Tag: GAPMMI

  • GAPMMI Khawatir Label Gula Tinggi Picu Kecemasan Konsumen dan Industri

    GAPMMI Khawatir Label Gula Tinggi Picu Kecemasan Konsumen dan Industri

    Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menyatakan kekhawatirannya terkait rencana pemerintah menerapkan label khusus pada makanan dan minuman berkadar gula tinggi. Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman menekankan perlunya pembahasan mendalam agar tidak menimbulkan kecemasan di kalangan konsumen dan industri.

    Rencana pelabelan ini muncul dalam rapat perdana perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan. Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Adhi mengungkapkan bahwa pembatasan gula, garam, dan lemak (GGL) sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sejak 2014. Saat itu, pemerintah dan pengusaha telah menyepakati bentuk pelabelan yang akan diterapkan.

    "Saya selaku GAPMMI belum membahas lebih lanjut, terutama terkait dengan PP tersebut, dan kita berharap bisa segera dibahas oleh pemerintah," ujar Adhi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Adhi, pengusaha makanan dan minuman selama ini telah proaktif melakukan reformulasi produk. Tujuannya untuk menjaga permintaan konsumen tetap stabil.

    Adhi juga menambahkan bahwa banyak produk industri yang sudah mengurangi kadar GGL. Hal ini terlihat dari logo pilihan lebih sehat dari Badan POM.

    Pentingnya Edukasi Konsumen

    Terkait konsumsi makanan dan minuman manis, Adhi menilai edukasi sangat penting. Pasalnya, konsumenlah yang memiliki kuasa penuh dalam memilih produk.

    "Itu kan juga perlu diedukasi. Yang penting adalah masyarakat sendiri atau konsumen sendiri perlu itu dan produsen menyesuaikan. Maka dari itu produsen sudah banyak melakukan reformulasi dan sudah banyak produk-produk kita yang memberikan logo pilihan lebih sehat dari Badan POM. Itu artinya sudah mengurangi gulanya, garamnya, lemaknya dan lain sebagainya menjadi pilihan lebih sehat," terang Adhi.

    Roadmap dan Kekhawatiran Industri

    Adhi menjamin bahwa pengusaha akan menuruti ketentuan pemerintah asalkan peta jalan (roadmap) penerapannya jelas. Pihaknya pernah mengusulkan durasi delapan tahun untuk implementasi, namun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menginginkan lima tahun. Hal ini, kata Adhi, perlu disepakati lebih lanjut.

    "Kita sudah ingin, pasti akan memenuhi ketentuan pemerintah, tetapi roadmapnya jelas seperti itu. Yang penting itu. Jangan sampai kita nanti produksi less sugar tapi nanti konsumen gak ada yang beli. Akhirnya industri mati seperti itu," imbuh ia.

    Berikut perbandingan usulan waktu penerapan antara GAPMMI dan BPOM:

    Pihak Usulan Waktu Penerapan
    GAPMMI 8 Tahun
    BPOM 5 Tahun

    Alasan Pemerintah Menerapkan Pelabelan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima laporan mengenai peningkatan kasus diabetes di kalangan anak muda Indonesia. Ini menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk menerapkan label kandungan gula tinggi.

    "Oleh karena itu, kami sudah bikin tim yang tepat nanti makanan dan minimum yang kandungan gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa. Agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).