Tag: FKUB

  • FKUB Bali Serukan Larangan Promosi Pariwisata Atasnamakan Nyepi 2026

    FKUB Bali Serukan Larangan Promosi Pariwisata Atasnamakan Nyepi 2026

    Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali mengeluarkan seruan bersama terkait pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun 2026. Salah satu poin penting dalam seruan tersebut adalah larangan bagi pelaku usaha pariwisata untuk mempromosikan paket atau aktivitas komersial yang mengatasnamakan Nyepi.

    Ketua FKUB Bali, Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet, melalui edaran seruan bersama pada Minggu (1/3/2026) menyatakan, "Pelaku usaha jasa akomodasi, jasa hiburan, serta pengelola destinasi wisata di Bali tidak diperkenankan mempromosikan kegiatan usaha dengan menggunakan branding atau aktivitas komersial yang mengatasnamakan Hari Suci Nyepi."

    Selain itu, selama pelaksanaan Catur Brata Penyepian, penyedia jasa transportasi dan lembaga penyiaran juga tidak diizinkan beroperasi. Aturan ini berlaku mulai Kamis, 19 Maret 2026 pukul 06.00 Wita hingga Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 Wita.

    Sukahet menjelaskan, "Penyedia layanan (provider) jasa telekomunikasi seluler agar menonaktifkan layanan data seluler, dan seluruh penyedia jasa televisi agar tidak mendistribusikan siaran selama pelaksanaan Nyepi sebagaimana waktu yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan layanan komunikasi darurat."

    FKUB Bali juga mengatur pelaksanaan Hari Suci Nyepi Caka 1948 yang bertepatan dengan malam takbir Idul Fitri 1447 Hijriah dalam seruan bersama tersebut.

    Umat muslim diperkenankan melaksanakan takbiran di masjid atau musala terdekat dari rumah dengan berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan.

    Sukahet menjelaskan, "Tanpa penggunaan pengeras suara, tanpa menyalakan petasan/mercon atau bunyi-bunyian lainnya, serta menggunakan penerangan secukupnya, mulai pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita."

    FKUB menekankan bahwa keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan takbiran menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus masjid dan musala dengan berkoordinasi bersama aparat keamanan setempat.

    Dia menandaskan, "Prajuru Desa Adat, Pengurus Masjid atau Mushola, Pecalang, Linmas, serta Aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Nyepi maupun kegiatan Takbiran di wilayahnya masing-masing, dengan berkoordinasi secara sinergis bersama aparat keamanan."

    FKUB Bali mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan untuk menaati serta melaksanakan seruan bersama tersebut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

  • FKUB Medan Imbau Masyarakat Jaga Kerukunan Umat Beragama

    FKUB Medan Imbau Masyarakat Jaga Kerukunan Umat Beragama

    Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan bersama Majelis Agama Kota Medan mengeluarkan pernyataan terkait Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan tentang penjualan daging nonhalal. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu yang berpotensi memecah belah.

    Ketua FKUB Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan pernyataan bersama yang mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana damai dan kondusif. Imbauan ini bertujuan agar masyarakat tidak terprovokasi isu yang dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama, Rabu (25/2/2026).

    SE Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tertanggal 13 Februari 2026 mengatur tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Nonhalal di Kota Medan.

    Organisasi agama di Medan seperti SABHAWALAKA PHDI Kota Medan, PGI-D Kota Medan, MUI Kota Medan, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Medan, MATAKIN Kota Medan, Komisi HAK Keuskupan Agung Medan dan FKUB Kota Medan turut menyampaikan pernyataan tersebut.

    FKUB dan majelis agama mendukung upaya Pemkot Medan menata kota demi kebaikan bersama. Mereka berkomitmen merawat kebersamaan, memperkuat persaudaraan, serta mempererat hubungan antarumat beragama demi mewujudkan Medan yang inklusif dan harmonis.

    Pernyataan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat persaudaraan, menjaga stabilitas, serta merawat kerukunan antarumat beragama di Kota Medan.

    Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan akan menyediakan lapak gratis bagi pedagang daging nonhalal, sebagai respons atas video protes yang beredar di media sosial terkait surat edaran pelarangan daging nonhalal di Kota Medan.

  • FKUB dan Majelis Agama Medan Serukan Jaga Kerukunan

    FKUB dan Majelis Agama Medan Serukan Jaga Kerukunan

    Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan bersama Majelis Agama Kota Medan mengeluarkan pernyataan bersama terkait penataan lokasi penjualan daging nonhalal. Pernyataan ini merespons Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tertanggal 13 Februari 2026.

    Ketua FKUB Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan imbauan agar masyarakat tetap menjaga suasana damai dan kondusif, serta tidak terprovokasi isu yang berpotensi mengganggu kerukunan antarumat beragama. Pernyataan ini disaksikan detikSumut, Rabu (25/2/2026).

    Pernyataan tersebut melibatkan unsur organisasi agama di Medan, termasuk SABHAWALAKA PHDI Kota Medan, Persatuan Gereja-gereja Indonesia Daerah (PGI-D) Kota Medan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Medan, MATAKIN Kota Medan, Komisi HAK Keuskupan Agung Medan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan.

    FKUB dan majelis agama juga menyatakan dukungan terhadap upaya Pemkot Medan dalam melakukan penataan kota demi kebaikan bersama. Mereka juga berkomitmen untuk terus merawat kebersamaan, memperkuat persaudaraan, serta mempererat hubungan antarumat beragama.

    "Komitmen untuk terus merawat kebersamaan, memperkuat persaudaraan, serta mempererat hubungan antarumat beragama turut ditegaskan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Medan yang inklusif dan harmonis," tambahnya.

    Wali Kota Medan Rico Waas sebelumnya menyatakan akan menyediakan lapak gratis bagi pedagang daging nonhalal. Hal ini sebagai respons terhadap video protes yang beredar di media sosial terkait surat edaran pelarangan daging nonhalal di Kota Medan.

    "Saya sekali lagi menyatakan tidak ada larangan dalam surat edaran tersebut. Dan kami juga akan mengakomodir seluruh pedagang, kami fasilitasi, agar nanti bisa ditata dengan cukup baik dan lebih profesional, bisa makin bagus. Saya sudah bilang selain kami fasilitasi kami berikan juga lapak gratis," ujar Rico saat diwawancarai di Medan, Senin (23/2/2026).

    Rico juga mengatakan akan menerima masukan terkait lokasi penjualan daging nonhalal. Lokasi penjualan khusus daging nonhalal, yakni di Pasar Petisah dan Pasar Sambu, masih akan dipertimbangkan untuk ditambah.

    "Intinya kami juga ingin mendapatkan masukan-masukan kita buat yang terbaik untuk semua. Nanti akan berkembang (terkait lokasi) itukan opsi awal. Kami akan cari yang lebih baik lagi. Lebih dekat, lebih efektif, kita akan kerjakan bersama-sama," tambahnya.

    Menanggapi kritik yang disampaikan berbagai ormas, Rico mengaku terbuka untuk dialog dengan semua pihak dan menegaskan tidak ada pelarangan penjualan daging nonhalal.

    "Kita terbuka untuk dialog dengan semua pihak. Kita tidak melarang berjualan. Hanya saja mungkin kita tata dengan lebih baik. Intinya kami akan mengakomodir semua pikiran-pikiran tersebut. Kita harus berprinsip tentang keadilan untuk semuanya, makanya saya sampaikan sekali lagi tidak ada melarang," ungkapnya.

  • Takbiran Idul Fitri di Bali Tahun 2026: Berbarengan dengan Nyepi, Ini Imbauan FKUB

    Takbiran Idul Fitri di Bali Tahun 2026: Berbarengan dengan Nyepi, Ini Imbauan FKUB

    Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali telah membahas pelaksanaan malam takbir Idul Fitri 1447 Hijriyah, yang diperkirakan bersamaan dengan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Caka 1948 pada 19 Maret 2026.

    Samsul Hadi, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali di FKUB, menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026. Hal ini berarti umat muslim di Bali akan melaksanakan takbiran bertepatan dengan pelaksanaan Nyepi.

    Terkait hal tersebut, FKUB mengizinkan pelaksanaan takbiran di musala dan masjid terdekat mulai pukul 18.00 hingga 21.00. "Takbiran itu diizinkan mulai jam 18.00 sampai 21.00 di musala dan masjid terdekat," kata Samsul Hadi, Senin (23/2/2026).

    Lebih lanjut, umat muslim diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan dan lampu berlebihan saat menuju tempat ibadah. Selain itu, pengurus masjid juga diimbau tidak menggunakan alat pengeras suara.

    Samsul Hadi yang juga Ketua Dewan Pimpinan MUI Bali, menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan massa dalam pelaksanaan takbiran. Ia menekankan pentingnya semangat kekeluargaan dan toleransi selama pelaksanaan ibadah. Warga yang datang ke masjid diharapkan adalah warga yang berdomisili di sekitar masjid.

    "Kemudian yang menjaga internal keamanan masjid berkoordinasi dengan keamanan lainnya, itu intinya. Jadi takbiran boleh," jelasnya.

    FKUB berharap pelaksanaan Nyepi dan Idul Fitri dapat berjalan lancar dan nyaman dengan semangat saling menghormati dan rasa toleransi yang tinggi.