Nelayan Udin Samsudin di Palabuhanratu, Sukabumi, merasakan betul dampak pahit dari aktivitas industri energi di pesisir. Laut yang dulu ramah, kini tak lagi menjanjikan. Melaut kini berarti menempuh jarak lebih jauh, mengeluarkan ongkos lebih besar, dan pulang dengan hasil yang kian menipis.
Sejak aktivitas industri energi, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hadir di pesisir, perubahan dirasakan nelayan kecil. Beban perubahan ini justru pertama-tama jatuh ke pundak mereka, di tengah narasi transisi energi dan biomassa.
Udin Samsudin menceritakan bahwa laut di Pelabuhanratu, yang dulunya adalah 'surga ikan', kini berubah. Air laut tak sejernih dulu, kadang tampak keruh dan bau tak sedap tercium saat angin bertiup dari pesisir.
"Dulu mah ikan apa aja ada, sekarang mana?," ujar Udin lirih. Matanya menerawang ke arah laut, seolah mencari ingatan yang kini hanya tersisa cerita.
Hasil tangkapan nelayan kecil menurun drastis, baik jumlah ikan maupun jarak tangkap yang semakin menjauh. Kondisi ini membuat ongkos operasional melonjak, sementara hasil yang dibawa pulang tidak sebanding.
"Kalau sekarang mencari ikan makin jauh," ujarnya. "Kalau dekat-dekat sini paling sekadar buat mancing hiburan."
Udin menduga limbah dari aktivitas PLTU, terutama limbah batu bara yang masuk ke laut, membuat ikan menjauh atau menjadi 'stres'. Ia mengkhawatirkan dampaknya terhadap rantai makanan laut dan kesehatan ikan.
Bagi nelayan, laut tercemar bukan hanya persoalan ekologi, tetapi ancaman langsung terhadap penghidupan. Pendapatan menurun berdampak pada daya beli dan asupan gizi keluarga, terutama anak-anak dan lansia.
Ayi Mulyana, nelayan lain, juga merasakan dampaknya. Ia kini jarang melaut karena hasilnya tidak sebanding biaya. "Kalau sekarang mah nangis," ujar Ayi. "Paling dapat Rp 200 ribu semalam. Kadang cuma lima sampai sepuluh ekor, saya sudah delapan bulan nggak melaut."
Padahal, sebelum PLTU beroperasi, nelayan bisa membawa pulang ratusan kilogram ikan sekali melaut. Penurunan ini menciptakan jurang besar dalam ekonomi rumah tangga nelayan.
Laporan "Toxic Twenty" mencatat bahwa secara nasional, operasional PLTU telah menyebabkan berkurangnya sekitar 1,45 juta tenaga kerja, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Paradoks Co-firing Biomassa dan Ancaman Deforestasi
Pemerintah mempromosikan teknologi co-firing biomassa sebagai jembatan menuju energi bersih. Namun, di Palabuhanratu, praktik ini justru memperlihatkan paradoks transisi energi Indonesia.
PLTU berbasis batu bara tetap beroperasi, asap dihirup warga, hutan ditekan sebagai pemasok biomassa, dan risiko kesehatan perlahan berpindah ke masyarakat terdekat. Co-firing biomassa justru berfungsi memperpanjang umur PLTU, memberi legitimasi baru pada industri fosil, dan menciptakan krisis berlapis.
Di Hanjuang Barat, Kecamatan Waluran, Hutan Pasir Piring seluas 4.300 hektare terancam oleh pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk biomassa. Ketua LMDH Karya Bakti, Fazri Mulyono, menyebut kawasan ini tulang punggung ekologis Sukabumi Selatan sebagai sumber air.
HTE ditanami tanaman cepat panen seperti Kaliandra dan Gamal. Tanaman ini efisien secara ekonomi tetapi memiliki akar rapuh, sehingga meningkatkan risiko longsor dan banjir saat musim hujan. Selain itu, hilangnya tutupan hutan mengancam ketersediaan air bersih bagi enam kecamatan di Sukabumi Selatan.
Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu, menilai bisnis biomassa memperpanjang usia PLTU yang seharusnya pensiun dini. Kejadian bencana di Sumatera Barat harusnya menjadi cerminan untuk merapikan hutan serapan air.
Krisis Iklim dan Peningkatan Polusi
Pelabuhanratu, sebagai wilayah pesisir selatan Jawa Barat, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan suhu, perubahan pola angin, dan cuaca ekstrem makin sering dirasakan warga.
Krisis iklim tidak hanya menciptakan polusi baru, tetapi memperparah dampak polusi yang sudah ada. Pola angin tak menentu dan udara panas membuat partikel halus dari PLTU bertahan lebih lama di udara.
Tabel berikut merangkum data utama PLTU Palabuhanratu Unit 1-3:
| Keterangan |
Detail |
| Total Kapasitas Terpasang |
1.050 MW (3 unit x 350 MW) |
| Nilai Pinjaman Pembangunan |
USD 656,59 juta |
| Tahun Pinjaman Dikucurkan |
2009 |
| Tenor Pelunasan |
15 tahun |
| Mulai Operasi Komersial |
2013 |
| Beban Pencemaran Udara |
44,8 dolar AS per terawatt jam |
| Emisi Karbon Tahunan |
5,16 juta ton COâ‚‚ |
PLTU Palabuhanratu mulai beralih menggunakan teknologi co-firing biomassa pada tahun 2020. Namun, di lapangan, warga tidak merasakan perubahan berarti. Asap masih terlihat, debu masih menempel di rumah, dan masker masih dibutuhkan.
"Co-firing nya itu hanya akan mencampur 5-10 persen. Tidak mengurangi juga dalam sektor energi karena masih pakai batu bara dan dibakar. Ini kontradiktif," kata Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu Maulana Putra.
Biomassa: Solusi Semu dan Ketimpangan Manfaat
Fauqi Muhtarom dari WALHI Jawa Barat menilai co-firing lebih menyerupai solusi semu. "Mereka seolah-olah melegalkan penebangan karena dianggap program energi nasional," katanya.
Co-firing tidak hanya gagal mengurangi emisi signifikan, tetapi juga menciptakan kerentanan ekologis baru. Deforestasi, risiko bencana, dan krisis air bersih menjadi harga yang harus dibayar.
"Kita melihat dampak berlapis, lingkungan rusak, ekonomi warga tertekan, kesehatan memburuk," ujarnya.
Listrik dari PLTU Palabuhanratu tidak sepenuhnya dinikmati warga sekitar, melainkan mengalir ke pusat-pusat konsumsi yang jauh. Warga Pelabuhanratu menanggung risiko, sementara manfaatnya tersebar ke wilayah lain.
Ketua RW 31 Kampung Panyairan, Fahruzi, menilai pendirian PLTU sejak awal tidak transparan. "Nelayan 'asli' tidak dilibatkan. Sekarang baru ada keluhan," katanya.
Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sering dijadikan penyangga relasi. Namun, bantuan ini sporadis dan tidak menyentuh akar masalah. Udin mengaku namanya pernah dicatut dalam daftar penerima bantuan kesehatan, tetapi tidak pernah benar-benar menerima bantuan tersebut.
"Kalau betul ada CSR, ke siapa? Ke nelayan atau ke orang berdasi?," ucapnya.
Peran Perhutani dan Kritik terhadap Kebijakan Biomassa
Keterlibatan Perhutani dalam bisnis biomassa merupakan bagian dari mandat negara sejak 2019. Perhutani Jawa Barat dan Banten mengembangkan dua klaster biomassa 58 hektare, termasuk 10 ribu hektare di Sukabumi untuk PLTU Palabuhanratu.
Wakil Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten, Agus Yulianto menjelaskan, keterlibatan Perhutani berangkat dari kebijakan energi nasional. Kontrak kerja sama dengan Indonesia Power untuk PLTU Palabuhanratu sendiri disebut telah berakhir pada Oktober 2025.
Agus mengakui, proyek ini didorong oleh target kebijakan dan tenggat politik. Akibatnya, rantai pasok dibangun lebih dulu, sementara aspek perlindungan lingkungan dan dampak sosial berada di posisi reaktif.
Pabrik biomassa di Sukabumi belum beroperasi penuh karena proses perizinan yang panjang dan kendala bencana alam. Meskipun demikian, kebutuhan bahan baku mencapai 22.000 ton untuk target pasokan 11.500 ton.
Perhutani mengklaim biomassa tidak diambil dari hutan produktif, melainkan dari lahan tidak produktif. Mereka juga mengatakan hanya 70 persen lahan dijadikan hutan biomassa, sisanya untuk aktivitas masyarakat.
Klaim Perhutani bahwa biomassa mengurangi volume batu bara dan menyerap karbon masih berhadapan dengan realitas asap yang dirasakan warga. "Co-firing ini hanya akal-akalan pemerintah, mendorong energi terbarukan tapi sebetulnya dia ekspansi bisnis karena kami melihat ada yang diuntungkan ketika rantai pasok bergerak," kata Bayu Maulana Putra.
Perhitungan Trend Asia menunjukkan total emisi dari skema co-firing justru mencapai sekitar 20,6 juta ton karbon per tahun. Ini menunjukkan kebijakan ini jauh dari klaim "bersih" karena batu bara tetap dibakar dan kebutuhan lahan untuk biomassa bertambah.
Proyeksi Trend Asia, dengan asumsi bauran biomassa 10 persen di 52 PLTU, kebutuhan lahan mencapai 2,3 juta hektare. Potensi deforestasi hutan alam bisa mencapai 1 juta hektare. Pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi besar, baik industri batu bara maupun kehutanan dan agribisnis.
Ketimpangan melebar, terutama di Jawa, ketika lahan yang diakses warga diambil alih untuk biomassa. Konflik dengan Perhutani tak terhindarkan. Bayu menegaskan, jika pemerintah serius, sektor hulu dan hilir harus dibenahi, yaitu deforestasi dan pensiun dini PLTU batu bara.