Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan terkait kehadiran dalam rapat perdana Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi bahwa undangan rapat tersebut telah diterima oleh pemerintah Indonesia.
Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan bahwa Presiden masih mempertimbangkan undangan tersebut. Hal ini disampaikan di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Menurut Nabyl, surat undangan rapat perdana Board of Peace sudah diterima dan diperiksa oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Namun, keputusan final mengenai kehadiran Presiden Prabowo masih belum dibuat.
"Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mensesneg bahwa memang kita menerima undangan tersebut, tapi Bapak Presiden masih belum memutuskan, masih mempertimbangkan," kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
"Jadi surat undangannya sudah diterima, sudah dicek Pak Mensesneg, tapi belum diputuskan," sambungnya.
Nabyl juga menyatakan belum dapat memastikan kemungkinan delegasi lain mewakili Prabowo. Ia menjelaskan bahwa pihak tuan rumah rapat, dalam hal ini AS, biasanya memiliki preferensi tersendiri mengenai siapa yang dapat hadir.
"Itu selain kita yang menentukan, biasanya tuan rumah itu juga punya preferensi, tidak bisa diwakilkan atau nggak, seperti itu. (Undangan itu) Kepada kepala negara," ujarnya.
Konfirmasi dari Mensesneg
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi penerimaan undangan rapat perdana Board of Peace. Rapat ini direncanakan akan berlangsung pada 19 Februari.
Prasetyo membenarkan adanya undangan tersebut saat bertemu wartawan. Namun, ia juga belum bisa memastikan kehadiran Presiden Prabowo.
"Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," kata Pras kepada wartawan, Senin (9/2).
Harapan Penandatanganan Tarif Dagang
Apabila Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk hadir, Mensesneg Prasetyo Hadi berharap kesempatan ini dapat sekaligus dimanfaatkan. Kegiatan itu diharapkan dapat menjadi momen penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia.
Indonesia saat ini masih menantikan jadwal pasti pelaksanaan penandatanganan kesepakatan tersebut. Harapan ini menunjukkan adanya agenda ganda yang ingin dicapai Indonesia.
"Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya.
| Agenda | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Undangan Rapat Board of Peace | Diterima | Presiden Prabowo belum memutuskan kehadiran |
| Penandatanganan Tarif Dagang AS-Indonesia | Menunggu Jadwal | Diharapkan bisa terlaksana bersamaan |
| Perwakilan Delegasi | Belum Pasti | Tergantung preferensi tuan rumah |
