Tag: free float

  • Kejar Aturan Free Float 15 Persen, BEI Bidik Tambahan Market Cap Rp187 Triliun

    Kejar Aturan Free Float 15 Persen, BEI Bidik Tambahan Market Cap Rp187 Triliun

    PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memproyeksikan potensi serapan pasar sebesar Rp187 triliun dari kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) minimal 15 persen. Sebanyak 267 perusahaan tercatat diketahui masih harus meningkatkan jumlah saham beredar mereka untuk memenuhi ketentuan tersebut.

    Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa angka Rp187 triliun merupakan estimasi tambahan kapitalisasi pasar (market cap) yang perlu diserap oleh investor. Nilai ini muncul jika seluruh emiten yang terdampak melakukan penyesuaian porsi saham dari posisi saat ini menuju batas minimal yang dipersyaratkan.

    “Potensi tambahan market cap dari ke 267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15 persen sekitar Rp 187 triliun,” kata Nyoman dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

    Hingga akhir Desember 2025, pemantauan bursa melalui Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham menunjukkan ratusan emiten sebenarnya sudah memenuhi ambang batas 7,5 persen. Namun, mereka masih berada di bawah target 15 persen sesuai dengan regulasi bursa yang berlaku.

    Tindakan tegas telah diambil otoritas bursa terhadap perusahaan yang mengabaikan aturan ini. Berdasarkan pengumuman nomor Peng-S-00003/BEI.PLP/01-2026, BEI telah menjatuhkan sanksi suspensi atau penghentian sementara perdagangan terhadap 38 emiten sejak akhir Januari 2026 karena gagal memenuhi ketentuan free float hingga tenggat waktu 31 Desember 2025.

    Dalam Peraturan Bursa Nomor I-A, emiten di Papan Utama dan Papan Pengembangan diwajibkan memiliki setidaknya 50 juta saham free float atau minimal 7,5 persen dari total saham. Sementara itu, untuk Papan Akselerasi, Peraturan Bursa Nomor I-V menetapkan kewajiban free float minimal 7,5 persen.

    Selain persentase kepemilikan, aspek kuantitas investor juga menjadi syarat mutlak. Merujuk ketentuan V.1.2, setiap perusahaan tercatat wajib memiliki minimal 300 pemegang saham yang terdaftar sebagai nasabah pemilik Single Investor Identification (SID). Verifikasi data ini dilakukan secara ketat melalui sinkronisasi laporan emiten dengan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

  • Bursa Efek Indonesia Siapkan Aturan Free Float 15 Persen Mulai Maret 2026

    Bursa Efek Indonesia Siapkan Aturan Free Float 15 Persen Mulai Maret 2026

    Self Regulatory Organization (SRO) sedang memacu reformasi pasar modal Indonesia untuk memperkuat daya saing di kancah global. Salah satu kebijakan strategis yang diambil adalah meningkatkan batas minimum saham beredar di publik atau free float dari semula 7,5 persen menjadi 15 persen.

    Langkah ini merupakan hasil kolaborasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan tersebut juga menjadi respons atas hasil dialog dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) guna meningkatkan likuiditas pasar.

    Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mematangkan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A. Aturan baru mengenai standar pencatatan saham ini ditargetkan mulai berlaku efektif pada Maret 2026.

    "Kami memahami setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda. Karena itu BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi berjalan terukur sekaligus tetap menjaga stabilitas perdagangan," ujar Jeffrey melalui keterangan resminya.

    Proses penyusunan regulasi ini sedang dalam tahap penjaringan aspirasi dari para pelaku pasar dan pemangku kepentingan yang dijadwalkan berlangsung hingga 19 Februari 2026. Peningkatan batas minimum saham publik ini akan dilakukan secara bertahap demi memberi ruang bagi emiten dalam menyesuaikan struktur kepemilikan mereka.

    Selain fokus pada jumlah saham publik, reformasi ini juga menyasar penguatan transparansi data pemegang saham. BEI berencana memperluas kewajiban pengungkapan data kepemilikan saham kepada publik.

    Jika sebelumnya keterbukaan informasi hanya diwajibkan untuk kepemilikan di atas 5 persen, ke depannya data pemegang saham dengan porsi di atas 1 persen akan dipublikasikan secara rutin setiap bulan. Upaya ini diharapkan memberikan peta kepemilikan yang lebih mendalam bagi investor sebelum mengambil keputusan.

    Menurut Jeffrey, keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan pasar. Dengan data yang lebih konsisten dan mudah diakses, ia optimis reputasi serta aspek keadilan (fairness) di pasar modal Indonesia akan semakin meningkat di mata investor internasional.

  • Free Float Saham Diharapkan Tekan Manipulasi Harga di Pasar Modal

    Free Float Saham Diharapkan Tekan Manipulasi Harga di Pasar Modal

    Ketentuan porsi saham publik (free float) minimum 15 persen diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas pasar dan menekan praktik “saham gorengan”. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam mencegah manipulasi harga saham di pasar modal masih menjadi pertanyaan.

    Pengamat pasar modal, Reydi Octa, menilai peningkatan free float menjadi 15 persen dapat membantu menekan praktik manipulasi harga. Namun, ia menekankan bahwa ini hanya satu solusi pendukung, bukan jaminan utama.

    Secara teori, semakin besar porsi saham yang beredar di publik, semakin tinggi likuiditasnya dan semakin sulit harga digerakkan oleh pihak tertentu karena membutuhkan dana yang jauh lebih besar untuk menguasai suplai di pasar.

    “Bisa (free float tekan manipulasi harga), tetapi hanya salah satu solusi pendukung, karena teorinya semakin besar free float, maka saham akan semakin likuid dan lebih sulit digerakan,” ujar Reydi, Jumat (13/2/2026).

    Efektivitas Free Float dengan Data Transparan

    Reydi menambahkan bahwa kebijakan free float 15 persen tidak akan efektif apabila porsi saham yang tercatat sebagai milik publik tersebut sebenarnya masih terafiliasi atau berada dalam kendali kelompok yang sama. Karena itu, penerapan free float 15 persen harus didukung dengan data yang transparan.

    “Tapi kondisi ini akan sia-sia jika free float 15 persen tersebut masih terafiliasi, sehingga harus didukung data lainnya,” paparnya.

    Kedalaman Pasar Perkuat Free Float

    Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Azharys Hardian, berpendapat bahwa penerapan ambang batas free float 15 persen bisa membuat manipulasi harga menjadi lebih sulit karena menciptakan kedalaman pasar yang lebih kuat (market depth).

    Ketika jumlah saham yang beredar di publik lebih besar, maka volume transaksi dan variasi pelaku pasar ikut meningkat. Kondisi tersebut otomatis menaikkan kebutuhan modal bagi pihak tertentu yang ingin menggerakkan harga secara tidak wajar (cost of manipulation), sehingga biaya manipulasi menjadi jauh lebih tinggi.

    “Penerapan ambang batas free float 15 persen secara fundamental memperumit upaya manipulasi harga dengan menciptakan kedalaman pasar yang lebih kuat, sehingga secara otomatis meningkatkan ambang batas modal yang dibutuhkan pihak tertentu untuk menggerakkan harga secara semu,” ucap Azharys.

    Distribusi saham yang lebih luas di tangan publik juga mengurangi kemungkinan satu atau beberapa pihak mengendalikan pergerakan harga.

    Mekanisme Pembentukan Harga Lebih Organik

    Ketika kepemilikan tersebar, kontrol tidak lagi terkonsentrasi pada segelintir entitas sehingga ruang untuk mengatur suplai menjadi lebih sempit. Dalam kondisi tersebut, proses pembentukan harga berlangsung lebih alami karena harga terbentuk dari interaksi riil antara permintaan dan penawaran banyak investor.

    Setiap upaya untuk mengintervensi harga akan langsung berhadapan dengan volume transaksi yang lebih besar dari pasar secara keseluruhan.

    “Secara skema, distribusi saham yang lebih luas di tangan publik mengurangi risiko konsentrasi kontrol oleh segelintir entitas, hal ini memastikan mekanisme pembentukan harga (price discovery) berjalan lebih organik karena setiap upaya intervensi harga akan langsung berhadapan dengan volume pasokan dan permintaan yang lebih masif dari masyarakat,” bebernya.

    Jika likuiditas terjaga, saham menjadi lebih sulit “dikurung” atau digerakkan secara ekstrem tanpa didukung faktor fundamental yang jelas.

    “Dengan likuiditas yang terjaga, saham menjadi lebih sulit untuk "dikurung" atau digerakkan secara liar tanpa adanya fundamental yang mendukung,” lanjut Azharys.

    Aspek Dampak Free Float 15%
    Manipulasi Harga Lebih sulit dilakukan karena butuh modal lebih besar
    Kedalaman Pasar Meningkat, menciptakan pasar yang lebih kuat
    Kontrol Harga Berkurang, karena kepemilikan tersebar
    Pembentukan Harga Lebih organik, berdasarkan permintaan dan penawaran riil

    Penerapan free float 15% diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pasar modal dengan mengurangi potensi manipulasi harga dan meningkatkan transparansi.

  • Unilever Akui Free Float di Bawah Ketentuan Bursa

    Unilever Akui Free Float di Bawah Ketentuan Bursa

    PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengonfirmasi bahwa porsi saham publik atau free float perseroan saat ini belum memenuhi ambang batas minimum yang akan diberlakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, free float UNVR tercatat sebesar 14,06 persen, sedikit di bawah ketentuan 15 persen yang direncanakan oleh regulator.

    Direktur Keuangan UNVR, Neeraj Lai, menyatakan bahwa manajemen menyadari posisi free float perseroan belum memenuhi batas minimum. Perusahaan memastikan akan mematuhi ketentuan pasar modal setelah regulasi teknisnya diterbitkan secara resmi. Manajemen masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari regulator terkait mekanisme implementasi aturan tersebut. UNVR akan menyesuaikan langkah yang diperlukan setelah seluruh ketentuan resmi diberlakukan.

    "Benar, free float saat ini berada di bawah 15 persen, sekitar 14 persen. Kami sepenuhnya menyadari ketentuan tersebut dan menunggu detail regulasi lebih lanjut. Setelah ada kejelasan, kami akan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan 15 persen free float," ujar Neeraj saat konferensi pers virtual, Kamis (12/2/2026).

    Regulasi Free Float 15 Persen

    OJK dan BEI tengah menyiapkan ketentuan peningkatan porsi kepemilikan publik atau free float saham hingga minimum 15 persen. Kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan langkah strategis untuk memperdalam pasar modal. Dengan porsi kepemilikan publik yang lebih besar, likuiditas diharapkan meningkat dan harga saham lebih mencerminkan mekanisme pasar yang lebih sehat.

    Kesiapan Pasar Jadi Sorotan

    Rencana ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pasar untuk menyerap tambahan pasokan saham dalam jumlah besar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyoroti isu utama dalam penerapan free float 15 persen adalah kesiapan pasar untuk menyerap tambahan pasokan saham.

    Artinya, persoalannya bukan sekadar pada besaran free float yang ditawarkan, melainkan apakah minat investor, baik domestik maupun asing, cukup kuat menyerap tawaran saham dengan porsi yang lebih tinggi.

    "Nah tentu isunya kalau boleh saya lanjutkan, bagaimana kapasitas penyerapan pasar kita kan? Apakah sanggup menyerap minat katakanlah penawaran ke publik dengan porsi yang cukup signifikan tadi?," kata Hasan saat ditemui wartawan di gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (3/2/2026).

    Aturan Bursa Segera Terbit

    Implementasi free float 15 persen bagi emiten atau perusahaan publik akan diatur melalui peraturan bursa. Hasan memastikan aturan segera diterbitkan, meskipun tidak menyebutkan waktu secara pasti.

    Berikut rincian Free Float beberapa perusahaan publik di Indonesia:

    Emiten Sektor Free Float
    PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Barang Konsumen Primer 14,06%
    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Infrastruktur 46,78%
    PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Keuangan 20,00%