Pemerintah Indonesia memastikan akan tetap menggunakan mekanisme sidang isbat sebagai prosedur resmi dalam menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga akuntabilitas dalam penentuan hari besar keagamaan secara ilmiah dan syar’i.
Keputusan tersebut didasari oleh peran historis sidang isbat yang selama ini menjadi mediator sekaligus rujukan nasional bagi masyarakat. Meski dalam dua tahun terakhir terdapat dinamika perbedaan waktu mulai puasa, Kementerian Agama berkomitmen memposisikan diri sebagai penengah di tengah keragaman metode yang digunakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.
“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” ujar Nasaruddin Umar dalam wawancara daring pada Selasa (17/2/2026).
Dalam pelaksanaannya nanti, Kemenag akan menyebar tim pemantau hilal di 96 titik di seluruh wilayah Indonesia. Metode yang diterapkan tetap mengacu pada kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang telah disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Standar MABIMS menetapkan bahwa hilal dianggap memenuhi syarat jika memiliki ketinggian minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dengan elongasi minimal 6,4 derajat. Kriteria ini merupakan hasil riset terbaru yang lebih empiris dibandingkan standar sebelumnya yang hanya mensyaratkan ketinggian 2 derajat.
Berdasarkan perhitungan astronomis terkini, posisi hilal saat matahari terbenam di wilayah Indonesia masih berada pada rentang minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Dengan angka tersebut, Menag menyatakan bahwa hilal hampir mustahil untuk dapat teramati secara kasat mata.
Perbedaan metode penetapan memang masih ada di Indonesia, di mana Muhammadiyah mengutamakan metode hisab, sementara ormas lain menitikberatkan pada rukyatul hilal yang didukung data hisab. Menanggapi potensi perbedaan tanggal 1 Ramadhan 1447 H, Menag mengimbau masyarakat untuk tetap mengedepankan persatuan dan kerukunan.
“Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” pungkas Menag sembari menambahkan bahwa pemerintah saat ini masih tetap berpegang pada kriteria MABIMS meskipun wacana Kalender Hijriah Global Tunggal mulai berkembang di forum internasional.









