Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menelaah laporan koalisi masyarakat sipil mengenai dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina.
Laporan tersebut telah diterima oleh Direktur HAM dan kini dalam proses analisis mendalam di internal Kejagung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penanganan laporan ini memerlukan koordinasi lintas sektor.
"Sudah diterima Pak Direktur HAM. Tentunya akan dikoordinasikan dengan satker-satker terkait dan pemerintah Indonesia," kata Anang Supriatna kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).
Kejagung tidak bisa bekerja sendiri. Mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Komisi Nasional HAM, hingga Kementerian HAM.
"Karena ini lintas yurisdiksi dipelajari dengan norma-norma hukum berlaku. Ini kan KUHP baru seperti apa akan kita pelajari," jelas Anang.
Kajian internal Kejagung terus berlangsung untuk memahami implikasi hukum dari laporan tersebut.
"Segera dilakukan kajian, ya kajian dong semua dianalisis seperti apa. Kan kalau kajian hasilnya seperti apa itu kan tergantung political will-nya juga. Di samping norma berlaku yang ada, kan UU yang lama juga belum dicabut," ujarnya.
Penerapan Yurisdiksi Universal
Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan kejahatan genosida Israel di Gaza ke Kejagung.
Mereka mendorong Kejagung untuk memproses pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel.
"Tadi kita sudah audiensi terkait soal penerapan yurisdiksi universal di Indonesia dan bagaimana idealnya universal yurisdiksi ini untuk diterapkan di Indonesia, khususnya terkait soal isu di Palestina," kata perwakilan koalisi sipil, Fatia Maulidiyanti, kepada wartawan di Kejagung, Kamis (5/2).
Fatia menyatakan bahwa yurisdiksi universal memungkinkan penegak hukum Indonesia menindak pelaku kejahatan internasional.
Mekanisme ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, membuka peluang bagi Kejagung untuk mengusut pelanggaran HAM di Gaza.
"Tidak hanya untuk kasus Palestina begitu ya, tetapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya dan bisa dimulai dengan Indonesia," ucap Fatia.
Kasus Palestina dapat menjadi preseden penting bagi Indonesia.
Indonesia bisa mengedepankan perdamaian, prinsip HAM, keadilan, akuntabilitas negara dalam hukum, serta nilai-nilai HAM.
Berikut adalah tabel ringkasan tahapan penanganan laporan di Kejagung:
Tahapan Penanganan Laporan di Kejagung
| Tahap | Deskripsi | Lembaga Terlibat |
|---|---|---|
| Penerimaan Laporan | Koalisi masyarakat sipil menyerahkan laporan dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran HAM berat. | Kejagung (Direktur HAM) |
| Analisis Internal | Kajian dan analisis awal terhadap substansi laporan dan relevansi hukum. | Internal Kejagung |
| Koordinasi Eksternal | Pembentukan tim koordinasi dengan berbagai instansi terkait. | Kemlu, Komnas HAM, Kemenkumham |
| Kajian Hukum Lintas Yurisdiksi | Penelaahan norma hukum internasional dan KUHP baru terkait yurisdiksi universal. | Kejagung, Pakar Hukum |


