Tag: Haji

  • Pemerintah Tekan Arus Dana Haji Umrah Rp 40 Triliun di Jakarta

    Pemerintah Tekan Arus Dana Haji Umrah Rp 40 Triliun di Jakarta

    Pemerintah tengah gencar menekan arus dana keluar atau cash outflow dari aktivitas haji dan umrah. Dana yang berputar dari kegiatan ini mencapai Rp40 triliun setiap tahunnya, dengan 80% di antaranya merupakan cash outflow.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan upaya ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini juga dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    Dahnil mengungkapkan komitmen serius dari Menko Airlangga Hartarto untuk mengkoordinasi sektor-sektor lain, khususnya terkait ekonomi haji. Ia menekankan pentingnya mengurangi cash outflow yang sangat besar dari perputaran dana haji dan umrah.

    "Pak Airlangga tadi menyampaikan komitmen beliau untuk mengkoordinir sektor-sektor lain, terutama terkait dengan ekonomi haji. Perputaran di perhajian itu setiap tahunnya Rp 40 triliunan, jumlahnya itu 80% cash outflow. Nah itulah perintah presiden harus dikurangi cash outflow-nya," ungkap Dahnil usai menemui Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Pemanfaatan QRIS Tekan Arus Dana

    Salah satu strategi utama untuk menekan cash outflow adalah melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Arab Saudi. Dahnil berharap penggunaan QRIS dapat secara signifikan mengurangi jumlah dana yang keluar.

    "Jadi kalau saja kemudian itu memaksimalkan penggunaan QRIS misalnya, Itu akan mengurangi cash outflow. Kita berharap sih misalnya 50%-50% lah ya. Jadi yang cash outflow itu 50%, cash inflownya bisa 50%," jelasnya.

    Jumlah Jemaah dan Wisatawan

    Setiap tahun, sebanyak 3 juta warga negara Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah. Namun, jumlah wisatawan dari Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia masih sangat minim, hanya sekitar 33 ribu orang per tahun.

    Deskripsi Jumlah Per Tahun
    Jemaah Haji dan Umrah Indonesia 3 Juta Orang
    Wisatawan Timur Tengah ke Indonesia 33 Ribu Orang

    Pemerintah berencana mendorong pelaku travel umrah dan haji untuk menawarkan paket wisata dari Timur Tengah ke Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menyeimbangkan arus wisatawan dan dana.

    Pembentukan Pokja Khusus Ekonomi Haji

    Guna mengelola sektor ekonomi haji secara terkoordinasi, pemerintah akan membentuk kelompok kerja (pokja) khusus. Pokja ini bertugas mengorkestrasi seluruh paket ekonomi dalam ekosistem haji.

    "Jadi kita ingin memaksimalkan itu, bayangkan loh kita yang berangkat dari sini ke Saudi itu 3 juta, masa yang dari Saudi ke sini itu hanya 33 ribu. Nah itu yang kita sepakati tadi bersama Pak Airlangga. Pak Airlangga nanti akan bentuk pokja khusus untuk mengorkestrasi semua paket-paket ekonomi khusus tentang ekosistem ekonomi haji," pungkasnya.

  • Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya berfokus pada fungsi pengawasan. Saleh menilai bahwa sejumlah kewenangan Dewas saat ini berpotensi memperlambat pengambilan keputusan penting terkait keuangan haji.

    Usulan tersebut disampaikan Saleh dalam rapat dengar pendapat (RDP) Baleg DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, serta Dewas BPKH, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Ia menyoroti adanya tugas Dewas yang bukan sekadar pengawasan, melainkan sudah masuk ke ranah operasional.

    Saleh menemukan bahwa beberapa tugas Dewas cenderung bersifat eksekutif alih-alih pengawasan. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih peran dan memperlambat proses kerja BPKH.

    "Kelihatannya memang dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dewas itu kelihatannya memang ada beberapa aspek dari tugas-tugas Dewas itu yang sifatnya bukan pengawasan, tapi lebih pada sifatnya eksekutif," kata Saleh.

    Dia mencontohkan kewenangan Dewas dalam memberikan persetujuan atas rencana strategis (renstra), rencana kerja dan anggaran, hingga penempatan investasi. Menurutnya, hal tersebut terlalu luas dan berisiko menghambat kinerja BPKH.

    "Saya setuju kalau dari sisi jumlah keanggotaan Dewas mungkin boleh ditambah, tapi kewenangannya ditertibkan," ujarnya.

    Penertiban kewenangan ini menjadi krusial agar tidak ada tumpang tindih pengawasan antara Dewas, DPR, dan Kementerian Haji. Saleh berpendapat bahwa beberapa persetujuan yang diambil Dewas seharusnya menjadi domain lembaga lain.

    "Salah satu di antaranya itu tadi, mereka jangan ikut masuk lagi pada unsur-unsur yang menyentuh wilayah eksekutif pengelolaan keuangan ini. Contoh, kewenangan persetujuan atas Renstra Ranker anggaran, itu mereka nggak perlu ikut," sambungnya.

    Politikus PAN ini menekankan pentingnya hal tersebut untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Terutama karena DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Renstra dan Ranker BPKH.

    "Bukankah Renstra dan Ranker itu setiap waktu sudah disampaikan juga ke DPR gitu? Kalau semua kewenangan ini diambil oleh Dewas, DPR itu nggak perlu ngapa-ngapain itu. Kita dipilih oleh rakyat ini, dan uang yang kita awasi itu uang rakyat, jemaah lagi. Ya karena itu, ini menurut saya jangan masuk di situ. Kurangi," katanya.

    Selain itu, Saleh juga menyoroti peran Dewas dalam persetujuan penempatan investasi. Menurutnya, Dewas sebaiknya fokus pada pengawasan, bukan penentuan keputusan investasi.

    "(Kemudian) persetujuan penempatan investasi, ya jangan ikut di situ juga. Bapak ngawasi aja benar nggak investasinya. Ada kongkalikong nggak. Betul nggak itu akan aman di sana, itu bisa. Tapi kalau Bapak menentukan ini boleh, nggak boleh, ini boleh, nggak boleh, itu. Apa itu? Kalau gitu ya badan penyelenggara ini nggak perlu kita dudukkan di situ, Bapak aja yang duduk sendiri," sambungnya.

    Berikut perbandingan kewenangan Dewas BPKH berdasarkan usulan Saleh Daulay:

    Kewenangan Saat Ini Usulan Kewenangan Saleh Daulay Keterangan
    Persetujuan Renstra Fungsi Pengawasan Menghindari tumpang tindih dengan DPR
    Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Fungsi Pengawasan Fokus pada kepatuhan, bukan penentuan
    Persetujuan Penempatan Investasi Fungsi Pengawasan Mengawasi integritas dan keamanan investasi
    Jumlah Keanggotaan Dewas Boleh Ditambah Tetap dengan kewenangan yang ditertibkan

    Penguatan BPKH dan Perubahan Jabatan

    Lebih lanjut, Saleh juga menilai kewenangan BPKH perlu diperkuat. Ia menyebut posisi badan pelaksana saat ini terkesan kurang berdaya atau tidak punya kewenangan dalam struktur yang ada.

    "Ada beberapa unsur yang saya kira perlu diperkuat di mereka ini. Ya kan, yaitu bagaimana mereka bisa melakukan investasi yang lebih menguntungkan kepada jemaah, tetapi dengan catatan dengan penuh kehati-hatian," ujarnya.

    Selain itu, Saleh mengusulkan adanya penguatan struktur organisasi. Ia mengusulkan Kepala BPKH diubah menjadi Direktur Utama untuk meningkatkan citra dan wibawa lembaga.

    "Kalau ketemu orang, 'Apa jabatan Bapak?' 'Saya Kepala Badan ini'. Nggak keren, ya kan? Ketemu dengan Dirut BUMN, 'Bapak pangkatnya apa?' 'Aku Dirut', ya kan? 'Kamu apa?' 'Aku cuman Badan, Pak, ya, Kepala Badan'. Ya nggak? Beda ya kan? Betul kan? Image-nya itu lho," ujarnya.

    Menurutnya, perubahan jabatan menjadi Direktur Utama akan memberikan kesan lebih dihormati. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKH sebagai pengelola dana haji yang mencapai Rp 180 triliun.

    "Kita ganti namanya jadi Dirut. Direktur Utama atau apa yang sejenis lebih keren dari situ. Supaya punya wibawa datang ke DPR kita bisa marah-marahin sedap juga. Ini kalau yang dimarahi cuman Kepala Badan begitu bagaimana. Ah cuman Kepala Badan aja nggak berani dia katanya kan. Tapi kalau Dirut, wah Dirut lho ini ah kan keren, Rp 180 triliun," tuturnya.

  • Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Praperadilan Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Praperadilan Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menempuh jalur hukum melawan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi perlawanan tersebut.

    Gus Yaqut mengajukan permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan ini terdaftar pada Selasa (10/2) dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

    Dalam gugatan tersebut, Yaqut bertindak sebagai pemohon, sementara termohonnya adalah KPK cq Pimpinan KPK. Sidang perdana gugatan Yaqut dijadwalkan pada Selasa (24/2) pukul 10.00 WIB di ruang sidang 2 PN Jakarta Selatan.

    KPK menghormati langkah hukum Yaqut. "KPK menghormati hak hukum Tersangka Saudara YCQ, yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo.

    Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan yang berlaku. Penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukannya alat bukti yang cukup.

    "Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," kata Budi Prasetyo.

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah mengonfirmasi bahwa kuota haji masuk dalam lingkup keuangan negara. Saat ini, KPK masih menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara.

    KPK memastikan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. "Serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak hukum pihak yang berperkara," ujar Budi Prasetyo.

    Kronologi Kasus Korupsi Kuota Haji

    Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian 20 ribu kuota haji tambahan untuk Indonesia pada tahun 2024. Saat itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengurus haji dan Menagnya adalah Yaqut.

    Kuota tambahan ini didapatkan Indonesia setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan lobi ke Arab Saudi. Tujuannya untuk mengurangi antrean jemaah haji reguler yang bisa mencapai 20 tahun lebih.

    Berikut adalah perbandingan kuota haji Indonesia pada tahun 2024:

    Jenis Kuota Sebelum Tambahan Setelah Tambahan Realisasi Penggunaan
    Reguler 221.000 231.000 213.320
    Khusus – 10.000 27.680
    Total 221.000 241.000 241.000

    Kuota tambahan itu kemudian dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Namun, Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

    Kebijakan di era Yaqut itu diduga membuat 8.400 jemaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat setelah adanya kuota tambahan malah gagal berangkat. Mereka adalah jemaah yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun.

    KPK juga menduga adanya kerugian negara awal sebesar Rp 1 triliun dalam kasus ini. Beberapa aset seperti rumah, mobil, hingga uang dolar telah disita oleh KPK terkait kasus ini.

    KPK mengumumkan penetapan Yaqut dan mantan Stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka pada 9 Januari 2026. Namun, KPK belum menguraikan secara detail konstruksi perkara yang menjerat keduanya.

  • IPHI NTT Apresiasi Rencana Prabowo Bangun Kampung Haji di Makkah

    IPHI NTT Apresiasi Rencana Prabowo Bangun Kampung Haji di Makkah

    Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto membangun Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Program ini diharapkan dapat memangkas masa tunggu ibadah haji yang kini mencapai 15-20 tahun.

    Ketua IPHI NTT Anwar Pua Geno menyatakan bahwa rencana pembangunan Kampung Haji merupakan kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia. Ia optimis program tersebut dapat direalisasikan dalam satu hingga dua tahun mendatang.

    Pembangunan Kampung Haji di Makkah dinilai Anwar akan mempersingkat antrean jemaah haji. Jumlah jemaah terus meningkat setiap tahun, namun antrean yang panjang menjadi kendala.

    "Kalau bisa dengan adanya pembangunan perkampungan haji di Makkah, maka lamanya antrean itu bisa diperpendek untuk mengurangi jumlah jemaah haji yang setiap tahun terus meningkat tetapi antreannya panjang," terang Anwar, melalui sambungan telepon, Senin (9/2/2026).

    Calon jemaah haji asal NTT saat ini harus menunggu 15 hingga 20 tahun. Kabar dari Presiden Prabowo ini menjadi "angin segar" bagi umat Muslim, terutama terkait biaya dan masa antrean haji.

    Menurut Anwar, keberadaan Kampung Haji juga akan meningkatkan pelayanan dan kenyamanan jemaah. Ini mempermudah jemaah dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.

    Penurunan Biaya Haji

    Selain pembangunan Kampung Haji, IPHI NTT juga mengapresiasi rencana Presiden Prabowo menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kebijakan ini dinilai sebagai kabar baik di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

    "Saya mengapresiasi atas gagasan dari Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya perjalanan atau ongkos naik haji," katanya.

    Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah meringankan beban calon jemaah. Anwar berharap kebijakan penurunan biaya haji dapat terealisasi pada 2026 atau berlanjut ke 2027.

    Komitmen Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah bertekad menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Komitmen ini disampaikan saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Malang, Jawa Timur.

    "Dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam agenda yang disiarkan secara virtual, Minggu (8/2/2026).

    Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia mendapat kehormatan memiliki lahan di Kota Suci Makkah. Lahan tersebut akan dibangun Kampung Haji untuk jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

    "Saya mau melaporkan di sini, di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU, bahwa Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapatkan hak untuk kita bisa memiliki lahan di Kota Suci di Makkah. Kita akan bangun Kampung Haji di Makkah untuk jemaah haji dan semua yang melaksanakan umrah," ujar Prabowo.

    Keberadaan Kampung Haji diyakini akan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Fasilitas ini juga berpotensi menekan biaya layanan bagi masyarakat.

    "Nanti dijamin semua jemaah akan mendapatkan hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi, pelayanannya akan terbaik," tegas Prabowo.

    Penetapan Biaya Haji 2026

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 Hijriah atau tahun 2026 telah ditetapkan. Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menyepakati total biaya haji sebesar Rp 87,4 juta.

    Angka ini menunjukkan penurunan Rp 2 juta dibandingkan biaya haji tahun 2025. Penurunan biaya ini menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji di seluruh Indonesia.

    Tahun Biaya Haji (Rupiah) Perubahan dari Tahun Sebelumnya (Rupiah)
    2025 89.400.000 –
    2026 87.400.000 -2.000.000
  • Indonesia Berencana Ekspor Beras Pulen ke Arab Saudi untuk Jemaah Haji

    Indonesia Berencana Ekspor Beras Pulen ke Arab Saudi untuk Jemaah Haji

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan rencana Indonesia mengekspor beras ke Arab Saudi. Beras tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji asal Indonesia.

    Zulhas optimis Bulog akan memiliki stok beras lebih dari 4 juta ton pada tahun 2026. Jumlah ini dinilai sangat cukup untuk kebutuhan domestik dan jemaah haji.

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan bahwa jenis beras yang akan diekspor adalah beras pulen premium. Beras ini memiliki kadar pecahan 5% dan kadar air 14%.

    Zulhas menegaskan bahwa jemaah haji Indonesia lebih menyukai beras pulen produksi dalam negeri. Selama ini, beras yang dikonsumsi jemaah haji di Arab Saudi didatangkan dari negara lain.

    "Hari ini kita menyepakati berasnya dari kita. Jadi, jemaah haji besok yang 200 ribu lebih orang itu, berasnya harus dari kita, karena insyaallah tahun ini Bulog akan lebih dari 4 juta stoknya," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    "Berasnya dari kita atau Indonesia karena jemaah lebih suka, beras kita pulen. Kalau biasanya pakai beras yang kering, pera. Orang Indonesia kurang suka, sukanya tuh yang pulen," imbuhnya.

    Detail Ekspor Beras ke Arab Saudi

    Bulog akan mengekspor 2.280 ton beras, namun menyiapkan total 3.000 ton. Kelebihan stok ini sebagai antisipasi kebutuhan tambahan atau permintaan dari warga Saudi.

    Ekspor beras ke Arab Saudi dijadwalkan dimulai pada pekan ketiga Februari 2026.

    Berikut rincian rencana ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi:

    Aspek Detail
    Jenis Beras Pulen Premium
    Kadar Pecahan 5%
    Kadar Air 14%
    Jumlah Ekspor 2.280 ton (disiapkan 3.000 ton)
    Waktu Mulai Pekan ketiga Februari 2026

    Rizal berharap ekspor beras ini dapat meningkatkan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia saat berada di Tanah Suci.

    "Supaya masyarakat bisa makan dengan nyaman, dengan enak di Saudi Arabia. Tujuannya salah satunya adalah mengurangi korban jiwa di Saudi. Karena mohon maaf, jemaah kita paling banyak korban jiwanya. Mudah-mudahan dengan adanya beras Indonesia ini bisa mengurangi jumlah korban jiwa," tutup Rizal.

  • Presiden Prabowo Subianto Bertekad Turunkan Biaya Haji, Kampung Haji Mekkah Segera Hadir

    Presiden Prabowo Subianto Bertekad Turunkan Biaya Haji, Kampung Haji Mekkah Segera Hadir

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Malang, Jawa Timur.

    Prabowo turut mengumumkan kabar gembira terkait keberhasilan pemerintah membangun Kampung Haji di Mekkah. Fasilitas ini disebut-sebut akan mendukung upaya efisiensi biaya haji.

    “Dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam agenda yang disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Indonesia mendapat kehormatan memiliki lahan di Mekkah. Lahan ini akan digunakan untuk membangun Kampung Haji bagi jemaah haji dan umrah.

    “Saya mau melaporkan di sini, di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU, bahwa Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapatkan hak untuk kita bisa memiliki lahan di Kota Suci di Mekkah. Kita akan bangun Kampung Haji di Mekkah untuk jemaah haji dan semua yang melaksanakan umrah,” papar Prabowo.

    Kampung Haji diharapkan dapat menyediakan layanan terbaik bagi jemaah asal Indonesia. Fasilitas ini juga menjanjikan layanan yang jauh lebih murah.

    “Nanti dijamin semua jemaah akan mendapatkan hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi, pelayanannya akan terbaik,” tegas Prabowo.

    BPIH 2026 Turun Rp 2 Juta

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447H atau tahun 2026 telah ditetapkan. Kesepakatan ini dicapai oleh Panja Komisi VIII DPR RI dan pemerintah.

    Total biaya haji 2026 disepakati sebesar Rp 87,4 juta. Angka ini menunjukkan penurunan Rp 2 juta dibandingkan biaya tahun 2025.

    Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, penetapan BPIH 2026 adalah langkah positif efisiensi.

    “Kami di BPKH sangat mengapresiasi penetapan BPIH 2026 ini. Penurunan biaya ini adalah hasil kerja keras dan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah, serta DPR dalam meninjau berbagai komponen biaya. BPKH menilai bahwa besaran BPIH yang telah disepakati ini mencerminkan keseimbangan antara kemampuan jemaah dengan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang optimal,” ujar Fadlul dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    BPKH menyatakan kesiapan untuk menyalurkan porsi nilai manfaat (subsidi). Ini dilakukan untuk melengkapi biaya yang dibayar langsung oleh jemaah (Bipih).

    Berikut adalah rincian komposisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026:

    Komponen Biaya Haji Rata-rata per Jemaah (Rp) Persentase
    Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 54.193.806,58 62%
    Nilai Manfaat 33.215.558,87 38%
  • Presiden Prabowo Bertekad Turunkan Biaya Haji, Siapkan Kampung Haji di Mekkah

    Presiden Prabowo Bertekad Turunkan Biaya Haji, Siapkan Kampung Haji di Mekkah

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meringankan beban biaya haji bagi masyarakat Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad NU yang disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Tekad tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membahas rencana pembangunan Kampung Haji di kota suci Mekkah. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan terjangkau bagi jemaah.

    Indonesia mendapat kehormatan untuk memiliki lahan di Mekkah. Lahan ini akan digunakan untuk membangun fasilitas penunjang jemaah haji dan umrah. Presiden Prabowo menyampaikan kabar ini kepada para ulama dan keluarga besar NU.

    "Saya mau melaporkan di sini, di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU, bahwa Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapatkan hak untuk kita bisa memiliki lahan di Kota Suci di Mekkah. Kita akan bangun Kampung Haji di Mekkah untuk jemaah haji dan semua yang melaksanakan umrah," papar Prabowo.

    Keberadaan Kampung Haji ini, menurut Presiden Prabowo, akan menjamin pelayanan prima bagi seluruh jemaah asal Indonesia. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menekan biaya secara signifikan.

    "Nanti dijamin semua jemaah akan mendapatkan hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi, pelayanannya akan terbaik," tegas Prabowo.

    Manfaat Kampung Haji untuk Jemaah

    Pembangunan Kampung Haji bertujuan untuk memberikan solusi hunian yang layak dan terjangkau bagi jemaah Indonesia. Inisiatif ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang sering dihadapi jemaah selama di Tanah Suci.

    Aspek Manfaat Kampung Haji
    Biaya Pelayanan jauh lebih murah khusus masyarakat Indonesia
    Akomodasi Hunian yang layak dan tempat yang baik terjamin
    Pelayanan Akan menjadi yang terbaik tanpa keraguan
    Kepastian Menghilangkan keraguan dan potensi masalah selama beribadah

    Dengan adanya Kampung Haji, jemaah diharapkan tidak perlu lagi khawatir mengenai kualitas tempat tinggal atau biaya yang membengkak. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas ibadah haji bagi rakyat Indonesia.