Pembicaraan mengenai kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026, khususnya bagi PPPK Paruh Waktu, ramai diperbincangkan. Banyak pihak berharap penghasilan mereka akan ikut terkerek naik.
Pemerintah merespons isu ini dengan menerbitkan Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan tersebut secara spesifik mengatur status dan penghasilan PPPK Paruh Waktu.
Dalam regulasi terbaru, PPPK Paruh Waktu resmi diakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka diangkat melalui perjanjian kerja, serupa dengan PPPK Penuh Waktu.
Perbedaan mendasar terletak pada sistem kerja dan mekanisme penggajian. PPPK Penuh Waktu menerima gaji nasional yang diatur oleh pemerintah pusat. Sementara itu, gaji PPPK Paruh Waktu tidak disamaratakan secara nasional.
Kebijakan ini menjadi solusi bagi tenaga honorer yang belum dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Tujuannya agar mereka tetap dapat bekerja dan tidak diberhentikan karena keterbatasan anggaran.
Mekanisme Penentuan Gaji PPPK Paruh Waktu 2026
Pertanyaan mengenai kenaikan gaji PPPK Paruh Waktu pada 2026 memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai ketentuan yang berlaku. Dilansir dari laman Jawa Pos, besaran gaji PPPK Paruh Waktu ditentukan oleh kemampuan anggaran instansi masing-masing.
Penentuan gaji tidak dilakukan oleh pemerintah pusat. Gaji akan disepakati dalam kontrak kerja antara pegawai dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Aturan ini juga menegaskan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah dari penghasilan mereka saat masih berstatus honorer atau non-ASN. Selain itu, gaji juga dapat mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah tempat bekerja.
Fleksibilitas Jam Kerja dan Hak PPPK Paruh Waktu
Sebagai pegawai paruh waktu, jam kerja PPPK Paruh Waktu lebih fleksibel. Jam kerja mereka tidak penuh seperti ASN pada umumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
Meskipun paruh waktu, gaji tetap dibayarkan setiap bulan, bukan secara harian atau per jam. Kontrak kerja berlaku minimal satu tahun dan dapat diperpanjang.
Apabila anggaran tersedia dan ada formasi, PPPK Paruh Waktu memiliki peluang diusulkan menjadi PPPK Penuh Waktu. Walau berstatus paruh waktu, PPPK tetap mendapatkan hak sebagai ASN.
Berikut adalah beberapa hak yang diterima PPPK Paruh Waktu:
| Hak PPPK Paruh Waktu | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Induk Pegawai (NIP) ASN | Diakui secara resmi sebagai ASN |
| BPJS Kesehatan | Jaminan kesehatan |
| BPJS Ketenagakerjaan | Jaminan kecelakaan kerja dan kematian |
| Tunjangan Suami/Istri dan Anak | Tergantung kebijakan dan anggaran daerah |
Di beberapa daerah, PPPK Paruh Waktu juga berhak mendapatkan tunjangan suami/istri dan anak. Namun, besarannya tergantung pada kebijakan dan kemampuan anggaran daerah setempat.
Kenaikan Gaji Tidak Otomatis
Secara aturan, tidak ada kenaikan gaji otomatis bagi PPPK Paruh Waktu di tahun 2026. Gaji PPPK Paruh Waktu hanya bisa meningkat jika instansi memiliki anggaran yang lebih besar. Alternatif lainnya adalah jika pegawai diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Gaji PPPK 2026, khususnya untuk PPPK Paruh Waktu, tidak akan naik secara otomatis. Besaran gaji ditentukan oleh kemampuan anggaran instansi terkait. Gaji minimal harus sama dengan penghasilan saat masih honorer atau sesuai UMR setempat. Kinerja yang baik menjadi kunci utama agar dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu dengan gaji yang lebih layak.

