Tag: Fasilitas Umum

  • Pembangunan Rumah Duka Kalideres Dihentikan Sementara

    Pembangunan Rumah Duka Kalideres Dihentikan Sementara

    Pembangunan rumah duka dan krematorium di Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, menuai protes warga dan kini dihentikan sementara. Proyek ini belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).

    Warga setempat mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah menerima pemberitahuan terkait proyek pembangunan rumah duka dan krematorium yang berlokasi di depan perumahan mereka. Aksi protes berlangsung pada Sabtu (21/2) di dekat RSUD Kalideres.

    Budiman Tandiono, seorang warga, menyatakan, "Kami tidak pernah menerima sosialisasi atau pemberitahuan resmi. Tahu-tahu sudah ada alat berat masuk dan pembangunan berjalan."

    Menurut warga, alat berat mulai memasuki lokasi pada pertengahan bulan ini. Proyek tersebut disebut-sebut terbit pada 6 Februari 2026, namun tidak ada papan informasi atau plang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terlihat di lokasi.

    Lahan proyek, yang sebelumnya merupakan fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos) milik Pemprov DKI dan digunakan sebagai lapangan sepak bola, kini dipasang plang nama kepemilikan Pemprov DKI Jakarta dengan luas 57.175 meter persegi.

    Plt Camat Kalideres, Raditian Ramajaya, menanggapi keluhan warga dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan mediasi antara warga dan kontraktor.

    "Terkait rumah duka, saya sudah lapor Bu Wali juga terkait kemarin itu ada penolakan warga," kata Raditian seperti dikutip dari situs resmi Pemkot Jakbar, Senin (23/2/2026).

    Raditian menambahkan bahwa kewenangan perizinan proyek berada di Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Barat. Pihak Sektoral Kecamatan mengklaim proyek tersebut sudah memiliki izin dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    "Nah kemarin saya juga sudah komunikasi dengan pihak warga, gimana kalau kita mediasi atau mempertemukan dengan pihak pengembang, kontraktor itu," ujarnya.

    Warga telah bersurat ke DPR-DPRD dan sedang menunggu tindak lanjut. Pemkot Jakbar menyatakan siap memfasilitasi dialog.

    Raditian menjelaskan, "Mereka permohonannya audiensi dengan anggota DPRD komisi A, sama DPR. Kemarin kita sudah komunikasi terus. Kita siap memfasilitasi, mempertemukan untuk mediasi. Tapi memang informasi yang kami dapat dari pengurus, Sekretaris RW, mereka menunggu audiensi dari DPRD. Bahwa mereka sudah bersurat, dari warga menunggu dari pada tindak lanjut surat permohonan mereka beraudiensi."

    Proyek Dihentikan Sementara

    Penghentian proyek ini dilakukan karena belum adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Pihak pengembang, Yayasan Rumah Swarga Abadi, telah menyepakati kelengkapan perizinan lingkungan pada 27 Januari 2026.

    Wali Kota Jakbar, Iin Mutmainnah, menyatakan bahwa perizinan lingkungan dan izin lainnya seharusnya segera diurus setelah PBG diterbitkan.

    "Berkomitmen tidak akan memulai kegiatan pembangunan di lokasi proyek sebelum seluruh proses perizinan lingkungan tersebut selesai dan izin lingkungan resmi diterbitkan oleh instansi yang berwenang," kata Iin dilansir Antara, Jumat (27/2/2026).

    Iin menambahkan, penyetopan proyek diputuskan setelah rapat internal. "Jadi, dari hasil rapat ini adalah seluruh proses ditunda sampai semua proses perizinan selesai sesuai dengan ketentuan. Seperti itu hasil rapatnya," katanya.

    Dalam kisruh penolakan warga, Iin menegaskan bahwa pihaknya tidak memihak siapa pun. Mediasi yang melibatkan warga Kalideres, pengembang dari Yayasan Rumah Swarga Abadi, UKPD terkait, serta Kecamatan Kalideres telah dilakukan untuk mencari titik temu.

    "Rapat koordinasi ini dengan seluruh komponen terkait yang kami undang, ini kita menunjukkan pemerintah hadir. Artinya kami melakukan upaya koordinasi secara intensif dan efektif, tujuannya agar semua berjalan dengan kondusif," katanya.

  • Trotoar dan Lapangan Padel Jadi Sorotan Pemprov DKI, Rapat Khusus Digelar

    Trotoar dan Lapangan Padel Jadi Sorotan Pemprov DKI, Rapat Khusus Digelar

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar rapat khusus untuk membahas dua isu yang menjadi perhatian publik: penataan trotoar dan keberadaan lapangan padel yang menuai keluhan warga. Rapat yang melibatkan berbagai dinas terkait ini dijadwalkan berlangsung besok.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa rapat ini penting untuk mengevaluasi dan mencari solusi terbaik. "Kebetulan besok kita akan rapat khusus tentang trotoarnya. Saya ingin dengarkan lebih dahulu dari dinas terkait. Termasuk tentang padel besok dirapatkan," kata Pramono di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/2/2026).

    Penataan trotoar menjadi fokus utama karena berkaitan erat dengan hak pejalan kaki dan ketertiban ruang kota. Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan trotoar berfungsi sebagaimana mestinya.

    Selain trotoar, keberadaan lapangan padel yang belakangan dikeluhkan warga juga akan dibahas secara mendalam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji berbagai aspek, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga dampak lingkungan.

    Pramono menegaskan, setiap kebijakan yang diambil akan didasarkan pada hasil pembahasan komprehensif dengan dinas terkait. Ia memastikan Pemprov DKI akan menindaklanjuti setiap permasalahan yang berdampak pada kenyamanan warga. "Nanti kita dengarkan semuanya, baru kita putuskan langkah yang paling tepat," ujarnya.

  • Warga Citra 2 Tolak Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium di Kalideres

    Warga Citra 2 Tolak Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium di Kalideres

    Sejumlah warga Perumahan Citra 2, Kalideres, Jakarta Barat, menggelar aksi unjuk rasa menentang pembangunan rumah duka dan krematorium di wilayah mereka. Aksi ini dipicu oleh klaim warga yang menyatakan tidak adanya sosialisasi terkait proyek tersebut.

    Massa melakukan aksi di lokasi proyek yang bersebelahan dengan RSUD Kalideres, memasang spanduk berisi penolakan yang telah ditandatangani. Budiman Tandiono, perwakilan warga, mengatakan bahwa warga tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pembangunan ini. Ia mengungkapkan bahwa warga baru mengetahui adanya proyek tersebut setelah alat berat mulai beroperasi di lokasi pada pertengahan bulan ini.

    Menurut Budiman, izin proyek disebut terbit pada 6 Februari 2026. Ironisnya, warga tidak melihat adanya papan informasi atau plang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di sekitar lokasi proyek. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) milik Pemprov DKI, yang berfungsi sebagai lapangan sepak bola. Di lokasi tersebut, terpasang plang kepemilikan lahan atas nama Pemprov DKI Jakarta seluas 57.175 meter persegi.

    Selain masalah sosialisasi, warga juga mempersoalkan potensi kemacetan yang akan semakin parah akibat pembangunan ini. Lokasi pembangunan berada di jalan yang dinilai sempit dan sudah padat aktivitas. Di sekitar lokasi, terdapat beberapa fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pura, dan pom bensin.

    Warga juga mengkhawatirkan potensi pencemaran udara dari aktivitas krematorium. Budiman menjelaskan, pihak kelurahan mengaku tidak mengetahui detail proyek tersebut dan menyatakan bahwa keputusan berasal dari pemerintah pusat. Saat ini, warga tengah mengajukan surat permohonan audiensi kepada DPR, DPRD DKI Jakarta Komisi A, dan instansi terkait untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

    "Kami tidak pernah menerima sosialisasi atau pemberitahuan resmi. Tahu-tahu sudah ada alat berat masuk dan pembangunan berjalan," ujar Budiman.

    Lebih lanjut, warga mempertanyakan urgensi pembangunan rumah duka dan krematorium ini, mengingat sudah terdapat rumah duka berukuran besar di kawasan Menceng, Tegal Alur, yang juga berada di Kecamatan Kalideres. Warga menuntut agar pembangunan dihentikan sementara sampai ada kejelasan perizinan dan dialog terbuka.

    "Kami minta diberi waktu dan pembangunan dihentikan. Kalau tidak, kami bisa bergerak lebih besar lagi. Ini baru sebagian warga yang bersuara," tegasnya.

    Menanggapi aksi warga, perwakilan pekerja proyek, Hari DP, menyatakan bahwa pihaknya telah melengkapi seluruh perizinan terkait pembangunan. Namun, setelah aksi warga, mereka sepakat menghentikan sementara pembangunan sampai ada kesepakatan lebih lanjut.

    "Kami menghormati protes yang disampaikan warga. Dan kami tentunya akan menyampaikan kepada pimpinan terkait protes ini dan untuk sementara kami sepakat untuk menghentikan pengerjaan di lokasi ini," kata Hari DP.

  • Sanitasi Alun-Alun Merdeka Malang Terancam Mampet Akibat Septic Tank Penuh

    Sanitasi Alun-Alun Merdeka Malang Terancam Mampet Akibat Septic Tank Penuh

    Fasilitas umum di Alun-Alun Merdeka Malang menghadapi masalah serius. Sistem sanitasi, khususnya toilet di sisi selatan, terancam sering mampet.

    Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengakui perlunya peningkatan kenyamanan pengunjung. Salah satu persoalan mendesak adalah fasilitas toilet.

    Raymond menjelaskan bahwa kapasitas pembuangan (septic tank) di sisi selatan alun-alun tidak memadai tanpa intervensi tambahan.

    "Untuk sisi selatan, kalau tidak kita tambah (septic tank), dalam 5 sampai 7 hari saja sudah penuh. Itulah penyebab mengapa beberapa kali toilet sempat mampet. Saat ini sudah kami lakukan penambahan septic tank agar aliran lancar," ujar Raymond kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

    DLH bahkan meninggikan pipa ventilasi septic tank sebagai solusi sementara.

    Anggaran Revitalisasi Terbatas

    Raymond mengungkapkan bahwa anggaran revitalisasi yang tersedia hanya Rp 5 miliar, jauh dari pengajuan awal Rp 10 miliar.

    Defisit anggaran memaksa DLH melakukan skema tambal sulam untuk menjaga kenyamanan pengunjung.

    "Kondisi kemampuan revitalisasi Rp 5 miliar memang, harusnya Rp 10 miliar sesuai pengajuan kita awal untuk revitalisasi. Masih banyak memang hal hal yang lebih diperbaiki lagi untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung," ujarnya.

    Selain masalah limbah, luasnya area alun-alun membutuhkan pasokan air yang kuat. DLH berencana menambah pompa tekanan air agar distribusi air bersih maksimal.

    Infrastruktur Listrik Perlu Perbaikan

    Keterbatasan dana juga menghambat perbaikan infrastruktur listrik secara menyeluruh. Kabel bawah tanah yang sudah lama perlu diganti demi keamanan, namun belum bisa ditangani dalam proyek revitalisasi ini.

    DLH Cari Pendanaan Alternatif

    Untuk mengatasi biaya perawatan dan kekurangan fasilitas, DLH Kota Malang mencari pendanaan alternatif. Mereka mengajukan proposal kepada Bank Jatim untuk CSR revitalisasi Alun-Alun Merdeka Malang senilai Rp 5 miliar lebih.

    "Kami mengajukan proposal dalam bentuk CSR atau branding. Harapannya, mereka bisa memberikan bantuan untuk masa pemeliharaan serta penambahan fasilitas yang diperlukan," kata Raymond.

    Upaya ini dilakukan agar wajah pusat Kota Malang tetap terjaga tanpa menunggu APBD tambahan.

    Keputusan Final di Tangan Wali Kota

    Raymond menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak ketiga tetap mengikuti arahan Wali Kota Malang.

    "Tapi kita tetap mengikuti arahan dan keputusan dari Bapak Wali Kota," pungkasnya.

    Rincian Pengajuan Revitalisasi Alun-Alun Merdeka Malang

    Aspek Revitalisasi Anggaran Diajukan Anggaran Disetujui
    Total Pengajuan Rp 10 Miliar Rp 5 Miliar
    Penambahan Septic Tank Termasuk dalam total pengajuan Sebagian terpenuhi
    Perbaikan Infrastruktur Listrik Termasuk dalam total pengajuan Belum bisa ditangani total
    Penambahan Pompa Tekanan Air Termasuk dalam total pengajuan Dalam proses

    Kondisi ini menuntut solusi kreatif agar Alun-Alun Merdeka Malang tetap nyaman bagi pengunjung.

  • Satpol PP Merokok di Ruang Laktasi Alun-alun Malang, Picu Protes Ibu-ibu

    Satpol PP Merokok di Ruang Laktasi Alun-alun Malang, Picu Protes Ibu-ibu

    Tindakan anggota Satpol PP yang merokok di ruang laktasi Alun-alun Kota Malang memicu protes keras. Video insiden tersebut kini viral di media sosial, memancing reaksi dari kalangan ibu-ibu yang merasa fasilitas publik diabaikan.

    Ruang laktasi merupakan fasilitas vital bagi ibu menyusui. Tindakan merokok di area ini dianggap mengganggu kenyamanan. Selain itu, merokok juga dapat membahayakan kesehatan bayi dan ibu menyusui.

    Menanggapi insiden tersebut, Kasatpol PP Kota Malang meminta maaf. Pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga fasilitas publik.

    "Kami meminta maaf atas insiden ini," ujar Kasatpol PP Malang, Rabu (15/5). Penyelidikan internal akan segera dilakukan untuk mengusut tuntas. Langkah ini guna memberikan sanksi yang sesuai.

    Tabel berikut menunjukkan pentingnya ruang laktasi:

    Aspek Manfaat Ruang Laktasi
    Kesehatan Ibu Mendukung keberhasilan ASI eksklusif, mengurangi risiko mastitis.
    Kesehatan Bayi Mendapatkan nutrisi terbaik, meningkatkan kekebalan tubuh.
    Kenyamanan Memberikan privasi dan ketenangan bagi ibu menyusui di tempat umum.
    Fasilitas Publik Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inklusivitas.

    Masyarakat, khususnya para ibu, berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemanfaatan fasilitas publik harus sesuai peruntukannya. Serta, menjaga kenyamanan seluruh pengguna.

    Insiden ini menjadi pengingat pentingnya edukasi. Sosialisasi mengenai etika penggunaan fasilitas publik perlu ditingkatkan. Terutama bagi petugas yang bekerja di area publik.