Tag: FLPP

  • BTN Salurkan 4.160 Unit KPR FLPP pada Januari 2026

    BTN Salurkan 4.160 Unit KPR FLPP pada Januari 2026

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatatkan kinerja positif di awal tahun 2026 dengan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 4.160 unit pada Januari 2026.

    Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan realisasi penyaluran KPR FLPP secara nasional mencapai 7.312 unit dengan nilai pembiayaan Rp 912,4 miliar pada periode 1 hingga 31 Januari 2026.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa BTN sebenarnya telah membiayai KPR FLPP sebanyak 6.749 unit. Namun, terdapat beberapa KPR FLPP yang masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

    Meskipun demikian, BTN tetap menjadi bank penyalur KPR FLPP terbesar di awal tahun 2026 dibandingkan bank Himbara lainnya. Bank Syariah Nasional (BSN) menyalurkan 861 unit, Bank Mandiri 699 unit, BNI 616 unit, dan BRI 587 unit.

    "Dominasi BTN pada Januari 2026 menunjukkan kesiapan sistem, jaringan, dan kemitraan yang telah kami bangun secara konsisten," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026).

    Berikut rincian penyaluran KPR FLPP oleh bank Himbara pada Januari 2026:

    Bank Jumlah Unit
    BTN 4.160
    BSN 861
    Bank Mandiri 699
    BNI 616
    BRI 587

    Komitmen BTN dalam Pembiayaan Perumahan Rakyat

    Nixon menjelaskan bahwa kinerja awal tahun ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang 2025, di mana perseroan berhasil menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit.

    Rekam jejak ini memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan pengalaman dan jaringan terluas dalam pembiayaan perumahan rakyat.

    "Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah," ucap Nixon.

    Pada 2026, pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. BTN mendapatkan alokasi kuota sebanyak 172.000 unit.

    Nixon menambahkan, dengan kinerja yang konsisten sejak tahun lalu, BTN menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembiayaan perumahan rakyat dan institusi perbankan dengan kapasitas besar dalam mendukung pemerataan akses hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.

    "BTN siap mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah," tuturnya.

  • BRI Salurkan Rp2,18 Triliun KPP di Sumedang, Tertinggi Nasional

    BRI Salurkan Rp2,18 Triliun KPP di Sumedang, Tertinggi Nasional

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan kinerja signifikan dalam mendukung program perumahan nasional melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP).

    Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyatakan bahwa melalui FLPP dan KPP, BRI memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menggerakkan sektor riil, seperti industri bahan bangunan, konstruksi, dan UMKM.

    “Sebagai mitra strategis pemerintah, BRI terus memperkuat peran dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan melalui FLPP dan KPP,” ujar Riko dalam kegiatan “Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” di Sumedang, Jumat (13/2/2026) malam.

    Peningkatan Kuota FLPP dan Penyaluran

    Pada 2025, kuota FLPP BRI meningkat dari 32.000 unit menjadi 60.000 unit atau tumbuh hampir 100 persen secara tahunan (YoY). Hingga 11 Februari 2025, BRI telah menyalurkan pembiayaan FLPP untuk 3.174 unit rumah. BRI menjadi salah satu bank dengan penyaluran FLPP tertinggi di antara perbankan nasional.

    Peran KPP dalam Mendorong Ekonomi Daerah

    Selain FLPP, BRI juga memperkuat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP), fasilitas pembiayaan investasi dan modal kerja bersubsidi dari pemerintah. Tujuannya adalah menggerakkan roda ekonomi, terutama dari sisi pasokan dan permintaan sektor perumahan.

    Pembiayaan KPP diarahkan untuk mendorong aktivitas UMKM di sektor bahan bangunan dan konstruksi, sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

    “Tercatat, pada 2026, BRI telah menyerap kuota KPP sebesar Rp2,18 triliun kepada 16.517 debitur, atau mencapai 27,25 persen dari target penyaluran sebesar Rp8 triliun pada tahun ini,” tutur Riko.

    BRI mencatatkan diri sebagai bank dengan penyaluran KPP tertinggi, dengan kontribusi sekitar 49 persen dari total penyaluran nasional.

    Komitmen BRI dalam Memperkuat Ekonomi Masyarakat

    BRI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi enabler pembangunan dalam memperkuat ekonomi masyarakat.

    ”Mengingat backlog kepemilikan rumah yang masih mencapai 32,3 juta menjadi tantangan bersama yang perlu ditangani secara kolaboratif. Oleh karena itu, BRI terus memperluas akses pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengintegrasikannya dengan penguatan ekonomi keluarga agar kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dalam jangka panjang,” ucap Riko.

    Apresiasi Pemerintah dan Rekor Transaksi KUR Perumahan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi keberpihakan BRI terhadap masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

    BRI juga memecahkan rekor transaksi KUR Perumahan di Jawa Barat, dengan mencatat transaksi Rp 100,2 miliar untuk 217 nasabah yang terdiri dari kontraktor, developer, toko bangunan, dan UMKM lainnya. Pemerintah berencana melanjutkan sosialisasi dan implementasi program ke daerah lain, termasuk Majalengka.

    Ara menyebutkan, tujuan besar dari kebijakan ini adalah mendorong pelaku usaha naik kelas, dari mikro menjadi menengah, lalu berkembang menjadi besar. "Kita tidak boleh bangga kalau masyarakat terus bergantung pada bantuan sosial. Kita harus bangga jika UMKM naik kelas dan muncul kelas menengah baru," sebut Ara.

    Berikut rincian target dan realisasi penyaluran KPP oleh BRI:

    Periode Target Penyaluran Realisasi Penyaluran Jumlah Debitur
    2026 (hingga saat ini) Rp8 Triliun Rp2,18 Triliun 16.517
  • SMF Terbitkan Surat Utang untuk Penuhi Target FLPP 2025

    SMF Terbitkan Surat Utang untuk Penuhi Target FLPP 2025

    PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan surat utang untuk memenuhi target program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

    Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan bahwa SMF mendapatkan target penyaluran pembiayaan FLPP untuk 350.000 unit rumah pada tahun lalu.

    Namun, SMF hanya dapat merealisasikan 80 persen dari target, yaitu sekitar 280.000 hingga 290.000 unit rumah.

    Dalam merealisasikan 80 persen target itu, SMF telah menyalurkan Rp 8-9 triliun dan menggunakan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,68 triliun.

    "Jadi kami harus keluarkan surat utang lagi, menambah supaya target dari 350.000 unit rumah itu tercapai," ujar Ananta saat media briefing di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026).

    Kendati demikian, realisasi kredit perumahan rakyat (KPR) FLPP tahun lalu merupakan rekor tertinggi sepanjang SMF menyalurkan pembiayaan program FLPP.

    Ananta mengungkapkan, sejak 2018 SMF telah menyalurkan pembiayaan FLPP sekitar 904.000 unit rumah senilai Rp 34 triliun.

    SMF berkontribusi sekitar 25 persen terhadap penyaluran pembiayaan program FLPP.

    "Jadi kami telah menyalurkan dari 2018 sampai sekarang kurang lebih Rp 34 triliun," kata Ananta.

    Anggaran FLPP 2025

    Sebagai informasi, guna merealisasikan program 3 juta rumah, pada 2025 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 18,8 triliun untuk program FLPP.

    Program ini memungkinkan masyarakat mendapatkan akses pembiayaan KPR dengan bunga rendah sekitar 5 persen dan tenor hingga 20 tahun.

    Pemerintah telah menaikkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp 35,2 triliun.

    Berikut rincian pembiayaan perumahan rakyat melalui APBN 2025:

    Jenis Pembiayaan Nilai (Rp Triliun)
    Program FLPP 35,2
    Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT SMF 6,7
    Subsidi Uang Muka 5,5
    Total 47,4

    Jika ditambahkan dengan dukungan lain, seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT SMF sebesar Rp 6,7 triliun serta subsidi uang muka Rp 5,5 triliun, total pembiayaan perumahan rakyat melalui APBN 2025 mencapai sekitar Rp 47,4 triliun.