Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga pendidik di Sukabumi mengeluhkan potongan iuran BPJS Kesehatan. Beberapa guru PNS dan PPPK menyatakan iuran BPJS Kesehatan dipotong lebih dari satu kali dalam sebulan. Klaimnya, pemotongan itu mencapai 26 kali dalam setahun.
Keluhan ini menyebar luas di media sosial. Unggahan yang beredar menyebut potongan iuran BPJS Kesehatan berasal dari berbagai sumber. Ini meliputi gaji bulanan, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan TPG 100 persen.
Rinciannya, 12 kali potongan dari gaji, 12 kali dari TPG, dan dua kali dari TPG 100 persen.
PPS Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Indra Agustian, merespons keluhan ini. Ia menjelaskan bahwa guru termasuk dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
"Untuk PPU, iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen. Rinciannya, 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dipotong dari gaji peserta," kata Indra saat dikonfirmasi detikJabar, Selasa (10/2/2024).
Indra menegaskan penghitungan iuran BPJS Kesehatan memiliki batas maksimal. Batas ini didasarkan pada take home pay (penghasilan bersih) sebesar Rp12 juta.
Artinya, meskipun penghasilan ASN melebihi angka tersebut, dasar pengenaan iuran tetap dibatasi.
"Kalau penghasilan di atas Rp12 juta atau pas Rp12 juta, potongan iuran JKN-nya tetap maksimal Rp120 ribu. Itu 1 persen dari Rp12 juta. Sisanya, 4 persen menjadi kewajiban pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah daerah," jelasnya.
Komponen Take Home Pay dan Mekanisme Pemotongan Iuran
Indra menerangkan, take home pay mencakup gaji pokok dan seluruh tunjangan. Ini adalah tunjangan yang diterima dalam satu bulan, termasuk TPG. Misalnya, jika gaji pokok Rp3 juta dan TPG Rp2 juta, maka take home pay sebesar Rp5 juta.
Dengan demikian, iuran BPJS Kesehatan yang dipotong sebesar Rp50 ribu per bulan.
"Gaji ke-13 dan THR tidak masuk komponen take home pay, jadi tidak dikenakan potongan iuran BPJS Kesehatan," ungkap Indra.
BPJS Kesehatan tidak mengatur teknis skema pemotongan. Ini termasuk apakah dilakukan satu kali atau beberapa kali dalam sebulan. Namun, yang terpenting adalah total potongan tidak melebihi 1 persen dari akumulasi take home pay.
Batas maksimalnya adalah Rp120 ribu per bulan.
"Perlu digarisbawahi, iuran 1 persen itu sudah mencakup kepesertaan pekerja, satu orang suami atau istri, serta maksimal tiga orang anak," ujarnya.
Indra juga menegaskan BPJS Kesehatan tidak melakukan pemotongan langsung kepada ASN. Proses pemotongan dilakukan oleh bendahara instansi. Kemudian disetorkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dana tersebut diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hingga akhirnya masuk ke kas BPJS Kesehatan.
Berikut adalah ringkasan mekanisme potongan iuran BPJS Kesehatan untuk PPU:
| Komponen | Presentase Potongan | Keterangan |
|---|---|---|
| Pemberi Kerja | 4% | Ditanggung Pemerintah Daerah |
| Peserta | 1% | Dipotong dari gaji peserta |
| Total Iuran | 5% | Dari take home pay |
"Kalau terjadi pemotongan lebih dari satu kali, bisa jadi karena setelah gaji dipotong, peserta menerima penghasilan tambahan lagi di bulan yang sama, sehingga kembali dikenakan potongan sampai batas maksimal take home pay Rp12 juta tercapai," pungkasnya.
