Tag: Hibah Jepang

  • DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen untuk Keamanan Laut

    DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen untuk Keamanan Laut

    Komisi I DPR RI menyetujui Indonesia menerima hibah 1,9 miliar Yen Jepang dari Pemerintah Jepang. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan kapal patroli melalui program Official Security Assistance (OSA) Jepang TA 2025.

    Nilai hibah yang setara dengan sekitar empat unit kapal patroli ini akan memperkuat keamanan perairan Indonesia. Keputusan ini dicapai setelah rapat tertutup antara Komisi I DPR dan perwakilan pemerintah di kompleks parlemen Jakarta.

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa hibah serupa juga telah diterima Indonesia pada tahun 2024. Saat itu, Indonesia mendapat dua kapal patroli senilai 1 miliar Yen Jepang.

    "Tahun lalu kita mendapatkan dua kapal senilai 1 miliar Japan Yen. Tahun ini, 2025 yang lalu, dirapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japan Yen. Ini tadi kita rapat dengan Komisi I DPR RI, pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang tersebut," kata Donny, Selasa (10/2/2026).

    Donny menambahkan, dana hibah tahun ini bisa digunakan untuk membeli tiga hingga empat unit kapal patroli. Kapal-kapal ini memiliki spesifikasi panjang 14 meter, lebar 5 meter, dan kecepatan hingga 40 knot.

    Perolehan kapal tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan pengamanan perairan Indonesia secara signifikan. Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun untuk pengadaan ini, sehingga sangat menguntungkan negara.

    "Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang," ungkapnya.

    Spesifikasi Kapal Patroli Hibah

    Berikut adalah rincian spesifikasi kapal patroli yang akan diterima Indonesia melalui hibah Jepang:

    Spesifikasi Detail
    Panjang 14 meter
    Lebar 5 meter
    Kecepatan Maksimal 40 knot
    Fungsi Patroli non-kombatan

    Rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, TNI, dan kepala staf TNI membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Rapat tersebut digelar tertutup untuk publik.

    Pihak pemerintah dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, bersama para wakil kepala staf dari tiga matra. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga turut hadir dalam pertemuan penting tersebut.