Tag: Gedung Pusat Islam

  • Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Bahas Pemanfaatan Gedung Cagar Budaya Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

    Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Bahas Pemanfaatan Gedung Cagar Budaya Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan duduk bersama membahas rencana penggunaan lahan bekas Kedutaan Besar Inggris sebagai calon Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lahan tersebut berstatus cagar budaya, sehingga pembahasan dilakukan untuk memastikan rencana tersebut sesuai dengan aturan pelestarian.

    Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.

    "Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta mensupport, mendukung apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2016. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.

    "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.

    Komitmen Presiden Prabowo untuk Gedung MUI

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.

    Lahan strategis tersebut berada di jantung ibu kota.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

    Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo.

    Prabowo menyebut gedung tersebut juga bisa dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi di lokasi tersebut.

    "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa detail penting terkait rencana pembangunan Gedung MUI:

    Aspek Detail
    Lokasi Bekas Kedutaan Besar Inggris, Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Status Lahan Cagar Budaya (sejak 2016)
    Luas Lahan Kurang lebih 4.000 meter persegi
    Tujuan Gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam
    Perencana Pembangunan gedung bertingkat tinggi (40 lantai)
    Pihak Terlibat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi Terkait

    Adapun Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengonfirmasi lokasi gedung yang disiapkan Presiden Prabowo. Gedung tersebut berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    Bangunan itu dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris.

    "Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).