Tag: ESDM

  • Menteri ESDM Optimistis Lifting Minyak 2025 Lampaui Target

    Menteri ESDM Optimistis Lifting Minyak 2025 Lampaui Target

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi keraguan sejumlah pihak mengenai target lifting (produksi minyak siap jual) nasional tahun 2025. Ia menegaskan target tersebut realistis, meski tanpa penemuan ladang minyak baru.

    Bahlil menyindir anggota DPR dan seorang menteri yang meragukan kenaikan lifting tanpa penemuan sumur baru. Sindiran itu disampaikan dalam acara Kuliah Umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2205).

    Bahlil menjelaskan bahwa capaian lifting minyak nasional pada 2025 sebesar 605,3 ribu barel per hari merupakan yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir.

    "Di dalam APBN kita di 2024 lifting kita itu tidak mencapai target, bahkan cuma mencapai 585 ribu barel per day. Tapi dengan ramuan pertama pada tahun pertama, alhamdulillah lifting kita di 2025 mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per day. Jadi ini fakta lho, ini bukan omon-omon," ujar Bahlil.

    Bahlil mengakui belum ada penemuan sumur baru berkapasitas besar. Namun, ia memaparkan sejumlah strategi yang dijalankan untuk mencapai target lifting 2025.

    Pertama, pemetaan dan tindak lanjut terhadap sumur-sumur yang ada di Indonesia. Dari sekitar 40.000 sumur, hanya 17.000 yang berproduksi, itupun sumur-sumur tua. Optimalisasi teknologi melalui Enhanced Oil Recovery (EOR) dan pengelolaan idle well melalui kerjasama menjadi fokus utama.

    Kedua, percepatan proses perizinan puluhan ribu sumur minyak masyarakat di berbagai daerah. Tujuannya agar sumur-sumur tersebut dapat segera berkontribusi pada lifting nasional.

    Ketiga, memberikan tekanan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah melakukan Plan of Development (POD) untuk segera melakukan konstruksi dan produksi. Bahlil menegaskan, izin produksi akan dicabut jika hal ini tidak dilakukan.

    Berikut target dan realisasi lifting minyak beberapa tahun terakhir:

    Tahun Target Lifting (Barel per Hari) Realisasi Lifting (Barel per Hari)
    2024 Tidak Mencapai Target 585 ribu
    2025 605 ribu 605,3 ribu

    Bahlil mencontohkan kasus Inpex dan Exxon. Pada 2024, produksi Exxon hanya 140 ribu barel per hari. Setelah komunikasi intensif, produksi Exxon meningkat pada 2025.

    Respons DPR Soal Target Lifting

    Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Cornelis mempertanyakan perbedaan data lifting minyak tahun 2025 yang disampaikan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Cornelis mengaku bingung dengan perbedaan fakta dan data antara SKK Migas dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut, berdasarkan penjelasan Menteri Purbaya, lifting migas itu baru bisa naik jika ada penambahan sumur baru.

    Dia menilai Menteri ESDM Bahlil yang bermain kata-kata. Cornelis mengaku bingung harus percaya dengan data Bahlil atau penjelasan Purbaya.

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya memang sempat bicara terkait lifting migas saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pekan lalu. Dia menekankan tanpa adanya ladang minyak baru, maka lifting migas akan turun terus.

  • Kementerian ESDM Buka Peluang Tinjau Ulang Kuota Produksi Nikel dan Batu Bara 2026 di Jakarta

    Kementerian ESDM Buka Peluang Tinjau Ulang Kuota Produksi Nikel dan Batu Bara 2026 di Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal positif terkait kemungkinan peninjauan kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel untuk tahun 2026. Kebijakan ini sebelumnya menuai protes dari kalangan pengusaha pertambangan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno, dalam keterangannya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2026), menjelaskan bahwa pemangkasan produksi bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Produksi berlebih dapat menyebabkan harga komoditas anjlok.

    "Jadi poinnya kalau misalnya batu bara misalnya, batu bara kan oversupply, terus kemudian nikel juga oversupply. Nah kita berusaha untuk ngatur itu kira-kira supaya enggak oversupply. Kan kalau misalnya enggak oversupply kan harga relatif bagus. Kira-kira begitulah," jelas Tri Winarno, Kamis (12/2/2026).

    Saat ditanya mengenai kemungkinan revisi rencana pemangkasan produksi tahun ini, Tri Winarno menyatakan bahwa peluang tersebut terbuka. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada berbagai pertimbangan yang sedang dikaji oleh pemerintah.

    "Itu nanti kita lihat lah," katanya.

    Kementerian ESDM sebelumnya memangkas target produksi nikel menjadi 250-260 juta ton per tahun. Angka ini disesuaikan dengan kapasitas produksi smelter domestik. Sementara itu, produksi batu bara dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton.

    Kekhawatiran Pengusaha

    Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menyuarakan harapan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan kuota produksi batu bara dan nikel 2026. Penurunan target produksi nasional untuk kedua komoditas tersebut menjadi perhatian utama.

    Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton. Angka ini berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250-260 juta ton, dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.

    Berikut perbandingan kuota produksi nikel dan batu bara:

    Komoditas RKAB/Realisasi 2025 (Juta Ton) Target Kuota 2026 (Juta Ton) Penurunan (Juta Ton)
    Batu Bara 790 600 190
    Bijih Nikel 379 250-260 119-129

    Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti menilai penurunan kuota secara signifikan akan mempengaruhi perencanaan jangka panjang perusahaan. Ini termasuk keputusan investasi, pengelolaan operasional, serta komitmen penjualan yang telah disusun berdasarkan dinamika pasar global.

    Dampak sosial dan ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah, juga menjadi perhatian. Pembatasan kuota batu bara berpotensi menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor.

    Kekosongan ini dapat dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China, yang diketahui memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi rencana produksi batu bara Indonesia ke depan.

    Pemangkasan kuota nikel juga berpotensi berdampak terhadap kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilir di dalam negeri. Selain itu, rencana jangka panjang investasi perusahaan yang telah disusun berdasarkan persetujuan RKAB sebelumnya juga terancam.

    "Kami memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembatasan produksi perlu dipertimbangkan melalui proses yang inklusif, terutama perusahaan yang terdampak secara langsung," ujar Sari dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

  • Menteri Bahlil Soroti Ketergantungan Impor Minyak Indonesia di Jakarta

    Menteri Bahlil Soroti Ketergantungan Impor Minyak Indonesia di Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Menurut Bahlil, kebutuhan minyak nasional masih jauh melampaui produksi dalam negeri.

    Kondisi ini berbanding terbalik dengan era 1996-1997, di mana Indonesia masih mampu mengekspor minyak.

    Dalam Kuliah Umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2205), Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Sementara itu, kapasitas lifting hanya 605 ribu bph.

    Defisit ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari.

    Bahlil khawatir kondisi ini akan berdampak serius jika terjadi gangguan pada pasokan. Ia menyebut, keterlambatan kapal pengangkut impor minyak selama 17 hingga 20 hari dapat melumpuhkan pasokan energi nasional.

    Cadangan ketahanan energi Indonesia saat ini hanya cukup untuk 21 hari saja.

    "Cadangan ketahanan Energi kita cuma 21 hari, cukup perang, tidak ada kapal yang masuk, 17 hari sampai sudah wa yamna unal maun lampu semua mati, tinggal batu bara. Mobil-mobil (mati) kecuali mobil pakai batu bara, pakai nikel," kata Bahlil, Kamis (12/2/2205).

    Situasi geopolitik global yang tidak menentu saat ini semakin memperparah kondisi. Oleh karena itu, peningkatan lifting minyak RI menjadi sangat krusial.

    Strategi Peningkatan Lifting Minyak

    Untuk mengatasi ketergantungan impor dan meningkatkan lifting minyak, Bahlil mengungkapkan beberapa langkah yang sedang dilakukan. Salah satunya adalah pemetaan sumur minyak di Indonesia.

    Berikut adalah perbandingan produksi minyak Indonesia:

    Tahun Konsumsi Minyak (bph) Lifting Minyak (bph) Impor Minyak (bph)
    1996-1997 Tidak disebutkan Tidak disebutkan Ekspor 1 juta
    2024-2025 1,6 juta 605 ribu 1 juta

    Saat ini, terdapat sekitar 40.000 sumur minyak di Indonesia. Namun, hanya sekitar 17.000 sumur yang berproduksi, dan mayoritas merupakan sumur tua. Untuk itu, optimalisasi teknologi melalui Enhanced Oil Recovery (EOR) menjadi penting.

    Selain itu, pengelolaan sumur-sumur yang tidak aktif (idle well) akan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Percepatan perizinan puluhan ribu sumur minyak masyarakat di berbagai daerah juga diharapkan dapat segera berkontribusi pada lifting nasional.

    Langkah lain adalah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah melakukan Plan of Development (POD) untuk segera memulai konstruksi dan produksi. Jika tidak, izin produksi mereka terancam dicabut.

  • Menteri Bahlil Jawab Keraguan Lifting Minyak Nasional di Hotel Borobudur Jakarta

    Menteri Bahlil Jawab Keraguan Lifting Minyak Nasional di Hotel Borobudur Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi pihak-pihak yang meragukan target lifting minyak nasional 605 ribu barel/hari. Keraguan ini datang dari seorang anggota DPR dan seorang menteri. Bahlil menyampaikan hal tersebut dalam Kuliah Umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2205).

    "Kok ada salah satu anggota DPR dan salah satu menteri yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin lifting naik sementara sumur besar belum ada. Eh ini terlalu banyak baca buku nih," kata Bahlil, Kamis (12/2/2205).

    Bahlil menjelaskan bahwa memang belum ada penemuan sumur baru berskala besar. Namun, capaian lifting 605 ribu barel pada tahun 2025 merupakan hasil dari sejumlah strategi yang telah ia terapkan. Bahlil menyebut ada sekitar 40.000 sumur di Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 17.000 sumur yang berproduksi, dan itupun merupakan sumur-sumur tua. Kondisi ini memerlukan optimalisasi teknologi melalui Enhanced Oil Recovery (EOR). Selain itu, pengelolaan sumur-sumur yang menganggur atau idle well dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

    Percepatan proses perizinan puluhan ribu sumur minyak masyarakat di berbagai daerah juga menjadi fokus. Hal ini agar sumur-sumur tersebut dapat segera berkontribusi pada lifting nasional. Langkah selanjutnya adalah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah memiliki Plan of Development (POD) untuk segera melakukan konstruksi dan produksi.

    Strategi Peningkatan Lifting Minyak Nasional 2025
    No. Strategi Keterangan
    1 Optimalisasi EOR Peningkatan produksi dari sumur tua.
    2 Pengelolaan Idle Well Pemanfaatan sumur yang tidak berproduksi.
    3 Percepatan Izin Sumur Masyarakat Mendorong kontribusi sumur kecil.
    4 Dorongan KKKS Produksi Mewajibkan POD segera dikonstruksi.

    Peran Komunikasi dan Regulasi

    Jika KKKS tidak segera berproduksi, izin produksinya akan dicabut. Bahlil mencontohkan kasus Inpex dan Exxon. Pada tahun 2024, produksi Exxon hanya mencapai 140 ribu barel per hari. Setelah komunikasi intensif, produksi Exxon pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan.

    "Dia lupa kalau kita itu komunikasi terus dengan K3S, cadangan kau jangan kau sembunyikan, kau naikin cepat. Kalau habis kita kasih kamu yang baru lagi. Kenapa mereka membuat pelan-pelan agar mereka mempunyai bisnis yang panjang, profitnya biar sedikit, yang penting panjang. Tapi kalau kita bilang kau naikin produksi, profitnya naik, waktunya pendek supaya panjang, kita kasih nilai kerja baru lagi, gitu loh," jelas Bahlil.

    Perbedaan Pandangan

    Sebelumnya, anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP Cornelis menanggapi pemaparan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Cornelis mengaku bingung dengan perbedaan data antara SKK Migas dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Purbaya, lifting migas hanya bisa naik jika ada penambahan sumur baru.

    "Menkeu bilang lifting itu bisa naik kalau ada penambahan sumur baru, nah ini apakah ada penelitian sumur baru?" kata Cornelis, dikutip dari detiknews.

    Cornelis menilai pernyataan Menteri ESDM Bahlil terkesan seperti "permainan kata-kata". Ia pun bingung harus mempercayai data Bahlil atau penjelasan Purbaya. "Jadi perbedaan antara Menkeu dan Menteri ESDM ini kelihatannya Menteri ESDM hanya permainan kata-kata, permainan istilah, kalau kami lihatnya, atau dengarnya, cermatinya, analisisnya, masuk dalam otak kami yang bukan teknis ini, seolah-olah Menteri ESDM ya ada bohong-bohong sikit lah, pegangan kami yang mana yang benar ini, tolong Bapak beri penjelasan," tegas Cornelis.

  • Kementerian ESDM Luncurkan Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026 di Jakarta

    Kementerian ESDM Luncurkan Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026 di Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi meluncurkan Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026. Acara ini berlangsung di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta, pada Selasa (10/2/2026).

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan ekosistem hidrogen di Indonesia. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

    Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani, menjelaskan bahwa agenda GHES 2026 digelar untuk menumbuhkan ekosistem industri hidrogen. Selama ini, penggunaan hidrogen terbatas pada industri tertentu.

    "Industrinya selama ini mungkin hidrogen hanya dipakai untuk pupuk, dipakai untuk bahan baku mentega, minyak goreng, terus deterjen. Nah sekarang dikenalkan hidrogen sebagai bahan baku untuk energi. Nah di sini kita harapkan perlu wadah-wadah yang seperti ini mengakomodir bisnis matching," ungkap Eniya kepada wartawan di Gedung Direktorat Jenderal EBTKE, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Transformasi ini diharapkan membuka peluang baru bagi hidrogen sebagai sumber energi utama.

    Hidrogen Dorong Ketahanan Pangan dan Hilirisasi

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menambahkan bahwa pengembangan ekosistem hidrogen menjadi strategi penting. Strategi ini diharapkan mendorong ketahanan pangan dan hilirisasi industri di Indonesia.

    Indonesia sendiri memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai sekitar 3.600 GWh. Potensi ini menjadi landasan kuat untuk pengembangan hidrogen hijau.

    Konsumsi Hidrogen Nasional dan Proyek Strategis

    Saat ini, konsumsi hidrogen nasional mencapai sekitar 1,75 juta ton per tahun. Sebagian besar, sekitar 88%, dimanfaatkan untuk sektor pupuk urea.

    Sisanya terbagi untuk amonia (4%) dan kilang minyak (2%). Pemanfaatan hidrogen ini juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor energi.

    Berikut adalah rincian konsumsi hidrogen nasional berdasarkan sektor:

    Sektor Pemanfaatan Persentase Konsumsi
    Pupuk Urea 88%
    Amonia 4%
    Kilang Minyak 2%
    Lainnya 6%

    Salah satu proyek hilirisasi yang signifikan adalah gasifikasi batubara di Tanjung Enim. Proyek ini ditargetkan mengolah sekitar 6 juta ton batubara per tahun.

    Hasilnya adalah 1,4 juta ton dimethyl ether (DME). Proyek ini diperkirakan dapat menekan impor LPG hingga 1 juta ton per tahun.

    "Dengan potensi tersebut akan berpotensi mengurangi impor LPG sekitar 1 juta ton per tahun, yang berarti kita akan bisa menghemat devisa negara sekitar Rp 9,7 triliun per tahun," jelasnya.

    Potensi penghematan devisa negara mencapai sekitar Rp 9,7 triliun per tahun.

    Potensi Investasi dan Dekarbonisasi

    Yuliot menambahkan, potensi investasi untuk proyek ini bisa mencapai US$ 2,1 miliar. Investasi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    Dalam konteks energi bersih dan dekarbonisasi, hidrogen yang diproduksi dari sumber EBT dapat menghasilkan amonia hijau, metanol hijau, dan bahan bakar sintetis.

    "Produk ini memiliki prospek besar untuk pasar ekspor dan juga pemenuhan kebutuhan energi dan industri di dalam negeri," pungkasnya.

    Produk-produk ini memiliki prospek cerah untuk pasar ekspor dan kebutuhan energi serta industri domestik.

  • ESDM Yakini Indonesia Stop Impor Solar 2026

    ESDM Yakini Indonesia Stop Impor Solar 2026

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menghentikan impor solar pada tahun 2026. Optimisme ini muncul seiring beroperasinya kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, yang diperkirakan akan menciptakan surplus produksi solar domestik.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengingatkan masa lalu ketika kapasitas kilang Indonesia tertinggal dari Singapura. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia terjebak dalam ketergantungan impor crude dan produk olahannya.

    Pada tahun 2025, Indonesia masih mengimpor lebih dari 4 juta kiloliter (KL) solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini, produksi solar domestik mencapai 19 juta KL.

    Dengan beroperasinya RDMP Pertamina di Balikpapan, produksi solar akan mendapat tambahan sebanyak 7 juta KL.

    "Total 19 juta KL dihasilkan dalam negeri, kita masih mengimpor lebih dari 4 juta KL. Tahun 2026 ini diresmikan RDMP akan ada sebanyak 7 juta KL tambahannya, berarti tertutupi lah. Surplus berarti 7 juta KL dikurangi 4 sekian juta KL impor kita. Jadi ada sisa sekitar 1,6 sampai 1,7 juta KL," ujar Laode dalam Podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Tahun Produksi Solar Domestik (KL) Impor Solar (KL) Tambahan Produksi RDMP (KL) Total Produksi (KL) Status
    Saat Ini 19.000.000 >4.000.000 – 19.000.000 Defisit
    2026 (Proyeksi) 19.000.000 – 7.000.000 26.000.000 Surplus

    Kementerian ESDM tidak hanya fokus pada solar jenis CN48. Solar dengan kualitas tinggi (CN51) juga ditargetkan akan setop impor pada tahun ini.

    Selama ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 600 ribu KL solar CN51. Laode memastikan bahwa pada semester II 2026, Indonesia akan mampu menghentikan impor solar CN51.

    "Bisa (setop impor). Kita sudah komitmen langsung dengan Pertamina-nya, baik dengan direksi maupun dengan komisaris bahwa setelah CN48 nanti, di semester kedua diusahakan yang CN51-nya bisa. Jadi, dalam tahun ini solar tuntas nih," tambah Laode.

    Dukungan Program Biodiesel dan Kilang RDMP

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan bahwa langkah awal adalah menghentikan impor solar jenis CN48 mulai tahun ini. Ini sejalan dengan program mandatori biodiesel dan beroperasinya kilang terintegrasi RDMP Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur.

    "Total konsumsi kita sekarang untuk solar itu kurang lebih sekitar 38 sampai 39 juta kiloliter (KL) per tahun. Nah, dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter. Oleh karena kita surplus 1,4 juta kiloliter maka 2026 kita tidak lagi, saya ulangi, tidak lagi kita melakukan impor solar," terang Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1).