Tag: gratifikasi

  • Kesaksian Atase KL Soal Gratifikasi Mobil dan Uang Rutin dari Mantan Pejabat Kemnaker

    Kesaksian Atase KL Soal Gratifikasi Mobil dan Uang Rutin dari Mantan Pejabat Kemnaker

    Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mendalami hubungan antara Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur, Harry Ayusman, dengan mantan Direktur PPTKA Kemnaker, Wisnu Pramono. Dalam persidangan yang berlangsung Kamis (19/2/2026), hakim mempertanyakan motif di balik pemberian satu unit mobil oleh terdakwa Wisnu kepada Harry.

    Harry Ayusman mengungkapkan bahwa dirinya sempat menggunakan mobil pemberian tersebut selama delapan bulan sebelum akhirnya dikembalikan. Saat hakim mencecar mengenai kedekatan mereka yang dianggap tidak wajar bagi hubungan atasan dan bawahan, Harry berdalih bahwa hal itu didasari faktor pertemanan lama sejak mereka bekerja di Sritex.

    "Saya dekat teman lama bekerja dengan beliau dari Sritex. Hanya sebatas atasan dan bawahan," ujar Harry saat menjawab pertanyaan hakim mengenai alasan perhatian berlebih yang diberikan Wisnu kepadanya.

    Selain fasilitas kendaraan, terungkap pula adanya aliran dana rutin yang diterima Harry. Ia mengaku mendapatkan uang sebesar Rp 1,5 juta setiap dua minggu yang disalurkan melalui perantara bernama Ariswan dan Alva. Tak hanya itu, Harry juga membeberkan adanya penerimaan dana lain dengan istilah 'uang ketupat' dan 'uang terompet' yang jika ditotal mencapai Rp 70 juta.

    Hakim sempat mempertanyakan apakah perlakuan khusus ini juga diterima oleh pegawai lain atau berkaitan dengan rahasia pekerjaan tertentu. Namun, Harry menyatakan tidak mengetahui kebijakan terhadap staf lain dan menegaskan hubungannya dengan Wisnu murni bersifat personal yang baik sejak awal bekerja.

    Kasus dugaan korupsi pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemenaker ini menyeret delapan terdakwa, yakni Wisnu Pramono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, Alfa Eshad, Suhartono, Haryanto, Devi Angraeni, dan Gatot Widiartono. Jaksa mendakwa para oknum ASN tersebut melakukan pemerasan terhadap agen untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mulai dari uang tunai hingga barang mewah seperti mobil Innova Reborn dan motor Vespa.

  • Respons Menkeu Purbaya Yudhi Soal Laporan Gratifikasi Mobil Mewah Pejabat Kemenkeu

    Respons Menkeu Purbaya Yudhi Soal Laporan Gratifikasi Mobil Mewah Pejabat Kemenkeu

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan koordinasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendalami laporan dugaan gratifikasi yang menyeret salah satu pejabat di lingkungan kementeriannya. Langkah ini diambil menyusul beredarnya kabar mengenai pemberian satu unit mobil mewah kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berinisial RLM.

    Purbaya mengonfirmasi bahwa dirinya telah mendapatkan informasi terkait laporan tersebut. Ia menegaskan akan segera menjalin komunikasi dengan lembaga antirasuah untuk mendiskusikan validitas aduan yang masuk.

    "Iya sudah tahu. Nanti saya telepon, diskusi dengan KPK deh," ujar Purbaya saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).

    Menkeu menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menyikapi persoalan ini. Ia berkomitmen untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut secara objektif guna memastikan bahwa laporan yang ada bukan merupakan upaya tendensius yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan reputasi pejabat yang bersangkutan.

    Muncul dugaan bahwa isu gratifikasi ini sengaja diembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan rencana internal kementerian yang hendak menarik pejabat berinisial RLM tersebut ke dalam jajaran manajemen Kemenkeu.

    "Ini ada beberapa kalangan yang sengaja mengembus-embuskan itu karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kemenkeu, tetapi sepertinya ada yang nggak setuju sehingga ada yang menghembus-hembuskan itu. Kita akan lihat case-nya seperti apa," pungkas Purbaya.

  • Gratifikasi DPRD NTB: Tiga Tersangka Segera Diadili di Mataram

    Gratifikasi DPRD NTB: Tiga Tersangka Segera Diadili di Mataram

    Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Tiga anggota dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan segera menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

    Ketiga tersangka tersebut adalah Indra Jaya Usman alias IJU dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim dari Partai Golkar, dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip, seorang politisi dari Partai Perindo.

    “Iya, berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, Jumat (13/2/2026).

    Humas Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kelik Trimargo, membenarkan pelimpahan berkas ketiga tersangka. Namun, jadwal persidangan belum ditetapkan.

    “Belum ditentukan hari sidangnya,” ucap Kelik.

    Meskipun jadwal sidang belum ditentukan, majelis hakim yang akan mengadili perkara ini telah ditunjuk. Dewi Santini akan bertindak sebagai ketua majelis, dengan anggota I Made Gede Trisnajaya Susila dan Irawan Ismail.

    “Tiga-tiganya sama semua majelisnya,” jelas Kelik.

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Mataram, kasus ini terdaftar dengan nomor perkara yang berbeda untuk setiap tersangka. Muhammad Nashib Ikroman alias Acip terdaftar dengan nomor perkara 18/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr, Indra Jaya Usman alias IJU dengan nomor perkara 17/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr, dan Hamdan Kasim dengan nomor perkara 16/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr.

    Daftar Penerima Gratifikasi dan Nominal

    Dalam kolom barang bukti di SIPP PN Mataram, terungkap sejumlah nama anggota DPRD NTB yang diduga menerima gratifikasi, lengkap dengan nominalnya. Berikut daftar nama dan nominal yang tercantum:

    Sebelum melihat daftar nama penerima gratifikasi, perlu digarisbawahi bahwa status mereka masih sebagai pihak yang diduga terlibat dan akan dibuktikan lebih lanjut di pengadilan.

    Nama Penerima Nominal (Rp)
    Marga Harun 200.000.000
    Lalu Irwansyah (melalui sopir Mustafa Bakri) 100.000.000
    Burhanuddin 200.000.000
    Muhannan Mu'min Mushonaf 200.000.000
    Salman 150.000.000
    Hulaemi 150.000.000
    Wahyu Apriawan Riska 150.000.000
    Ruhaiman 150.000.000
    Rangga Danu Meinaga Adhitama 200.000.000
    Lalu Arif Rahman Hakim 200.000.000
    TGH Muliadi 150.000.000
    Nurdin Marjuni 180.000.000
    Harwoto 170.000.000

    Barang Bukti Lainnya

    Selain daftar penerima gratifikasi, kolom barang bukti juga merinci beberapa hal lain, termasuk kegiatan Desa Berdaya yang merupakan program unggulan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Terdapat juga nominal sebesar Rp 76 miliar yang berasal dari Nursalim.

    Tercantum pula salinan lengkap dengan tanda tangan asli penginputan usulan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2025 dari saksi H Salman, data SIPD pada Mei 2025 untuk Program 2026 atas nama Hj Rohani dan dokumen usulan SIPD atas nama Hj Nanik Suryatiningsih, serta print out hasil reses 2025 pada SIPD RI (Anggota DPRD NTB yang baru) yang didapatkan dari Iswandi.

    Barang bukti lainnya meliputi satu bundel program kegiatan dari ASN Bappeda NTB bernama Firman, salinan pesan WhatsApp tentang pengisian daftar "By Name By Address" (BNBA) beserta tanda tangan saksi Abdul Rahim, dan kuitansi Nomor 005 yang melampirkan keterangan pembayaran utang modal usaha gas dari Ibrahim senilai Rp 200 juta kepada penerima bernama Habib.

    Surat Edaran Gubernur dan Dokumen Pergeseran Anggaran

    Terdapat tiga surat edaran Gubernur NTB dari Dr. Nursalim tentang pedoman dan pelaksanaan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 6 Januari 2025, 7 Maret 2025, dan 9 Mei 2025.

    Terakhir, tercantum dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satker Perangkat Daerah NTB Tahun 2025 untuk kegiatan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB yang didapatkan dari Nursalim. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/Kota, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer maupun sekunder pada Daerah Irigasi dengan luas mencapai ribuan hektare (Dinas PUPR NTB), penataan prasarana pertanian (Distanbun NTB), pengelolaan destinasi pariwisata (Dinas Pariwisata NTB), penyediaan perlengkapan jalan (Dinas Perhubungan NTB), dan urusan penyelenggaraan PSU permukiman (Disperkim NTB).