Tag: Idul Fitri

  • Polres Cianjur Libatkan Ojek Online Jaga Kamtibmas Ramadan

    Polres Cianjur Libatkan Ojek Online Jaga Kamtibmas Ramadan

    Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, Polres Cianjur mengambil langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Langkah unik yang diambil adalah merekrut pengemudi ojek online dan pangkalan sebagai mitra kepolisian.

    Pada tahap awal, 100 pengemudi ojek direkrut. Mereka berperan sebagai mata dan telinga kepolisian di lapangan, membantu menekan potensi tindak kejahatan selama Ramadan dan Lebaran. Para pengemudi ojek ini tidak melakukan penindakan, melainkan melaporkan kejadian mencurigakan.

    Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yurikho Hadi menjelaskan alasan pemilihan pengemudi ojek. Aktivitas dan mobilitas tinggi mereka dinilai strategis untuk pengawasan wilayah.

    "Mobilisasi teman-teman ojek online ataupun pangkalan ini tinggi, aktivitasnya tentu kerap menjangkau setiap wilayah di Cianjur. Makanya saat ini ada sekitar 100 orang, terdiri dari 50 ojek pangkalan dan 50 ojek online yang dijadikan ojek Kamtibmas. Ke depannya akan terus bertambah," kata dia, Kamis (12/2/2026).

    Peran Pengemudi Ojek

    Para pengemudi ojek berperan sebagai pelapor cepat jika menemukan kejadian mencurigakan, mulai dari tindak kriminal hingga kecelakaan lalu lintas. Laporan tersebut disampaikan ke call center 110 untuk ditindaklanjuti petugas.

    "Untuk penindakan nanti oleh petugas. Mereka nantinya melapor ke call center 110. Berikutnya petugas langsung berangkat secepatnya ke lokasi kejadian," kata dia.

    Kepolisian berharap keterlibatan pengemudi ojek dapat menekan potensi gangguan keamanan sejak dini, terutama selama peningkatan aktivitas masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri.

    "Kami ingin mewujudkan ketertiban dan keamanan saat momen Ramadan dan Idul Fitri di Cianjur. Dan tentu untuk mewujudkannya kami tidak bisa sendiri, tapi perlu peran serta semua pihak salah satunya para pengemudi ojek ini," kata dia.

    Partisipasi Masyarakat

    Kapolres juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat diharapkan menghubungi 110 jika menemukan kejadian apapun.

    "Tapi kami juga berharap partisipasi masyarakat Cianjur. Jika mendapati ada kejadian apapun, silakan juga hubungi 110," tambahnya.

    Berikut adalah rincian pembagian tugas dan peran para pihak:

    Pihak Peran
    Pengemudi Ojek Melaporkan kejadian mencurigakan ke call center 110.
    Kepolisian Menindaklanjuti laporan dan melakukan penindakan.
    Masyarakat Melaporkan kejadian ke call center 110.

    Dampak Sosial

    Program ini juga diharapkan membawa dampak sosial yang lebih luas. Keterlibatan ojek online dan pangkalan dalam satu wadah dinilai dapat mempererat komunikasi dan meredam potensi konflik.

    "Ini juga sekaligus membuktikan ojek online dan ojek pangkalan di Cianjur bersatu. Dan kerukunannya dapat juga menimbulkan dampak positif dengan mewujudkan keamanan dan ketertiban di Cianjur," pungkasnya.

  • Pemerintah Pastikan THR ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2026 Dibayar Penuh

    Pemerintah Pastikan THR ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2026 Dibayar Penuh

    Pemerintah membawa kabar baik bagi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan di seluruh Indonesia. Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 dipastikan akan dibayarkan secara penuh, tanpa potongan sedikit pun.

    Kebijakan ini menjadi angin segar setelah pada masa pandemi sebelumnya sempat terjadi penyesuaian komponen tunjangan. Dengan pembayaran 100 persen, pemerintah berharap daya beli aparatur negara tetap terjaga.

    Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong perputaran roda ekonomi nasional menjelang Lebaran 2026. Ini merupakan strategi pemerintah untuk menstimulasi konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan perkiraan kalender hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 H diprediksi jatuh pada tanggal 20–21 Maret 2026. Mengacu pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran.

    Ini berarti, pencairan THR ASN 2026 diperkirakan akan dimulai sekitar awal hingga pertengahan Maret 2026. Proses penyaluran akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme di masing-masing Satuan Kerja (Satker) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

    Pemerintah menjamin hak aparatur tetap dibayarkan meskipun terjadi kendala administratif. Pembayaran akan tetap dilakukan, meskipun setelah hari raya.

    THR tahun 2026 diberikan secara utuh, setara dengan penghasilan bulanan yang biasa diterima (take home pay). Komponen yang termasuk dalam pembayaran THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.

    Bagi pensiunan, THR mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun sesuai ketentuan. Nominal THR akan bervariasi tergantung pangkat, jabatan, pendidikan, dan masa kerja masing-masing.

    Berikut adalah gambaran estimasi besaran maksimal THR PNS dengan masa kerja hingga 10 tahun, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2025.

    Tingkat Pendidikan Masa Kerja < 10 Tahun Masa Kerja 10-20 Tahun Masa Kerja > 20 Tahun
    SD/SMP/Sederajat Rp 4.285.200 Rp 4.639.000 Rp 5.052.600
    SMA/D-1/Sederajat Rp 4.907.700 Rp 5.347.400 Rp 5.861.500
    D-2/D-3/Sederajat Rp 5.488.500 Rp 5.966.100 Rp 6.524.200
    S-1/D-4/Sederajat Rp 6.591.000 Rp 7.160.500 Rp 7.825.800
    S-2/S-3/Sederajat Rp 7.764.100 Rp 8.357.500 Rp 9.050.500

    PNS dengan masa kerja di atas 10 tahun akan menerima THR lebih besar sesuai jenjang golongan, pangkat, dan ketentuan masa jabatan yang berlaku.

    THR Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

    Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural juga akan menerima THR. Berikut adalah estimasi nominalnya.

    Jabatan Nominal THR
    Ketua/Kepala Rp 31.474.800
    Wakil Ketua Rp 29.665.400
    Sekretaris Rp 28.104.300
    Anggota Rp 28.104.300

    THR Pejabat Eselon dan PNS Setara

    Pemerintah juga menetapkan besaran THR untuk pejabat eselon dan PNS setara.

    Jabatan Nominal THR
    Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama/Madya Rp 24.886.200
    Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama Rp 19.514.800
    Eselon III/Administrator Rp 13.842.300
    Eselon IV/Pengawas Rp 10.612.900

    Pemerintah menegaskan bahwa THR bagi ASN serta anggota TNI/Polri mencakup beberapa komponen penghasilan. Ini antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan lain yang melekat sesuai ketentuan.

    Pembayaran THR secara penuh ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan kelegaan bagi para aparatur negara dalam menyambut Idul Fitri. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat.

    Peningkatan konsumsi ini diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan kepastian ini, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran 2026 dengan lebih matang dan bijak dalam mengelola tunjangan yang diterima.

  • Pencairan THR Idul Fitri 2026 Diprediksi Awal Maret untuk Swasta dan ASN

    Pencairan THR Idul Fitri 2026 Diprediksi Awal Maret untuk Swasta dan ASN

    Pembahasan tunjangan hari raya (THR) menjadi topik hangat di kalangan karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Ramadan. Prediksi jadwal pencairan THR Idul Fitri 2026 kini mulai muncul.

    Hari Raya Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21-22 Maret 2026. Oleh karena itu, THR kemungkinan akan dicairkan pada minggu pertama atau kedua bulan Maret 2026.

    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan mengatur hal ini. Perusahaan wajib mencairkan THR Keagamaan maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

    Mengacu pada peraturan tersebut, THR untuk karyawan swasta diprediksi akan dicairkan paling lambat 14 Maret 2026. Perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda.

    Besaran denda tersebut adalah 5% dari total THR Keagamaan yang seharusnya dibayarkan. Hal ini untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

    Pencairan THR ASN dan Pensiunan

    Pemerintah hingga kini belum mengeluarkan tanggal pasti pencairan THR bagi ASN, termasuk PNS, PPPK, anggota TNI/Polri, dan pensiunan. Prosesnya berbeda dengan karyawan swasta.

    Pencairan THR ASN dan pensiunan biasanya dilakukan setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) menjelang Hari Raya Keagamaan. Ini menjadi dasar hukum resmi pencairan.

    Merujuk tahun-tahun sebelumnya, pemerintah umumnya mencairkan THR ASN sekitar 10-15 hari sebelum Idul Fitri. Oleh karena itu, uang THR diprediksi mulai dicairkan 9-14 Maret 2026.

    Meskipun demikian, tanggal tersebut masih bersifat perkiraan. Para ASN dan pensiunan diharapkan menunggu Peraturan Pemerintah (PP) resmi yang akan diterbitkan menjelang Idul Fitri.

    Prediksi Jadwal Pencairan THR Idul Fitri 2026

    Berikut adalah perkiraan jadwal pencairan THR Idul Fitri 2026:

    Pihak Penerima Prediksi Jadwal Pencairan Dasar Hukum/Acuan
    Karyawan Swasta Minggu pertama/kedua Maret 2026 (paling lambat 14 Maret 2026) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016
    ASN (PNS, PPPK, TNI/Polri) & Pensiunan 9-14 Maret 2026 Merujuk tahun-tahun sebelumnya & menunggu PP

    Informasi ini diharapkan memberikan gambaran awal bagi seluruh pihak terkait. Namun, tanggal pasti tetap menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan perusahaan.

  • Pemprov DKI Jakarta Proyeksikan Kebutuhan Pangan Melonjak Jelang Idul Fitri

    Pemprov DKI Jakarta Proyeksikan Kebutuhan Pangan Melonjak Jelang Idul Fitri

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkirakan lonjakan kebutuhan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Telur ayam diproyeksikan melonjak hingga 17,20% dibandingkan hari normal.

    Proyeksi ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Keterangan tersebut diberikan dalam diskusi Balkoters Talk di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Uus menekankan bahwa rangkaian hari besar yang berdekatan, termasuk Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri, menjadi perhatian khusus Pemprov DKI. Jakarta sebagai pusat aktivitas harus memastikan ketersediaan pangan tetap aman.

    “Pemprov DKI Jakarta memiliki tanggung jawab menjaga ketersediaan stok pangan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama menjelang Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri. Stabilitas pangan dan ekonomi menjadi prioritas utama,” ujar Uus.

    Selain telur ayam, beberapa komoditas lain juga diprediksi mengalami peningkatan kebutuhan saat Idul Fitri. Ini termasuk daging ayam, bawang merah, minyak goreng, dan cabai rawit.

    Berikut proyeksi kenaikan kebutuhan komoditas menjelang Idul Fitri:

    Komoditas Proyeksi Kenaikan Idul Fitri
    Telur Ayam 17,20%
    Daging Ayam 10,77%
    Bawang Merah 10,67%
    Minyak Goreng 9,67%
    Cabai Rawit 9,18%

    Menjelang Ramadan, kenaikan kebutuhan juga sudah mulai terlihat. Telur ayam diprediksi naik 7,5%, daging sapi dan kerbau 3,57%, bawang putih 3,57%, cabai rawit 3,06%, serta bawang merah 2,89%.

    Strategi Koordinasi dan Pasokan

    Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut, Pemprov DKI bersama BUMD pangan memperkuat koordinasi. Uus menegaskan soliditas antar-BUMD menjadi kunci menjaga stabilitas stok dan harga di pasaran.

    “Tidak ada alasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Koordinasi dan soliditas antar-BUMD menjadi kunci,” tegasnya.

    Ketersediaan stok beras di Jakarta saat ini mencapai 182.172 ton. Jumlah ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Pasar Induk Beras Cipinang dan Bulog.

    Ketersediaan Stok Pangan DKI Jakarta

    Perumda Dharma Jaya memastikan stok protein hewani dalam kondisi aman. Ini mencakup daging sapi 1.246 ton, daging ayam 435 ton, dan ikan kembung 547 ton.

    Stok komoditas lain juga terpantau aman, di antaranya telur ayam 5,5 ton, cabai rawit 57 ton, bawang merah 104 ton, bawang putih 48 ton, minyak goreng 625 ton, dan gula 437,4 ton.

    Langkah Pengendalian Inflasi

    Pemprov DKI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan langkah pengendalian inflasi. Ini meliputi pemantauan harga dan stok, pengawasan LPG 3 kilogram, serta bazar murah.

    Pemerintah berharap kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri tetap terpenuhi dengan harga yang terkendali.

  • Pemerintah Gelontorkan Rp 911,16 Miliar untuk Diskon Tiket Transportasi Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah Gelontorkan Rp 911,16 Miliar untuk Diskon Tiket Transportasi Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk periode libur Idul Fitri 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 911,16 miliar.

    Kebijakan ini mencakup diskon tarif untuk perjalanan menggunakan kereta api, kapal, hingga pesawat terbang. Tujuannya mendorong mobilitas masyarakat serta menggerakkan sektor pariwisata dan konsumsi domestik.

    "Nah, untuk itu pada tahun ini dalam rangka libur hari besar nasional pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi total anggarannya adalah Rp 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pemerintah memberikan diskon tarif sebesar 30% bagi penumpang kereta api. Program ini berlaku untuk periode perjalanan 14-29 Maret 2026.

    Target yang ingin dicapai melalui diskon ini adalah 1,2 juta penumpang. Ini diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat.

    "Khusus untuk ditempat ini PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30% sekali lagi 30% dari harga tiket targetnya 1,2 juta penumpang," ujar Airlangga.

    Diskon Angkutan Laut dan Penyeberangan

    PT Pelni turut serta memberikan diskon tarif 30% dari tarif dasar untuk sektor angkutan laut. Program ini berlangsung dari 11 Maret hingga 5 April 2026.

    Target penumpang yang diharapkan memanfaatkan diskon ini sebanyak 445.000 orang. Sementara itu, angkutan penyeberangan yang dioperasikan ASDP mendapat stimulus berupa diskon 100% untuk jasa kepelabuhanan.

    Diskon ASDP berlaku pada 12-31 Maret 2026, dengan target melayani 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

    Diskon Tiket Pesawat Domestik

    Untuk angkutan udara, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat antara 17-18% bagi penerbangan kelas ekonomi domestik. Program ini berlaku pada 14-29 Maret 2026.

    Target dari kebijakan ini adalah menjangkau 3,3 juta penumpang. Diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat.

    "Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri targetnya 3,3 juta penumpang," jelas Airlangga.

    Dampak Positif Kebijakan Diskon Transportasi

    Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan diskon transportasi telah terbukti efektif pada periode sebelumnya. Pada libur Lebaran dan Idul Fitri 2025, mobilitas masyarakat mencapai 154,62 juta orang.

    Sedangkan pada periode Natal dan Tahun Baru, mobilitas tercatat mencapai 110,43 juta orang. Diskon transportasi pada Idul Fitri tahun lalu dimanfaatkan oleh 3,14 juta penumpang pesawat, 3,58 juta penumpang kereta api, dan 797.994 penumpang angkutan laut.

    Berikut adalah rincian pemanfaatan diskon transportasi pada Idul Fitri 2025:

    Moda Transportasi Jumlah Penumpang (Juta)
    Pesawat 3,14
    Kereta Api 3,58
    Angkutan Laut 0,797
    Penyeberangan (Pen.) 0,518
    Penyeberangan (Kend.) 1,1

    Kebijakan ini juga disebut berdampak positif pada sektor pariwisata. Pada Desember 2025, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat 1,41 juta orang, sementara pergerakan wisatawan nusantara mencapai 105,98 juta perjalanan.

    Pemerintah menilai stimulus transportasi menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39%. Dengan skema serupa tahun ini, pemerintah berharap dampak pengganda terhadap konsumsi dan pariwisata kembali terjaga.

    "Lalu peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 itu mencapai mobilitas masyarakat 154,62 juta orang dan libur Nataru 110,43, dan secara year on year 1 tahun di tahun 2025 itu 5,11%," pungkas Airlangga.

  • Ramadan 2026: Muhammadiyah & Pemerintah Potensi Beda Awal Puasa

    Ramadan 2026: Muhammadiyah & Pemerintah Potensi Beda Awal Puasa

    Umat Islam di Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadan 1447 H. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, terdapat potensi perbedaan penetapan awal puasa antara Muhammadiyah dan Pemerintah.

    Perbedaan ini berimplikasi pada jadwal sholat tarawih pertama dan Hari Raya Idul Fitri.

    Saat ini, per Senin, 9 Februari 2026, hitung mundur menuju Ramadan mulai ramai dibicarakan.

    Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan lebih cepat satu hari dari perkiraan pemerintah.

    Per Senin, 9 Februari 2026, puasa versi Muhammadiyah tersisa 9 hari lagi. Sementara itu, versi pemerintah tersisa 10 hari.

    Berikut rincian hitung mundurnya:

    Muhammadiyah:

    • 1 Ramadan 1447 H: Rabu, 18 Februari 2026
    • Sisa waktu: 9 hari lagi (per 9 Februari 2026)

    Pemerintah:

    • Prakiraan 1 Ramadan 1447 H: Kamis, 19 Februari 2026
    • Sisa waktu: 10 hari lagi (per 9 Februari 2026)

    Penentuan Awal Ramadan: Metode dan Sidang Isbat

    Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah ini disebabkan oleh metode yang digunakan.

    Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang menetapkan awal bulan ketika posisi hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Ketetapan ini tertuang dalam Maklumat Nomor 02/MLM/I.1/B/2025.

    Sementara itu, pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) mengadopsi metode rukyatul hilal atau pengamatan visibilitas bulan. Lembaga Falakiyah NU akan melakukan pengamatan hilal pada Selasa, 17 Februari 2026.

    Kepastian awal Ramadan versi pemerintah akan diputuskan melalui Sidang Isbat. Sidang ini dijadwalkan pada:

    Jadwal Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1447 H

    Hari/Tanggal Lokasi Waktu Pimpinan
    Selasa, 17 Februari 2026 Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta Mulai pukul 16.00 WIB Menteri Agama Nasaruddin Umar

    Sidang Isbat akan dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta perwakilan negara sahabat.

    Jadwal Sholat Tarawih Pertama 2026

    Potensi perbedaan awal puasa berdampak pada jadwal sholat tarawih pertama. Berikut perkiraan jadwalnya:

    • Versi Muhammadiyah: Tarawih pertama dilaksanakan pada Selasa malam, 17 Februari 2026 (setelah sholat Isya).
    • Versi Pemerintah (Prakiraan): Tarawih pertama dilaksanakan pada Rabu malam, 18 Februari 2026 (setelah sholat Isya).

    Prediksi Jadwal Lebaran Idul Fitri 2026

    Ramadan 2026 diprediksi berlangsung 30 hari penuh, baik menurut pemerintah maupun Muhammadiyah. Berikut prediksi tanggal Hari Raya Idul Fitri 1447 H:

    • Versi Muhammadiyah: Jumat, 20 Maret 2026.
    • Versi Pemerintah: Sabtu, 21 Maret 2026.

    Terlepas dari perbedaan tanggal, hitung mundur ini menjadi kesempatan menata niat menyambut Ramadan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 183, puasa diwajibkan agar manusia bertakwa.

    Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menjelaskan hakikat puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Namun juga menjaga lisan, pandangan, dan hati dari segala hal yang menjauhkan dari Allah.

    Mari manfaatkan sisa waktu ini untuk mempersiapkan fisik dan batin sebaik mungkin menyambut Ramadan 2026.

  • Jadwal Pencairan THR PPPK 2026: Prediksi dan Komponen Penghasilan

    Jadwal Pencairan THR PPPK 2026: Prediksi dan Komponen Penghasilan

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, masyarakat menantikan informasi jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). THR adalah hak aparatur negara yang diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli serta membantu kebutuhan ASN.

    Pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan THR PNS dan PPPK. Namun, masyarakat dapat memprediksi berdasarkan pola kebijakan tahun sebelumnya. Ini menjadi perhatian banyak pegawai sejak awal Ramadhan.

    Pemerintah biasanya mencairkan THR dua hingga tiga minggu sebelum Idul Fitri. Kalender Hijriah memperkirakan Idul Fitri 2026 jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026.

    Jika merujuk pola tersebut, THR PPPK 2026 berpotensi cair di pertengahan Maret 2026. Ini mengikuti kebiasaan penyaluran THR sekitar 10 hingga 15 hari kerja sebelum Lebaran.

    Prediksi ini bersifat perkiraan. Pemerintah tetap harus merilis aturan resmi sebelum pencairan. ASN dan PPPK disarankan menunggu pengumuman dari kementerian terkait.

    Pemerintah mempertimbangkan tanggal Lebaran, kesiapan anggaran negara, proses administrasi, dan kondisi ekonomi nasional. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi waktu pencairan THR.

    Hak dan Syarat Penerima THR PPPK

    PPPK termasuk bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Status ini menjadikan PPPK berhak menerima gaji, tunjangan, serta THR.

    Pembayaran penghasilan PPPK berkaitan dengan kelengkapan dokumen administratif. Tiga dokumen utama yang wajib tersedia meliputi perjanjian kerja, Surat Keputusan pengangkatan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 mengatur waktu pelaksanaan tugas. PPPK yang mulai bekerja pada hari kerja pertama di bulan berjalan dapat menerima penghasilan pada bulan yang sama.

    Jika mulai bertugas pada hari kerja kedua atau setelahnya, pembayaran baru dilakukan pada bulan berikutnya. Contoh, PPPK yang SK-nya 1 Maret namun mulai tugas 4 Maret, tidak menerima penghasilan bulan tersebut.

    Pembayaran baru dilakukan pada bulan selanjutnya karena pelaksanaan tugas tidak dimulai pada hari kerja pertama. Ini penting untuk diperhatikan PPPK.

    Sejarah dan Peraturan THR PPPK

    Pemerintah pertama kali memberikan THR kepada PPPK pada 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021. Aturan tersebut menjelaskan aparatur negara yang berhak menerima THR.

    Aparatur negara yang berhak meliputi PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Pada 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 mengatur mekanisme pemberian THR.

    Aturan ini juga memuat ketentuan pembayaran proporsional bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap hak PPPK.

    Komponen dan Perhitungan THR PPPK

    Besaran THR PPPK mengacu pada komponen penghasilan yang diterima pada Februari tahun berjalan. Komponen tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan.

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 menjelaskan rumus perhitungan THR proporsional:

    Deskripsi Rumus/Contoh
    Rumus Dasar n/12 x penghasilan 1 bulan
    Keterangan 'n' Jumlah bulan bekerja sebagai PPPK
    Contoh (6 bulan kerja, Rp4 juta penghasilan) 6/12 x Rp4.000.000 = Rp2.000.000
    Masa kerja kurang 1 bulan sebelum Idul Fitri Tidak menerima THR
    Masa kerja lebih 1 tahun Satu kali penghasilan bulanan

    Jika masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Idul Fitri, pegawai tidak menerima THR. PPPK dengan masa kerja lebih dari satu tahun biasanya menerima THR sebesar satu kali penghasilan bulanan.

    Perhitungan ini memberi gambaran awal mekanisme THR PPPK 2026. Namun, pemerintah dapat melakukan penyesuaian aturan sesuai kondisi anggaran negara. Ini merupakan kebijakan yang dinamis.

    Syarat Penerima THR PPPK Tahun Sebelumnya

    Pada kebijakan tahun sebelumnya, PPPK berhak menerima THR jika memenuhi beberapa syarat utama. Idul Fitri 2025 jatuh pada akhir Maret 2025.

    Pegawai yang berhak menerima THR adalah mereka yang telah menerima penghasilan pada bulan Februari sebelum Idul Fitri. Mereka juga telah bekerja minimal satu bulan sebelum Idul Fitri.

    Ketentuan pelaksanaan tugas menyesuaikan sistem hari kerja instansi. Untuk instansi dengan sistem kerja Senin sampai Jumat, PPPK minimal telah bertugas sejak awal Februari.

    Instansi dengan sistem kerja Senin sampai Sabtu atau setiap hari memiliki batas waktu pelaksanaan tugas yang disesuaikan kalender kerja. Syarat ini menjadi gambaran awal bagi PPPK yang menunggu kebijakan THR 2026.

    Pemerintah masih dapat menyesuaikan aturan sesuai kebijakan fiskal nasional. ASN dan PPPK masih menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai jadwal dan besaran THR 2026.

    Prediksi yang beredar hanya merujuk pada pola kebijakan sebelumnya dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Informasi resmi akan diumumkan kemudian.

  • Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah secara resmi meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026. Kebijakan ini diberlakukan menjelang momen penting Ramadan dan Idul Fitri.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan, stimulus tersebut bertujuan mendukung mobilitas. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memperkuat daya beli masyarakat di seluruh Indonesia.

    Hal ini disampaikan Teddy dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri terkait. Lokasinya adalah Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Teddy menjelaskan, kebijakan utama stimulus adalah pemberian insentif di sektor transportasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 911 miliar untuk diskon tarif ini.

    "Diskon tarif transportasi, dengan total estimasi anggaran sebesar Rp 911,16 miliar dari APBN dan dukungan non-APBN," kata Teddy.

    Diskon tarif transportasi berlaku untuk berbagai moda angkutan umum. Ini termasuk kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, hingga angkutan udara.

    Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen akan berlangsung dari 14 sampai 29 Maret 2026. Kebijakan ini menargetkan 1,2 juta penumpang.

    "Diskon angkutan laut sebesar 30 persen, periode 11 Maret-5 April 2026, target 445 ribu penumpang. Diskon angkutan penyeberangan sebesar 100 persen dari tarif jasa kepelabuhanan, periode 12-31 Maret 2026, target 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang," ujar Teddy.

    Untuk perjalanan udara domestik, diskon sebesar 17-18 persen diberikan untuk kelas ekonomi. Periode ini berlangsung pada 14-29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung mobilitas udara domestik.

    Berikut rincian insentif transportasi dalam Paket Stimulus Ekonomi I-2026:

    Moda Angkutan Diskon Periode Target Penumpang/Kendaraan
    Kereta Api 30% 14-29 Maret 2026 1,2 juta penumpang
    Angkutan Laut 30% 11 Maret-5 April 2026 445 ribu penumpang
    Angkutan Penyeberangan 100% (tarif jasa kepelabuhanan) 12-31 Maret 2026 945 ribu unit kendaraan & 2,4 juta penumpang
    Angkutan Udara (Domestik) 17-18% (kelas ekonomi) 14-29 Maret 2026 3,3 juta penumpang

    Pengaturan Kerja dan Bansos

    Teddy berharap berbagai kebijakan ini dapat membantu masyarakat. Mereka dapat memperoleh akses perjalanan dengan biaya lebih terjangkau selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan pengaturan kerja. Tujuannya mengantisipasi kepadatan perjalanan dan mengatur distribusi mobilitas masyarakat.

    Dalam paket stimulus ini, dicantumkan skema work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA).

    "Work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA) selama lima hari yaitu pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Teddy.

    Di luar sektor transportasi dan pengaturan kerja, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos). Bantuan ini berupa bantuan pangan 10 Kg beras dan 2 liter minyak goreng.

    Bansos ini akan diberikan sekaligus untuk dua bulan.

    "Bantuan ini ditargetkan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1-4, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun," ucap Teddy.

  • Kemenaker Minta Swasta Terapkan WFA Libur Lebaran 2026, Kecuali Sektor Esensial

    Kemenaker Minta Swasta Terapkan WFA Libur Lebaran 2026, Kecuali Sektor Esensial

    Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengimbau perusahaan swasta untuk memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama periode libur Lebaran 2026. Kebijakan ini diharapkan berlaku pada waktu sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri mendatang.

    Yassierli juga meminta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneruskan imbauan WFA ini kepada seluruh perusahaan di wilayah masing-masing. Jadwal WFA direncanakan pada 16 dan 17 Maret sebelum Lebaran.

    Pemerintah berharap WFA dapat diterapkan pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026. Hal ini disampaikan Yassierli saat jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Kebijakan WFA memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2026.

    “Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja,” kata Yassierli, Selasa (10/2/2026).

    Selain itu, WFA juga diberlakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas arus mudik dan balik. Langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama momen Lebaran.

    Sektor yang Dikecualikan dan Ketentuan WFA

    Kebijakan WFA tidak berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang esensial. Sektor-sektor ini vital bagi kelangsungan pelayanan dan produksi.

    Berikut adalah daftar sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFA:

    Sektor Jenis Pekerjaan
    Kesehatan Layanan medis dan rumah sakit
    Perhotelan Pelayanan penginapan dan akomodasi
    Pusat Perbelanjaan Operasional ritel dan perdagangan
    Manufaktur Produksi barang industri
    Industri Makanan & Minuman Produksi dan distribusi pangan
    Sektor Esensial Lainnya Pekerjaan berkaitan kelangsungan produksi/pabrik

    “Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik,” jelas Yassierli.

    Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA wajib tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Kebijakan ini tidak akan diperhitungkan sebagai cuti tahunan.

    Upah selama WFA akan diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat bekerja di tempat biasa. Jam kerja dan pengawasan diatur oleh perusahaan untuk menjaga produktivitas.