Ratusan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Tulungagung menggelar aksi damai. Mereka berkumpul di depan gedung DPRD Tulungagung pada Rabu (11/2/2026).
Aksi ini menuntut pemerintah memberikan kebijakan yang tepat serta menjamin kesejahteraan layak bagi para guru. Kondisi mereka disebut sangat memprihatinkan.
Saat aksi berlangsung, para guru melakukan doa bersama. Mereka menantikan hasil audiensi yang dilakukan perwakilan dengan pemerintah dan DPRD Tulungagung.
Sekertaris PGRI Tulungagung, Suryono, menjelaskan bahwa ratusan PPPK Paruh Waktu di Tulungagung mengalami penurunan honor. Penurunan ini tidak dialami semua guru.
"Yang mengalami penurunan ini tidak semuanya, tapi sekitar 600 guru, terutama guru yang sudah memegang sertifikasi pendidik," kata Suryono, Rabu (11/2/2026).
Penurunan honor disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemindahan ke sekolah lain. Jam mengajar yang diberikan seringkali kurang dari batas minimum.
Kondisi ini menyebabkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) tidak bisa cair. Padahal, di sekolah lama, jam mengajar penuh.
"Justru di sekolah yang lama jam mengajarnya penuh, sehingga yang pegang sertifikasi pendidik ini bisa mendapatkan TPP sebesar Rp 1,5 juta/bulan," ujarnya.
Minimnya Honor Daerah dan Dana BOS
Selain masalah TPP, honor yang diberikan pemerintah daerah kepada PPPK Paruh Waktu juga minim. Besaran honor daerah berkisar antara Rp350-400 ribu per bulan.
Kondisi ini diperparah dengan perubahan skema honor. Sebelumnya, guru PPPK Paruh Waktu juga menerima honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Kalau sebelum PPPK Paruh Waktu, selain honor dari pemda masih dapat honor dari sekolah hang diambilkan dari dana BOS. Sekarang BOS kan tidak bisa," jelasnya.
Dampak pada Kesejahteraan Keluarga
Dengan kondisi tersebut, ratusan guru hanya menerima honor ratusan ribu rupiah per bulan. Jumlah ini jauh di bawah standar minimal kebutuhan hidup layak keluarga.
| Jenis Honor | Estimasi Nominal (Per Bulan) | Keterangan |
|---|---|---|
| TPP | Rp 1.500.000 (tidak cair) | Jika jam mengajar penuh dan bersertifikasi |
| Honor Pemda | Rp 350.000 – Rp 400.000 | Diterima PPPK Paruh Waktu |
| Honor BOS | (Tidak ada lagi) | Sebelumnya diterima dari sekolah |
Kondisi kesejahteraan yang tidak sebanding dengan standar hidup minimal keluarga ini menjadi sorotan utama. Para guru merasa terbebani.
"Kalau Kesejahteraan tidak sebanding dengan standar hidup minimal keluarga ya bagaimana rasanya. Di sisi lain mereka harus menjalankan profesinya yang arahnya perbaikan sumber daya manusia," katanya.


