluran bantuan pangan. Bantuan ini akan dibagikan bulan ini.

    Bantuan pangan terdiri dari 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Ini akan disalurkan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat.

    Target penerima adalah desil 1 sampai 4. Total anggaran untuk bantuan pangan ini mencapai Rp 11,92 triliun.

    Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menjaga kelancaran logistik. Hal tersebut disampaikan untuk memastikan distribusi berjalan baik.

    "Rupiah Total anggaran sebesar 11,92 triliun. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menjaga kelancaran logistik," ucapnya.

  • Airlangga Laporkan Stimulus Lebaran 2026 ke Presiden Prabowo di Jakarta

    Airlangga Laporkan Stimulus Lebaran 2026 ke Presiden Prabowo di Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Airlangga melaporkan paket stimulus ekonomi. Stimulus tersebut akan berlaku selama periode libur Lebaran 2026.

    Paket stimulus ekonomi ini mencakup berbagai diskon. Tujuannya untuk mendorong pergerakan masyarakat. Harapannya, hal ini dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.

    Airlangga merinci stimulus tersebut kepada Presiden. Ini merupakan kelanjutan dari pengumuman yang disampaikan sebelumnya di Stasiun Gambir.

    "Tadi juga dilaporkan kepada Bapak Presiden terkait apa yang diumumkan kemarin di Stasiun Gambir, yaitu diskon kereta api sebesar 30%, angkutan laut 30%, penyeberangan sebesar 100%, kemudian terkait dengan pesawat yang berkisar antara 17-18%. Selanjutnya ada pula diskon tarif tol," terang Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Diskon tarif ini diharapkan meringankan beban masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan minat untuk melakukan perjalanan.

    Anggaran Stimulus Lebaran

    Untuk memuluskan program diskon ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang signifikan. Dana tersebut bersumber dari APBN dan non-APBN.

    "Estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah Rp 911,16 miliar, di mana porsi APBN sebesar Rp 639,86 miliar dan non-APBN sebesar Rp 271,3 miliar," kata Airlangga.

    Berikut rincian estimasi anggaran diskon stimulus Lebaran 2026:

    Sumber Anggaran Jumlah (Miliar Rupiah)
    APBN 639,86
    Non-APBN 271,30
    Total 911,16

    Alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah. Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati fasilitas perjalanan dengan biaya lebih terjangkau.

    Penyaluran Bantuan Pangan

    Selain stimulus transportasi, Airlangga juga melaporkan penyaluran bantuan pangan. Bantuan ini akan dibagikan pada bulan ini.

    Bantuan pangan tersebut ditujukan bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Mereka masuk dalam kategori desil 1 sampai 4.

    Bantuan meliputi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Total anggaran untuk bantuan pangan ini mencapai Rp 11,92 triliun.

    "Rupiah Total anggaran sebesar 11,92 triliun. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menjaga kelancaran logistik," ucap Airlangga.

    Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan menjaga kelancaran logistik. Hal ini penting agar bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan merata.

  • Banyuwangi Bentuk Asosiasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Banyuwangi Bentuk Asosiasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Sebanyak 46 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Banyuwangi telah membentuk asosiasi. Pembentukan ini bertujuan memperkuat sinergi dan komitmen bersama untuk penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

    Asosiasi ini menjadi wadah bagi koperasi desa dan kelurahan. Fungsinya untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi, serta memperluas jaringan kerja sama usaha.

    Kehadiran asosiasi diharapkan menjadi ruang konsolidasi aspirasi pengurus koperasi. Hal ini agar lebih terarah dan terorganisasi.

    Ketua Umum Asosiasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (AKDKMP) Imam Maskun menjelaskan, deklarasi AKDKMP berlangsung pada Senin (9/2/2026). Acara tersebut dihadiri oleh 46 pengurus dari 46 KDKMP di Banyuwangi.

    Secara kelembagaan, AKDKMP diposisikan sebagai rumah besar bagi koperasi desa dan kelurahan.

    "Ada 46 koperasi yang deklarasi dan kami sepakat ini menjadi rumah besar sekaligus jembatan komunikasi antara pengurus koperasi dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun nasional," ungkap Imam, Rabu (12/2/2026).

    Program Unggulan Presiden

    Percepatan pembangunan KDKMP merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi cita-cita bersama yang memerlukan wadah legal.

    Wadah ini berfungsi memperkuat perlindungan hukum, akses informasi, serta pertukaran praktik baik antar koperasi anggota. Gerakan ini sejalan dengan orientasi pembangunan nasional.

    Pembangunan nasional menempatkan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Ini menjadi fokus kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Fokus tersebut terkait kemandirian ekonomi, penguatan sektor desa, serta pemerataan kesejahteraan.

    Tujuan Utama AKDKMP

    Dalam deklarasi AKDKMP, enam tujuan utama ditetapkan. Berikut adalah rinciannya:

    Tujuan Deskripsi Singkat
    Peningkatan Peran dan Sinergi Memperkuat kolaborasi antar koperasi dan pemangku kepentingan.
    Pengembangan Usaha Mendorong pertumbuhan dan diversifikasi bisnis koperasi.
    Advokasi dan Iklim Kondusif Menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan koperasi.
    Kemitraan Strategis Membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
    Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota.
    Peningkatan Kesejahteraan Anggota Mengupayakan dampak positif bagi anggota koperasi.

    "Enam poin penting tersebut telah menjadi arah gerakan bersama untuk mencapai tujuan bersama melalaikan AKDKMP," jelas Imam.

    Agenda Kerja Asosiasi Pertama di Indonesia

    AKDKMP disebut sebagai asosiasi pertama sejenis di Indonesia. Ke depan, asosiasi ini akan menyusun agenda kerja.

    Agenda tersebut dimulai dari konsolidasi anggota, pemetaan potensi usaha koperasi. Selanjutnya perumusan program bersama yang terintegrasi. Ini termasuk dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang perkoperasian serta ekonomi kerakyatan.

  • Muhaimin Iskandar Soroti Ekonomi Hijau dan Sirkular di ITB

    Muhaimin Iskandar Soroti Ekonomi Hijau dan Sirkular di ITB

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa ekonomi hijau dan sirkular merupakan peluang besar. Ini bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

    Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya transisi ekonomi hijau melibatkan masyarakat luas. Hal ini harus menciptakan nilai tambah di tingkat akar rumput.

    "Green economy dan circular economy bukan sekedar agenda lingkungan melainkan peluang besar bagi tumbuh kembangnya ekonomi sekaligus pemberdayaan masyarakat kita," tegas Muhaimin, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/02/2026).

    Muhaimin menyampaikan pandangannya ini dalam Kuliah Umum (Studium Generale) di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat. Dia menyoroti sektor energi terbarukan dan mineral kritis.

    Selain itu, agroindustri sirkular dan waste-to-energy juga memiliki potensi besar. Semua sektor ini bisa menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat.

    Keterlibatan Masyarakat dalam Sektor Ekonomi Hijau

    Masyarakat dapat berperan dalam rantai pasok manufaktur komponen energi terbarukan. Mereka juga terlibat dalam operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan bioenergi berbasis komunitas.

    Pada agroindustri sirkular, limbah pertanian bisa diolah jadi bioenergi dan biomaterial bernilai tambah. Ini akan meningkatkan kelas petani dan koperasi.

    Sementara itu, skema waste-to-energy dan pengelolaan sampah modern membuka lapangan kerja baru. Sekaligus juga memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

    "Inilah peluang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, bila pengelolaan pemilahan dan daur ulang e-waste ni dilakukan secara terorganisasi," ujarnya.

    Sebagai ilustrasi, Muhaimin Iskandar menyoroti peningkatan volume sampah elektronik (e-waste) global. Jumlahnya mencapai puluhan juta ton per tahun.

    Limbah e-waste mengandung logam bernilai tinggi seperti tembaga, nikel, dan kobalt. Ini adalah potensi ekonomi yang besar.

    E-Waste sebagai Sumber Ekonomi Baru

    Apabila pengelolaan, pemilahan, dan daur ulang e-waste dilakukan terorganisir, serta berbasis teknologi, itu dapat menjadi sumber ekonomi baru. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    "Inilah contoh konkrit bagaimana circular ekonomi menjadikan masalah sosial sebagai sumber kesejahteraan," jelasnya.

    Muhaimin menekankan, peluang besar ini dapat terwujud melalui orkestrasi ekosistem. Ini melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.

    Peran Strategis ITB

    Dalam konteks ini, ITB memiliki peran strategis. ITB dapat membangun kapasitas SDM unggul, menetapkan standar teknologi, dan memastikan inovasi berdampak nyata.

    "Dari kampus ini circular ekonomi harus bergerak dari konsep ke sistem, dari proyek ke ekosistem, dari wacana menjadi kehidupan nyata kita," tegasnya.

    Muhaimin menegaskan, industrialisasi hijau dan sirkular harus jadi jalan Indonesia naik kelas. Tujuannya adalah Indonesia yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

    Sektor Ekonomi Hijau Potensi Pemberdayaan Masyarakat
    Energi Terbarukan Rantai pasok manufaktur, operasi dan pemeliharaan, bioenergi berbasis komunitas
    Agroindustri Sirkular Pengolahan limbah pertanian menjadi bioenergi dan biomaterial
    Waste-to-Energy Penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan kualitas lingkungan
    Pengelolaan E-Waste Daur ulang terorganisir, sumber ekonomi baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  • Presiden Prabowo Jelaskan Kondisi Ekonomi Indonesia Usai Peringkat Negatif Moody’s dan MSCI di Sarasehan Jumat Ini

    Presiden Prabowo Jelaskan Kondisi Ekonomi Indonesia Usai Peringkat Negatif Moody’s dan MSCI di Sarasehan Jumat Ini

    Presiden Prabowo Subianto akan memberikan penjelasan lengkap mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini menyusul laporan negatif dari lembaga pemeringkat Moody's dan MSCI terhadap pasar modal domestik.

    Penjelasan tersebut akan disampaikan melalui sarasehan ekonomi bertajuk 'Indonesia Economic Outlook'. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat mendatang.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana ini usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    "Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu 'Indonesia Economic Outlook' yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," ujar Airlangga.

    Airlangga menambahkan, pemerintah akan memaparkan posisi serta program-program unggulan. Termasuk strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi terkini.

    Fokus Penerimaan Negara dan Danantara

    Dalam sarasehan tersebut, sejumlah poin penting akan disampaikan pemerintah. Salah satunya terkait peningkatan penerimaan negara.

    Pemerintah juga akan menjelaskan rencana pengelolaan ekonomi oleh BPI Danantara. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    "Nah, ini tentu perlu diperhatikan terkait dengan penjelasan yang diperlukan, utamanya mengenai penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat, serta terkait dengan rencana dari Danantara," terang Airlangga.

    Penilaian Lembaga Pemeringkat

    Terkait laporan lembaga pemeringkat, Airlangga menegaskan bahwa rating Indonesia masih pada level 'investment grade'. Ini menunjukkan fundamental ekonomi yang kuat.

    Meskipun ada outlook negatif dari Moody's, lembaga lain seperti Fitch dan S&P masih mempertahankan peringkat positif.

    "Dilaporkan pula kepada Bapak Presiden bahwa dari seluruh lembaga pemeringkat, baik Moody's, Fitch, maupun S&P, penilaiannya masih pada level investment grade. Memang ada outlook negatif dari Moody's," tutur Airlangga.

    Tinjauan Peringkat Kredit Indonesia

    Lembaga Pemeringkat Peringkat Saat Ini Outlook
    Moody's Investment Grade Negatif
    Fitch Ratings Investment Grade Stabil
    S&P Global Ratings Investment Grade Stabil

    Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan investor. Berbagai program ekonomi akan terus digulirkan untuk mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

  • Uskup Agung Ende Soroti Kemiskinan hingga Pinjol di Misa Penahbisan Uskup Larantuka

    Uskup Agung Ende Soroti Kemiskinan hingga Pinjol di Misa Penahbisan Uskup Larantuka

    Uskup Agung Ende, Monsinyur (Mgr) Paulus Budi Kleden, menyoroti sejumlah masalah sosial dalam misa penahbisan Uskup Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, Rabu (11/2/2026). Persoalan yang diangkat meliputi kemiskinan, perlindungan anak, pinjaman online (pinjol), hingga perdagangan orang.

    Dalam khotbahnya, Uskup Budi menekankan motto Uskup Hans Monteiro, Unum Corpus, Unus Spiritus, Una Spes (satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan). Motto ini disebutnya sebagai inti dari persatuan umat.

    Uskup Budi menyerukan perhatian istimewa bagi anak-anak dan orang dewasa yang rentan kekerasan serta kemiskinan. Kemiskinan yang disoroti bukan hanya harta, tetapi juga relasi, empati, perhatian, dan waktu.

    "Menjaga kesatuan berarti menumbuhkan kepekaan bagi mereka yang berada di ujung keputusan terutama anak-anak. Kita turut bertanggung jawab atas luka kemiskinan yang menyayat, kemiskinan dengan berbagai konsekuensinya," kata Uskup Budi.

    Ia menyoroti jurang lebar antara kelompok kaya dan masyarakat miskin ekstrem. Kondisi ini, menurut Uskup Budi, menuntut semua pihak menjaga persatuan.

    "Antara yang berada di pusat kekuasaan dan yang terpental di wilayah pinggiran. Kita sering membangun tembok pemisah dari orang yang berbeda suku dan pilihan politik. Kita hidup dalam kecurigaan yang laten terhadap mereka yang berkeyakinan lain," imbuhnya.

    Jerat Pinjol dan Perdagangan Orang

    Selain kemiskinan, Uskup Budi juga mengangkat isu petani dan nelayan yang terjebak tengkulak. Ia juga menyoroti keluarga yang terjerat pelaku keuangan seperti pinjol dan koperasi harian atau mingguan.

    Praktik ini tidak hanya memiskinkan, tetapi juga merendahkan martabat manusia. "Seperti pinjol, koperasi harian atau mingguan," ujarnya.

    Kleden juga mengajak umat Katolik untuk berani melawan praktik perdagangan orang. Ia juga menyerukan penghentian pembabatan hutan yang merusak lingkungan.

    Gereja sebagai Sakramen Keselamatan

    Uskup Budi menegaskan bahwa gereja harus menjadi sakramen keselamatan bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Kehadiran gereja tidak hanya sebagai struktur tertata rapi.

    "Pencemaran air, serta eksploitasi kekayaan alam yang menghancurkan ekosistem dan menggoyangkan kesatuan masyarakat," tandasnya.

    Persoalan Sosial Disoroti Dampak yang Disebutkan
    Kemiskinan Kekerasan, kemiskinan harta, relasi, empati, perhatian, waktu
    Pinjaman Online (Pinjol) Memiskinkan, merendahkan martabat manusia
    Perdagangan Orang Merusak kemanusiaan, ketidakadilan
    Pembabatan Hutan Merusak lingkungan, pencemaran air, eksploitasi kekayaan alam
  • Ekspor Aceh Sumut Sumbar Menurun Drastis Imbas Banjir Longsor November 2025

    Ekspor Aceh Sumut Sumbar Menurun Drastis Imbas Banjir Longsor November 2025

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan penurunan signifikan pada realisasi ekspor dari Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penurunan ini terjadi akibat bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada November 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan, total ekspor Aceh sepanjang 2025 mencapai US$ 649,22 juta. Angka ini lebih rendah dibandingkan US$ 697,32 juta pada tahun sebelumnya.

    “Kinerja ekspor mengalami penurunan sebesar 6,90% yoy kalau dibandingkan dengan ekspor tahun 2024,” kata Budi Santoso dalam konferensi pers rehabilitasi pascabencana Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Meskipun demikian, Budi Santoso, yang akrab disapa Busan, mencatat ekspor Aceh menunjukkan ketahanan pascabencana. Nilai ekspor pada November 2025 mencapai US$ 58,2 juta, tumbuh 20,16% dari Oktober 2025.

    Pada Desember 2025, ekspor Aceh kembali naik menjadi US$ 59,69 juta, meningkat 2,42% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan pemulihan yang relatif cepat.

    “Ini dari November ke Desember memang mengalami penurunan sedikit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun bencana alam ini dampak pada distribusi dan logistik di semua wilayah, secara agregat ekspor Aceh mampu pulih dengan relatif cepat,” ucapnya.

    Berbeda dengan Aceh, realisasi ekspor Sumatera Barat (Sumbar) pada 2025 tumbuh kuat. Ekspor naik dari US$ 2,18 miliar pada 2024 menjadi US$ 2,78 miliar pada 2025, atau tumbuh 27,64% secara tahunan.

    Namun, kinerja ekspor Sumbar pada November 2025 mengalami penurunan tajam. Ini menyoroti dampak besar bencana banjir dan longsor terhadap realisasi ekspor di wilayah tersebut.

    “Dibandingkan dengan Oktober, pada bulan November terjadi penurunan ekspor yang cukup tajam, yaitu minus 52,56%,” ucap Budi.

    Budi menambahkan, ekspor Sumbar menunjukkan pemulihan cepat pada bulan berikutnya. “Kemudian diikuti oleh pemulihan yang cukup cepat yaitu pada bulan Desember 2025 meningkat menjadi 174,15%,” katanya.

    “Perubahan ini menegaskan bahwa bencana alam menjadi faktor utama yang memperdalam pelemahan ekspor pada bulan November 2025, meskipun secara keseluruhan pulih ekspor Sumatera Barat tetap terjaga dengan surplus year-on-year 27,64%,” sambung Busan.

    Kinerja Ekspor Provinsi Sumatera Utara

    Provinsi Sumatera Utara (Sumut) juga mencatat pertumbuhan ekspor tahunan. Ekspor naik dari US$ 10,66 miliar pada 2024 menjadi US$ 12,56 miliar pada 2025, atau meningkat 17,84%.

    Namun, seperti dua provinsi lainnya, ekspor Sumut juga mengalami penurunan tajam pascabencana. Pada November 2025, nilai ekspor Sumut tercatat US$ 0,88 miliar.

    “Angka tersebut turun atau minus 25,89% dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2025,” terang Budi.

    Penurunan drastis ini berkorelasi dengan bencana alam yang melanda Sumatera pada akhir November. Bencana tersebut mengganggu kelancaran logistik, distribusi, dan aktivitas produksi.

    “Penurunan yang tajam pada bulan November 2025 berkorelasi dengan bencana alam yang melanda Sumatra pada akhir November yang berdampak pada kelancaran logistik, distribusi, dan aktifitas produksi,” kata Busan.

    Beruntung, kinerja ekspor Sumut langsung membaik pada bulan berikutnya. Ekspor mencapai US$ 1,05 miliar, meningkat 18,89%.

    “Namun demikian, secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ekspornya meningkat 17,84% dibandingkan tahun 2024,” tegasnya.

    Rekapitulasi Data Ekspor Tiga Provinsi (2024-2025)

    Berikut adalah ringkasan kinerja ekspor dari tiga provinsi terdampak bencana, menunjukkan total nilai ekspor tahunan dan persentase perubahan year-on-year.

    Provinsi Ekspor 2024 (US$ Juta) Ekspor 2025 (US$ Juta) Perubahan yoy (%)
    Aceh 697,32 649,22 -6,90%
    Sumatera Barat 2.180,00 2.780,00 +27,64%
    Sumatera Utara 10.660,00 12.560,00 +17,84%
  • Gelombang Migrasi Warga Selandia Baru ke Australia Meningkat, Ekonomi Jadi Pemicu Utama

    Gelombang Migrasi Warga Selandia Baru ke Australia Meningkat, Ekonomi Jadi Pemicu Utama

    Lebih dari 70.000 warga Selandia Baru telah meninggalkan negara itu dalam satu tahun terakhir. Jumlah ini hampir setara dengan 1,4% dari total 5,1 juta penduduk Selandia Baru. Arus keluar warga terbesar dalam beberapa dekade ini mulai menimbulkan kekhawatiran serius di negara tersebut.

    Australia menjadi tujuan utama bagi sebagian besar warga Selandia Baru yang memilih pindah. Fenomena ini bukan hal baru, namun intensitas dan konteksnya kini berbeda, jauh melampaui tren migrasi sebelumnya.

    Selandia Baru sebenarnya telah mencatat kepergian warganya dalam jumlah moderat selama beberapa dekade. Umumnya, arus kepergian ini diimbangi oleh kedatangan imigran dari luar negeri. Namun, dalam dua tahun terakhir, kepergian warga Selandia Baru meningkat tajam.

    Peningkatan ini bertepatan dengan pasar tenaga kerja yang lemah dan persepsi stagnasi ekonomi di Selandia Baru. Kondisi ini membuat perbandingan dengan Australia semakin sering muncul di media sosial dan surat kabar.

    Dulunya, migran yang pergi adalah kaum muda pencari pengalaman. Kini, semakin banyak pekerja berpengalaman yang pergi tanpa rencana kembali. Pergeseran ini menunjukkan Selandia Baru mungkin menghadapi lebih dari sekadar siklus migrasi biasa.

    Angka-angka menunjukkan eksodus warga Selandia Baru telah memasuki fase luar biasa. Sebelum pandemi, Selandia Baru mencatat kehilangan sekitar 3.000 warga per tahun, menurut data Stats NZ.

    Namun, lebih dari 71.000 warga Selandia Baru beremigrasi dalam periode 12 bulan hingga Oktober 2025. Hanya sekitar 26.000 orang yang kembali pada periode yang sama.

    Situasi serupa pernah terjadi selama dua tahun krisis keuangan global pada 2011–2012. Saat itu, Selandia Baru kehilangan lebih dari 40.000 warga, namun momen tersebut bersifat sementara dan terkait keadaan sulit global.

    Perbedaannya, menurut para analis, adalah arus kepergian saat ini tetap tinggi dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

    Paul Spoonley, profesor emeritus di Universitas Massey, Selandia Baru, menganggap jumlah kepergian ini "mengkhawatirkan". Hal ini karena, meskipun angkanya mirip 2011–2012, lebih banyak warga asing di Selandia Baru juga turut pergi.

    Fakta ini "memperkuat tren [kepergian] yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat," kata Spoonley.

    Australia Jadi Tujuan Favorit

    Australia adalah tujuan bagi sekitar 60% warga Selandia Baru yang meninggalkan negara mereka, berdasarkan data resmi beberapa tahun terakhir. Lebih dari 700.000 warga Selandia Baru, sekitar 13% dari populasi, saat ini tinggal di Australia.

    Ada juga sekitar 100.000 orang yang lahir di Australia tetapi memiliki kewarganegaraan Selandia Baru. "Hal itu adalah daya tarik besar bagi banyak orang yang memiliki koneksi sosial di sana," kata sosiolog Francis Collins kepada media Selandia Baru, 1News.

    Faktor Ekonomi Mendorong Migrasi

    Peningkatan jumlah warga Selandia Baru yang meninggalkan negara mereka sebagian besar disebabkan oleh alasan ekonomi.

    "Faktor yang menjelaskan kepergian tersebut adalah lemahnya pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran 5,3% (tertinggi dalam hampir satu dekade) dan pengurangan jumlah pekerjaan di sektor publik," jelas sosiolog Paul Spoonley kepada BBC Mundo.

    Perekonomian yang melambat, dengan pertumbuhan PDB sekitar 1% pada 2025 menurut perkiraan resmi, diperparah oleh kemerosotan daya beli. Upah tumbuh lebih lambat dibandingkan harga kebutuhan pokok dan perumahan.

    Warga Selandia Baru semakin tergoda oleh "upah yang lebih baik di negara lain, perekrutan aktif oleh sektor dan perusahaan tertentu yang menawarkan berbagai insentif seperti biaya relokasi yang ditanggung," papar Spoonley.

    "Faktor lain adalah kekuatan pasar tenaga kerja di negara-negara yang lebih besar. Mereka punya lebih banyak pilihan dalam hal sektor pekerjaan dan kemungkinan untuk berkembang," tambah Spoonley.

    Australia menawarkan kondisi yang lebih menarik bagi pencari kerja. Pasar tenaga kerja di sana dinamis, dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dan upah rata-rata yang jauh lebih tinggi.

    Ditambah lagi dengan kondisi kerja yang lebih baik, seperti pembayaran tambahan untuk lembur, akhir pekan, dan hari libur yang tidak dijamin oleh hukum di Selandia Baru.

    Perbandingan Peluang Kerja Selandia Baru vs. Australia

    Sektor Gaji Rata-rata Australia (per tahun) Kondisi Kerja Australia
    Perawat A$85.000 – A$90.000 (Rp1,01 M – Rp1,07 M) Pembayaran tambahan untuk lembur, akhir pekan, hari libur
    Polisi US$75.000+ (per bulan) Perumahan gratis atau subsidi
    Pertambangan & Konstruksi Upah kompetitif Ekonomi tumbuh >2% tahun lalu, kebutuhan tenaga kerja terampil tinggi

    Ambil contoh sektor kesehatan, gaji rata-rata seorang perawat di Australia sekitar A$85.000 hingga A$90.000 per tahun, atau sekitar Rp1,01 miliar hingga Rp1,07 miliar, menurut data platform Seek. Pada tahun lalu saja, lebih dari 10.000 perawat Selandia Baru mendaftar untuk bekerja di Australia.

    Hal serupa terjadi di sektor keamanan. Sebanyak 212 polisi Selandia Baru meninggalkan negara itu antara Januari 2023 dan April 2025, sebagaimana dikonfirmasi oleh kepolisian Selandia Baru.

    Para polisi itu menerima tawaran dari lembaga-lembaga Australia, yang dalam beberapa kasus menawarkan gaji lebih dari US$75.000 per bulan, ditambah perumahan gratis atau subsidi. Pertambangan dan konstruksi juga termasuk sektor-sektor yang menarik tenaga kerja terampil dari Selandia Baru.

    Ekonomi Australia tumbuh lebih dari 2% tahun lalu dan terus-menerus membutuhkan tenaga kerja terampil. Ini menjadikannya daya tarik yang signifikan bagi warga Selandia Baru.

  • Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Peran Polri Jaga Stabilitas Ekonomi dan Harga di Jakarta

    Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Peran Polri Jaga Stabilitas Ekonomi dan Harga di Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia menyebut Polri memiliki jejaring luas untuk membantu stabilitas harga barang dan jasa, yang sangat memengaruhi inflasi.

    Penjelasan ini disampaikan Tito usai menjadi pemateri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Polri berperan menjaga keamanan dan kelancaran pasokan barang agar inflasi tetap terkendali.

    Tito menggarisbawahi dampak langsung inflasi terhadap masyarakat. Mayoritas masyarakat menganggap biaya hidup sebagai isu nomor satu.

    "Karena inflasi itu langsung menghubung ke masyarakat bahwa harga barang dan jasa. Bahkan tadi saya sampaikan survei 60% lebih masyarakat itu mayoritas isu nomor satunya adalah masalah cost of living, biaya hidup. Itu sangat berpengaruh harga barang jasa. Inflasi jadi kunci ukurannya," kata Tito, Rabu (11/2/2026).

    Jejaring Luas Polri Mendukung Deteksi Ekonomi

    Polri memiliki jejaring luas di seluruh Indonesia, yang memungkinkan deteksi potensi gangguan di bidang ekonomi.

    "Di sini kami paham bahwa teman-teman kepolisian memiliki jejaring luas. Ada Satgas Pangan juga Polri, dan para kapolres kapolda juga biasanya juga memiliki kemampuan deteksi di bidang ekonomi, intelijen ekonomi," tutur Tito.

    Peran ini krusial untuk mendukung pengendalian inflasi dan ketersediaan barang di daerah. "Ini juga bergerak pararel untuk bisa membantu mendukung menjaga inflasi di daerah masing-masing tetap terkendali, harga barang dan jasa juga terkendali dan tersedia," lanjutnya.

    Kelancaran Pasokan dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok

    Menurut Tito, kelancaran pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menciptakan suasana kondusif. Masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang.

    "Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia, terjangkau itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil," ujar Tito.

    Kesiapan Polri Mengawal Rencana Kerja Pemerintah 2026

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara. Polri siap mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

    Pernyataan ini disampaikan Jenderal Sigit saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026.

    Strategi Polri Mengawal Ekonomi

    Salah satu fokus utama Polri adalah mengawal ekonomi. Ini termasuk mencegah kebocoran anggaran negara dan menjaga stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan'.

    Polri juga memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang Ramadan, melalui Satgas Pangan.

    "Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah," tegas Jenderal Sigit.

    Aspek Pengawalan Ekonomi Fokus Utama Polri
    Inflasi Menjaga stabilitas harga barang dan jasa
    Pasokan Barang Memastikan kelancaran distribusi
    Anggaran Negara Mencegah kebocoran anggaran
    Pasar Modal Menjaga stabilitas dari 'saham gorengan'
    Kebutuhan Pokok Menjamin ketersediaan dan harga terjangkau