Beberapa hari setelah Prancis membahas rancangan undang-undang larangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berjanji akan melindungi anak-anak Spanyol. Ia menyebut ranah digital sebagai “Wild West digital” yang belum tertata dengan baik.
Para ahli menyatakan, menggulir konten media sosial berjam-jam berbahaya bagi anak. Aktivitas tersebut dapat mengubah cara kerja otak, memicu kecemasan, dan berbagai risiko kesehatan lainnya.
Kondisi ini mendesak pemerintah-pemerintah Eropa untuk segera bertindak. Pembatasan usia pengguna media sosial juga didukung Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, menyusul Australia yang telah menerapkan batas usia 16 tahun.
Fokus pembatasan usia khusus anak di bawah umur muncul karena risiko kerugian jangka panjang yang lebih besar, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan kognitif.
“Banyak penelitian menunjukkan korelasi kuat antara penggunaan media sosial dengan masalah kesehatan mental,” ujar Paul O. Richter, peneliti senior di think tank Bruegel yang berbasis di Brussel, kepada DW.
PM Spanyol Sanchez mengumumkan, “Hari ini, anak-anak kita terpapar pada ruang yang seharusnya tidak mereka jelajahi sendirian yang penuh ketergantungan, kekerasan, pornografi, manipulasi, dan kekerasan.”
Negara-negara Eropa yang Mulai Terapkan Pembatasan
Berbagai negara di Uni Eropa telah mengambil langkah serupa untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Inisiatif ini menunjukkan adanya konsensus regional terhadap pentingnya regulasi digital.
Berikut adalah beberapa negara yang telah mengambil langkah awal:
| Negara |
Status Regulasi |
Batas Usia |
Keterangan Tambahan |
| Prancis |
Rancangan undang-undang dibahas |
15 tahun |
Dibahas di majelis tinggi parlemen sebelum voting. |
| Spanyol |
Menteri akan menyetujui |
16 tahun |
Klausul akan dimasukkan ke rancangan undang-undang. |
| Denmark |
Rancangan kebijakan lintas partai |
Belum resmi |
Melindungi anak dan remaja dari kekerasan daring. |
| Italia |
Mengajukan rancangan undang-undang |
15 tahun |
Termasuk pembatasan untuk influencer anak. |
| Yunani |
Hampir menerapkan |
Belum resmi |
Menurut pejabat senior yang diwawancarai Reuters. |
| Portugal |
Mengajukan rancangan undang-undang |
16 tahun |
Wajib persetujuan orang tua. |
| Austria |
Sedang mempertimbangkan |
Belum resmi |
Proses pertimbangan regulasi. |
| Inggris |
Memulai konsultasi publik |
Belum resmi |
Proses peninjauan kebijakan. |
| Parlemen Eropa |
Rekomendasi larangan |
16 tahun |
Akses 13-16 tahun jika ada persetujuan orang tua. |
Menteri-menteri Spanyol diperkirakan akan menyetujui larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Klausul tersebut akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang yang sedang digodok di parlemen.
Mekanisme Verifikasi Usia
Salah satu gagasan yang dibahas adalah verifikasi usia menggunakan Identitas Digital Uni-Eropa. Richter menjelaskan bahwa Identitas Digital UE dirancang untuk memverifikasi usia pengguna tanpa mengorbankan data pribadi.
“Ini memungkinkan seseorang membuktikan secara digital bahwa mereka berada di atas usia tertentu tanpa harus membagikan data pribadi tambahan seperti tanggal lahir lengkap, nama, alamat, atau nomor identitas,” jelas Richter.
Richter menambahkan, “Hal ini dapat mempermudah penerapan pembatasan usia digital.”
Namun, Marc Damie, juru bicara ctrl+alt+reclaim, gerakan anak muda di Prancis, menyatakan mekanisme verifikasi usia dan keamanan data pribadi masih belum jelas. Ia khawatir larangan justru berdampak sebaliknya.
“Kami sepakat bahwa ada masalah, media sosial memang memicu gangguan kesehatan mental, tetapi larangan ini lebih bersifat simbolis dan politis bukan solusi nyata,” kata Damie.
Larangan Tidak Selesaikan Masalah Struktural
Damie menilai larangan ini tidak menyelesaikan masalah struktural di platform media sosial. Ia menyoroti praktik seperti autoplay dan infinite scrolling yang dirancang untuk membuat pengguna terus terhubung.
Damie juga menolak pembatasan usia, dengan alasan bahwa “kecanduan tidak berhenti di usia 15 atau 16 tahun.” Richter sependapat bahwa minimnya penelitian membuat pembuat kebijakan kesulitan menentukan usia ideal sebagai batasan.
“Risiko lainnya adalah dampak dari membandingkan kehidupan sosial dengan media sosial yang kerap terjadi terutama di kalangan remaja perempuan,” jelas Richter.
Ia menegaskan, “Karena itu, batas usia yang lebih tinggi mungkin dapat dibenarkan.”
Peran Uni Eropa dalam Perubahan Sistemik
Uni Eropa mendukung konsep batas usia dewasa digital. Namun, mereka memperingatkan negara anggota agar tidak melanggar Digital Services Act (DSA).
DSA mewajibkan perusahaan teknologi mengurangi risiko algoritma, khususnya bagi anak-anak. Thomas Regnier, juru bicara Komisi Eropa untuk urusan teknologi, menyatakan, “DSA dan Komisi Eropa adalah satu-satunya pihak yang dapat memberlakukan kewajiban tambahan pada platform daring yang sangat besar.”
Richter mengatakan, negara anggota UE cukup frustrasi karena Uni Eropa belum mampu memaksa perusahaan teknologi asing, sebagian besar berbasis di AS, mematuhi aturan tersebut.
“DSA mewajibkan platform daring besar untuk mengubah algoritma dan desain guna mengurangi risiko sistemik, termasuk bagi anak di bawah umur,” kata Richter.
Richter menambahkan, “DSA juga mewajibkan pengguna berbagi data dengan peneliti untuk memungkinkan riset independen. Dalam praktiknya, kedua hal tersebut belum benar-benar terimplementasi. Itulah sebabnya usulan yang lebih ketat, termasuk larangan media sosial, semakin mendapat dukungan.”
Pekan ini, Elon Musk, pemilik platform X, menyebut Perdana Menteri Spanyol “tirani dan pengkhianat rakyat Spanyol” setelah pengumuman rencana larangan tersebut.
Musk menggambarkan regulasi Eropa terkait keamanan digital sebagai upaya terselubung membatasi kebebasan berpendapat. Damie menilai sudah saatnya negara Uni Eropa “bersama-sama berinvestasi pada alternatif media sosial buatan Eropa.”
“Kita menjadi sandera perusahaan-perusahaan besar AS,” katanya. “Pilihannya seolah hanya mereka atau tidak ada kehidupan digital sama sekali.”
Para pakar kini membahas gagasan ini dengan harapan platform Eropa lebih patuh pada regulasi dan nilai-nilai Uni Eropa.