Tag: Hotel Sultan

  • Mensesneg Tegaskan Hotel Sultan Jakarta Tidak Ditutup, Pengelolaan Dialihkan ke PPKGBK

    Mensesneg Tegaskan Hotel Sultan Jakarta Tidak Ditutup, Pengelolaan Dialihkan ke PPKGBK

    Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Hotel Sultan Jakarta tidak akan ditutup. Proses yang terjadi adalah pengalihan pengelolaan dari pihak swasta ke Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Hotel Sultan tetap beroperasi seperti biasa. Pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk karyawan dan pengelola.

    “Bukan ditutup, dialihkan pengelolaannya,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Prasetyo menekankan bahwa aktivitas Hotel Sultan tidak akan terganggu. Semua operasional tetap berjalan normal. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi intensif.

    “Masih bisa beraktivitas dan kita sudah berkomunikasi beberapa waktu yang lalu dengan seluruh karyawan dan pihak pengelola,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan PT Indobuildco. Gugatan tersebut melawan Menteri Sekretaris Negara dkk terkait pengelolaan lahan Hotel Sultan.

    Hakim menyatakan negara adalah pemilik sah lahan Hotel Sultan. Pengadilan memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan tersebut.

    Putusan Serta Merta Pengadilan

    Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, menjelaskan putusan terkait gugatan Hotel Sultan bersifat serta merta. Putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.

    “Pada prinsipnya untuk putusan serta-merta itu ya ini perlu saya jelaskan juga putusan serta merta itu ini berkaitan dengan perkara 208 ya. Jadi nanti sesuai amarnya bahwa putusan serta-merta itu adalah putusan yang dapat dilaksanakan meskipun pihak yang kalah mengajukan upaya hukum baik banding dan kasasi. Di mana hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, SEMA 3-2000 dan SEMA 4 tahun 2021,” kata Sunoto kepada wartawan di kantornya, Senin (1/12).

    Pelaksanaan putusan pengosongan kawasan Hotel Sultan menunggu permohonan eksekusi. Permohonan diajukan oleh pemenang gugatan.

    Pemenang dalam gugatan ini adalah Mensesneg, PPK GBK, Menteri ATR, Menteri Keuangan, dan Kantor Pertanahan Jakpus. Ini menegaskan posisi negara sebagai pemilik sah.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait putusan serta merta:

    Aspek Keterangan
    Sifat Putusan Dapat dilaksanakan segera
    Upaya Hukum Tidak menunda eksekusi (banding/kasasi)
    Dasar Hukum Pasal 180 HIR, SEMA 3-2000, SEMA 4-2021
    Syarat Formil Permohonan tegas dalam petitum & jaminan
    Syarat Materiil Berdasarkan akta autentik yang tak terbantahkan

    Sunoto menambahkan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan jika memenuhi syarat formil. Syarat tersebut meliputi permohonan tegas dalam petitum dan jaminan senilai objek eksekusi.

    Selain itu, syarat materiilnya adalah berdasarkan akta autentik. Akta autentik tersebut tidak bisa dibantah oleh pihak manapun.

  • Hotel Sultan Jakarta Tetap Sewakan Kamar di Tengah Sengketa Lahan

    Hotel Sultan Jakarta Tetap Sewakan Kamar di Tengah Sengketa Lahan

    Hotel Sultan Jakarta masih terus menawarkan layanan sewa kamar dan apartemen kepada masyarakat. Aktivitas ini terpantau pada Senin, 9 Februari 2026, meskipun status lahannya tengah bersengketa.

    Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan transaksi. PPKGBK menegaskan bahwa tanah dan bangunan Hotel Sultan merupakan milik negara.

    Pengambilalihan aset ini menyusul terbitnya teguran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Indobuildco. PT Indobuildco diketahui sebagai pengelola lama Hotel Sultan.

    PPKGBK menjelaskan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco di atas lahan Hotel Sultan telah berakhir pada tahun 2023. Oleh karena itu, area tersebut diperintahkan untuk dikosongkan berdasarkan putusan pengadilan.

    Masyarakat diminta mengedepankan kehati-hatian sebelum bertransaksi dengan manajemen hotel saat ini. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

    Pantauan pada berbagai platform pemesanan daring menunjukkan Hotel Sultan Jakarta masih menjalankan aktivitas komersial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi konsumen yang bertransaksi.

    Di area Hotel Sultan, terpasang plang dari Bareskrim Polri. Plang tersebut menerangkan bahwa tanah dan bangunan masih dalam proses penyidikan hukum.

    Daftar Status Hukum Hotel Sultan Jakarta

    Status Keterangan
    Status Lahan Bersengketa, milik negara
    Pengelola Lama PT Indobuildco
    Keputusan Pengadilan Perintah pengosongan (Aanmaning)
    Masa HGB Berakhir sejak 2023
    Peringatan PPKGBK Masyarakat diimbau hati-hati bertransaksi
    Aktivitas Komersial Masih berjalan
    Plang Bareskrim Menyatakan proses penyidikan

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan teguran (Aanmaning) untuk PT Indobuildco. Teguran ini menjadi dasar pengambilalihan tanah dan bangunan Hotel Sultan sebagai aset negara.

    Implikasi hukum dari sengketa ini berpotensi merugikan konsumen. Terutama bagi mereka yang tidak mengetahui status terkini dari properti tersebut.