Tag: Gresik

  • Korupsi Dana Hibah, Dua Kiai Gresik Jadi Tersangka

    Korupsi Dana Hibah, Dua Kiai Gresik Jadi Tersangka

    Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun anggaran 2019. Dua di antaranya adalah pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik, yakni Kiai RKA dan Kiai MZR. Tersangka lainnya adalah seorang ketua santri berinisial MZR.

    Modus yang dilakukan para tersangka adalah memanipulasi pembelian tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan ponpes, namun diatasnamakan pribadi.

    Kasi Pidsus Kejari Gresik, Alifin Nurahmana Wanda menjelaskan bahwa pada tahun 2019, Pemprov Jatim menyerahkan dana hibah senilai Rp 400 juta kepada Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri.

    "Tidak sepeserpun uang dipakai untuk membangun asrama putri. Uang (hibah) itu dipakai untuk membeli dua bidang tanah, masing-masing sekitar 90 meter persegi. Belum dibalik nama memang, tapi pembeliannya atas nama dua tersangka (RKA dan MZR)," jelas Alifin, Jumat (13/2/2026).

    Lokasi dua bidang tanah tersebut berada di luar area ponpes, namun masih berdekatan. Saat ini, tanah tersebut masih berupa bangunan kosong.

    Pembangunan Asrama Putri dari Iuran Santri

    Alifin melanjutkan bahwa ponpes memang tetap membangun asrama putri. Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejari Gresik, pembangunan asrama putri tersebut tidak menggunakan dana hibah.

    "Jadi asrama putri itu memang ada, tapi pembangunannya dibebankan kepada para santri. Uangnya dari hasil iuran santri," tambahnya.

    Laporan Fiktif Penggunaan Dana Hibah

    Dugaan penyelewengan dana tersebut terendus setelah kejaksaan mendalami berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah dari Pemprov Jatim tahun anggaran 2019 senilai Rp 400 juta. Pihak ponpes menuliskan bahwa dana hibah tersebut digunakan untuk membangun asrama putri.

    "Laporannya 100 persen fiktif," kata Alifin.

    Berikut rincian alokasi dana hibah yang seharusnya:

    Peruntukan Seharusnya Faktanya
    Pembangunan Asrama Putri Rp 400.000.000 Rp 0
    Pembelian Tanah (atas nama pribadi) Rp 0 Rp 400.000.000
    Sumber Dana Pembangunan Asrama Putri – Iuran Santri

    Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi tetap membangun asrama putri, namun sumber dananya berasal dari iuran para santri.

    Pembelaan Tersangka Kiai

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kiai RKA membantah tudingan jaksa. Alih-alih memberikan klarifikasi hukum, RKA justru membalas penetapan tersangka itu dengan mengutip Surat Al-Isra' ayat 81.

    Ia menyebut perkara yang dihadapinya sebagai bagian dari konsekuensi perjuangan dakwah.

    RKA menilai langkah hukum yang menjeratnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama. Dia lantas mengutip Surat Al-Isra' ayat 81.

  • Kejari Gresik Tetapkan Dua Kiai dan Ketua Santri Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes

    Kejari Gresik Tetapkan Dua Kiai dan Ketua Santri Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes

    Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim tahun anggaran 2019. Ketiga tersangka meliputi dua kiai kakak-beradik, RKA dan MZR, yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik. Selain itu, seorang Ketua Santri berinisial MZR juga turut ditetapkan.

    Modus penyelewengan yang dilakukan adalah memanipulasi pembelian tanah. Seharusnya tanah tersebut untuk pembangunan ponpes, namun dialihnamakan menjadi atas nama pribadi.

    Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda menjelaskan bahwa pada 2019, Pemprov Jatim menyerahkan dana hibah senilai Rp 400 juta. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan gedung asrama putri di Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi.

    "Tidak sepeserpun uang dipakai untuk membangun asrama putri. Uang (hibah) itu dipakai untuk membeli dua bidang tanah, masing-masing sekitar 90 meter persegi. Belum dibalik nama memang, tapi pembeliannya atas nama dua tersangka (RKA dan MZR)," jelas Alifin, Kamis (12/2/2026).

    Lokasi kedua bidang tanah tersebut, menurut Alifin, berada di luar area ponpes namun masih berdekatan. Saat ini, tanah tersebut masih berupa bangunan kosong.

    Alifin melanjutkan, ponpes memang tetap membangun asrama putri. Namun, hasil penyidikan Kejari Gresik menunjukkan pembangunan asrama putri tidak menggunakan dana hibah.

    "Jadi asrama putri itu memang ada, tapi pembangunannya dibebankan kepada para santri. Uangnya dari hasil iuran santri," tambahnya.

    Dugaan penyelewengan dana ini terendus setelah kejaksaan mendalami berkas LPJ. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana hibah dari Pemprov Jatim tahun anggaran 2019 senilai Rp 400 juta tersebut masih menuliskan bahwa dana hibah dipakai untuk membangun asrama putri.

    "Laporannya 100 persen fiktif," kata dia.

    Tabel Dana Hibah dan Peruntukannya

    Berikut rincian dana hibah dan realisasi penggunaannya:

    Sumber Dana Jumlah (Rp) Peruntukan Awal Realisasi (Faktual)
    Pemprov Jatim (Hibah) 400.000.000 Pembangunan Asrama Putri Pembelian Dua Bidang Tanah (Atas Nama Pribadi)
    Iuran Santri Tidak Diketahui Tidak Ditentukan Pembangunan Asrama Putri

    Pembelaan Salah Satu Tersangka

    Diberitakan sebelumnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, RKA membantah tudingan jaksa. Alih-alih memberikan klarifikasi hukum, RKA justru membalas penetapan tersangka itu dengan mengutip Surat Al-Isra' ayat 81.

    "Ini ujian dari Allah, saya tidak mencuri, saya tidak (bukan) penjahat," ujar RKA yang mengenakan rompi pink, Rabu (11/2) petang.

    Ia menyebut perkara yang dihadapinya sebagai bagian dari konsekuensi perjuangan dakwah.

    "Tapi ini risiko perjuangan, Li I'lai Kalimatillah wa Izzul Islam wal Muslimin," tambahnya.

    RKA menilai langkah hukum yang menjeratnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama. Dia lantas kembali mengutip Surat Al-Isra' ayat 81.

  • Kejari Gresik Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp 400 Juta

    Kejari Gresik Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp 400 Juta

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Dana hibah senilai Rp 400 juta tersebut seharusnya diperuntukkan bagi Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik.

    Ketiga tersangka yang berinisial MFR, RKA, dan MZR itu langsung ditahan setelah penetapan. Penahanan ini dilakukan setelah penyidikan menemukan bukti kuat penyalahgunaan anggaran.

    "Hari ini kami melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka. Yang pertama yakni MFR, RKA dan MZR," kata Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda, Kamis (12/2/2026).

    Peran Tersangka dalam Kasus Korupsi

    Alifin menjelaskan bahwa ketiga tersangka memiliki peran berbeda di Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi. MFR diketahui menjabat sebagai ketua santri di ponpes tersebut. Sementara itu, RKA dan MZR adalah kakak beradik yang merupakan pengasuh pondok pesantren.

    Penahanan dilakukan di tempat berbeda. Tersangka MFR dan RKA ditahan di Rutan Kelas IIB Gresik. Sedangkan MZR ditetapkan sebagai tahanan rumah karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk ditahan di rutan.

    "Karena kondisi kesehatan tersangka MZR ini tidak memungkinkan, kita jadikan tahanan rumah. Karena dia tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring," jelas Alifin.

    Modus Penyalahgunaan Dana Hibah

    Para tersangka diduga menyalahgunakan dana hibah sebesar Rp 400 juta. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri pondok pesantren. Namun, uang tersebut malah dipakai untuk membeli dua bidang tanah yang diatasnamakan tersangka.

    "Namun uang tersebut malah digunakan untuk membeli dua bidang tanah atas nama tersangka. Total kerugian negara berdasarkan audit BPKP sebesar Rp 400 juta," tutur Alifin.

    Berikut adalah rincian peran dan status penahanan para tersangka:

    Inisial Tersangka Jabatan di Ponpes Status Penahanan
    MFR Ketua Santri Rutan Kelas IIB Gresik
    RKA Pengasuh Ponpes Rutan Kelas IIB Gresik
    MZR Pengasuh Ponpes Tahanan Rumah

    Tanggapan Tersangka RKA

    RKA, salah satu tersangka, memberikan tanggapan saat hendak ditahan. Kiai yang juga pengasuh ponpes itu menyebut kasus hukum yang menjeratnya sebagai ujian dari Allah SWT.

    "Ini ujian dari Allah, saya tidak mencuri, saya tidak (bukan) penjahat," ujar RKA yang mengenakan rompi pink.

    Ia juga menilai perkara ini sebagai konsekuensi perjuangan dakwah. "Tapi ini risiko perjuangan, Li I'lai Kalimatillah wa Izzul Islam wal Muslimin," tambahnya.

    RKA menganggap proses hukum yang dihadapinya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama. Ia lantas mengutip Surat Al-Isra' ayat 81 untuk menegaskan posisinya.

    "Dan katakanlah kepada mereka, jā'al-ḥaqqu wa zahaqal-bāṭilu innal-bāṭila kāna zahūqā. Saya dalam posisi membela agama Allah," ucap RKA.

    "Maka tatkala mereka memberi kejahatan kepada pejuang-pejuang Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah dan akan saya tuntut," lanjutnya.

    Ia bahkan menegaskan akan menuntut pihak-pihak terkait di akhirat kelak. "Saya pegang dunia akhirat, setelah mati sampai kelak di hadapan Allah. Mereka yang mencelakai pejuang-pejuang Allah, yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan cinta Tanah Air, yang mengajarkan hal-hal baik; justru dicelakai. Maka mereka adalah musuh-musuh Allah," pungkasnya sebelum berlalu masuk ke mobil tahanan.

    Investigasi Awal dan Fakta Fiktif

    Kasus dugaan penyelewengan dana hibah ini pertama kali dibongkar oleh Kejari Gresik setelah mendapati laporan fiktif. Dana hibah sebesar Rp 400 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya untuk pembangunan asrama putri ternyata tidak terealisasi.

    "Laporan yang disampaikan untuk pembangunan Asrama Putri, ternyata 100 persen fiktif," ujar Kejari Gresik Nana Riana, Kamis (17/7/2025).

    Kejari Gresik menemukan sejumlah maladministrasi dalam laporan keuangan pondok pesantren tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran di Pondok Pesantren di Manyarejo, Kecamatan Manyar, ini telah melewati tahap penyidikan sebelum akhirnya menetapkan tersangka.

  • Banjir Terjang Driyorejo dan Wringinanom Gresik, Jalan dan Rumah Terendam Satu Meter

    Banjir Terjang Driyorejo dan Wringinanom Gresik, Jalan dan Rumah Terendam Satu Meter

    Gresik Selatan diterjang banjir setelah hujan deras mengguyur selama dua jam. Dua kecamatan, Driyorejo dan Wringinanom, terendam dengan ketinggian air mencapai hampir satu meter. Kondisi ini membuat sejumlah jalan raya dan rumah warga lumpuh.

    Hujan intensitas tinggi ini berlangsung sejak pukul 13.30 WIB hingga 15.30 WIB. Debit air yang meluap diperparah oleh saluran air di Jalan Raya Desa Sumput yang tersumbat rumput liar dan sampah.

    Faktor utama penyebab banjir di Driyorejo adalah buruknya drainase. Saluran air yang dangkal dan tersumbat menghambat aliran air hujan yang deras.

    "Ini selokan di Jalan Sumput banyak rumput dan sampah. Selain itu kurang dalam juga, sehingga aliran air kurang lancar," kata Ahmad, salah satu warga Driyorejo kepada detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Ketinggian air bervariasi tergantung kondisi jalan. Pada jalan yang baru dicor, banjir mencapai lutut orang dewasa, sementara di jalan yang belum diperbaiki, air mencapai satu meter.

    "Tadi ada truk yang mogok karena menerjang banjir," tambahnya.

    Selain Desa Sumput, banjir juga merendam rumah dan jalan di Desa Krikilan, Driyorejo. Bahkan, SDN 3 Krikilan terendam air setinggi 70 cm.

    "Banjir sudah merendam dari hujan deras kemarin. Ditambah lagi tadi hujan deras lagi, jadi makin parah banjirnya," tambah Ahmad.

    Dampak Banjir di Wringinanom

    Tiga desa di Kecamatan Wringinanom turut merasakan dampak banjir ini. Desa-desa tersebut meliputi Sumberame, Sumengko, dan Wringinanom.

    Banjir di wilayah ini disebabkan oleh luapan Kali Avour. Debit air yang tinggi tidak mampu ditampung oleh kali tersebut, diperparah dengan jebolnya tanggul di Desa Sumberame.

    "Banjir tersebut disebabkan luapan Kali Avour yang tidak bisa menampung debit air. Ada juga tanggul di Desa Sumberame yang jebol," pungkas Ahmad.

    Berikut rincian desa terdampak banjir di Gresik selatan:

    Kecamatan Desa Terdampak Ketinggian Air (Perkiraan)
    Driyorejo Sumput, Krikilan Hingga 1 meter
    Wringinanom Sumberame, Sumengko, Wringinanom Belum dipastikan
  • Kejari Gresik Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp400 Juta

    Kejari Gresik Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp400 Juta

    Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Dana hibah senilai Rp400 juta tersebut seharusnya diperuntukkan bagi Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik.

    Ketiga tersangka yang berinisial MFR, RKA, dan MZR langsung ditahan setelah penetapan tersebut. Mereka memiliki peran berbeda dalam kasus penyalahgunaan dana hibah ini.

    Penetapan tiga tersangka ini diumumkan pada Rabu (11/2/2026). Penahanan dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.

    "Hari ini kami melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka. Yang pertama yakni MFR, RKA dan MZR," kata Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda, Rabu (11/2/2026).

    Alifin menjelaskan, MFR menjabat sebagai ketua santri di pondok pesantren tersebut. Sementara itu, RKA dan MZR merupakan kakak beradik yang berperan sebagai pengasuh Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi.

    Tersangka MFR dan RKA ditahan di Rutan Kelas IIB Gresik. Namun, tersangka MZR menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan. Kondisi MZR tidak memungkinkan untuk ditahan di rutan.

    "Karena kondisi kesehatan tersangka MZR ini tidak memungkinkan, kita jadikan tahanan rumah. Karena dia tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring," jelas Alifin.

    Penyalahgunaan Dana Hibah

    Dana hibah sebesar Rp400 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri justru disalahgunakan. Uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi.

    "Namun uang tersebut malah digunakan untuk membeli dua bidang tanah atas nama tersangka. Total kerugian negara berdasarkan audit BPKP sebesar Rp 400 juta," tutur Alifin.

    Kasus ini terungkap setelah Kejari Gresik mendalami berkas LPJ penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019. Laporan penggunaan dana yang disampaikan ternyata fiktif.

    "Laporan yang disampaikan untuk pembangunan Asrama Putri, ternyata 100 persen fiktif," ujar Kejari Gresik Nana Riana, Kamis (17/7/2025).

    Kejari Gresik menemukan sejumlah maladministrasi dalam laporan keuangan pondok pesantren tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran ini telah masuk tahap penyidikan.

    Kronologi Singkat Kasus

    Berikut ringkasan kronologi kasus dugaan korupsi dana hibah di Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi:

    Waktu Peristiwa
    2019 Pemprov Jatim cairkan dana hibah Rp400 juta untuk Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
    17 Juli 2025 Kejari Gresik Nana Riana menyatakan laporan pembangunan asrama putri fiktif
    11 Februari 2026 Kejari Gresik tetapkan MFR, RKA, MZR sebagai tersangka dan melakukan penahanan
    audit BPKP Ditemukan kerugian negara Rp400 juta akibat penyalahgunaan dana
  • Perlintasan Kereta Api Cerme Lor Gresik Jadi Langganan Macet Kronis

    Perlintasan Kereta Api Cerme Lor Gresik Jadi Langganan Macet Kronis

    Kemacetan kronis melanda perlintasan Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Raya Cerme Lor, Gresik. Warga mengeluhkan kondisi tersebut karena kemacetan terjadi setiap hari, mulai pagi hingga sore, terutama saat jam-jam sibuk.

    Antrean kendaraan terpantau mengular hingga ratusan meter. Kondisi ini diperparah saat palang pintu tertutup ketika kereta api melintas. Penyempitan badan jalan di sekitar perlintasan dinilai sebagai penyebab utama penumpukan kendaraan.

    Putra, warga Benjeng, mengungkapkan pengalamannya terjebak macet. Ia adalah salah satu pengendara yang hampir setiap pagi dan sore melintas di jalur tersebut. Kemacetan terjadi baik saat berangkat maupun pulang bekerja.

    "Kalau pagi sekitar jam enam sampai delapan itu pasti padat. Kalau sore begini, paling parah jam empat sampai jam enam sore. Begitu palang pintu tertutup, kendaraan langsung menumpuk panjang. Apalagi jalannya menyempit pas di rel kereta api," kata Putra, Rabu (11/2/2026).

    Putra menambahkan, kemacetan bisa berlangsung cukup lama. Terutama ketika banyak truk-truk besar nekat melintas saat jam-jam padat. "Ditambah lagi, saat ada lebih dari satu kereta melintas dalam waktu berdekatan. Kadang sudah buka, belum lama tutup lagi karena ada kereta susulan. Itu yang bikin antrean makin panjang," tambahnya.

    Ismanto, warga Cerme, menyampaikan keluhan serupa. Ia menilai volume kendaraan yang melintas setiap hari sudah tidak sebanding dengan kapasitas perlintasan. Ini terutama kendaraan pekerja dan truk industri.

    "Sekarang kendaraan makin banyak, apalagi jam berangkat dan pulang kerja. Jalan di sekitar rel itu terasa sempit, jadi arus dari dua arah saling berebut. Apalagi truk-truk berukuran besar, jadi makin bikin macet," kata Ismanto.

    Kemacetan di perlintasan ini bukan fenomena baru. Berikut adalah rangkuman faktor penyebab utama kemacetan kronis di Cerme Lor, Gresik:

    Faktor Penyebab Dampak
    Penyempitan badan jalan Arus lalu lintas terhambat
    Volume kendaraan tinggi Kapasitas jalan tidak memadai
    Truk industri melintas Memperparah penumpukan
    Frekuensi kereta api Palang pintu sering tertutup

    Harapan Akan Solusi Konkret

    Ismanto berharap adanya solusi konkret dari pihak terkait. Baik berupa pelebaran perlintasan atau pembangunan flyover untuk mengurai kemacetan. Menurutnya, keberadaan Tol Krian Bunder belum memberikan dampak signifikan terhadap kemacetan.

    "Udah tol harganya mahal, keluarnya pun sebelum perlintasan kereta api. Harusnya kan keluarnya daerah Boboh atau Domas sana," keluh Ismanto.

    Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi. Evaluasi ini penting untuk kondisi perlintasan tersebut agar tidak terus menjadi titik kemacetan kronis. Kondisi ini merugikan pengguna jalan dan produktivitas warga. "Semoga ada solusi, biar pergi atau pulang kerja gak kena macet. Sudah bertahun-tahun saya selalu kena macet di sini. Mungkin warga lainnya juga," pungkasnya.

  • BPK Jatim Dianggap Tak Bertaji Lindungi Cagar Budaya Eks Asrama VOC Gresik

    BPK Jatim Dianggap Tak Bertaji Lindungi Cagar Budaya Eks Asrama VOC Gresik

    Gresik – Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur menuai kritik pedas. Lembaga ini dinilai tidak memiliki nyali untuk melindungi bangunan cagar budaya. Hal ini terkait pembongkaran eks Asrama Pos Dagang VOC di Gresik.

    Pembongkaran itu dilakukan tanpa izin. Hingga kini, belum ada langkah tegas penegakan Undang-Undang Cagar Budaya. Kasus ini mencuat setelah bangunan bersejarah tersebut diratakan dengan tanah.

    Dalam penyelesaian kasus ini, BPK XI Jatim dua kali menghadiri audiensi bersama pemerintah daerah. Namun, kehadiran mereka tidak dibarengi sikap tegas terkait penegakan hukum. Sikap tersebut terlihat saat peninjauan lokasi.

    Mereka menilai persoalan penegakan hukum bukan kewenangannya. "Itu bukan wewenang saya untuk menjelaskan terkait penegakan Undang-Undang cagar budaya," ujar Pamong Budaya BPK XI Jatim, Riski Susantini, Rabu (11/2/2026).

    Riski menjelaskan, BPK XI Jatim hadir karena diundang dinas terkait. Audiensi tersebut difasilitasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Gresik.

    Peran BPK XI Jatim dalam audiensi terbatas pada pembentukan tim kajian. Tim ini akan meninjau ulang bangunan eks Asrama VOC. "(Kehadiran kami) hanya untuk pembentukan tim kajian, bukan soal penegakan Undang-Undang cagar budaya," katanya.

    Tim kajian akan menelusuri bentuk, struktur, dan karakter asli bangunan. Hasilnya menjadi dasar rencana pembangunan ulang. Kajian ini acuan sebelum pemerintah mengambil keputusan. BPK XI Jatim juga hanya observasi kondisi bangunan.

    Dalam penjelasannya, Riski menyoroti pentingnya perawatan bangunan bersejarah. "Kondisi seperti ini seharusnya ada pemeliharaan. Sayang kalau bangunan bersejarah dibiarkan terbengkalai sehingga kerusakannya semakin parah," katanya.

    Tindakan dan Kewenangan BPK XI Jatim

    Hingga kini, BPK XI Jatim belum memberikan sikap resmi mengenai rencana pembangunan ulang. Lembaga tersebut masih menunggu hasil kajian. "Nanti dari hasil kajian akan dilihat semuanya, termasuk materialnya, apakah ada yang baru dan sebagainya," ucap Riski.

    Berikut adalah perbandingan peran dan tindakan BPK XI Jatim:

    Aspek Tindakan BPK XI Jatim Komentar/Tanggapan
    Penegakan Hukum Tidak ada tindakan tegas "Bukan wewenang saya untuk menjelaskan"
    Kehadiran Audiensi Diundang oleh Disparekrafbudpora Fokus pada pembentukan tim kajian
    Tim Kajian Menelusuri bentuk, struktur, karakter bangunan Dasar rencana pembangunan ulang
    Observasi Lokasi Meninjau bangunan hancur Menyoroti pentingnya pemeliharaan
    Sikap Resmi Pembangunan Menunggu hasil kajian Akan melihat hasil kajian secara menyeluruh

    Penegakan Undang-Undang perlindungan cagar budaya atas kasus pembongkaran eks Asrama VOC masih menggantung. Ketua BPK XI Jatim, Endah Budi Heryani, belum memberikan pernyataan resmi.

    Sementara itu, Pemkab Gresik telah menyepakati pembangunan ulang. Proyek ini akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui anak perusahaannya, PT Pos Properti. Pemkab Gresik masih menunggu sikap dan kewenangan BPK XI Jatim terkait langkah penegakan hukum pembongkaran tanpa izin tersebut.

  • Budayawan Gresik Kritik Keras Penanganan Kasus Eks Asrama VOC

    Budayawan Gresik Kritik Keras Penanganan Kasus Eks Asrama VOC

    Gresik – Proses hukum pembongkaran bangunan eks Asrama Pos Dagang VOC di kawasan Bandar Grissee, Gresik, mendapat kritik tajam dari budayawan setempat. Kasus perusakan cagar budaya ini dinilai tanpa kejelasan penanggung jawab. Kekhawatiran muncul mengenai rencana rekonstruksi bangunan yang berpotensi menjadi replika tanpa nilai sejarah.

    Budayawan Gresik, Kris Adji AW, menegaskan pembongkaran bangunan cagar budaya itu sebagai bentuk kelalaian serius. Pihaknya menyalahkan pemerintah daerah dan PT Pos Indonesia selaku pemilik aset.

    Kris Adji menyebut kelalaian terjadi pada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. "Yang lalai ini Pemkabnya. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya tidak berjalan maksimal," kata Kris Adji, Rabu (11/2/2026).

    Ia menambahkan, PT Pos Indonesia juga turut bersalah. "(PT) Posnya juga ceroboh," ujarnya.

    Ketiadaan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap peristiwa ini sangat disesalkan. Padahal, eks Asrama VOC memiliki status cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang seharusnya dilindungi.

    "Kasus ini ruwet dan berpotensi bernasib sama seperti penghancuran Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya," jelasnya.

    Kekhawatiran Rekonstruksi Hanya Replika

    Kekhawatiran terhadap masa depan bangunan eks Asrama VOC semakin besar. Ini terjadi setelah rapat bersama Pemkab Gresik dan Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur (BPKW XI Jatim). Rapat tersebut lebih menekankan penyelesaian melalui pengembalian bentuk bangunan.

    Rencana rekonstruksi ini dinilai bermasalah. Pasalnya, material asli bangunan belum diketahui keberadaannya. Tanpa material asli, bangunan hasil rekonstruksi hanya akan menjadi replika.

    "Kalau material aslinya tidak ditemukan, rekonstruksi itu hanya akan menjadi replika bangunan, bukan lagi warisan sejarah," tegas Kris Adji.

    Tabel berikut mengulas peran pihak terkait dalam kasus pembongkaran eks Asrama VOC.

    Pihak Terkait Tanggung Jawab/Peran Status Saat Ini
    Pemkab Gresik Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan cagar budaya Dinilai lalai dan tidak maksimal
    PT Pos Indonesia Pemilik aset eks Asrama VOC Dinilai ceroboh, informasi material belum jelas
    BPKW XI Jatim Pelestari kebudayaan, fokus pada pengembalian bentuk Belum ada perkembangan proses hukum

    Polemik Keberadaan Material Asli

    Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan material bangunan, Regional Officer PT Pos Properti Indonesia Jawa Timur, Adinda A. Prabowo, enggan berkomentar. Pihaknya menyatakan informasi akan disampaikan melalui satu pintu.

    "Untuk informasi bisa dibuat satu pintu ke dinas terkait kajian dan lain-lain," ujarnya.

    Senada dengan itu, Kepala Dinas Parekrafbudpora Gresik, Saifudin Ghozali, mengaku belum menerima informasi apa pun. Ia bahkan melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada PT Pos.

    "Kami juga belum diberi tahu di mana materialnya. Silakan langsung dikonfirmasi ke Kantor Pos," katanya.

    BPKW XI Jatim mengakui belum ada perkembangan lebih lanjut terkait proses hukum pembongkaran. Mandeknya proses hukum dan tidak jelasnya keberadaan material asli menimbulkan kekhawatiran. Kalangan pegiat sejarah khawatir nilai historis eks Asrama VOC akan hilang.

    "Kalau akhirnya hanya berdiri replika, maka sejarahnya sudah terputus," pungkas Kris.

  • Alun-alun Gresik Sepi Usai Video ODGJ Buang Hajat Viral

    Alun-alun Gresik Sepi Usai Video ODGJ Buang Hajat Viral

    Alun-alun Gresik mendadak sepi pengunjung dan pedagang kaki lima. Kondisi ini terpantau usai beredarnya video viral seorang wanita diduga ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) buang air kecil dan besar di kawasan tersebut.

    Pantauan detikJatim pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 12.30 WIB, area Alun-alun Gresik terlihat lengang. Biasanya, trotoar di sekitar alun-alun ramai oleh para pedagang yang menjajakan dagangannya.

    Reza, seorang warga Randuagung, mengungkapkan keheranannya atas kondisi ini. Menurutnya, Alun-alun Gresik biasanya ramai dengan berbagai jenis pedagang makanan.

    "Biasanya banyak pedagang, mulai lontong kupang, pentol, atau dagangan lainnya. Tapi ini lumayan sepi," kata Reza, Selasa (10/2/2026).

    Reza juga menambahkan bahwa ia telah menunggu penjual lontong kupang favoritnya selama hampir 30 menit, namun belum juga datang. "Biasanya jam 12 sudah ada, tapi kok belum datang ya. Gak kayak biasanya," tambahnya.

    Senada dengan Reza, Alfi, warga Dukun, Gresik, yang baru empat kali berkunjung ke Alun-alun Gresik dan Bandar Grisse, juga merasakan hal serupa. Sebelum ke Bandar Grisse, ia biasanya menyempatkan ziarah ke Makam Habib Abu Bakar Assegaff.

    "Biasanya ke alun-alun dulu terus ziarah, kemudian ke Bandar Grisse. Biasanya banyak pedagang, ini kok sepi ya," tuturnya singkat.

    Rincian Kondisi Alun-alun Gresik

    Berikut adalah perbandingan kondisi Alun-alun Gresik sebelum dan sesudah video viral:

    Aspek Kondisi Normal Kondisi Pasca-Viral
    Pedagang Kaki Lima Ramai (lontong kupang, pentol, dll) Sangat sepi
    Pengunjung Ramai Sangat sepi
    Waktu Kedatangan Pedagang Pukul 12.00 WIB sudah ada Molor atau tidak datang

    Video viral yang menjadi pemicu sepinya Alun-alun Gresik diunggah oleh akun TikTok @erickcantona0. Video tersebut menampilkan seorang wanita yang diduga ODGJ buang air kecil hingga buang air besar di taman Alun-alun Gresik dan telah dilihat ratusan ribu kali.

  • Polres Gresik Tangkap Komplotan Pencuri Truk Mantan Karyawan di Dukun dan Panceng

    Polres Gresik Tangkap Komplotan Pencuri Truk Mantan Karyawan di Dukun dan Panceng

    Tim Macan Giri Sat Reskrim Polres Gresik berhasil meringkus komplotan pencuri dua unit truk. Komplotan ini beranggotakan tiga pelaku yang mengincar truk milik mantan majikan mereka di Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng.

    Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mengungkapkan identitas ketiga pelaku. Mereka adalah AP (29) asal Kecamatan Baureno, Bojonegoro, AS (19) dari Kecamatan Panekan, Magetan, serta AF (41) warga Ujungpangkah, Gresik.

    Aksi pencurian ini diinisiasi oleh tersangka AP pada 26 Januari silam. Pria 29 tahun asal Bojonegoro itu diketahui merupakan mantan karyawan salah satu korban.

    Setiap pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya. AP berperan sebagai otak dan eksekutor utama.

    AS menjadi eksekutor di wilayah Dukun. Sementara itu, AF bertugas sebagai perantara untuk menjual truk hasil curian kepada penadah di Bangkalan.

    Menurut Ramadhan, AP melamar sebagai sopir truk di tempat para korban sebelum melancarkan aksinya. Selama bekerja, pelaku memetakan lokasi kunci dan waktu yang tepat untuk melakukan pencurian.

    "Dalam menjalankan aksi pencurian truk, ketiga pelaku tersebut memiliki peran yang berbeda. AP sebagai otak sekaligus eksekutor. Sedangkan AS sebagai Eksekutor di daerah Dukun. Sedangkan AF menjadi perantara dengan penadah di Bangkalan," ujar Ramadhan di Mapolres Gresik, Selasa (10/2/2026).

    Motif dan Sasaran Pencurian

    Motif utama di balik aksi pencurian ini adalah jeratan utang yang melilit AP. Batas waktu pembayaran utang yang sudah mepet mendorong AP merencanakan kejahatan tersebut.

    AP kemudian mengajak AS untuk mencuri dua unit dump truk. Truk yang digasak adalah bernomor polisi S-8110-JM milik Debby Hanafi dari Dukun, dan L-8736-UD milik Edi Murtadlo dari Panceng.

    "Pelaku terjerat hutang dan sudah memasuki tenggat waktu. Sehingga, muncul niat jahat untuk mencuri, jadi AP ini saat menjadi pegawai itu memetakan tempat kunci dan waktu yang pas untuk mencuri," tambah Ramadhan.

    Pengalaman AP sebagai mantan karyawan memudahkan aksinya. Ia dapat masuk ke garasi truk tanpa diketahui korban. Keleluasaan ini dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan pencurian.

    Truk curian tersebut hampir berhasil dijual melalui AF yang menjadi penghubung penadah. Rencananya, truk akan dijual di wilayah Bangkalan.

    "Karena pernah menjadi pegawainya, pelaku masuk garasi truk tanpa sepengetahuan korban. Pengalaman pernah menjadi pegawai membuat pelaku leluasa melalukan aksinya," ujarnya.

    Truk itu akan dijual jauh di bawah harga pasaran, antara Rp100 juta hingga Rp150 juta. Beruntung, Tim Resmob Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan para tersangka sebelum transaksi terjadi.

    Berikut adalah rincian peran masing-masing pelaku:

    Pelaku Peran Asal
    AP (29) Otak dan Eksekutor Baureno, Bojonegoro
    AS (19) Eksekutor (wilayah Dukun) Panekan, Magetan
    AF (41) Perantara Penadah Ujungpangkah, Gresik

    Imbauan dan Apresiasi Korban

    Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran barang dengan harga di bawah pasaran. Terutama dalam transaksi online, potensi barang ilegal atau penipuan sangat tinggi.

    "Ada indikasi barang ilegal maupun penipuan. Sehingga harus lebih waspada," tandasnya.

    Debby Hanafi, salah satu korban, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelidikan yang dilakukan polisi. Ia mengaku telah memecat AP seminggu sebelum peristiwa pencurian terjadi.

    "Banyak transaksi muatan yang tidak disetorkan. Setelah saya pecat, lah malah truk saya yang dicuri," ucapnya singkat.