Tag: Geopolitik

  • China Geram, Sebut Presiden Taiwan ‘Penghasut Perang’

    China Geram, Sebut Presiden Taiwan ‘Penghasut Perang’

    Pemerintah China melontarkan kemarahan besar terhadap Presiden Taiwan, Lai Ching-te. Beijing secara terang-terangan menyebut Lai sebagai "penghasut perang".

    Kecaman ini muncul pada hari Kamis (12/2) menyusul pernyataan Lai Ching-te. Ia memperingatkan bahwa Beijing berpotensi menargetkan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, jika berhasil menguasai Taiwan.

    Dalam wawancara perdananya dengan AFP sejak menjabat Mei 2024, Lai Ching-te mengemukakan kekhawatirannya. Ia yakin China akan menjadi "lebih agresif" jika mengambil alih Taiwan.

    Lai memperingatkan bahwa ambisi ekspansionis China akan mengarah ke Jepang, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik.

    Kementerian Luar Negeri China bereaksi keras, menuduh Lai memprovokasi agresi. Mereka menegaskan Lai Ching-te adalah "penghasut perang."

    "Pernyataan Lai Ching-te sekali lagi mengungkap sifat pro-kemerdekaan yang keras kepala, sepenuhnya membuktikan bahwa ia adalah perusak perdamaian, pencipta krisis, dan penghasut perang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian dalam konferensi pers, Kamis (12/2/2026).

    "Apa pun yang dikatakan atau dilakukan Lai Ching-te, hal itu tidak dapat mengubah fakta sejarah dan hukum bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah China," cetusnya.

    Klaim China atas Taiwan

    China mengklaim Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya. Beijing tidak segan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut.

    Taiwan sendiri adalah negara yang berpemerintahan sendiri, memiliki sistem politik dan ekonomi yang terpisah dari daratan utama China.

    Dalam wawancara AFP, Lai menjelaskan jika China merebut Taiwan. Beijing akan "lebih agresif, merusak perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dan tatanan internasional berbasis aturan."

    "Jika Taiwan dianeksasi oleh China, ambisi ekspansionis China tidak akan berhenti di situ," kata Lai.

    Berikut adalah beberapa negara yang masuk dalam Kawasan Indo-Pasifik, menurut definisi geografis yang banyak digunakan:

    Wilayah Contoh Negara
    Asia Timur Korea Selatan, Korea Utara, Jepang
    Asia Selatan India, Pakistan, Bangladesh
    Asia Tenggara Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand
    Oseania Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji

    "Negara-negara berikutnya yang terancam adalah Jepang, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik, dengan dampak yang pada akhirnya akan mencapai Amerika dan Eropa," ujarnya.

  • Presiden Taiwan Peringatkan Ancaman China di Indo-Pasifik

    Presiden Taiwan Peringatkan Ancaman China di Indo-Pasifik

    Presiden Taiwan Lai Ching-te mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi ancaman ekspansi China di kawasan Indo-Pasifik. Ia menegaskan bahwa negara-negara di wilayah tersebut dapat menjadi sasaran berikutnya jika Beijing berhasil merebut pulau itu.

    Pernyataan ini disampaikannya seraya ia bersikeras pada perlunya Taiwan untuk secara dramatis memperkuat pertahanannya.

    Dalam wawancara pertamanya dengan kantor berita global sejak menjabat pada Mei 2024, Lai menyatakan keyakinannya. Ia yakin parlemen Taiwan akan menyetujui anggaran tambahan US$40 miliar untuk mendanai pembelian pertahanan penting.

    Pembelian ini termasuk senjata dari Amerika Serikat. Padahal, Presiden China Xi Jinping telah memperingatkan Washington agar tidak menjual senjata ke Taiwan.

    Namun, Lai mengatakan Amerika Serikat akan mendukung Taiwan. "Tidak perlu menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dengan Beijing," ujarnya.

    China mengklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Beijing telah mengancam akan menggunakan kekerasan untuk membawa pulau yang berpemerintahan sendiri itu di bawah kendalinya.

    Dampak Ekspansi China

    Lai menegaskan jika China merebut Taiwan, Beijing akan menjadi lebih agresif. Hal ini dinilai merusak perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, serta tatanan internasional berbasis aturan.

    "Jika Taiwan dianeksasi oleh China, ambisi ekspansionis China tidak akan berhenti di situ," kata Lai kepada AFP dalam wawancara eksklusif di Gedung Kantor Kepresidenan di Taipei, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan, negara-negara berikutnya yang terancam adalah Jepang, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. "Dampak yang pada akhirnya akan mencapai Amerika dan Eropa," katanya.

    Kawasan Indo-Pasifik

    Kawasan Indo-Pasifik merupakan wilayah strategis global yang mencakup berbagai negara. Kawasan ini memiliki kepentingan geopolitik dan ekonomi yang signifikan.

    Sub-Kawasan Contoh Negara
    Asia Timur Korea Selatan, Korea Utara, Jepang
    Asia Selatan India, Pakistan, Bangladesh
    Asia Tenggara Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam
    Oseania Australia, Selandia Baru, Negara Kepulauan Pasifik

    Area ini memiliki jalur pelayaran vital dan sumber daya alam melimpah. Sehingga menjadikannya fokus utama persaingan geopolitik global saat ini.

  • Taiwan Tolak Permintaan AS Pindahkan Rantai Pasok Semikonduktor, Anggap Mustahil

    Taiwan Tolak Permintaan AS Pindahkan Rantai Pasok Semikonduktor, Anggap Mustahil

    Taiwan menegaskan kepada Amerika Serikat (AS) bahwa usulan pemindahan 40% rantai pasok semikonduktor ke AS merupakan hal yang mustahil. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cheng Li-chiun kepada Washington.

    Cheng Li-chiun menjelaskan ekosistem semikonduktor negaranya telah dibangun selama puluhan tahun sehingga tidak dapat dipindahkan begitu saja. Ekspansi internasional Taiwan, termasuk investasi di AS, berpegang pada prinsip bahwa industri tetap berakar di Taiwan sambil terus memperluas investasi domestik.

    Pernyataan ini merupakan penolakan terhadap target lokalisasi yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Januari lalu. Target ini muncul tak lama setelah perjanjian perdagangan AS-Taiwan terbaru disepakati.

    Lutnick menginginkan 40% rantai pasok chip Taiwan berpindah ke AS selama masa jabatan Presiden Donald Trump. Berdasarkan kesepakatan itu, pemerintah Taiwan menjanjikan investasi langsung USD 250 miliar oleh perusahaan teknologinya.

    Selain itu, Taiwan juga menyiapkan kredit senilai USD 250 miliar bagi perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi di AS. Washington menurunkan pungutan atas sebagian besar barang dari Taiwan menjadi 15% dari sebelumnya 20%.

    Penurunan ini menghapuskan tarif untuk obat generik dan bahan bakunya, komponen pesawat terbang, serta sumber daya alam yang tidak tersedia di dalam negeri. AS juga menjanjikan kuota yang lebih tinggi untuk ekspor cip bebas tarif dari Taiwan ke AS.

    TSMC dan Harapan Washington

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), pembuat chip kontrak terkemuka dunia dan produsen semikonduktor tercanggih, telah berupaya menyelaraskan diri dengan kepentingan kebijakan AS. TSMC telah berkomitmen lebih dari USD 65 miliar untuk manufaktur di AS dalam beberapa tahun terakhir.

    Rencana investasi ini akan meningkat menjadi USD 165 miliar guna memproduksi chip bagi klien AS seperti Apple dan Nvidia. Investasi ini juga memanfaatkan dana hibah di bawah UU Sains dan CHIPS AS (U.S. CHIPS and Science Act).

    Namun, Lutnick juga mengharapkan ratusan perusahaan kecil lainnya dalam rantai pasok chip untuk pindah ke AS. "Kami akan membangun kawasan industri semikonduktor raksasa di Amerika," ujarnya pada Januari, dikutip detikINET dari CNBC.

    Lutnick menambahkan, perusahaan chip di Taiwan yang tidak membangun pabrik di AS kemungkinan akan menghadapi tarif 100% yang diancamkan Trump.

    Realitas Pemindahan Rantai Pasok

    Analis semikonduktor umumnya setuju dengan penilaian Cheng bahwa rencana lokalisasi itu tidak realistis. Pemindahan rantai pasok yang begitu canggih dianggap sulit untuk direalisasikan.

    Analis dan pejabat industri menunjuk pada ekosistem semikonduktor Taiwan yang terintegrasi mendalam. Selain itu, AS menghadapi kekurangan tenaga kerja dan tingginya biaya produksi.

    Dampak dan Analisis Geopolitik

    Analis geopolitik juga menyoroti teori Perisai Silikon, yang beranggapan peran sentral Taiwan dalam pasokan chip global mengharuskan AS mencegah agresi China. Perisai Silikon ini dapat semakin menghalangi Taiwan memindahkan rantai pasokannya ke luar negeri.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait penolakan Taiwan terhadap permintaan AS:

    Aspek Penjelasan
    Penyebab Penolakan Ekosistem semikonduktor Taiwan yang telah mapan selama puluhan tahun dan tidak mudah dipindahkan.
    Target AS Memindahkan 40% rantai pasok chip Taiwan ke AS, terutama di masa jabatan Trump.
    Faktor Penghambat Ekosistem terintegrasi, kekurangan tenaga kerja di AS, biaya tinggi, dan teori Perisai Silikon.
    Komitmen TSMC Investasi besar TSMC di AS, namun Washington mengharapkan ratusan perusahaan lain ikut pindah.
  • Rusia Patuhi Pembatasan Nuklir AS Asal Washington Lakukan Hal Sama

    Rusia Patuhi Pembatasan Nuklir AS Asal Washington Lakukan Hal Sama

    Pemerintah Rusia menegaskan komitmennya untuk mematuhi pembatasan senjata nuklir yang ditetapkan dalam perjanjian pengendalian senjata yang telah berakhir dengan Amerika Serikat. Kepatuhan ini berlaku asalkan Washington juga melakukan hal yang sama.

    Traktat New START, perjanjian terakhir antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia, telah berakhir awal bulan ini. Washington tidak menanggapi tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin untuk perpanjangan satu tahun atas batasan jumlah persenjataan nuklir masing-masing pihak.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan Moskow tidak terburu-buru mengembangkan dan menempatkan lebih banyak senjata. Pernyataan ini menarik kembali komentar kementeriannya yang sempat menyebut Rusia tidak lagi terikat perjanjian.

    “Kami berangkat dari fakta bahwa moratorium ini, yang diumumkan oleh presiden kami, tetap berlaku, tetapi hanya selama Amerika Serikat tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan,” kata Lavrov dalam pidatonya di parlemen Rusia, Rabu (11/2/2026).

    Baik Rusia maupun Amerika Serikat telah mengindikasikan keinginan untuk mencapai kesepakatan pengendalian senjata baru. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga stabilitas strategis di tengah ketegangan global.

    Washington sebelumnya mendorong agar China dilibatkan dalam pembicaraan tersebut, merujuk pada persenjataan nuklir Beijing yang terus berkembang. Namun, Moskow berpendapat jika China dilibatkan, sekutu nuklir Amerika Serikat seperti Inggris dan Prancis juga harus diikutsertakan.

    Berakhirnya Traktat New START, yang membatasi AS dan Rusia masing-masing 1.550 hulu ledak nuklir, menandai pertama kalinya dalam beberapa dekade tidak ada perjanjian pembatasan senjata paling destruktif. Situasi ini memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata baru.

    Tuntutan Amerika Serikat dan Konsekuensinya

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan New START “dinegosiasikan dengan buruk” dan “sedang dilanggar secara terang-terangan”. Pernyataan ini mencerminkan pandangan AS terhadap perjanjian tersebut.

    Pada tahun 2023, Rusia menolak inspeksi situs-situs nuklirnya berdasarkan perjanjian tersebut. Penolakan ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait konflik di Ukraina.

    Namun, Rusia menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen pada batasan kuantitatif yang telah ditetapkan, meskipun inspeksi dihentikan. Hal ini menunjukkan upaya Moskow untuk menjaga transparansi dalam kapasitas nuklirnya.

    Status Perjanjian Pengendalian Senjata Nuklir Rusia dan AS
    Elemen Deskripsi Status Terbaru
    Traktat New START Perjanjian pembatasan hulu ledak nuklir strategis Berakhir awal Februari 2026
    Tawaran Perpanjangan Rusia Perpanjangan satu tahun New START Tidak ditanggapi Washington
    Komitmen Rusia Mematuhi batasan nuklir jika AS juga patuh Ditegaskan oleh Lavrov
    Usulan Pembicaraan Baru Kedua pihak ingin kesepakatan baru Sedang diupayakan
    Keterlibatan China Didorong AS karena persenjataan yang berkembang Rusia minta Inggris dan Prancis ikut
    Inspeksi Situs Nuklir Ditolak Rusia pada 2023 Komitmen kuantitatif tetap berlaku
  • Inggris Lipat Gandakan Pasukan di Norwegia Hadapi Ancaman Rusia

    Inggris Lipat Gandakan Pasukan di Norwegia Hadapi Ancaman Rusia

    Pemerintah Inggris mengumumkan peningkatan jumlah pasukan militer yang ditempatkan di Norwegia. Penambahan ini bertujuan memperkuat misi terbaru aliansi NATO di kawasan Arktik.

    Pasukan Inggris akan memainkan peran penting dalam menghadapi meningkatnya ancaman Rusia. Keputusan ini diambil saat Amerika Serikat (AS) mendesak sekutunya mengambil tanggung jawab lebih besar.

    Dengan penambahan tersebut, jumlah pasukan militer Inggris di Norwegia akan meningkat dari 1.000 menjadi 2.000 personel. Peningkatan ini akan direalisasikan dalam tiga tahun ke depan.

    Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan, "Keamanan kawasan Arktik dan Kutub Utara akan diperkuat terhadap meningkatnya ancaman Rusia seiring dengan peningkatan kehadiran Inggris di kawasan tersebut."

  • Trump Pertimbangkan Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah di Tengah Ketegangan Iran

    Trump Pertimbangkan Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah di Tengah Ketegangan Iran

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertimbangkan untuk mengerahkan kapal induk AS yang kedua beserta aset-aset militer tambahan ke kawasan Timur Tengah. Langkah ini diambil di tengah ketegangan yang masih berlangsung dengan Iran.

    Trump menyatakan Washington dan Teheran sedang dalam perundingan nuklir. Kedua belah pihak telah menunjukkan kesediaan untuk mencapai kesepakatan guna mencegah aksi militer. Trump juga menegaskan kembali larangan Iran untuk memperoleh senjata nuklir.

    Rencana pengerahan kapal induk kedua ini, sebagaimana dilaporkan Al Arabiya dan Anadolu Agency pada Rabu (11/2/2026), bertujuan meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Peningkatan tekanan ini terjadi di tengah berlangsungnya pembicaraan diplomatik.

    “Kita memiliki armada yang sedang menuju ke sana dan satu lagi mungkin akan menyusul,” kata Trump saat berbicara kepada media Axios, Rabu (11/2/2026).

    Trump mengonfirmasi bahwa ia "sedang mempertimbangkan" pengerahan tambahan. Sebelumnya, Trump juga sempat menyebut Iran 'Bodoh' jika tidak menyetujui kesepakatan nuklir.

    Seorang pejabat AS, yang tidak ingin disebutkan namanya, menambahkan bahwa diskusi internal mengenai kelompok tempur kedua sedang berjalan. Kelompok tempur ini nantinya akan bergabung dengan kapal induk USS Abraham Lincoln yang sudah ditempatkan di kawasan tersebut.

    Pilihan Biner bagi Iran

    Trump menggambarkan pilihan yang dimiliki Iran sebagai pilihan biner. Ini mengindikasikan bahwa ada dua kemungkinan skenario yang bisa terjadi.

    “Entah kita akan mencapai kesepakatan atau kita harus melakukan sesuatu yang sangat keras seperti terakhir kali,” ucapnya.

    Pernyataan ini merujuk pada pengeboman AS pada Juni tahun lalu. Serangan tersebut menyasar tiga fasilitas nuklir utama Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan.

    Namun, Trump mengisyaratkan bahwa ia mengantisipasi putaran kedua negosiasi dengan pejabat Iran ke depan. Ia mengklaim bahwa Teheran kini lebih serius terlibat dalam perundingan dan sangat menginginkan kesepakatan.

    Optimisme Trump atas Kesepakatan

    Trump menilai bahwa Teheran sebelumnya meremehkan kesediaan Washington untuk bertindak. Hal ini menjadi faktor penting dalam dinamika negosiasi.

    “Terakhir kali, mereka tidak percaya saya akan melakukannya. Mereka terlalu percaya diri,” kata Trump, seperti dikutip Channel 12 Israel.

    Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa kesepakatan yang mencakup program nuklir Iran adalah "hal yang mudah". Ia juga menyatakan optimisme tentang pembatasan kemampuan rudal balistik Teheran.

    “Kita bisa mencapai kesepakatan yang hebat dengan Iran,” tegasnya.

    Sebelumnya, Iran juga menyatakan kesiapan untuk 'mengencerkan' uranium yang diperkaya jika AS mencabut semua sanksi. Ini menunjukkan adanya potensi untuk titik temu dalam negosiasi.

    Kronologi Ketegangan dan Negosiasi AS-Iran

    Hubungan AS dan Iran telah mengalami pasang surut, terutama terkait program nuklir. Berikut adalah ringkasan beberapa peristiwa penting:

    Tahun Peristiwa Penting
    2018 AS Mundur dari JCPOA (Perjanjian Nuklir Iran)
    2019 AS Terapkan Sanksi Berat terhadap Iran
    2020 Pembunuhan Qasem Soleimani, Peningkatan Ketegangan Militer
    2021 Dimulainya Kembali Pembicaraan Tidak Langsung di Wina
    2026 Trump Pertimbangkan Pengerahan Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah
  • Konferensi Keamanan Munich 2026: Eropa Dorong Pertahanan Mandiri di Tengah Bayang-Bayang Trump

    Konferensi Keamanan Munich 2026: Eropa Dorong Pertahanan Mandiri di Tengah Bayang-Bayang Trump

    Para pemimpin dunia berkumpul di Munich Security Conference 2026 pada Jumat (6/2/26) untuk membahas isu-isu krusial. Kebijakan keamanan trans-Atlantik dan pertahanan Uni Eropa menjadi agenda utama.

    Selama setahun terakhir, Uni Eropa semakin gencar menciptakan strategi pertahanan independen. Mereka juga berupaya membangun industri pertahanan Eropa yang lebih kuat.

    Langkah ini dipicu oleh sikap pemerintahan Trump dalam berbagai isu geopolitik. Mulai dari negosiasi gencatan senjata Rusia-Ukraina hingga ketegangan terkait Greenland.

    Meski belum resmi diumumkan, para pemimpin Eropa menyiratkan keinginan lepas dari ketergantungan Amerika Serikat. Ini menjadi sinyal penting bagi peta kekuatan global.

    Analisis DW berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sejak 1950 menunjukkan dominasi AS. Amerika Serikat memimpin pasar pertahanan di Eropa dan dunia.

    SIPRI melacak belanja militer dan perdagangan

  • Chairul Tanjung Ungkap Perang Dagang AS-China Akibatkan Inflasi Global

    Chairul Tanjung Ungkap Perang Dagang AS-China Akibatkan Inflasi Global

    Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah memicu ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini berimbas pada kenaikan inflasi, gangguan rantai pasok, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

    Kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump dinilai memperburuk situasi. Tarif dan pembatasan perdagangan tersebut menjadi respons atas laju ekonomi China.

    Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, mengemukakan pandangannya dalam CNBC Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Menurut Chairul Tanjung, AS menghadapi ancaman dominasi ekonomi global dari China. Hal ini tercermin dari pertumbuhan perdagangan yang jauh lebih pesat.

    "Ternyata Amerika mengalami pertumbuhan yang jauh kalah cepat dibandingkan China dalam hal perdagangan. Kita lihat ini angkanya di AS, perdagangan dunia tahun 2000 sudah mencapai US$ 2 triliun, sementara China baru US$ 474 billion. Tapi 2024 AS naik menjadi US$ 5,3 triliun atau Rp 167%, tetapi Cina menjadi US$ 6,2 triliun, naiknya 1.200%," terang pria yang akrab disapa CT itu, Selasa (10/2/2026).

    Situasi serupa juga terjadi pada perdagangan China dengan Indonesia. Ini menjadi indikasi kuat agresivitas ekspansi ekonomi China.

    Berikut adalah perbandingan nilai perdagangan AS dan China terhadap Indonesia:

    Tahun AS ke Indonesia (US$) China ke Indonesia (US$)
    2000 12,7 miliar Tidak disebutkan
    2024 38,2 miliar (naik 2x lipat) Naik 1.882%

    "Begitu juga trade terhadap Indonesia, tahun 2000 itu AS US$ 12,7 billion naik ke US$ 38,2 billion terhadap Indonesia naik dua kali lipat. Tetapi China naiknya 1.882%. ini yang menyebabkan kalau seandainya AS tidak melakukan segala sesuatu terkait mendorong ekonominya, maka China akan menguasai dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi," jelasnya lagi.

    Langkah Proteksionisme Trump

    Chairul Tanjung menilai, langkah Trump memberlakukan perang dagang dan tarif bertujuan mengamankan perdagangan serta bisnis domestik AS.

    Jika tidak ada tindakan serius, China berpotensi besar menguasai ekonomi dunia dalam waktu dekat. Hal ini mendorong Trump mengambil keputusan tegas.

    "Oleh karenanya Trump harus melakukan pembelaan diri dengan melakukan trade war. Jangan lupa Trump adalah seorang bisnisman, seorang yang sangat praktikal dalam melakukan kebijakannya. Dia tidak melihat permasalahan hal-hal yang di luar kontekstualnya, masalah ekonomi adalah masalah surviving. Inilah yang dilakukan oleh Trump," jelasnya.

  • Kilang India Hentikan Impor Minyak Rusia Mulai April 2026

    Kilang India Hentikan Impor Minyak Rusia Mulai April 2026

    Sejumlah kilang minyak di India mulai menghindari pembelian minyak mentah Rusia. Pembatasan ini berlaku untuk pengiriman yang dijadwalkan pada April 2026. Langkah tersebut diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu yang lebih panjang.

    Keputusan ini dipandang sebagai upaya New Delhi untuk memfasilitasi kesepakatan perdagangan penting dengan Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, AS dan India hampir mencapai kesepakatan dagang pada Jumat (6/2).

    Kedua negara mengumumkan kerangka kerja sama yang diharapkan selesai pada Maret 2026. Kesepakatan ini bertujuan untuk menurunkan tarif dan memperdalam kerja sama ekonomi.

    Dilansir dari Reuters, Senin (9/2/2026), perusahaan minyak utama India tidak lagi menerima tawaran dari Rusia. Perusahaan tersebut meliputi Indian Oil, Bharat Petroleum, dan Reliance Industries.

    Penolakan ini berlaku untuk pengiriman pada Maret-April 2026. Meski demikian, beberapa pengiriman minyak Rusia untuk Maret 2026 telah terjadwal sebelumnya.

    Informasi ini berasal dari sumber di sektor pengilangan. Sebagian besar kilang lain di India juga dilaporkan telah berhenti membeli minyak mentah dari Rusia.

    Strategi Diversifikasi Sumber Energi

    Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa diversifikasi sumber energi adalah inti strategi mereka. Ini sesuai dengan dinamika internasional dan kondisi pasar objektif.

    "Diversifikasi sumber energi sejalan dengan kondisi pasar objektif dan dinamika internasional yang berkembang adalah inti dari strategi kita," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India.

    Pernyataan bersama AS-India mengenai kerangka kesepakatan perdagangan tidak secara eksplisit menyebut minyak Rusia. Namun, Presiden AS Donald Trump mencabut tarif 25% atas barang-barang India.

    Tarif tersebut sebelumnya diberlakukan karena pembelian minyak Rusia. Pencabutan ini dilakukan setelah New Delhi berkomitmen untuk menghentikan impor minyak Rusia.

    Kilang Minyak Status Penawaran Minyak Rusia (Maret-April 2026)
    Indian Oil Tidak menerima
    Bharat Petroleum Tidak menerima
    Reliance Industries Tidak menerima
    Kilang Lainnya Berhenti membeli
  • Iran Tegaskan Siap Berdiplomasi dan Berperang di Teheran

    Iran Tegaskan Siap Berdiplomasi dan Berperang di Teheran

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen negaranya terhadap jalur diplomasi, sekaligus kesiapan untuk berperang. Pernyataan ini disampaikan di Teheran, dua hari setelah Iran dan Amerika Serikat mengadakan pembicaraan nuklir tidak langsung di Oman.

    Pembicaraan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan beberapa minggu terakhir. Retorika perang AS terhadap Iran turut memicu situasi ini.

    Araghchi menyampaikan pernyataan tersebut dalam Kongres Nasional Kebijakan Luar Negeri Republik Islam di Teheran, Minggu (8/2) waktu setempat.

    "Kita adalah bangsa yang berdiplomasi, kita juga bangsa yang siap berperang; bukan dalam arti kita mencari perang, tetapi… kita siap berperang agar tidak ada yang berani melawan kita," kata Araghchi.

    Saat ini, Araghchi menambahkan, martabat menjadi prinsip utama kebijakan luar negeri Iran. Hal ini mencakup menjaga kemerdekaan, menolak dominasi, dan mempertahankan kedaulatan negara.

    Respons Iran, menurut Araghchi, sangat bergantung pada nada yang diadopsi oleh pihak lain. Diplomasi akan disambut dengan bahasa serupa, begitu pula dengan penggunaan kekuatan dan bahasa penghormatan.

    Teheran menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan ambiguitas terkait program nuklir damainya. Diplomasi ditekankan sebagai satu-satunya jalan, mengingat jalur lain belum membuahkan hasil.

    Tantangan Program Nuklir Iran

    "Mereka (musuh) membom fasilitas kami, tetapi mereka gagal mencapai hasil yang mereka inginkan. Pengetahuan tidak dapat dihancurkan oleh pemboman; teknologi tidak dapat dihancurkan. Ada teknologi dan ada pengetahuan, jadi tidak ada pilihan selain bernegosiasi," kata Araghchi.

    Diplomat senior tersebut menekankan bahwa hak resmi Iran atas program energi nuklir damai harus dihormati. Ini merupakan bagian penting dari kedaulatan dan kemandirian Iran.

    Kekuatan Republik Islam Iran

    Araghchi juga menegaskan keyakinannya terhadap kekuatan Iran. Kekuatan tersebut terletak pada kemampuannya melawan intimidasi, dominasi, dan tekanan dari pihak lain.

    Berikut adalah poin-poin utama pernyataan Menlu Iran:

    Aspek Penjelasan
    Sikap Iran Diplomasi dan kesiapan berperang
    Prinsip Kebijakan Luar Negeri Martabat, kemerdekaan, menolak dominasi, kedaulatan
    Respons Terhadap Pihak Lain Sejalan dengan nada yang diadopsi (diplomasi dibalas diplomasi, kekuatan dibalas kekuatan)
    Program Nuklir Siap selesaikan ambiguitas, diplomasi satu-satunya cara
    Kekuatan Iran Mampu melawan intimidasi dan dominasi