Tag: IMF

  • IMF Simulasikan Kenaikan Pajak Karyawan untuk Investasi Publik

    IMF Simulasikan Kenaikan Pajak Karyawan untuk Investasi Publik

    Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan simulasi terkait kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan sebagai opsi pembiayaan investasi publik di Indonesia.

    Skenario ini tertuang dalam laporan Selected Issues Paper berjudul “Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment”. IMF memproyeksikan pemerintah dapat menaikkan investasi publik sebesar 0,25 persen hingga 1 persen produk domestik bruto dalam 20 tahun ke depan.

    Tahap awal diasumsikan akan dibiayai melalui pelebaran defisit. Sementara itu, tahap menengah akan memasukkan mobilisasi penerimaan negara melalui kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan atau labor income tax.

    Tambahan penerimaan negara yang dapat diperoleh secara bertahap diperkirakan sekitar 0,3 persen produk domestik bruto. Skema tersebut diarahkan untuk menekan defisit agar tetap berada di bawah batas 3 persen produk domestik bruto.

    "Pilihan menggunakan pajak penghasilan karyawan di antara skema pembiayaan untuk mengumpulkan pendapatan merupakan contoh yang ilustratif," tulis IMF dalam laporannya, Minggu (15/2).

    IMF menilai bahwa kombinasi antara kenaikan investasi dan penyesuaian pajak akan tetap menjaga defisit sesuai dengan aturan fiskal yang berlaku.

    Pajak penghasilan karyawan di Indonesia diatur dalam PPh Pasal 21 dengan sistem tarif progresif. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Berikut adalah lapisan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini:

    Penghasilan Kena Pajak (per Tahun) Tarif
    Hingga Rp 60 juta 5 persen
    Rp 60 juta hingga Rp 250 juta 15 persen
    Rp 250 juta hingga Rp 500 juta 25 persen
    Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar 30 persen
    Di atas Rp 5 miliar 35 persen

    Sistem tarif progresif ini menyebabkan wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi akan dikenakan tarif yang lebih besar.

    Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21

    Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan langsung oleh pemberi kerja setiap bulan. Pemerintah juga telah menyesuaikan mekanisme tarif efektif rata-rata sejak tahun 2024 untuk menyederhanakan administrasi pemotongan pajak.

  • Utang Pemerintah Sentuh Rp 9.637 Triliun, Lampaui Rekomendasi IMF

    Utang Pemerintah Sentuh Rp 9.637 Triliun, Lampaui Rekomendasi IMF

    Posisi utang pemerintah Indonesia hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 9.637,90 triliun. Angka ini setara dengan 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

    Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Pradana, menyoroti bahwa rasio utang terhadap PDB bukanlah satu-satunya indikator kerentanan ekonomi. Ia berpendapat, kemampuan membayar utang lebih dipengaruhi oleh pendapatan negara.

    Menurutnya, rasio utang terhadap pendapatan negara dan debt service ratio lebih relevan dalam mengukur risiko fiskal. Saat ini, rasio utang terhadap pendapatan negara telah melampaui 3,5 kali lipat atau lebih dari 350 persen, jauh di atas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) yang menyarankan rasio tidak melebihi 150 persen.

    “Ini meningkat sangat pesat dan jauh melebihi standar internasional, seperti dari standar IMF yang merekomendasikan rasio tidak melebihi 150 persen. Dan melihat bagaimana Pak Prabowo seakan tak acuh terhadap hal ini, maka bisa kita perkirakan ke semua rasio ini akan semakin meningkat,” ujar Andri, Minggu (15/2/2026), dikutip dari Kontan.co.id.

    Andri juga mengingatkan bahwa sebelum krisis 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB sempat berada di kisaran 37 persen pada pertengahan 1997. Menurutnya, level tersebut tidak mampu mencegah krisis. Ia menambahkan, batas 60 persen yang diatur dalam undang-undang merupakan batas pelanggaran, bukan batas aman.

    Untuk tahun anggaran berjalan, Andri memperkirakan rasio utang masih berpotensi naik 1–2 persen poin menjadi sekitar 41–42 persen dari PDB, dengan asumsi target pendapatan negara tercapai.

    Ia menilai tekanan bisa semakin besar mengingat realisasi pajak tahun lalu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tambahan belanja di luar rencana awal anggaran turut menjadi faktor risiko, seperti pembayaran kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, program gentengisasi, serta iuran Board of Peace.

    Jika ruang fiskal kembali tertekan, menurutnya, pemerintah pusat berpotensi menahan atau memangkas transfer ke daerah (TKD).

    “Faktanya belanja 2025 tetap melebihi seharusnya. Jadi kalau Pak Purbaya (Menteri Keuangan) kembali terdesak untuk menjaga anggaran, maka daerah siap-siap saja anggarannya kembali tidak cair,” tandasnya.

    Respons Pemerintah

    DJPPR Kemenkeu menyatakan bahwa pemerintah mengelola utang secara hati-hati.

    "Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR dalam laman resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

    Komposisi Utang Pemerintah

    Komposisi utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang. Pinjaman menyumbang Rp 1.250,67 triliun atau 12,98 persen.

    Jenis Utang Nilai (Rp Triliun) Persentase
    Surat Berharga Negara (SBN) 8.387,23 87,02%
    Pinjaman 1.250,67 12,98%
    Total Utang 9.637,90 100%

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kenaikan rasio utang terhadap PDB dipengaruhi perlambatan ekonomi tahun lalu, sehingga pemerintah menarik pembiayaan lebih besar untuk menjaga stabilitas.

    "Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Kan pilihannya mana ke kondisi 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi selamat?" ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Ia menegaskan rasio utang masih berada di bawah batas 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. "Kita tata ulang semuanya," tukasnya.