Tag: Hak Atas Tanah

  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pulihkan Sertipikat Tanah Transmigran di Kotabaru, Kalsel

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pulihkan Sertipikat Tanah Transmigran di Kotabaru, Kalsel

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan langkah pemulihan kepastian hukum hak atas tanah. Langkah ini menyasar transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

    Keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno.

    Nusron Wahid menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Tim gabungan dari tiga kementerian akan langsung diterjunkan ke lapangan.

    “Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertipikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertipikat Hak Milik,” ungkap Menteri Nusron, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/02/2026).

    “Kedua, membatalkan Sertipikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

    Kronologi Sengketa Lahan

    Kasus ini bermula dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah. Sertipikat tersebut diterbitkan sekitar tahun 1990.

    Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut. Sebagian besar area ini merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan para transmigran.

    Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu. Ini memperumit status kepemilikan lahan.

    Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat. Proses panjang ini mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016.

    Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertipikat tanah. Pembatalan ini meliputi lahan seluas 485 hektare.

    Kesalahan Penafsiran Aturan

    Nusron Wahid menyatakan adanya kesalahan dalam penafsiran pasal yang digunakan untuk pembatalan sertipikat.

    “Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek,” ungkap Nusron.

    Proses mediasi sebenarnya sudah dilakukan sejak Januari 2025. Namun, tidak semua pihak mencapai kesepakatan.

    Mediasi Lanjutan dan Ganti Rugi

    Kementerian ATR/BPN berencana untuk melakukan mediasi kembali. Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertipikat yang akan dipulihkan.

    Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi. Solusi yang adil bagi perusahaan maupun masyarakat terdampak.

    “Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ujar Nusron.

    Dukungan Kementerian Lain

    Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat,” tutur Muhammad Iftitah.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Tri Winarno, juga menegaskan komitmennya. Pihaknya akan meninjau Sertipikat Hak Pakai PT SSC dan membekukan IUP perusahaan.

    “Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertipikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” pungkas Tri Winarno.

    Kementerian/Lembaga Peran dalam Penyelesaian Sengketa
    Kementerian ATR/BPN Memulihkan sertipikat hak milik, membatalkan sertipikat hak pakai tumpang tindih, memimpin mediasi.
    Kementerian Transmigrasi Mengapresiasi respons cepat, mengawal dan mengirim tim ke lapangan.
    Ditjen Minerba ESDM Meninjau sertipikat hak pakai PT SSC, membekukan IUP perusahaan hingga masalah tuntas.