PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memproyeksikan potensi serapan pasar sebesar Rp187 triliun dari kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) minimal 15 persen. Sebanyak 267 perusahaan tercatat diketahui masih harus meningkatkan jumlah saham beredar mereka untuk memenuhi ketentuan tersebut.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa angka Rp187 triliun merupakan estimasi tambahan kapitalisasi pasar (market cap) yang perlu diserap oleh investor. Nilai ini muncul jika seluruh emiten yang terdampak melakukan penyesuaian porsi saham dari posisi saat ini menuju batas minimal yang dipersyaratkan.
“Potensi tambahan market cap dari ke 267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15 persen sekitar Rp 187 triliun,” kata Nyoman dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).
Hingga akhir Desember 2025, pemantauan bursa melalui Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham menunjukkan ratusan emiten sebenarnya sudah memenuhi ambang batas 7,5 persen. Namun, mereka masih berada di bawah target 15 persen sesuai dengan regulasi bursa yang berlaku.
Tindakan tegas telah diambil otoritas bursa terhadap perusahaan yang mengabaikan aturan ini. Berdasarkan pengumuman nomor Peng-S-00003/BEI.PLP/01-2026, BEI telah menjatuhkan sanksi suspensi atau penghentian sementara perdagangan terhadap 38 emiten sejak akhir Januari 2026 karena gagal memenuhi ketentuan free float hingga tenggat waktu 31 Desember 2025.
Dalam Peraturan Bursa Nomor I-A, emiten di Papan Utama dan Papan Pengembangan diwajibkan memiliki setidaknya 50 juta saham free float atau minimal 7,5 persen dari total saham. Sementara itu, untuk Papan Akselerasi, Peraturan Bursa Nomor I-V menetapkan kewajiban free float minimal 7,5 persen.
Selain persentase kepemilikan, aspek kuantitas investor juga menjadi syarat mutlak. Merujuk ketentuan V.1.2, setiap perusahaan tercatat wajib memiliki minimal 300 pemegang saham yang terdaftar sebagai nasabah pemilik Single Investor Identification (SID). Verifikasi data ini dilakukan secara ketat melalui sinkronisasi laporan emiten dengan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).



