Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kini memanfaatkan teknologi ETLE Drone Patrol Presisi untuk memperketat pengawasan lalu lintas di Jakarta. Ruang udara ibu kota kini digunakan untuk memantau pelanggaran sistem ganjil genap (gage) secara real-time.
Langkah ini merupakan instruksi langsung Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Ini bagian dari transformasi penegakan hukum berbasis digital. Teknologi drone ini diklaim menjadi solusi objektif menekan angka pelanggaran di tengah tingginya mobilitas warga.
Korlantas Polri memanfaatkan Revolusi Ruang hampa di udara menjadi ruang strategis melalui ETLE Drone Patrol Presisi. Ini merupakan langkah nyata dalam mengawasi pelanggaran ganjil genap. Pengawasan ini dilakukan secara objektif dan terukur. Tujuannya guna terciptanya keselamatan dan ketertiban di jalan raya.
Kegiatan ETLE Drone Patrol Presisi dilaksanakan Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri. Kegiatan ini dipimpin Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal. Pengendalian teknis lapangan oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto.
Pengawasan difokuskan pada ruas-ruas strategis dengan kepadatan tinggi. Lokasinya di Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono. Ketiga jalan ini termasuk dalam koridor ganjil genap DKI Jakarta.
Pemantauan lalu lintas dilakukan melalui pesawat tanpa awak yang beroperasi real-time dari udara. Drone dilengkapi kamera resolusi tinggi. Kamera ini mampu merekam pergerakan kendaraan serta mengidentifikasi pelat nomor secara jelas.
Drone dapat mendeteksi pelanggaran ganjil genap berdasarkan kesesuaian angka pelat nomor dengan hari dan tanggal pemberlakuan.
Dasar Hukum Penindakan Pelanggaran
Penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap didasarkan pada beberapa peraturan. Hal ini sebagai upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas.
| Dasar Hukum | Poin Utama |
|---|---|
| Pasal 106 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2009 | Wajib mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan |
| Pasal 287 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 | Sanksi pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000 |
| Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 | Dasar pemberlakuan ganjil genap |
Setiap kendaraan yang melintas pada ruas ganjil genap namun tidak sesuai ketentuan hari dan tanggal, dikualifikasikan sebagai pelanggaran rambu pembatasan lalu lintas. Penindakan dilakukan melalui mekanisme ETLE.
Setiap pelanggaran yang terekam akan terintegrasi ke dalam sistem ETLE Nasional. Tahapan selanjutnya meliputi identifikasi kendaraan, verifikasi petugas, hingga penerbitan surat konfirmasi pelanggaran elektronik. Rekaman elektronik tersebut menjadi alat bukti sah.
Efektivitas ETLE Drone Patrol
Penerapan ETLE Drone Patrol Presisi menjadi solusi efektif dalam mengoptimalkan pengawasan. Sistem ini tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, interaksi langsung antara petugas dan pengguna jalan dapat diminimalkan.
Selain berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, sistem ini juga memiliki efek preventif kuat. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan ganjil genap.
Melalui pelaksanaan ETLE Drone Patrol Presisi di Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan komitmen Korlantas Polri. Yaitu menghadirkan pengawasan lalu lintas modern, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan.
Upaya ini diharapkan mampu mendukung pengendalian mobilitas perkotaan. Selain itu, dapat menekan tingkat pelanggaran. Hal ini sekaligus mewujudkan budaya tertib berlalu lintas berkelanjutan.
