Tag: Guru Madrasah

  • DPR RI Gelar Audiensi Bersama PGM, Bahas Pengangkatan PPPK Guru Madrasah Swasta

    DPR RI Gelar Audiensi Bersama PGM, Bahas Pengangkatan PPPK Guru Madrasah Swasta

    Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima audiensi dari Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini membahas tuntutan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Selain itu, PGM juga menuntut agar gaji dan tunjangan para guru dibayarkan secara tepat waktu. Audiensi berlangsung di Ruang Abdul Muis, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.

    Hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR. Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi penting bagi para pengajar madrasah swasta di Indonesia.

    Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PGM Indonesia, Yaya Ropandi, mengungkapkan keluhannya terkait kesulitan guru madrasah swasta mengikuti seleksi PPPK. Ia berharap ada regulasi baru.

    Yaya Ropandi menekankan perlunya perhatian khusus terhadap masalah ini. Para guru madrasah swasta tidak dapat mendaftar karena terbentur aturan yang berlaku.

    Menurutnya, regulasi saat ini hanya memberikan kesempatan bagi guru honorer di sekolah negeri. Mereka harus memiliki surat keterangan tertentu untuk dapat mengikuti seleksi PPPK.

    "Salah satu hal yang perlu mendapatkan atensi, yang pertama, Ibu Pimpinan, kami guru swasta mau ikut seleksi ASN saja, mau ikut PPPK saja tidak bisa, Bapak, Ibu. Karena aturannya tidak ada," kata Yaya, Rabu (11/2/2026).

    Regulasi PPPK untuk Guru Madrasah

    Regulasi mengenai seleksi PPPK saat ini menjadi kendala utama bagi guru madrasah swasta. Kondisi ini membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan status pegawai pemerintah.

    Hal ini menciptakan kesenjangan antara guru honorer sekolah negeri dan guru madrasah swasta. PGM berharap adanya perubahan kebijakan yang lebih inklusif.

    Perubahan regulasi diharapkan dapat memberikan akses yang sama bagi seluruh guru. Kesempatan untuk menjadi PPPK akan meningkatkan kesejahteraan guru madrasah swasta.

    Poin Tuntutan PGM Keterangan
    Pengangkatan PPPK Guru madrasah swasta dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah
    Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu
    Akses Seleksi PPPK Regulasi yang memungkinkan guru madrasah swasta ikut seleksi ASN
  • Polda Metro Jaya Kawal Aksi PGM di DPR dengan Pelayanan Humanis

    Polda Metro Jaya Kawal Aksi PGM di DPR dengan Pelayanan Humanis

    Polda Metro Jaya dan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat memberikan pelayanan humanis kepada massa Perkumpulan Guru Madrasah (PGM). Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di depan Gedung DPR RI, Rabu (11/2/2026).

    Petugas membagikan air mineral dan roti kepada peserta aksi di tengah cuaca panas. Tindakan ini disambut baik oleh para guru yang menyampaikan terima kasih.

    Hingga pukul 11.38 WIB, massa guru masih bertahan di depan gedung DPR. Lalu lintas di sekitar lokasi terpantau ramai lancar tanpa penutupan.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan pelayanan humanis adalah bentuk kepedulian Polri. Hal ini untuk menjamin kenyamanan peserta unjuk rasa di Gedung DPR RI.

    Pembagian air mineral dan roti bertujuan mendinginkan suasana dan memenuhi kebutuhan dasar massa. Terutama saat mereka menyampaikan aspirasi di bawah terik matahari.

    “Kita ingin menunjukkan bahwa kehadiran petugas di lapangan bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga untuk melayani dan merangkul masyarakat,” kata Budi Hermanto.

    Ia berharap terjalin komunikasi baik, sehingga aksi berjalan tertib dan damai. Situasi juga diharapkan penuh semangat persaudaraan.

    Detail Pengamanan Aksi PGM

    Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 1.060 personel untuk mengamankan aksi PGM Indonesia. Personel gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran polsek.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung menekankan pengamanan dilakukan secara humanis.

    “Seluruh personel harus utamakan pendekatan persuasif, dialogis dan humanis,” kata Kombes Reynold, dilansir Antara.

    Personel tidak dibekali senjata api agar selalu mengedepankan pendekatan humanis dan profesional. Kehadiran aparat semata-mata untuk melayani masyarakat dan menjamin hak konstitusional warga negara.

    Berikut rincian jumlah personel dan fokus pengamanan:

    Instansi Jumlah Personel Fokus Pengamanan
    Polda Metro Jaya Gabungan Pendekatan humanis
    Polres Metro Jakarta Pusat 1.060 Persuasif dan dialogis
    Jajaran Polsek Gabungan Profesional

    “Personel tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif dan profesional,” ujarnya.

    Reynold mengimbau orator dan peserta aksi agar tetap tertib. Massa diminta tidak memprovokasi, menutup jalan umum, atau melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban.

    Rekayasa lalu lintas bersifat situasional, disesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan.