Tag: Hukum Internasional

  • Kejagung Telusuri Laporan Kejahatan Genosida Israel di Gaza

    Kejagung Telusuri Laporan Kejahatan Genosida Israel di Gaza

    Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menelaah laporan koalisi masyarakat sipil mengenai dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina.

    Laporan tersebut telah diterima oleh Direktur HAM dan kini dalam proses analisis mendalam di internal Kejagung.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penanganan laporan ini memerlukan koordinasi lintas sektor.

    "Sudah diterima Pak Direktur HAM. Tentunya akan dikoordinasikan dengan satker-satker terkait dan pemerintah Indonesia," kata Anang Supriatna kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Kejagung tidak bisa bekerja sendiri. Mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Komisi Nasional HAM, hingga Kementerian HAM.

    "Karena ini lintas yurisdiksi dipelajari dengan norma-norma hukum berlaku. Ini kan KUHP baru seperti apa akan kita pelajari," jelas Anang.

    Kajian internal Kejagung terus berlangsung untuk memahami implikasi hukum dari laporan tersebut.

    "Segera dilakukan kajian, ya kajian dong semua dianalisis seperti apa. Kan kalau kajian hasilnya seperti apa itu kan tergantung political will-nya juga. Di samping norma berlaku yang ada, kan UU yang lama juga belum dicabut," ujarnya.

    Penerapan Yurisdiksi Universal

    Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan kejahatan genosida Israel di Gaza ke Kejagung.

    Mereka mendorong Kejagung untuk memproses pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel.

    "Tadi kita sudah audiensi terkait soal penerapan yurisdiksi universal di Indonesia dan bagaimana idealnya universal yurisdiksi ini untuk diterapkan di Indonesia, khususnya terkait soal isu di Palestina," kata perwakilan koalisi sipil, Fatia Maulidiyanti, kepada wartawan di Kejagung, Kamis (5/2).

    Fatia menyatakan bahwa yurisdiksi universal memungkinkan penegak hukum Indonesia menindak pelaku kejahatan internasional.

    Mekanisme ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, membuka peluang bagi Kejagung untuk mengusut pelanggaran HAM di Gaza.

    "Tidak hanya untuk kasus Palestina begitu ya, tetapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya dan bisa dimulai dengan Indonesia," ucap Fatia.

    Kasus Palestina dapat menjadi preseden penting bagi Indonesia.

    Indonesia bisa mengedepankan perdamaian, prinsip HAM, keadilan, akuntabilitas negara dalam hukum, serta nilai-nilai HAM.

    Berikut adalah tabel ringkasan tahapan penanganan laporan di Kejagung:

    Tahapan Penanganan Laporan di Kejagung

    Tahap Deskripsi Lembaga Terlibat
    Penerimaan Laporan Koalisi masyarakat sipil menyerahkan laporan dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran HAM berat. Kejagung (Direktur HAM)
    Analisis Internal Kajian dan analisis awal terhadap substansi laporan dan relevansi hukum. Internal Kejagung
    Koordinasi Eksternal Pembentukan tim koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Kemlu, Komnas HAM, Kemenkumham
    Kajian Hukum Lintas Yurisdiksi Penelaahan norma hukum internasional dan KUHP baru terkait yurisdiksi universal. Kejagung, Pakar Hukum
  • Palestina Serukan Dunia Hentikan Israel Kuasai Tepi Barat

    Palestina Serukan Dunia Hentikan Israel Kuasai Tepi Barat

    Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, mendesak komunitas internasional untuk menghentikan upaya Israel menguasai Tepi Barat. Langkah Israel tersebut dinilai merampas tanah rakyat Palestina.

    Mansour mengungkapkan bahwa Palestina sedang aktif memobilisasi secara diplomatik. Ini untuk melawan upaya Israel yang dianggap ilegal.

    Pernyataan ini disampaikan Mansour saat didampingi perwakilan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim. Lokasinya di markas besar PBB di New York.

    "Kami berharap dan mengharapkan bahwa mitra-mitra berpengaruh… (akan) menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak seluruh komunitas bangsa-bangsa ini," kata Mansour dilansir Aljazeera, Rabu (11/2/2026).

    Beberapa hari lalu, Mansour juga menyoroti peningkatan dukungan internasional. Ini untuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel.

    Mansour menegaskan bahwa Palestina "tidak sendirian" dalam perjuangan ini. Mereka memiliki dukungan kuat.

    "Ini memiliki kedalaman Arab, kedalaman Islam, dan kami juga memiliki banyak teman lain yang akan maju untuk menyatakan posisi mereka terkait masalah khusus ini," katanya kepada wartawan.

    Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2) menyetujui sejumlah langkah. Ini akan mempermudah Israel merebut tanah Palestina.

    Israel juga berupaya membeli properti secara langsung di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini sekaligus memperluas kendali militer Israel di sana.

    Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967. Sejak itu, Israel telah membangun pemukiman di wilayah tersebut.

    Pembangunan ini melanggar hukum internasional. Hukum tersebut melarang kekuatan pendudukan memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki.

    Penentangan Internasional Terhadap Israel

    Resolusi PBB berulang kali menyatakan pendudukan Israel ilegal. Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional memutuskan hal serupa.

    Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, "dan rezim yang terkait dengannya", "melanggar hukum internasional".

    Para pejabat Israel secara terang-terangan mengakui bahwa langkah-langkah mereka saat ini. Ini bertujuan mencaplok Tepi Barat.

    Mereka juga ingin mencegah pembentukan negara Palestina. Ini adalah pengakuan terbuka dari Israel.

    Menteri Energi dan Infrastruktur Eli Cohen, anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa langkah-langkah Israel ini. Langkah tersebut mewakili "kedaulatan de facto" atas wilayah tersebut.

    Negara-negara di seluruh dunia telah mengutuk tindakan Israel. Namun, belum ada konsekuensi atau sanksi internasional berarti.

    Sanksi tersebut seharusnya diterapkan atas pelanggaran Israel terhadap Palestina. Penentangan ini terus bergulir.

    Sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

    Duta Besar Turki untuk PBB, Ahmet Yildiz, yang merupakan bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dia mengecam keras langkah-langkah Israel.

    OKI menilai Israel memaksakan kedaulatannya di wilayah Palestina. Hal ini dianggap sebagai tindakan ilegal.

    "Kelompok OKI mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki," ucap Ahmet membacakan sikap OKI.

    "Kami menyatakan bahwa kebijakan ekspansionis Israel dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Tepi Barat yang diduduki hanya akan memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," imbuhnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait status Tepi Barat menurut hukum internasional:

    Aspek Hukum Keterangan
    Status Wilayah Wilayah pendudukan menurut Resolusi PBB.
    Pemukiman Israel Ilegal, melanggar Konvensi Jenewa Keempat.
    Keputusan ICJ 2024 Pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur melanggar hukum internasional.
    Kedaulatan Ditegaskan milik Palestina, bukan Israel.

    Upaya Israel memperketat kendali atas Tepi Barat terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat. Kunjungan resmi tersebut dimulai pada hari Rabu.

    Presiden AS Donald Trump, pendukung setia Israel, sebelumnya telah menyatakan penentangannya. Ini terhadap aneksasi Tepi Barat yang diduduki.

  • Indonesia dan Negara Muslim Kecam Israel Perluas Kendali Tepi Barat

    Indonesia dan Negara Muslim Kecam Israel Perluas Kendali Tepi Barat

    Kabinet keamanan Israel baru-baru ini menyetujui sejumlah langkah untuk memperluas kendali mereka di wilayah Tepi Barat. Keputusan ini memicu kecaman keras dari Indonesia dan sejumlah negara muslim lain, yang menilai tindakan tersebut membuka jalan bagi perluasan permukiman ilegal.

    Perluasan kendali ini dinilai melanggar hukum internasional dan berpotensi memicu eskalasi kekerasan. Para pemimpin negara muslim menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas.

    Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar secara kolektif mengutuk keputusan Israel. Mereka menyoroti tindakan ilegal yang bertujuan memaksakan kedaulatan.

    "Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki, sehingga mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina," demikian keterangan bersama para Menlu seperti dikutip Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun X resminya, Selasa (10/2/2026).

    Mereka menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki. Tindakan ekspansionis ini diperingatkan dapat memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut.

    "Para Menteri memperingatkan terhadap kebijakan ekspansionis Israel yang berkelanjutan dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," kata mereka.

    Pelanggaran Hukum Internasional dan Solusi Dua Negara

    Para Menlu negara muslim menyatakan penolakan mutlak terhadap tindakan Israel. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

    Tindakan Israel juga dinilai merusak solusi dua negara (Two State Solutions) dan upaya perdamaian. Ini menjadi serangan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka.

    "Para Menteri menyatakan penolakan mutlak mereka terhadap tindakan ilegal ini, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, merusak solusi dua negara, dan merupakan serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat mereka di garis 4 Juni 1967, dengan Yerusalem yang diduduki sebagai ibu kotanya. Tindakan tersebut juga merusak upaya yang sedang berlangsung untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut," kata para menlu tersebut.

    Dalam pernyataan bersama tersebut, para menlu menegaskan bahwa tindakan ilegal di Tepi Barat tersebut batal demi hukum. Mereka menganggapnya sebagai pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

    Secara khusus, Resolusi 2334 PBB mengutuk semua tindakan Israel yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina. Ini termasuk Yerusalem Timur, yang diduduki sejak 1967.

    Tindakan Israel juga melanggar pendapat penasihat Mahkamah Internasional tahun 2024. Mahkamah menyatakan bahwa kebijakan dan praktik Israel di wilayah Palestina adalah ilegal, menekankan perlunya mengakhiri pendudukan.

    Respons Komunitas Internasional

    Menlu negara muslim menyerukan komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moral mereka. Tujuannya adalah untuk memaksa Israel menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat dan pernyataan provokatif dari para pejabatnya.

    Pihak Terlibat Tindakan Israel Dampak
    Kabinet Keamanan Israel Menyetujui langkah perluasan kendali di Tepi Barat Memicu perluasan permukiman ilegal
    Indonesia dan Negara Muslim Mengecam keras tindakan Israel Menuntut penghentian pelanggaran hukum internasional
    Mahkamah Internasional (2024) Menyatakan kebijakan Israel ilegal Mendesak pengakhiran pendudukan Israel
    Dewan Keamanan PBB (Resolusi 2334) Mengutuk perubahan status wilayah Palestina Mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan

    Pernyataan bersama menlu juga mendorong pemenuhan hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ini termasuk pendirian negara, berdasarkan solusi dua negara sesuai legitimasi internasional.

    Inisiatif Perdamaian Arab tetap menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif. Ini juga menjamin keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.

    Latar Belakang Keputusan Israel

    Kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah untuk meningkatkan kendali atas Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini membuka jalan bagi perluasan permukiman lebih lanjut di wilayah tersebut.

    Wilayah yang diduduki Israel sejak 1967 itu, diharapkan membentuk bagian terbesar dari negara Palestina di masa depan. Namun, wilayah tersebut dipandang oleh kalangan sayap kanan religius sebagai tanah Israel.

    Langkah tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (9/2/2026), diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Pengumuman ini disampaikan dalam pernyataan gabungan yang dirilis pada Minggu (8/2) waktu setempat.

    "Kabinet keamanan hari ini menyetujui serangkaian keputusan… yang secara fundamental mengubah realitas hukum dan sipil di Yudea dan Samaria," demikian pernyataan gabungan yang dirilis Smotrich dan Katz, menggunakan nama alkitabiah untuk Tepi Barat.