Tag: HBKN 2026

  • Satgas Saber Pangan Tegur 350 Pelaku Usaha Jelang HBKN 2026

    Satgas Saber Pangan Tegur 350 Pelaku Usaha Jelang HBKN 2026

    Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026, Satuan Tugas (Satgas) Saber Pangan Nasional bergerak cepat mengamankan stabilitas dan pasokan pangan. Sebanyak 350 surat teguran dilayangkan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan distribusi dan harga selama tiga pekan operasi pemantauan.

    Respons cepat ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pangan mulai dari Imlek, Ramadan, hingga Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026.

    Ketua Pengarah Satgas, Komjen Syahardiantono, yang juga Kabareskrim, menegaskan bahwa tindakan ini bertujuan melindungi konsumen di tengah peningkatan permintaan. Syahardiantono menyampaikan melalui keterangan resminya pada Kamis (26/2/2026):

    "Satgas Saber Pangan terus melakukan pemantauan di berbagai daerah untuk memastikan distribusi berjalan baik, harga tetap terkendali, serta produk yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat."

    Kabareskrim didampingi Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas RI, I Gusti Ketut Astawa, juga memperingatkan agar para pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk HET, distribusi, dan standar keamanan mutu pangan.

    "Apabila ditemukan unsur pidana, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

    Rincian Operasi Satgas Saber Pangan

    Satgas Saber Pangan Pusat telah melaksanakan 28.270 kegiatan pemantauan di seluruh Indonesia sejak 5 hingga 25 Februari 2026. Operasi ini mencakup pengecekan langsung ke 2.461 distributor dan koordinasi pengisian stok kosong sebanyak 898 kegiatan.

    Selain teguran, Satgas merekomendasikan pencabutan izin usaha untuk satu kasus dan izin edar untuk tiga kasus. Sebanyak 35 sampel pangan juga diambil untuk diuji laboratorium.

    Kasus Pidana Pangan yang Ditangani

    Satgas Saber Pangan juga memproses hukum empat perkara pidana, meliputi penyelundupan, manipulasi kemasan, dan penjualan makanan berbahaya:

    • Polda Kepri menangani penyelundupan pangan ilegal dengan barang bukti 77 ton daging sapi, ayam, dan babi serta mainan bekas.
    • Polda NTB membongkar pengemasan ulang beras SPHP Bulog.
    • Polda Jawa Barat mengungkap perdagangan makanan kedaluwarsa di Sumedang.
    • Di Garut, polisi menemukan produksi mie basah mengandung formalin dan boraks.

    Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis sesuai UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, UU Karantina, serta Pasal 504 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

    Sinergi antara Polri dan Bapanas diharapkan memberi efek jera dan menjamin ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa serta merayakan hari raya.