Tag: Emisi Karbon

  • Ekspansi PLTU Captive Ancam Target Emisi Indonesia, Kapasitas Melonjak Jadi 33 GW

    Ekspansi PLTU Captive Ancam Target Emisi Indonesia, Kapasitas Melonjak Jadi 33 GW

    Kapasitas pembangkit listrik captive atau pembangkit mandiri untuk industri di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan pertumbuhan dari 14 GW pada 2019 menjadi 33 GW pada tahun 2024, yang didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas.

    Sektor industri padat energi, termasuk pengolahan nikel, aluminium, dan baja, menjadi pengguna utama fasilitas pembangkit ini. Tren ini memicu kekhawatiran serius terkait komitmen iklim nasional dan daya saing ekonomi produk Indonesia di pasar global yang semakin ketat terhadap emisi karbon.

    Program Director of Research and Innovation IESR, Raditya Wiranegara, menyoroti risiko ketergantungan jangka panjang pada energi kotor. "Apabila tidak dibatasi, pembangkit listrik captive berbasis fosil dapat membuat Indonesia semakin bergantung pada energi kotor dan sangat sulit untuk beralih ke energi bersih dalam puluhan tahun ke depan," ungkapnya pada Kamis (19/2/2026).

    Saat ini, tercatat sekitar 5 GW PLTU batu bara dan 2,5 GW PLTG berbasis gas masih dalam tahap konstruksi. Kondisi ini diperkirakan akan memperburuk profil emisi sektor ketenagalistrikan. Pada tahun 2024 saja, emisi dari pembangkit captive mencapai 131 MtCO2, menyumbang sekitar 37% dari total emisi sektor tersebut. Tanpa intervensi, angka ini diproyeksikan membengkak hingga 166 MtCO2 pada tahun 2037.

    Raditya menegaskan bahwa jika pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan penguatan jaringan listrik dan kemudahan akses ke energi terbarukan bagi pelaku industri, pembangkit captive berpotensi menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar. Mengingat pada 2060 kebutuhan listrik industri diproyeksikan naik 43%, transisi menuju energi bersih menjadi krusial agar tidak menghambat target Kesepakatan Paris.

  • Donald Trump Resmi Cabut ‘Endangerment Finding’ demi Deregulasi Industri Otomotif dan Energi

    Donald Trump Resmi Cabut ‘Endangerment Finding’ demi Deregulasi Industri Otomotif dan Energi

    Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara resmi mencabut deklarasi 'endangerment finding', sebuah landasan ilmiah krusial yang selama 16 tahun menjadi dasar regulasi emisi gas rumah kaca. Langkah yang diumumkan pada Kamis (12/02) di Gedung Putih ini disebut sebagai tindakan deregulasi terbesar dalam sejarah negara tersebut.

    Pencabutan ini membatalkan keputusan era Barack Obama tahun 2009 yang memberikan wewenang kepada Environmental Protection Agency (EPA) untuk mengatur polutan yang mengancam kesehatan masyarakat. Trump menegaskan bahwa kebijakan hijau tersebut tidak memiliki dasar hukum dan fakta, serta menudingnya sebagai penyebab kerusakan pada industri otomotif nasional.

    Donald Trump memproyeksikan bahwa penghapusan regulasi ini akan membuat harga kendaraan turun drastis dan menghemat anggaran hingga AS$1,3 triliun. "Kalian akan mendapatkan mobil yang lebih baik, lebih mudah dinyalakan, bekerja lebih baik, dengan harga jauh lebih murah," ujar Trump saat menjelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap konsumen Amerika.

    Dengan hilangnya status 'endangerment finding', EPA tidak lagi memiliki landasan kuat di bawah Undang-Undang Udara Bersih (Clean Air Act) untuk membatasi emisi dari pembangkit listrik maupun kendaraan bermotor. Barry Rabe, profesor kebijakan publik dari Universitas Michigan, menilai langkah ini menandai pergeseran total AS dari energi terbarukan menuju penguatan sektor bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara.

    Keputusan ini juga berpotensi menghentikan dukungan federal bagi pengembangan kendaraan listrik serta memperlambat standar efisiensi bahan bakar bagi truk dan mobil. Meski Gedung Putih mengklaim hal ini akan memperluas akses energi murah, para analis lingkungan memperingatkan adanya beban biaya jangka panjang akibat dampak cuaca ekstrem dan penurunan kesehatan masyarakat yang tidak masuk dalam perhitungan pemerintah.

    Di sisi lain, komunitas ilmiah melalui American Geophysical Union tetap mempertahankan validitas temuan tahun 2009 tersebut karena telah melalui penelaahan sejawat yang ketat selama puluhan tahun. Kelompok pembela lingkungan seperti Environmental Defense Fund dan Earthjustice telah menyatakan komitmennya untuk menggugat keputusan ini ke pengadilan guna mempertahankan regulasi iklim yang ada.