Tag: ijazah

  • Solo: KIP Putuskan Ijazah Jokowi Informasi Terbuka, KPU Serahkan Salinan Tanpa Sensor

    Solo: KIP Putuskan Ijazah Jokowi Informasi Terbuka, KPU Serahkan Salinan Tanpa Sensor

    Komisi Informasi Pusat (KIP) telah menetapkan bahwa salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 adalah informasi yang bersifat terbuka.

    Keputusan ini menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan informasi tersebut kepada publik.

    Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, menerima salinan ijazah Jokowi tanpa sensor dari KPU RI di Solo, Senin (9/2/2026). Salinan tersebut sempat diperlihatkan kepada sejumlah awak media.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan pihaknya tidak melihat adanya isu krusial terkait putusan KIP tersebut.

    Putusan ini meminta KPU membuka informasi salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua.

    "Kalau kami melihatnya tidak ada isu sama sekali. Pertama Pak Jokowi bukanlah badan publik, dimana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    "Jadi yang dikatakan di situ salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU, itu diberikan salinannya kepada pemohon yaitu Pak Bonatua," tambahnya.

    Pihak Jokowi justru menyambut baik putusan tersebut. Yakub menilai hal ini dapat menjadi bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Jokowi.

    Persyaratan itu berlaku saat mendaftar sebagai Calon Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden.

    "Kalau kami melihatnya senang, karena itu membuktikan Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai Kepala Daerah dulu, terus sebagai presiden pada saat ke KPU Pusat," terangnya.

    Tidak Pengaruhi Proses Hukum

    Yakub menegaskan, putusan ini tidak akan mengubah proses hukum atas pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

    Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik dalam kasus ijazah palsu.

    Berikut adalah rincian informasi terkait penyerahan salinan ijazah:

    Pihak yang Terlibat Keterangan
    Komisi Informasi Pusat (KIP) Memutuskan ijazah Jokowi adalah informasi terbuka
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diperintahkan memberikan salinan ijazah
    Bonatua Silalahi Penerima salinan ijazah tanpa sensor
    Yakub Hasibuan Kuasa hukum Jokowi

    "Kami melihat tidak ada isu sama sekali, dan tidak akan mengubah apapun dari proses yang sedang berjalan," pungkasnya.

  • Sidang Sengketa Ijazah Presiden Jokowi Ditunda di KIP Jakarta

    Sidang Sengketa Ijazah Presiden Jokowi Ditunda di KIP Jakarta

    Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta menunda sidang putusan sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Sidang yang sedianya digelar hari ini, Selasa (10/2/2026), batal dilaksanakan.

    Penundaan ini disampaikan Syamsuddin Alimsyah dari kubu Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Ia memberikan pernyataan pers di gedung KIP, Jakarta.

    Sidang putusan sengketa salinan ijazah Jokowi seharusnya dimulai pukul 11.00 WIB. Namun, penundaan mendadak diumumkan oleh KIP.

    Alasan penundaan tersebut belum dijelaskan secara rinci oleh pihak terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pemohon.

    Sengketa Informasi Ijazah Jokowi

    Sengketa informasi ini diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman. Ketiganya tergabung dalam kelompok Bonjowi.

    Mereka meminta salinan ijazah Jokowi. Permintaan juga mencakup dokumen akademik pendukung proses perkuliahan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ketidakterbukaan Dokumen UGM

    Tim pemohon menyoroti ketidakterbukaan sejumlah dokumen akademik dari UGM. Mereka menilai ada inkonsistensi penjelasan.

    UGM menyatakan sebagian arsip tidak tersedia. Hal ini dikarenakan usia dokumen yang sudah lama. Namun, pemohon meragukan alasan tersebut.

    Berikut poin-poin utama tuntutan Bonjowi terkait sengketa ijazah Jokowi:

    Pihak Pemohon Tuntutan Utama Klaim UGM Penilaian Pemohon
    Leony Lidya Salinan Ijazah Jokowi Arsip Tidak Tersedia Inkonsistensi Penjelasan
    Lukas Luwarso Dokumen Akademik Pendukung Usia Dokumen Lama Meragukan Alasan
    Herman Keterbukaan Informasi – Perlu Audit Menyeluruh

    "Ada inkonsistensi dalam penjelasan tersebut," kata Syamsuddin Alimsyah, Selasa (10/2/2026).