Rencana impor 105.000 unit pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) menuai kritik tajam dari Ikatan Ahli Teknik Otomotif (IATO). Organisasi tersebut berpendapat bahwa kapasitas produksi kendaraan nasional sebenarnya masih mencukupi dan tidak mengalami kekurangan suplai.
Pernyataan ini muncul setelah adanya rencana dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendatangkan kendaraan dari luar negeri.
Menurut Sekretaris Jenderal IATO, Hari Budianto, anggapan bahwa industri otomotif domestik tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut merupakan kesalahan data yang serius.
Hari menjelaskan, setidaknya tujuh pabrikan besar seperti Suzuki, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Wuling, dan DFSK memiliki kapasitas produksi pikap hingga 1 juta unit per tahun. Namun, utilisasinya belum optimal dan masih ada ruang idle yang signifikan.
“Klaim bahwa produksi lokal tidak mencukupi adalah kekeliruan data yang fatal. Saat ini, tujuh pabrikan besar di Indonesia (Suzuki, Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Wuling, dan DFSK) memiliki kapasitas produksi pickup yang mencapai 1 juta unit per tahun dengan realisasi utilisasi yang masih memiliki ruang idle (kapasitas menganggur) yang besar," ujar Hari lewat keterangan pers, Senin (23/2/2026).
IATO menilai, impor seharusnya menjadi pilihan terakhir dari sisi kebijakan. Industri dalam negeri dianggap mampu memenuhi kebutuhan Agrinas, terlebih pengadaan BUMN dan pemerintah terikat kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta agenda penguatan ketahanan industri dan devisa nasional.
IATO juga memperingatkan potensi dampak terhadap devisa dari sisi ekonomi makro. Nilai impor yang diperkirakan mencapai Rp 24,66 triliun berisiko menghilangkan potensi nilai tambah domestik sebesar Rp 27 triliun hingga Rp 39 triliun.
Aktivitas manufaktur, rantai pasok komponen, hingga sektor pendukung seperti logistik dan jasa dapat terdampak langsung. Terlebih kegiatan manufaktur akan menjadi nihil, yang berdampak pada ketersediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi nasional.
“Impor yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara berkaitan dengan devisa yang dikeluarkan cukup besar, sehingga menyebabkan potensi nilai tambah hilang dari Rp 27 triliun hingga Rp 39 triliun dari total impor Rp 24,66 triliun,” paparnya.
Hari menegaskan, produksi dalam negeri memberikan efek berganda karena sekitar 60-70 persen biaya akan berputar di ekonomi domestik, dampaknya meluas dari lini perakitan hingga manufaktur komponen tier 1 sampai tier 3. Menurutnya, kontribusi tersebut relevan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 2029.
