Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) berencana mengembangkan pariwisata ramah muslim. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama ekonomi daerah pada tahun 2027.
Pengembangan pariwisata ini disebut tetap inklusif bagi wisatawan muslim. Meski demikian, destinasi wisata diizinkan menyediakan alkohol.
Hanung Triyono, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Jateng, menyatakan inisiasi telah dimulai sejak 2026. Ini sebagai bagian dari persiapan target 2027.
"Jadi sesuai visi-misi Pak Gubernur, pariwisata kita kembangkan, salah satunya termasuk wisata ramah muslim dan juga ekonomi syariah," kata Hanung di Kantor Pemprov Jateng, Kamis (12/2/2026).
Konsep pariwisata ramah muslim ini berbeda dengan pariwisata halal. Penjelasan ini disampaikan oleh Nyata Nugraha, Direktur Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jateng.
"Ini bukan pariwisata halal. Kalau pariwisata halal itu satu wilayah itu semuanya harus halal. Makanannya, atraksinya, minumannya, semuanya harus halal. Sedangkan yang dikembangkan Jawa Tengah itu pariwisata ramah muslim," ujarnya.
Destinasi wisata dan hotel tetap boleh menyediakan produk nonhalal. Namun, layanan halal harus disediakan secara terpisah dan jelas.
"Misalkan hotel ada makanan haram dan minuman keras, masih bisa dikatakan dan ramah muslim ketika hotel ini menyediakan makanan dan minuman halal yang terpisah dari yang haram," jelasnya.
Nyata menekankan bahwa dapur, alat makan, dan penyajian makanan dan minuman tidak boleh tercampur. Pemisahan antara yang halal dan nonhalal harus diterapkan.
"Karena tujuan utamanya pariwisata ramah muslim adalah welcome terhadap tamu muslim. Ketika ada tamu muslim, ada yang makanannya halal, ada sertifikasinya," sambungnya.
Peluang Seluruh Destinasi Wisata
Seluruh destinasi wisata di kabupaten/kota di Jateng berpeluang menjadi pariwisata ramah muslim. Konsep utama wisata tidak perlu diubah.
"Hanya ada tambahan pelayanannya misalkan ada musala yang bersih, tempat wudu yang terpisah dengan toilet, ada arah kiblat dan lain-lain," tuturnya.
Pemprov Jateng juga menyiapkan penguatan rantai pasok halal atau halal value chain. Tantangan utama adalah pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM.
"Ini harus harus segera kita lakukan sertifikasinya, terutama sertifikasi halalnya untuk UMKM, hotel. Tadi kita undang PHRI, sedang kita koordinasikan di bawah dari Dinas Pariwisata," ujarnya.
Peran BPJPH Jateng-DIY
Untuk mendukung percepatan, Jateng menyiapkan Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) wilayah Jateng-DIY. Balai ini ditargetkan beroperasi pada 2027.
Balai tersebut akan menangani proses sertifikasi halal. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berperan dalam penetapan fatwa halal.
Berikut adalah perbandingan konsep pariwisata:
| Aspek | Pariwisata Halal | Pariwisata Ramah Muslim |
|---|---|---|
| Ketersediaan Alkohol | Tidak Diizinkan | Diizinkan (dengan pemisahan) |
| Makanan Nonhalal | Tidak Diizinkan | Diizinkan (dengan pemisahan) |
| Sertifikasi Halal | Wajib Seluruh Wilayah | Wajib untuk Layanan Halal Terpisah |
| Fasilitas Muslim | Wajib dan Terpadu | Tambahan (musala, arah kiblat) |
| Lingkup Penerapan | Seluruh Destinasi | Destinasi Dapat Mempertahankan Konsep Utama |
"Jadi BPJPH Jateng-DIY yang nanti akan mengurusi semua produk halal dan sudah mendapat tempat, nanti mudah-mudahan cepat kita bisa bangun. Nanti di 2027 sudah berkantor di sini," ujar Nyata.
"Jadi semuanya yang mengurus urusan halal itu nanti masuk ke BPJPH, dari Kementerian Keuangan. Bukan dari kita. Kita menyediakan tempat," sambungnya.
