Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan simulasi terkait kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan sebagai opsi pembiayaan investasi publik di Indonesia.
Skenario ini tertuang dalam laporan Selected Issues Paper berjudul “Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment”. IMF memproyeksikan pemerintah dapat menaikkan investasi publik sebesar 0,25 persen hingga 1 persen produk domestik bruto dalam 20 tahun ke depan.
Tahap awal diasumsikan akan dibiayai melalui pelebaran defisit. Sementara itu, tahap menengah akan memasukkan mobilisasi penerimaan negara melalui kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan atau labor income tax.
Tambahan penerimaan negara yang dapat diperoleh secara bertahap diperkirakan sekitar 0,3 persen produk domestik bruto. Skema tersebut diarahkan untuk menekan defisit agar tetap berada di bawah batas 3 persen produk domestik bruto.
"Pilihan menggunakan pajak penghasilan karyawan di antara skema pembiayaan untuk mengumpulkan pendapatan merupakan contoh yang ilustratif," tulis IMF dalam laporannya, Minggu (15/2).
IMF menilai bahwa kombinasi antara kenaikan investasi dan penyesuaian pajak akan tetap menjaga defisit sesuai dengan aturan fiskal yang berlaku.
Pajak penghasilan karyawan di Indonesia diatur dalam PPh Pasal 21 dengan sistem tarif progresif. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Berikut adalah lapisan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini:
| Penghasilan Kena Pajak (per Tahun) | Tarif |
|---|---|
| Hingga Rp 60 juta | 5 persen |
| Rp 60 juta hingga Rp 250 juta | 15 persen |
| Rp 250 juta hingga Rp 500 juta | 25 persen |
| Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar | 30 persen |
| Di atas Rp 5 miliar | 35 persen |
Sistem tarif progresif ini menyebabkan wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi akan dikenakan tarif yang lebih besar.
Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21
Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan langsung oleh pemberi kerja setiap bulan. Pemerintah juga telah menyesuaikan mekanisme tarif efektif rata-rata sejak tahun 2024 untuk menyederhanakan administrasi pemotongan pajak.

