Tag: energi terbarukan

  • Manchester City Gandeng BYD dalam Kemitraan Jangka Panjang

    Manchester City Gandeng BYD dalam Kemitraan Jangka Panjang

    Manchester City mengumumkan kemitraan jangka panjang dengan BYD, perusahaan otomotif energi terbarukan. Kolaborasi ini akan membawa teknologi listrik BYD, termasuk sub-brand mewah Denza, ke dalam operasional klub.

    Salah satu implementasi ikonik adalah penggunaan mobil listrik BYD untuk memandu bus tim utama Manchester City saat memasuki Etihad Stadium pada laga kandang Premier League dan kompetisi domestik.

    Logo BYD akan menghiasi lengan training kit (jersey latihan) tim utama pria. Sementara untuk tim wanita, logo tersebut akan menyusul di musim depan. Selain itu, identitas BYD juga akan terpampang di area kursi pemain cadangan di Etihad Stadium.

    Fokus pada Energi Terbarukan di City Football Academy

    Kemitraan ini tidak hanya terbatas pada logo dan branding. BYD akan membawa keahlian mereka di bidang energi baru ke City Football Academy. Fasilitas latihan kelas dunia ini akan dilengkapi dengan infrastruktur pengisian daya (charging) dan baterai penyimpanan energi (energy-storage) dari BYD.

    Berikut rincian kemitraan antara Manchester City dan BYD:

    Aspek Kemitraan Detail
    Logo pada Jersey Lengan training kit tim utama pria, menyusul untuk tim wanita
    Kendaraan Listrik Mobil listrik BYD pandu bus tim di Etihad Stadium
    Infrastruktur Energi Pengisian daya dan baterai penyimpanan energi di City Football Academy

    Tujuan Lebih Luas dari Kemitraan

    "Kemitraan ini lebih dari sekadar sepak bola atau mobilitas. Ini tentang menginspirasi orang-orang di seluruh dunia melalui teknologi yang menggairahkan, menghubungkan, dan mendorong masa depan yang lebih berkelanjutan," ujar Stella Li, Executive Vice President BYD.

    BYD memulai bisnisnya sebagai produsen baterai tiga dekade lalu, sebelum meluncurkan kendaraan energi baru (NEV) pertamanya pada tahun 2008. Kendaraan tersebut menjadi mobil plug-in hybrid produksi massal pertama di dunia. Saat ini, BYD memimpin global di sektor NEV dengan penjualan kendaraan listrik dan Super Hybrid PHEV di lebih dari 110 negara.

    BYD juga mencatat produksi kendaraan energi baru ke-15 juta pada Desember 2025. Di tahun yang sama, perusahaan ini menjual 4,6 juta unit kendaraan secara global, dengan satu juta unit di antaranya diserap oleh pasar internasional. Inovasi menjadi kekuatan utama BYD, dengan 120.000 insinyur penelitian dan pengembangan yang mendaftarkan rata-rata 45 paten baru setiap hari kerja.

    "Sebagai sebuah klub, kami didorong oleh komitmen terhadap keunggulan dan semangat untuk berinovasi. Kami bermitra dengan para pemimpin industri untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan secara lingkungan, dimulai dari fasilitas-fasilitas yang kami miliki," ujar Ferran Soriano, Chief Executive Officer at City Football Group.

    "Inilah alasan mengapa kami sangat bangga menjadi mitra pilihan BYD dan berkomitmen untuk bekerja sama demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan selama kemitraan tahun jamak (multi-year) ini berlangsung," kata dia.

  • DPR RI Soroti Pemanfaatan Energi Panas Bumi Indonesia Belum Optimal

    DPR RI Soroti Pemanfaatan Energi Panas Bumi Indonesia Belum Optimal

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyoroti cadangan energi panas bumi atau geotermal Indonesia yang mencapai 23 ribu megawatt.

    Meski potensinya besar, pemanfaatan energi tersebut dinilai belum optimal. Saat ini, hanya sekitar 2.700 megawatt yang telah digunakan.

    "Lagi-lagi nih, Indonesia itu ternyata salah satu negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar. Kalau saya tidak salah, ini karena bicara data, sekitar 23 ribu megawatt. Cadangan kita. Salah satu yang terbesar. Tetapi dari 23 ribu sekian megawatt tersebut, yang digunakan baru 2.700 megawatt," kata Putri Zulhas dalam program wawancara 'Eksklusif Update' dengan detikcom, Kamis (12/2/2026).

    Putri Zulhas menyatakan bahwa Indonesia baru menggunakan 12 persen dari total potensi cadangan energi panas bumi yang dimiliki. Ia merinci sejumlah tantangan utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan energi ini.

    Tantangan utama adalah besarnya nilai investasi. Selain itu, ada risiko kegagalan pengeboran eksplorasi yang harus ditanggung investor.

    "Yang pertama adalah tantangannya terkait dengan nilai investasinya yang memang cukup besar. Bukan hanya nilai investasinya yang besar, tapi di situ juga ada resiko yang nggak kalah besar. Karena kalau kita mau tahu ada berapa cadangan panas bumi di suatu lokasi, kita harus melakukan pengeboran eksplorasi dulu," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

    "Nah, kalau eksplorasinya gagal, itu menjadi salah satu risiko dari pengusaha tersebut. Jadi mungkin itu yang menyebabkan investor akhirnya banyak yang maju dan mundur. Yang kedua juga tantangannya ada pada regulasi. Jadi kebanyakan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ada di kawasan hutan," tambahnya.

    Tantangan Regulasi dan Infrastruktur

    Putri berharap adanya regulasi yang lebih transparan untuk pemanfaatan energi panas bumi. Ia menginginkan geotermal menjadi salah satu investasi unggulan di Indonesia.

    Sebagian besar pembangkit listrik tenaga panas bumi berada di kawasan hutan, bahkan hutan lindung. Hal ini menyebabkan perizinan melibatkan lintas kementerian.

    "Itu kan di tengah kawasan hutan, malah hutan lindung. Jadi perizinannya itu lintas kementerian. Ada kementerian kehutanan, lingkungan, SDM, dan sebagainya. Sehingga memang lingkungan harmonisasi, regulasi yang lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel itu benar-benar diperlukan. Dan ada juga sebetulnya tantangan mengenai infrastruktur listrik kita sendiri," kata Putri.

    Tantangan lain adalah ketersediaan jaringan transmisi listrik. Beberapa lokasi sumber panas bumi belum memiliki infrastruktur pendukung.

    "Jadi ada juga case-case di mana misalnya dikatakan di lokasi A itu ada sumber energi panas bumi tersebut. Tetapi jaringan transmisi listriknya belum ada. Nah, inilah makanya RUPTL itu 2026-2034 itu nanti akan ada pembangunan infrastruktur kelistrikan sejauh 48 ribu km. Investasi lagi besar lagi. Diharapkan nanti bisa mendukung salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi," imbuhnya.

    Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan sepanjang 48 ribu kilometer melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2026-2034. Pembangunan ini diharapkan mampu mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

    Indikator Detail
    Cadangan Panas Bumi Indonesia 23.000 MW
    Pemanfaatan Saat Ini 2.700 MW
    Persentase Pemanfaatan 12%
    Target Pembangunan Infrastruktur Listrik (RUPTL 2026-2034) 48.000 KM
  • DPR Dukung Hilirisasi Nikel dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    DPR Dukung Hilirisasi Nikel dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    DPR RI secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan hilirisasi nikel. Inisiatif ini krusial, terutama untuk memacu industrialisasi baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa hilirisasi nikel akan memberikan dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan nilai jual komoditas nikel.

    Menurut Putri Zulhas, peningkatan nilai jual tersebut pada akhirnya akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    "Hilirisasi nikel akan meningkatkan nilai jual, dan dampaknya akan dirasakan oleh rakyat," kata Putri Zulkifli Hasan.

    Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    Selain fokus pada nikel, DPR juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi. Sumber daya ini diketahui sangat melimpah di Indonesia.

    Putri Zulhas menekankan pentingnya energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi bersih. Pemanfaatan optimal akan mendukung cita-cita Indonesia menuju Net Zero Emission pada tahun 2026.

    Berikut adalah perbandingan potensi energi bersih di Indonesia:

    Sumber Energi Bersih Potensi Status Pemanfaatan
    Nikel (untuk baterai) Sangat melimpah Sedang digenjot hilirisasi
    Energi Panas Bumi Sangat melimpah Perlu optimalisasi
    Energi Surya Tinggi Pemanfaatan terbatas
    Energi Air Tinggi Sudah dimanfaatkan (PLTA)

    Pemanfaatan energi bersih ini menjadi pilar utama dalam strategi Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission. Langkah strategis ini juga sejalan dengan komitmen global terhadap keberlanjutan lingkungan.

  • Muhaimin Iskandar Soroti Ekonomi Hijau dan Sirkular di ITB

    Muhaimin Iskandar Soroti Ekonomi Hijau dan Sirkular di ITB

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa ekonomi hijau dan sirkular merupakan peluang besar. Ini bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

    Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya transisi ekonomi hijau melibatkan masyarakat luas. Hal ini harus menciptakan nilai tambah di tingkat akar rumput.

    "Green economy dan circular economy bukan sekedar agenda lingkungan melainkan peluang besar bagi tumbuh kembangnya ekonomi sekaligus pemberdayaan masyarakat kita," tegas Muhaimin, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/02/2026).

    Muhaimin menyampaikan pandangannya ini dalam Kuliah Umum (Studium Generale) di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat. Dia menyoroti sektor energi terbarukan dan mineral kritis.

    Selain itu, agroindustri sirkular dan waste-to-energy juga memiliki potensi besar. Semua sektor ini bisa menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat.

    Keterlibatan Masyarakat dalam Sektor Ekonomi Hijau

    Masyarakat dapat berperan dalam rantai pasok manufaktur komponen energi terbarukan. Mereka juga terlibat dalam operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan bioenergi berbasis komunitas.

    Pada agroindustri sirkular, limbah pertanian bisa diolah jadi bioenergi dan biomaterial bernilai tambah. Ini akan meningkatkan kelas petani dan koperasi.

    Sementara itu, skema waste-to-energy dan pengelolaan sampah modern membuka lapangan kerja baru. Sekaligus juga memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

    "Inilah peluang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, bila pengelolaan pemilahan dan daur ulang e-waste ni dilakukan secara terorganisasi," ujarnya.

    Sebagai ilustrasi, Muhaimin Iskandar menyoroti peningkatan volume sampah elektronik (e-waste) global. Jumlahnya mencapai puluhan juta ton per tahun.

    Limbah e-waste mengandung logam bernilai tinggi seperti tembaga, nikel, dan kobalt. Ini adalah potensi ekonomi yang besar.

    E-Waste sebagai Sumber Ekonomi Baru

    Apabila pengelolaan, pemilahan, dan daur ulang e-waste dilakukan terorganisir, serta berbasis teknologi, itu dapat menjadi sumber ekonomi baru. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    "Inilah contoh konkrit bagaimana circular ekonomi menjadikan masalah sosial sebagai sumber kesejahteraan," jelasnya.

    Muhaimin menekankan, peluang besar ini dapat terwujud melalui orkestrasi ekosistem. Ini melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.

    Peran Strategis ITB

    Dalam konteks ini, ITB memiliki peran strategis. ITB dapat membangun kapasitas SDM unggul, menetapkan standar teknologi, dan memastikan inovasi berdampak nyata.

    "Dari kampus ini circular ekonomi harus bergerak dari konsep ke sistem, dari proyek ke ekosistem, dari wacana menjadi kehidupan nyata kita," tegasnya.

    Muhaimin menegaskan, industrialisasi hijau dan sirkular harus jadi jalan Indonesia naik kelas. Tujuannya adalah Indonesia yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

    Sektor Ekonomi Hijau Potensi Pemberdayaan Masyarakat
    Energi Terbarukan Rantai pasok manufaktur, operasi dan pemeliharaan, bioenergi berbasis komunitas
    Agroindustri Sirkular Pengolahan limbah pertanian menjadi bioenergi dan biomaterial
    Waste-to-Energy Penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan kualitas lingkungan
    Pengelolaan E-Waste Daur ulang terorganisir, sumber ekonomi baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  • PLTU Palabuhanratu Membunuh Laut dan Hutan: Nelayan Merana, Krisis Iklim Berlipat

    PLTU Palabuhanratu Membunuh Laut dan Hutan: Nelayan Merana, Krisis Iklim Berlipat

    Nelayan Udin Samsudin di Palabuhanratu, Sukabumi, merasakan betul dampak pahit dari aktivitas industri energi di pesisir. Laut yang dulu ramah, kini tak lagi menjanjikan. Melaut kini berarti menempuh jarak lebih jauh, mengeluarkan ongkos lebih besar, dan pulang dengan hasil yang kian menipis.

    Sejak aktivitas industri energi, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hadir di pesisir, perubahan dirasakan nelayan kecil. Beban perubahan ini justru pertama-tama jatuh ke pundak mereka, di tengah narasi transisi energi dan biomassa.

    Udin Samsudin menceritakan bahwa laut di Pelabuhanratu, yang dulunya adalah 'surga ikan', kini berubah. Air laut tak sejernih dulu, kadang tampak keruh dan bau tak sedap tercium saat angin bertiup dari pesisir.

    "Dulu mah ikan apa aja ada, sekarang mana?," ujar Udin lirih. Matanya menerawang ke arah laut, seolah mencari ingatan yang kini hanya tersisa cerita.

    Hasil tangkapan nelayan kecil menurun drastis, baik jumlah ikan maupun jarak tangkap yang semakin menjauh. Kondisi ini membuat ongkos operasional melonjak, sementara hasil yang dibawa pulang tidak sebanding.

    "Kalau sekarang mencari ikan makin jauh," ujarnya. "Kalau dekat-dekat sini paling sekadar buat mancing hiburan."

    Udin menduga limbah dari aktivitas PLTU, terutama limbah batu bara yang masuk ke laut, membuat ikan menjauh atau menjadi 'stres'. Ia mengkhawatirkan dampaknya terhadap rantai makanan laut dan kesehatan ikan.

    Bagi nelayan, laut tercemar bukan hanya persoalan ekologi, tetapi ancaman langsung terhadap penghidupan. Pendapatan menurun berdampak pada daya beli dan asupan gizi keluarga, terutama anak-anak dan lansia.

    Ayi Mulyana, nelayan lain, juga merasakan dampaknya. Ia kini jarang melaut karena hasilnya tidak sebanding biaya. "Kalau sekarang mah nangis," ujar Ayi. "Paling dapat Rp 200 ribu semalam. Kadang cuma lima sampai sepuluh ekor, saya sudah delapan bulan nggak melaut."

    Padahal, sebelum PLTU beroperasi, nelayan bisa membawa pulang ratusan kilogram ikan sekali melaut. Penurunan ini menciptakan jurang besar dalam ekonomi rumah tangga nelayan.

    Laporan "Toxic Twenty" mencatat bahwa secara nasional, operasional PLTU telah menyebabkan berkurangnya sekitar 1,45 juta tenaga kerja, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

    Paradoks Co-firing Biomassa dan Ancaman Deforestasi

    Pemerintah mempromosikan teknologi co-firing biomassa sebagai jembatan menuju energi bersih. Namun, di Palabuhanratu, praktik ini justru memperlihatkan paradoks transisi energi Indonesia.

    PLTU berbasis batu bara tetap beroperasi, asap dihirup warga, hutan ditekan sebagai pemasok biomassa, dan risiko kesehatan perlahan berpindah ke masyarakat terdekat. Co-firing biomassa justru berfungsi memperpanjang umur PLTU, memberi legitimasi baru pada industri fosil, dan menciptakan krisis berlapis.

    Di Hanjuang Barat, Kecamatan Waluran, Hutan Pasir Piring seluas 4.300 hektare terancam oleh pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk biomassa. Ketua LMDH Karya Bakti, Fazri Mulyono, menyebut kawasan ini tulang punggung ekologis Sukabumi Selatan sebagai sumber air.

    HTE ditanami tanaman cepat panen seperti Kaliandra dan Gamal. Tanaman ini efisien secara ekonomi tetapi memiliki akar rapuh, sehingga meningkatkan risiko longsor dan banjir saat musim hujan. Selain itu, hilangnya tutupan hutan mengancam ketersediaan air bersih bagi enam kecamatan di Sukabumi Selatan.

    Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu, menilai bisnis biomassa memperpanjang usia PLTU yang seharusnya pensiun dini. Kejadian bencana di Sumatera Barat harusnya menjadi cerminan untuk merapikan hutan serapan air.

    Krisis Iklim dan Peningkatan Polusi

    Pelabuhanratu, sebagai wilayah pesisir selatan Jawa Barat, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan suhu, perubahan pola angin, dan cuaca ekstrem makin sering dirasakan warga.

    Krisis iklim tidak hanya menciptakan polusi baru, tetapi memperparah dampak polusi yang sudah ada. Pola angin tak menentu dan udara panas membuat partikel halus dari PLTU bertahan lebih lama di udara.

    Tabel berikut merangkum data utama PLTU Palabuhanratu Unit 1-3:

    Keterangan Detail
    Total Kapasitas Terpasang 1.050 MW (3 unit x 350 MW)
    Nilai Pinjaman Pembangunan USD 656,59 juta
    Tahun Pinjaman Dikucurkan 2009
    Tenor Pelunasan 15 tahun
    Mulai Operasi Komersial 2013
    Beban Pencemaran Udara 44,8 dolar AS per terawatt jam
    Emisi Karbon Tahunan 5,16 juta ton COâ‚‚

    PLTU Palabuhanratu mulai beralih menggunakan teknologi co-firing biomassa pada tahun 2020. Namun, di lapangan, warga tidak merasakan perubahan berarti. Asap masih terlihat, debu masih menempel di rumah, dan masker masih dibutuhkan.

    "Co-firing nya itu hanya akan mencampur 5-10 persen. Tidak mengurangi juga dalam sektor energi karena masih pakai batu bara dan dibakar. Ini kontradiktif," kata Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu Maulana Putra.

    Biomassa: Solusi Semu dan Ketimpangan Manfaat

    Fauqi Muhtarom dari WALHI Jawa Barat menilai co-firing lebih menyerupai solusi semu. "Mereka seolah-olah melegalkan penebangan karena dianggap program energi nasional," katanya.

    Co-firing tidak hanya gagal mengurangi emisi signifikan, tetapi juga menciptakan kerentanan ekologis baru. Deforestasi, risiko bencana, dan krisis air bersih menjadi harga yang harus dibayar.

    "Kita melihat dampak berlapis, lingkungan rusak, ekonomi warga tertekan, kesehatan memburuk," ujarnya.

    Listrik dari PLTU Palabuhanratu tidak sepenuhnya dinikmati warga sekitar, melainkan mengalir ke pusat-pusat konsumsi yang jauh. Warga Pelabuhanratu menanggung risiko, sementara manfaatnya tersebar ke wilayah lain.

    Ketua RW 31 Kampung Panyairan, Fahruzi, menilai pendirian PLTU sejak awal tidak transparan. "Nelayan 'asli' tidak dilibatkan. Sekarang baru ada keluhan," katanya.

    Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sering dijadikan penyangga relasi. Namun, bantuan ini sporadis dan tidak menyentuh akar masalah. Udin mengaku namanya pernah dicatut dalam daftar penerima bantuan kesehatan, tetapi tidak pernah benar-benar menerima bantuan tersebut.

    "Kalau betul ada CSR, ke siapa? Ke nelayan atau ke orang berdasi?," ucapnya.

    Peran Perhutani dan Kritik terhadap Kebijakan Biomassa

    Keterlibatan Perhutani dalam bisnis biomassa merupakan bagian dari mandat negara sejak 2019. Perhutani Jawa Barat dan Banten mengembangkan dua klaster biomassa 58 hektare, termasuk 10 ribu hektare di Sukabumi untuk PLTU Palabuhanratu.

    Wakil Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten, Agus Yulianto menjelaskan, keterlibatan Perhutani berangkat dari kebijakan energi nasional. Kontrak kerja sama dengan Indonesia Power untuk PLTU Palabuhanratu sendiri disebut telah berakhir pada Oktober 2025.

    Agus mengakui, proyek ini didorong oleh target kebijakan dan tenggat politik. Akibatnya, rantai pasok dibangun lebih dulu, sementara aspek perlindungan lingkungan dan dampak sosial berada di posisi reaktif.

    Pabrik biomassa di Sukabumi belum beroperasi penuh karena proses perizinan yang panjang dan kendala bencana alam. Meskipun demikian, kebutuhan bahan baku mencapai 22.000 ton untuk target pasokan 11.500 ton.

    Perhutani mengklaim biomassa tidak diambil dari hutan produktif, melainkan dari lahan tidak produktif. Mereka juga mengatakan hanya 70 persen lahan dijadikan hutan biomassa, sisanya untuk aktivitas masyarakat.

    Klaim Perhutani bahwa biomassa mengurangi volume batu bara dan menyerap karbon masih berhadapan dengan realitas asap yang dirasakan warga. "Co-firing ini hanya akal-akalan pemerintah, mendorong energi terbarukan tapi sebetulnya dia ekspansi bisnis karena kami melihat ada yang diuntungkan ketika rantai pasok bergerak," kata Bayu Maulana Putra.

    Perhitungan Trend Asia menunjukkan total emisi dari skema co-firing justru mencapai sekitar 20,6 juta ton karbon per tahun. Ini menunjukkan kebijakan ini jauh dari klaim "bersih" karena batu bara tetap dibakar dan kebutuhan lahan untuk biomassa bertambah.

    Proyeksi Trend Asia, dengan asumsi bauran biomassa 10 persen di 52 PLTU, kebutuhan lahan mencapai 2,3 juta hektare. Potensi deforestasi hutan alam bisa mencapai 1 juta hektare. Pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi besar, baik industri batu bara maupun kehutanan dan agribisnis.

    Ketimpangan melebar, terutama di Jawa, ketika lahan yang diakses warga diambil alih untuk biomassa. Konflik dengan Perhutani tak terhindarkan. Bayu menegaskan, jika pemerintah serius, sektor hulu dan hilir harus dibenahi, yaitu deforestasi dan pensiun dini PLTU batu bara.