Pembangunan rumah duka dan krematorium di Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, menuai protes warga dan kini dihentikan sementara. Proyek ini belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
Warga setempat mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah menerima pemberitahuan terkait proyek pembangunan rumah duka dan krematorium yang berlokasi di depan perumahan mereka. Aksi protes berlangsung pada Sabtu (21/2) di dekat RSUD Kalideres.
Budiman Tandiono, seorang warga, menyatakan, "Kami tidak pernah menerima sosialisasi atau pemberitahuan resmi. Tahu-tahu sudah ada alat berat masuk dan pembangunan berjalan."
Menurut warga, alat berat mulai memasuki lokasi pada pertengahan bulan ini. Proyek tersebut disebut-sebut terbit pada 6 Februari 2026, namun tidak ada papan informasi atau plang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terlihat di lokasi.
Lahan proyek, yang sebelumnya merupakan fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos) milik Pemprov DKI dan digunakan sebagai lapangan sepak bola, kini dipasang plang nama kepemilikan Pemprov DKI Jakarta dengan luas 57.175 meter persegi.
Plt Camat Kalideres, Raditian Ramajaya, menanggapi keluhan warga dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan mediasi antara warga dan kontraktor.
"Terkait rumah duka, saya sudah lapor Bu Wali juga terkait kemarin itu ada penolakan warga," kata Raditian seperti dikutip dari situs resmi Pemkot Jakbar, Senin (23/2/2026).
Raditian menambahkan bahwa kewenangan perizinan proyek berada di Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Barat. Pihak Sektoral Kecamatan mengklaim proyek tersebut sudah memiliki izin dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Nah kemarin saya juga sudah komunikasi dengan pihak warga, gimana kalau kita mediasi atau mempertemukan dengan pihak pengembang, kontraktor itu," ujarnya.
Warga telah bersurat ke DPR-DPRD dan sedang menunggu tindak lanjut. Pemkot Jakbar menyatakan siap memfasilitasi dialog.
Raditian menjelaskan, "Mereka permohonannya audiensi dengan anggota DPRD komisi A, sama DPR. Kemarin kita sudah komunikasi terus. Kita siap memfasilitasi, mempertemukan untuk mediasi. Tapi memang informasi yang kami dapat dari pengurus, Sekretaris RW, mereka menunggu audiensi dari DPRD. Bahwa mereka sudah bersurat, dari warga menunggu dari pada tindak lanjut surat permohonan mereka beraudiensi."
Proyek Dihentikan Sementara
Penghentian proyek ini dilakukan karena belum adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Pihak pengembang, Yayasan Rumah Swarga Abadi, telah menyepakati kelengkapan perizinan lingkungan pada 27 Januari 2026.
Wali Kota Jakbar, Iin Mutmainnah, menyatakan bahwa perizinan lingkungan dan izin lainnya seharusnya segera diurus setelah PBG diterbitkan.
"Berkomitmen tidak akan memulai kegiatan pembangunan di lokasi proyek sebelum seluruh proses perizinan lingkungan tersebut selesai dan izin lingkungan resmi diterbitkan oleh instansi yang berwenang," kata Iin dilansir Antara, Jumat (27/2/2026).
Iin menambahkan, penyetopan proyek diputuskan setelah rapat internal. "Jadi, dari hasil rapat ini adalah seluruh proses ditunda sampai semua proses perizinan selesai sesuai dengan ketentuan. Seperti itu hasil rapatnya," katanya.
Dalam kisruh penolakan warga, Iin menegaskan bahwa pihaknya tidak memihak siapa pun. Mediasi yang melibatkan warga Kalideres, pengembang dari Yayasan Rumah Swarga Abadi, UKPD terkait, serta Kecamatan Kalideres telah dilakukan untuk mencari titik temu.
"Rapat koordinasi ini dengan seluruh komponen terkait yang kami undang, ini kita menunjukkan pemerintah hadir. Artinya kami melakukan upaya koordinasi secara intensif dan efektif, tujuannya agar semua berjalan dengan kondusif," katanya.




