Tag: Energi

  • Bahlil Lahadalia Bela Capaian Lifting Minyak 2025: Ini Bukan Omong Kosong

    Bahlil Lahadalia Bela Capaian Lifting Minyak 2025: Ini Bukan Omong Kosong

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi skeptisisme terhadap target lifting minyak nasional 2025 yang dipatok 605,3 ribu barel per hari. Bahlil menyatakan, angka tersebut merupakan capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir.

    Target lifting minyak nasional kerap tak tercapai. Namun, Bahlil optimis target 2025 bisa direalisasikan.

    "Di dalam APBN kita di 2024 lifting kita itu tidak mencapai target, bahkan cuma mencapai 585 ribu barel per day. Tapi dengan ramuan pertama pada tahun pertama, alhamdulillah lifting kita di 2025 mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per day. Jadi ini fakta lho, ini bukan omon-omon," ujar Bahlil dalam acara Kuliah Umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2205).

    Bahlil meminta capaian ini dilihat secara objektif. Ia menegaskan, angka tersebut bukan untuk kepentingan politik.

    "Jangan dipolitisir gitu loh. Jangan ada partai A mengatakan bahwa ini datanya lain, padahal dulu dia yang jadi menterinya nggak jalan-jalan barang itu. Nah itu kita harus objektif gitu dong. Jangan baru sudah terjadi baru mulai olah sana olah sini. Waktu dikasih kewenangan dikasih tugas tidak dikerjakan, ada apa? Ada konspirasi apa di situ?. Jangan orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Nah ini ini fakta nih, bisa diuji," katanya.

    Strategi Peningkatan Lifting Minyak

    Peningkatan lifting minyak nasional ini didukung beberapa strategi. Salah satunya adalah reaktivasi sumur-sumur tua.

    Selain itu, percepatan perizinan puluhan ribu sumur minyak masyarakat juga dilakukan. Ini bertujuan agar sumur-sumur tersebut segera berkontribusi pada lifting nasional.

    Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi lifting minyak.

    Tahun Target Lifting Minyak (ribu barel per hari) Realisasi Lifting Minyak (ribu barel per hari)
    2024 Tidak Disebutkan 585
    2025 605,3 Target

    Strategi berikutnya melalui optimalisasi teknologi. Bahlil juga melakukan 'ilmu tekan menekan'.

    Ia mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah melakukan POD (Plan of Development) untuk segera melakukan konstruksi. Ini bertujuan agar segera bisa berproduksi.

    Bahlil menanggapi anggapan bahwa lifting minyak RI tidak akan meningkat tanpa penemuan sumur baru.

    Studi Kasus Exxon dan Komunikasi dengan KKKS

    Bahlil mencontohkan kasus Exxon. Pada tahun 2024, produksi Exxon hanya 140 ribu barel per hari.

    Namun, setelah komunikasi intensif, produksi pada tahun 2025 meningkat. "Rata-rata mereka ada 175 ribu barel per day. Jadi, nggak menemukan sumur baru, sumur lama. Kok ada salah satu anggota DPR dan salah satu menteri yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin lifting naik sementara sumur besar belum ada. Eh ini terlalu banyak baca buku nih," jelas Bahlil.

    Bahlil menjelaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan KKKS. "Dia lupa kalau kita itu komunikasi terus dengan K3S, cakaran kau jangan kau sembunyikan, kau naikin cepat. Kalau habis kita kasih kamu yang baru lagi. Kenapa mereka membuat pelan-pelan agar mereka mempunyai bisnis yang panjang, profitnya biar sedikit, yang penting panjang. Tapi kalau kita bilang kau naikin produksi, profitnya naik, waktunya pendek supaya panjang, kita kasih nilai kerja baru lagi, gitu loh," tambahnya.

    Tanggapan Anggota DPR dan Perbedaan Data

    Sebelumnya, anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP Cornelis menanggapi pemaparan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Ia bingung dengan perbedaan data antara SKK Migas dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menurut Purbaya, lifting migas baru bisa naik jika ada penambahan sumur baru. "Menkeu bilang lifting itu bisa naik kalau ada penambahan sumur baru, nah ini apakah ada penelitian sumur baru?" kata Cornelis saat rapat dikutip dari detiknews.

    Cornelis menduga Bahlil bermain kata-kata. Ia bingung data siapa yang harus dipercaya.

    "Jadi perbedaan antara Menkeu dan Menteri ESDM ini kelihatannya Menteri ESDM hanya permainan kata-kata, permainan istilah, kalau kami lihatnya, atau dengarnya, cermatinya, analisisnya, masuk dalam otak kami yang bukan teknis ini, seolah-olah Menteri ESDM ya ada bohong-bohong sikit lah, pegangan kami yang mana yang benar ini, tolong Bapak beri penjelasan," tegas Cornelis.

  • Andre Rosiade Dorong Pembangunan Depo Pertamina di Air Bangis Pasaman Barat

    Andre Rosiade Dorong Pembangunan Depo Pertamina di Air Bangis Pasaman Barat

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina. Lokasinya di Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat.

    Usulan ini menyoroti kerawanan bencana di Sumbar. Provinsi ini hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

    Andre menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI. Rapat tersebut dihadiri jajaran direksi PT Pertamina (Persero) di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Usulan tersebut ditujukan langsung kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keamanan stok dan kelancaran distribusi BBM di Sumbar.

    Andre Rosiade menjelaskan risiko besar dengan hanya satu depo di Bungus Teluk Kabung. Jika akses jalan ke Bungus terputus akibat bencana, distribusi BBM di seluruh Sumbar bisa terganggu.

    Selama ini, jika pasokan terkendala, pengalihan harus dilakukan dari Riau atau Jambi. Hal ini dinilai tidak efisien dan memengaruhi stabilitas pasokan.

    “Di Sumatera Barat kami hanya punya satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Sumatera Barat adalah provinsi rawan bencana. Saya dari beberapa tahun lalu sudah mengusulkan agar dibangun depo baru di Pasaman Barat, tepatnya di Pelabuhan Air Bangis,” kata Andre, Rabu (11/2/2026).

    “Kalau jalan ke Bungus putus, distribusi BBM akan terganggu. Akhirnya Sumbar harus disuplai dari Riau atau Jambi. Ini tentu tidak ideal. Karena itu kami minta ada depo baru sebagai jaminan stok saat kondisi darurat,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI tersebut.

    Manfaat Strategis Depo Air Bangis

    Pembangunan depo di Air Bangis bukan hanya untuk Sumbar. Andre menekankan lokasinya strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara.

    Pasaman Barat berbatasan langsung dengan Sumut. Hal ini menjadikannya sangat potensial sebagai simpul distribusi energi regional.

    Usulan ini juga sejalan dengan roadmap Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Pemprov mendorong penguatan pelabuhan baru selain Teluk Bayur. Tujuannya membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir barat Sumatra.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Usulan Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat
    Tujuan Utama Menjamin ketahanan energi dan kelancaran distribusi BBM di Sumatera Barat
    Alasan Mendesak Sumatera Barat rawan bencana, hanya memiliki satu depo Pertamina
    Manfaat Regional Potensial jadi simpul distribusi energi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara
    Dukungan Sejalan dengan roadmap Pemprov Sumbar untuk pengembangan pelabuhan baru

    Andre menyebut, keputusan investasi diserahkan kepada Pertamina. Pertamina bisa berinvestasi sendiri atau menggandeng pihak ketiga.

    “Terserah Pertamina apakah akan investasi sendiri atau menggandeng pihak ketiga. Yang penting bagi kami masyarakat Sumatera Barat ada depo baru untuk menjamin ketahanan energi daerah,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.

    Tanggapan Pertamina

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengapresiasi usulan Andre Rosiade. Ia memastikan akan menindaklanjuti masukan tersebut.

    “Terima kasih Pak Andre dan Komisi VI. Ini akan kami bahas lebih lanjut bersama tim,” ujar Simon.

  • Prabowo dan Trump Teken Perjanjian Dagang Rp 252 Triliun di AS

    Prabowo dan Trump Teken Perjanjian Dagang Rp 252 Triliun di AS

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meneken perjanjian dagang dengan Presiden Donald Trump saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) bulan ini. Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah penurunan tarif impor AS. Kesepakatan ini mencakup pembelian komoditas energi dari AS.

    Nilai total perjanjian dagang tersebut diperkirakan mencapai US$ 15 miliar atau setara dengan Rp 252 triliun. Kurs yang digunakan dalam perhitungan ini adalah Rp 16.800 per dolar AS.

    Indonesia sepakat untuk mengimpor berbagai jenis komoditas energi dari AS. Komoditas tersebut meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas LPG, dan minyak mentah.

    Komitmen ini menjadi bagian integral dari pembahasan perdagangan bilateral. Demikian disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    “Salah satu yang menjadi komitmen pembicaraan kita untuk trade dengan pihak Amerika itu adalah kita akan membeli BBM sebesar US$ 15 miliar. Itu terdiri dari LPG, kemudian dari crude-nya, kemudian dari BBM-nya, minyak jadinya. Dan itu masuk dalam pembicaraan itu,” ungkap Bahlil, Rabu (11/2/2026).

    Bahlil menambahkan bahwa jika Presiden Prabowo berangkat ke AS, kesepakatan ini akan menjadi salah satu bahasan utama.

    “Insya Allah kalau Bapak Presiden akan berangkat ke Amerika, itu menjadi salah satu bagian yang akan menjadi pembahasan,” lanjutnya menekankan.

    Impor energi dari AS berpotensi direalisasikan tahun ini. Hal ini dapat terjadi asalkan sudah ada kesepakatan antara kedua negara dan sektor bisnis terkait.

    “Kalau sudah deal, tahun ini juga,” terang Bahlil.

    Potensi Kerja Sama Lain

    Selain perdagangan energi, pertemuan antara Prabowo dan Trump kemungkinan akan membahas potensi kerja sama lainnya. Salah satunya adalah di bidang pertambangan.

    Bahlil menekankan prinsip 'equal treatment' dalam kerja sama ini.

    “Ya kita equal treatment saja. Katakanlah kalau pihak Amerika pengin mau melakukan investasi di Indonesia dengan critical mineral atau pun termasuk dengan nikel, kita terbuka saja. Kan negara kita kan negara bebas aktif,” jelas Bahlil.

    Berikut rincian komoditas dan nilai estimasi dalam perjanjian dagang:

    Komoditas Energi Estimasi Nilai Impor (US$)
    LPG Bagian dari US$ 15 miliar
    Minyak Mentah (Crude) Bagian dari US$ 15 miliar
    Bahan Bakar Minyak (BBM) Jadi Bagian dari US$ 15 miliar
    Total US$ 15 Miliar

    Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan AS. Ini sekaligus membuka peluang investasi baru di berbagai sektor.

  • Pertamina Rombak Direksi, Mega Satria Jabat Direktur Keuangan, Integrasi Bisnis Hilir Diperkuat

    Pertamina Rombak Direksi, Mega Satria Jabat Direktur Keuangan, Integrasi Bisnis Hilir Diperkuat

    PT Pertamina (Persero) resmi merombak jajaran direksi dalam laporan kepada Komisi VI DPR RI. Perubahan ini melibatkan penunjukan Mega Satria sebagai Direktur Keuangan dan pergeseran Emma Sri Martini ke posisi Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU).

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa Mega Satria sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Pertamina Patra Niaga. Perubahan ini efektif berlaku di level holding.

    “Direktur Keuangan saat ini dijabat oleh Bapak Mega Satria, sebelah kiri saya. Beliau sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga,” ujar Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).

    Simon juga menjelaskan peran baru Emma Sri Martini. Ia kini fokus pada pengembangan strategi bisnis dan portofolio perusahaan.

    “Dan Direktur Keuangan sebelumnya, Ibu Emma Sri Martini, saat ini berganti tugas menjadi Direktur SPPU, Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha. Dengan demikian, di struktur di Holding hanya ada dua perubahan, yang lainnya masih tetap sama,” imbuhnya.

    Perombakan ini menunjukkan fokus Pertamina dalam memperkuat tim kepemimpinan strategis.

    Berikut adalah susunan terbaru direksi Pertamina:

    Jabatan Nama
    Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri
    Wakil Direktur Utama Oki Muraza
    Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin
    Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Emma Sri Martini
    Direktur Logistik dan Infrastruktur Jaffee Arizon Suardin
    Direktur Keuangan Mega Satria
    Direktur Penunjang Bisnis M. Erry Sugiharto
    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Agung Wicaksono
    Direktur Sumber Daya Manusia Andy Arvianto

    Integrasi Bisnis Hilir Pertamina

    Selain perubahan direksi, Pertamina juga melakukan langkah integrasi bisnis di sektor hilir. Perusahaan menggabungkan Pertamina Patra Niaga, Pertamina Kilang Internasional, serta sebagian bisnis Pertamina International Shipping.

    Integrasi tersebut ke dalam satu subholding baru yang bernama Subholding Downstream. Subholding ini telah resmi beroperasi sejak 1 Februari 2026. Pengukuhan jajaran pengurusnya dilakukan pada 4 Februari 2026.

    “Setelah melalui pertimbangan yang mendalam, akhirnya kami menggabungkan integrasi bisnis hilir kami, yaitu Pertamina Patra Niaga, Pertamina Kilang Internasional, dan sebagian dari Pertamina International Shipping, ke dalam satu subholding, yang kami sebut subholding downstream,” tutup Simon.

  • Rapat Komisi XII DPR dengan SKK Migas Memanas, PDIP dan Golkar Debat Data Lifting Migas

    Rapat Komisi XII DPR dengan SKK Migas Memanas, PDIP dan Golkar Debat Data Lifting Migas

    Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XII DPR RI dan SKK Migas di Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2026), sempat memanas. Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar terlibat adu argumen terkait data lifting migas.

    Perdebatan ini muncul setelah Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan adanya kenaikan lifting migas pada tahun 2025. Kenaikan ini disebut menjadi yang pertama setelah bertahun-tahun selalu turun.

    Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP Cornelis mengungkapkan kebingungannya terhadap perbedaan data lifting migas. Menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut lifting migas hanya bisa naik dengan penambahan sumur baru.

    "Menkeu bilang lifting itu bisa naik kalau ada penambahan sumur baru, nah ini apakah ada penelitian sumur baru?" kata Cornelis saat rapat.

    Cornelis menuding Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hanya bermain kata-kata. Ia mengaku bingung harus memercayai data siapa di antara keduanya.

    "Jadi perbedaan antara Menkeu dan Menteri ESDM ini kelihatannya Menteri ESDM hanya permainan kata-kata, permainan istilah, kalau kami lihatnya, atau dengarnya, cermatinya, analisisnya, masuk dalam otak kami yang bukan teknis ini, seolah-olah Menteri ESDM ya ada bohong-bohong sikit lah, pegangan kami yang mana yang benar ini, tolong Bapak beri penjelasan," tegas Cornelis.

    Menteri Keuangan Purbaya memang sempat bicara soal lifting migas saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pekan lalu, Rabu (4/2). Ia menyebut lifting migas pasti turun jika tidak ada eksplorasi sumur baru.

    "Ini PNBP migas itu hampir pasti turun terus kalau kita nggak ada eksplorasi baru, karena nature dari reservoir itu pasti turun kalau sudah capai puncak pasti turun terus, nggak ada yang bisa naik," kata Purbaya saat itu.

    Purbaya juga menyoroti adanya upaya untuk membuat kesan lifting migas naik dengan mempermainkan istilah. Tanpa penemuan ladang minyak baru, lifting migas akan terus menurun.

    "Kalau sekarang ya diputer-puter ya juga paling main-main istilah supaya kelihatan naik kan, tapi tanpa penemuan ladang minyak baru, tanpa eksplorasi baru, kita nggak akan bisa naikkan lifting dan lifting kita akan turun terus," ujarnya.

    Pembelaan dari Fraksi Golkar

    Menanggapi tudingan Cornelis, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk merespons. Anggota Komisi XII DPR Fraksi Golkar Alfons Manibui meminta PDIP untuk lebih objektif.

    "Pak Ketua, saya sedikit berbeda dengan PDIP, saya pikir kita harus cukup objektif melihat lalu mengartikan momentum kenaikan di tahun 2025 sebagai sebuah titik di mana kita mampu bergerak kembali naik, dan ini harusnya menjadi sesuatu yang harus kita syukuri, kita apresiasi, baik kepada pak kepala (SKK Migas) dan jajaran sehingga jadi bagian dari pencapaiannya Menteri ESDM dan kawan-kawan," jawab Alfons.

    Alfons menyoroti lifting migas yang terus menurun selama sembilan tahun terakhir. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mengakui fakta bahwa lifting migas di tahun 2025 mengalami kenaikan.

    "Sembilan tahun kita terus menurun, jadi ya menurut saya yang baik kita katakan baik yang tidak baik kita katakan tidak baik, kita sekarang naik kelas ya kita harus katakan naik kelas," ujar Alfons.

    Ia menolak anggapan bahwa Menteri ESDM Bahlil berbohong. Menurutnya, semua data yang disajikan sejalan dengan kenyataan yang ada.

    "Saya pikir kurang pas juga kalau kita bilang ada bapak kita yang mungkin perkataannya kurang pas, saya pikir tidak begitu, semua kan disajikan dan ditampilkan dengan angka-angka, memang sejalan kok," tutur Alfons.

    Alfons mengajak semua pihak untuk melihat situasi ini secara objektif. Ia menilai ini adalah momentum penting untuk meyakinkan bahwa peningkatan lifting migas adalah mungkin.

    "Saya tidak dalam posisi untuk membela tapi mengajak kawan kawan marilah kita melihat ini secara objektif, bahwa memang betul ini momentum untuk yakinkan kita semua bahwa kita mampu meningkatkan lifting, bagian dari tugasnya pak menteri dan kawan kawan SKK dan tanggungjawab kita ikut awasi untuk membantu, sehingga apa yang menjadi capaian kita itu berhasil," lanjut Alfons.

    Proyeksi Lifting Migas 2025

    Kenaikan lifting migas pada tahun 2025 menjadi sorotan utama dalam RDP ini. Data yang dipaparkan SKK Migas menunjukkan optimisme di tengah tantangan industri migas.

    Tahun Status Lifting Migas
    2025 Kenaikan
    Tahun-tahun sebelumnya Penurunan
  • Tiga Anak Usaha Pertamina Merger Jadi Subholding Downstream, Fokus Migas

    Tiga Anak Usaha Pertamina Merger Jadi Subholding Downstream, Fokus Migas

    Tiga anak usaha Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) resmi merger. Ketiganya akan bersatu membentuk Subholding Downstream baru.

    Proses penggabungan ini dimulai sejak 1 Februari 2026. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menargetkan merger ini rampung total pada Oktober 2026. Setelah itu, Subholding Downstream dapat menetapkan jajaran direksi perusahaan.

    Dony, dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026), menjelaskan bahwa proses konsolidasi bisnis tidak mudah.

    “Mereka ini mengerjakan proses konsolidasi, mengonsolidasikan bisnis itu kan nggak gampang, butuh waktu. Nah Oktober nanti artinya 10 bulan mereka membutuhkan waktu untuk melakukan proses konsolidasi,” kata Dony, Selasa (10/2/2026).

    Bersamaan dengan merger tersebut, Pertamina juga akan melepas unit bisnis yang tidak masuk dalam sektor minyak dan gas (migas). Ini termasuk bisnis di sektor penerbangan, perhotelan, hingga asuransi.

    Aset-aset non-migas tersebut akan dilepas sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan Pertamina fokus pada bisnis intinya.

    “Jadi paralel selama satu tahun ini kita lakukan proses konsolidasi ini. Jadi mulai dari yang paling dekat itu pasti DHC, rumah sakit ya kan, hotel, kemudian tadi airlines, asuransi lagi tadi dulu, kemudian bisnis yang lainnya,” terang Dony.

    Keputusan ini mempertegas komitmen Pertamina untuk berkonsentrasi pada sektor migas. Bisnis non-migas bukan lagi menjadi bagian utama perusahaan.

    “Sehingga Pertamina itu fokusnya memang yang relatif pada oil and gas saja, yang non-oil and gas bukan lagi di Pertamina,” sambung Dony.

    Efisiensi BUMN Masa Depan

    Pertamina akan fokus menjalankan bisnis intinya yakni minyak dan gas. BUMN sektor lain juga akan fokus dalam usahanya masing-masing ke depan.

    Diharapkan, setiap BUMN akan memiliki bisnis model yang lebih baik dan proper. Ini termasuk rumah sakit, hotel, asuransi, hingga maskapai penerbangan.

    Entitas yang Merger Sektor Utama Peran Baru dalam Subholding Downstream
    PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Perdagangan dan distribusi BBM Operasional hilir, distribusi, penjualan
    PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Pengolahan minyak Produksi, kilang, rantai pasok
    PT Pertamina International Shipping (PIS) Logistik dan pengangkutan Transportasi, pengelolaan armada

    “Jadi memang nanti perusahaan BUMN kita tuh bagus-bagus nanti, rumah sakit sendiri, kita ubah bisnis modelnya jadi lebih baik, lebih proper, hotel sendiri, asuransi sendiri, oil and gas sendiri, airline sendiri,” jelas Dony.

  • Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina dan PGN, Fokuskan Bisnis Inti Migas

    Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina dan PGN, Fokuskan Bisnis Inti Migas

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah melakukan peninjauan ulang model bisnis perusahaan pelat merah di sektor minyak dan gas (migas). PT Pertamina (Persero) dan salah satu anak usahanya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), menjadi sorotan utama dalam kajian ini.

    Danantara berencana memisahkan bisnis non-migas dari Pertamina. Langkah ini bertujuan agar BUMN energi tersebut lebih fokus pada bisnis inti migasnya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa seluruh bisnis Pertamina yang tidak terkait migas akan dilepaskan atau di-spin off.

    "Kita lakukan review, masalah komersialisasi Pertamina tidak akan punya lagi yang non related oil and gas, seluruhnya akan spin off Pertamina. Dia akan keluar dari Pertamina," kata Dony dalam acara Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Keputusan ini diambil Danantara setelah sukses menggabungkan tiga anak usaha Pertamina. Ketiganya yaitu PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping. Penggabungan tersebut membentuk Subholding Downstream.

    "Kami baru selesai merger bulan Februari, merger di downstream. Kita konsolidasi Patra Niaga, PIS, dan Kilang karena ini kan satu perusahaan harusnya. Tak bisa dicacah yang menyebabkan inefficiency," tegas Dony.

    Fokus PGN pada Distribusi Gas

    Sementara itu, Danantara juga menetapkan arah baru bagi PGN. Perusahaan ini akan dilarang berbisnis di sektor hulu migas atau upstream. Fokus usaha PGN akan diarahkan pada distribusi gas bumi melalui jaringan pipa.

    "PGN itu ke depan, mulai tahun ini sudah saya larang tidak main lagi di upstream. Mereka khusus main di midstream dan downstream. Tugas mereka adalah menyalurkan gas sampai ke rumah-rumah. Kita akan trial mulai di Batam," ucap Dony.

    Dony menambahkan bahwa di Batam akan dilakukan pipanisasi gas ke seluruh rumah. Hal ini untuk mewujudkan visi PGN sebagai perusahaan gas negara yang mendistribusikan gas.

    "Dengan demikian nanti, dia tidak main lagi di upstream," sambung Dony.

    Struktur Bisnis BUMN Migas Pasca Restrukturisasi

    Berikut adalah perbandingan fokus bisnis BUMN migas sebelum dan sesudah peninjauan Danantara:

    Entitas Fokus Bisnis Sebelumnya Fokus Bisnis Baru (Rencana)
    Pertamina Migas dan Non-Migas Fokus Bisnis Inti Migas
    PGN Hulu, Midstream, Downstream Midstream dan Downstream (Distribusi Gas)
    Subholding Downstream Terpisah (Patra Niaga, Kilang, PIS) Terintegrasi (Patra Niaga, Kilang, PIS)
  • Kementerian ESDM Luncurkan Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026 di Jakarta

    Kementerian ESDM Luncurkan Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026 di Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi meluncurkan Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026. Acara ini berlangsung di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta, pada Selasa (10/2/2026).

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan ekosistem hidrogen di Indonesia. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

    Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani, menjelaskan bahwa agenda GHES 2026 digelar untuk menumbuhkan ekosistem industri hidrogen. Selama ini, penggunaan hidrogen terbatas pada industri tertentu.

    "Industrinya selama ini mungkin hidrogen hanya dipakai untuk pupuk, dipakai untuk bahan baku mentega, minyak goreng, terus deterjen. Nah sekarang dikenalkan hidrogen sebagai bahan baku untuk energi. Nah di sini kita harapkan perlu wadah-wadah yang seperti ini mengakomodir bisnis matching," ungkap Eniya kepada wartawan di Gedung Direktorat Jenderal EBTKE, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Transformasi ini diharapkan membuka peluang baru bagi hidrogen sebagai sumber energi utama.

    Hidrogen Dorong Ketahanan Pangan dan Hilirisasi

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menambahkan bahwa pengembangan ekosistem hidrogen menjadi strategi penting. Strategi ini diharapkan mendorong ketahanan pangan dan hilirisasi industri di Indonesia.

    Indonesia sendiri memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai sekitar 3.600 GWh. Potensi ini menjadi landasan kuat untuk pengembangan hidrogen hijau.

    Konsumsi Hidrogen Nasional dan Proyek Strategis

    Saat ini, konsumsi hidrogen nasional mencapai sekitar 1,75 juta ton per tahun. Sebagian besar, sekitar 88%, dimanfaatkan untuk sektor pupuk urea.

    Sisanya terbagi untuk amonia (4%) dan kilang minyak (2%). Pemanfaatan hidrogen ini juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor energi.

    Berikut adalah rincian konsumsi hidrogen nasional berdasarkan sektor:

    Sektor Pemanfaatan Persentase Konsumsi
    Pupuk Urea 88%
    Amonia 4%
    Kilang Minyak 2%
    Lainnya 6%

    Salah satu proyek hilirisasi yang signifikan adalah gasifikasi batubara di Tanjung Enim. Proyek ini ditargetkan mengolah sekitar 6 juta ton batubara per tahun.

    Hasilnya adalah 1,4 juta ton dimethyl ether (DME). Proyek ini diperkirakan dapat menekan impor LPG hingga 1 juta ton per tahun.

    "Dengan potensi tersebut akan berpotensi mengurangi impor LPG sekitar 1 juta ton per tahun, yang berarti kita akan bisa menghemat devisa negara sekitar Rp 9,7 triliun per tahun," jelasnya.

    Potensi penghematan devisa negara mencapai sekitar Rp 9,7 triliun per tahun.

    Potensi Investasi dan Dekarbonisasi

    Yuliot menambahkan, potensi investasi untuk proyek ini bisa mencapai US$ 2,1 miliar. Investasi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    Dalam konteks energi bersih dan dekarbonisasi, hidrogen yang diproduksi dari sumber EBT dapat menghasilkan amonia hijau, metanol hijau, dan bahan bakar sintetis.

    "Produk ini memiliki prospek besar untuk pasar ekspor dan juga pemenuhan kebutuhan energi dan industri di dalam negeri," pungkasnya.

    Produk-produk ini memiliki prospek cerah untuk pasar ekspor dan kebutuhan energi serta industri domestik.

  • Kilang India Hentikan Impor Minyak Rusia Mulai April 2026

    Kilang India Hentikan Impor Minyak Rusia Mulai April 2026

    Sejumlah kilang minyak di India mulai menghindari pembelian minyak mentah Rusia. Pembatasan ini berlaku untuk pengiriman yang dijadwalkan pada April 2026. Langkah tersebut diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu yang lebih panjang.

    Keputusan ini dipandang sebagai upaya New Delhi untuk memfasilitasi kesepakatan perdagangan penting dengan Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, AS dan India hampir mencapai kesepakatan dagang pada Jumat (6/2).

    Kedua negara mengumumkan kerangka kerja sama yang diharapkan selesai pada Maret 2026. Kesepakatan ini bertujuan untuk menurunkan tarif dan memperdalam kerja sama ekonomi.

    Dilansir dari Reuters, Senin (9/2/2026), perusahaan minyak utama India tidak lagi menerima tawaran dari Rusia. Perusahaan tersebut meliputi Indian Oil, Bharat Petroleum, dan Reliance Industries.

    Penolakan ini berlaku untuk pengiriman pada Maret-April 2026. Meski demikian, beberapa pengiriman minyak Rusia untuk Maret 2026 telah terjadwal sebelumnya.

    Informasi ini berasal dari sumber di sektor pengilangan. Sebagian besar kilang lain di India juga dilaporkan telah berhenti membeli minyak mentah dari Rusia.

    Strategi Diversifikasi Sumber Energi

    Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa diversifikasi sumber energi adalah inti strategi mereka. Ini sesuai dengan dinamika internasional dan kondisi pasar objektif.

    "Diversifikasi sumber energi sejalan dengan kondisi pasar objektif dan dinamika internasional yang berkembang adalah inti dari strategi kita," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India.

    Pernyataan bersama AS-India mengenai kerangka kesepakatan perdagangan tidak secara eksplisit menyebut minyak Rusia. Namun, Presiden AS Donald Trump mencabut tarif 25% atas barang-barang India.

    Tarif tersebut sebelumnya diberlakukan karena pembelian minyak Rusia. Pencabutan ini dilakukan setelah New Delhi berkomitmen untuk menghentikan impor minyak Rusia.

    Kilang Minyak Status Penawaran Minyak Rusia (Maret-April 2026)
    Indian Oil Tidak menerima
    Bharat Petroleum Tidak menerima
    Reliance Industries Tidak menerima
    Kilang Lainnya Berhenti membeli
  • SPBU Swasta Wajib Beli Solar ke Pertamina Mulai April 2026

    SPBU Swasta Wajib Beli Solar ke Pertamina Mulai April 2026

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kebijakan baru terkait pembelian solar. Mulai April 2026, seluruh badan usaha atau SPBU swasta diwajibkan membeli solar secara Business to Business (B2B) langsung dari Pertamina. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari target penghentian impor solar pada tahun ini.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh badan usaha swasta. Surat tersebut berisi arahan terkait penggunaan kuota impor solar hingga Maret 2026.

    "Kita bersurat ke seluruh badan usaha. Kita sampaikan 2026 ini sampai dengan Maret 2026, kita masih menggunakan kuota (impor solar) 2025. Tapi sisanya setelah April ke atas segera dapat melakukan B2B dengan Pertamina untuk solar," ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Pembatasan keran impor bagi swasta ini berpotensi menimbulkan resistensi. Namun, Laode mengungkapkan hingga saat ini belum ada penolakan dari pihak swasta. Justru, beberapa pihak swasta meminta bantuan pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina.

    "Responsnya ada yang minta kita fasilitasi. Jadi mungkin mereka masih malu-malu ketemu (Pertamina), minta difasilitasi oleh kita," tambah Laode.

    Persiapan Pertamina Hadapi Kebijakan Baru

    Sebelumnya, Laode telah melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh pemilik badan usaha mengenai kebijakan pembelian solar dari Pertamina ini. Dia juga meminta Pertamina untuk melakukan persiapan matang guna memastikan kelancaran implementasi kebijakan.

    Hal ini bertujuan agar tidak terjadi gangguan pasokan di SPBU swasta saat transisi diberlakukan. Pertamina diharapkan dapat menyiapkan infrastruktur dan sistem yang memadai.

    "Pada saat transisi ini, Pertamina harus menyediakan loading port yang memadai. Kemudian kargonya juga seperti apa dan dimatchingkan juga dengan beberapa volume yang dipesan oleh masing-masing badan usaha ini. Jadi pada bulan April nanti sudah tidak ada lagi krisis-krisis yang terjadi. Jadi sekarang kita mitigasi semua," ujarnya saat ditemui di kantornya.

    Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kebijakan ini, berikut adalah poin-poin penting yang perlu diketahui:

    Aspek Detail Kebijakan
    Mulai Efektif April 2026
    Pihak Pembeli Seluruh SPBU swasta/badan usaha
    Pihak Penjual Pertamina (Business to Business)
    Tujuan Setop impor solar, mitigasi pasokan
    Masa Transisi Hingga Maret 2026 masih gunakan kuota impor 2025