Komisi Informasi Pusat (KIP) telah menetapkan bahwa salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 adalah informasi yang bersifat terbuka.
Keputusan ini menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan informasi tersebut kepada publik.
Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, menerima salinan ijazah Jokowi tanpa sensor dari KPU RI di Solo, Senin (9/2/2026). Salinan tersebut sempat diperlihatkan kepada sejumlah awak media.
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan pihaknya tidak melihat adanya isu krusial terkait putusan KIP tersebut.
Putusan ini meminta KPU membuka informasi salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua.
"Kalau kami melihatnya tidak ada isu sama sekali. Pertama Pak Jokowi bukanlah badan publik, dimana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).
"Jadi yang dikatakan di situ salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU, itu diberikan salinannya kepada pemohon yaitu Pak Bonatua," tambahnya.
Pihak Jokowi justru menyambut baik putusan tersebut. Yakub menilai hal ini dapat menjadi bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Jokowi.
Persyaratan itu berlaku saat mendaftar sebagai Calon Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden.
"Kalau kami melihatnya senang, karena itu membuktikan Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai Kepala Daerah dulu, terus sebagai presiden pada saat ke KPU Pusat," terangnya.
Tidak Pengaruhi Proses Hukum
Yakub menegaskan, putusan ini tidak akan mengubah proses hukum atas pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya.
Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik dalam kasus ijazah palsu.
Berikut adalah rincian informasi terkait penyerahan salinan ijazah:
| Pihak yang Terlibat | Keterangan |
|---|---|
| Komisi Informasi Pusat (KIP) | Memutuskan ijazah Jokowi adalah informasi terbuka |
| Komisi Pemilihan Umum (KPU) | Diperintahkan memberikan salinan ijazah |
| Bonatua Silalahi | Penerima salinan ijazah tanpa sensor |
| Yakub Hasibuan | Kuasa hukum Jokowi |
"Kami melihat tidak ada isu sama sekali, dan tidak akan mengubah apapun dari proses yang sedang berjalan," pungkasnya.

