Tag: Gunung Salak

  • TANGIS GUNUNG SALAK: Yuddy Chrisnandi Colek Presiden Prabowo Soroti Kerusakan Hutan

    TANGIS GUNUNG SALAK: Yuddy Chrisnandi Colek Presiden Prabowo Soroti Kerusakan Hutan

    Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengungkapkan keprihatinannya atas kerusakan hutan di kawasan Gunung Salak, Kabupaten Sukabumi. Ia bahkan secara langsung mencolek Presiden Prabowo Subianto melalui akun media sosial X miliknya, mendesak agar Presiden turun tangan.

    Yuddy membagikan video pada 28 Januari 2026 yang menunjukkan kondisi hutan gundul dan aktivitas penebangan pohon. Video tersebut, menurutnya, diambil pada Sabtu, 24 Januari 2026, di jalur pendakian arah Javana Resort via Desa Cidahu.

    "Bpk Presiden Prabowo, mohon lindungi Hutan-Hutan yang tersisa di Pegunungan sebagai sumber kehidupan. Hentikan semua penebangan Pohon di wilayah Taman Nasional Gunung Nusantara," tulis Yuddy dalam cuitannya yang dilihat detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Dengan narasi emosional, Yuddy menggambarkan kondisi tersebut sebagai "Gunung Salak menangis". Ia khawatir dampak kerusakan di hulu akan memicu bencana alam hingga ke ibu kota.

    Yuddy mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait di wilayah tersebut. "Periksa Perhutani-Kepala Desa-Camat-Polsek-Koramil!!" tegasnya dalam unggahan terpisah yang disertai video lahan terbuka.

    Menanggapi video yang viral, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memberikan klarifikasi resmi. Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, menyatakan timnya telah memverifikasi lokasi dan melakukan rapat koordinasi di Cidahu pada 2 Februari 2026.

    Didid menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan dan acuan hukum, lokasi tersebut berada di luar kawasan TNGHS. Pihak TNGHS merinci tiga dasar hukum batas wilayah mereka:

    Dasar Hukum Batas Wilayah TNGHS Nomor/Keterangan
    Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003
    SK Menteri LHK Nomor 327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016
    Keputusan Dirjen KSDAE SK.158/KSDAE/RKK/KSA.0/8/2023

    "Berdasarkan hal tersebut di atas, lokasi yang diunggah oleh Mantan Menteri PAN-RB, Bapak Yuddy Chrisnandi di media sosial pada tanggal 24 Januari 2026, berada di luar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)," tegas Didid dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Didid mengungkapkan status tanah tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL). Lokasi itu merupakan bekas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik swasta.

    "Berupa Area Penggunaan Lain (APL) dengan status spesifik Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perbakti. Sehingga, pengelolaan terhadap area tersebut bukan menjadi kewenangan Balai TNGHS maupun Perum Perhutani, meskipun area tersebut termasuk jalur yang dilalui oleh para pendaki menuju Kawah Ratu dan Puncak Salak 1," paparnya.

    Kewenangan Penegakan Hukum

    Terkait desakan Yuddy untuk penindakan hukum oleh Gakkum KLHK dan kepolisian, TNGHS mengaku tidak berwenang. Hal ini karena lokasi penebangan berada di luar kawasan negara.

    "Kementerian Kehutanan hanya dapat melakukan upaya penegakan hukum di dalam kawasan TNGHS sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujar Didid.

    "Oleh karena itu, kami selaku Pengelola kawasan TNGHS di bawah otoritas Kementerian Kehutanan, tidak dapat mengambil langkah kongkret dalam hal penegakan hukum dimaksud," tambahnya. TNGHS tidak dapat menyelidiki lebih lanjut izin aktivitas penebangan tersebut karena di luar kewenangan mereka.

    Upaya Mitigasi TNGHS

    Meski tidak bisa menindak secara hukum, TNGHS menyatakan tetap peduli terhadap area tersebut. Lokasi itu masih satu hamparan ekosistem Pegunungan Salak.

    Didid menjelaskan, langkah mitigasi yang selama ini dilakukan adalah melalui pendekatan edukasi dan koordinasi. "Pihak Balai TNGHS telah melakukan edukasi kepada masyarakat agar menjaga kelestarian area preservasi/kawasan hulu di sekitar kawasan TNGHS melalui pendidikan lingkungan (visit to school), sosialisasi, penyuluhan, anjangsana dan pembuatan berita atau konten," jelas Didid.

    Dalam setiap koordinasi, pihak TNGHS menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam untuk mencegah bencana. "Menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian alam dengan melakukan penanaman pohon dan tidak menebang pohon atau pembukaan lahan, karena dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor," pungkasnya.